Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2022 tercatat 413,6 miliar USD, turun dibandingkan posisi utang luar negeri pada bulan sebelumnya sebesar 415,3 miliar USD. Penurunan terjadi baik pada posisi utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi utang luar negeri Januari 2022 terkontraksi 1,7 %. Demikian disampaikan BI pertengahan pekan ini. (Yoga)

Kejati DKI Jakarta menyelidiki 3 perusahaan atas dugaan melanggar hukum terkait ekspor minyak goreng kemasan. Selain memicu kelangkaan, ekspor tersebut juga mengakibatkan kerugian negara. ”Pada Juli 2021 sampai Januari 2022, PT AMJ bersama PT NLT dan PT PDM diduga melakukan ekspor minyak goreng kemasan melalui Pelabuhan Tanjung Priok sejumlah 7.247 karton,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam (17/3). Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan penyelundupan atau ekspor ilegal minyak goreng dengan modus dicatat sebagai sayuran. Informasinya, 23 kontainer telah meninggalkan Tanjung Priok dan tersisa satu kontainer. Tujuan ekspor ilegal itu antara lain Hong Kong. (Yoga)

The Federal Reserve (The Fed) pada Rabu (16/3) waktu setempat menyetujui kenaikan suku bunga acuan untuk pertama kali dalam tiga tahun lebih. Aksi The Fed ini menjadi dukungan tambahan untuk mengatasi lonjakan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi AS. Kenaikan itu akan membawa acuan suku bunga saat ini ke kisaran 0,25%-0,5%. Langkah ini bakal sejalan dengan  kenaikan suku bunga utama, sekaligus menyebabkan pengeluaran biaya-biaya lebih tinggi berbagai bentuk pinjaman dan kredit konsumen. Seagai informasi, pihak Komite terakhir kali menaikkan suku bunga pada Desember 2018, kemudian harus mundur pada Juli tahun berikutnya dan mulai melakukan pengurangan. Dalam pernyataannya pasca-pertemuan FOMC, pihaknya juga mengantisipasi  bahwa peningkatan berkelanjutan akan sesuai dalam jangkauan target. (Yetede)

Bank Pembangunan Asia dan ADB menyampaikan laporan bahwa Asia Tenggara sedang  bergulat dengan  tingkat kemiskinan tinggi  akibat gelombang Covid-19 berulang hingga mengganggu pasar tenaga kerja di kawasan itu. "Pandemi telah menyebabkan  meluasnya angka pengangguran, memperburuk ketimpangan dan menaikkan tingkat kemiskinan, terutama dikalangan perempuan, pekerja muda dan lanjut usia (lansia) di Asia Tenggara," ujar Presiden ADB Masatsugu Asakawa, yang dilansir CNBC pada Kamis (17/3). 

Meskipun ADB memperkirakan pertumbuhan 2022 sebesar 5.1%  karena program vaksinasi yang lebih tinggi hingga  mendorong perekonomian dibangun kembali, ADB memperingatkan soal kehadiran varian baru yang dapat memangkas pertumbuhan sebanyak 0,8%. "Dampak pandemi terhadap kemiskinan dan pengangguran  kemungkinan berlanjut  karena para pekerja  yang tidak aktif menjadi tidak terampil, dan akses kelompok miskin  terhadap (ketersediaan)  peluang semakin memburuk. Ketika ini terjadi, penurunan ketimpangan  akan berpindah antar generasi," kata ADB. (Yetede) 

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) mengumumkan kini memiliki dan mengelola lebih dari 9.000 menara telekomunikasi (telko) di Tanah Air. Hal ini tercapai setelah perseroan  mengakuisisi saham PT EPID Menara AssetCo (EMA), anak usaha dari  Edgepoint Group. Aset EMA yang dikonsolidasikan ke dalam Centratama Group termasuk tambahan  sekitar 4.000 menara telko yang didapatkan dari Indonesia Ooredo Hutchinson (sebelumnya Indosat Ooredoo) pada 2021. Pada 31 Desember 2021, Centratama Group telah menandatangani perjanjanjian pembelian  saham bersyarat (conditioanal sale and purchase agreement/CSPA) dengan EMA dan pemegang sahamnya untuk mengakuisisi EMA. "Mengakuisisi EMA merupaka langkah strategi yang tepat bagi Centratama Group untuk memantapkan posisi sebagai salah satu perusahaan penyedia menara independen terbesar di Indonesia," ungkap Yan Raymond, dalam pernyataan, Kamis. (Yetede)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus mempercepat transformasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan  Desa (BUMdesma LDK). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat desa. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar  mengatakan, langkah percepatan terus dilakukan untuk memastikan pengguna dana bergulir bisa terus mengalir ke keluarga miskin di desa. Keuntungan dari perputaran dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan desa, serta kebangkitan warga desa, Targetnya adalah melahirkan 5.300 Badan Usaha Milik Desa Bersama LDK dengan segala kondisi masing-masing. Ada yang bagus hasilnya, ada yang asetnya terus menurun, ini resiko yang penting transformasi dulu. (Yetede)

Kroni pendukung Presiden Jokowi yang masih mengkampanyekan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode perlu menunjukkan hasil data atau riset. Hal ini untuk membuktikan klaim mereka soal aspirasi rakyat mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, sejumlah lembaga survei dan lembaga opini publik menemukan hal yang berbeda dari klaim kelompok pendukung Jokowi. Dari berbagai sisi setahun terakhir, tidak satupun temuan tentang dukungan penambahan masa jabatan. "Maka jika ada klaim itu, kami ingin melihat metodologi dan hasilnya agar risetnya bisa direplikasi." kata Fahmi Ismail, dari Drone Emprit, dalam diskusi, Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) di Jakarta. Drone Emprit merupakan riset opini publik di media sosial. Mereka menjaring percakapan warga net yang menggunakan kata kunci tertentu dan menjadikan jutaan percakapan warga net mengenai perpanjangan masa jabatan presiden cenderung bernada negatif. (Yetede)

PT Suryacipta Swadaya akan membuka tahap pertama kawasan industri Subang Smartpolitan di Kabupaten Subang,Jawa Barat. Vice Presiden Sales and Marketing Suryacipta Swadaya, Abednego Purnomo, mengatakan kawasan yang sudah dikembangkan sejak akhir 2020 ini mulai ditempati penyedia (Tenant) pada kuartal pertama tahun depan. Subang Smartpolitan memiliki luas 2.717 hektare di Jawa Barat. Ini merupakan proyek area industri terintegrasi  kedua yang dikelola PT Suryacipta Perkasa Semesta Internusa  Tbk,  setelah Suryacipta of Industri seluas 1.400 hektare di Kerawang. Subang Smartpolitan, yang memiliki akses jalan tol menuju Pelabuhan Patimban Kertajati (Rebana) yang dirancang pemerintah Jawa Barat. Kawasan Rebana akan menciptakan 4,3 juta lapangan kerja baru. Dari seluruh kawasan Subang Smartpolitan, area seluas 1.069 hektare menjadi penyangga kegiatan industri. Sedangkan sisanya untuk kegiatan komersial, hunian, ruang hijau serta fasilitas publik. (Yetede)

Krisis minyak goreng tak kunjung usai di negeri ini. Antrean panjang masyarakat yang membeli minyak goreng semakin sering ditemui di berbagai daerah. Setelah lonjakan harga minyak goreng  yang melambung tinggi sejak Okrober 2021, minyak goreng mengalami kelangkaan di pasar setelah penerapan harga eceran tertinggi (HET) pada 19 Januari 2022. Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, tetapi hingga kini belum ada kebijakan yang mampu mengubah situasi. Sebagai salah satu kebutuhan pokok terpenting masyarakat, krisis minyak goreng yang berkepanjangan ini berpotensi memicu instabilitas, apalagi bulan Ramadhan telah berada didepan mata. Krisis ini juga sangat ironis karena Indonesia merupakan produsen terbesar sawit dunia 14,5 juta hektare dan produksi minyak sawit (CPO) dikisaran 45 juta ton pada 2020. (Yetede)

Pemerintah bakal mendorong belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui e-Katalog. Tahun ini, potensi pembelian produk melalui e-Katalog oleh pemerintah, mencapai Rp 1.055,3 triliun. Pada 24 Maret mendatang pemerintah akan meluncurkan kewajiban belanja negara membeli produk lokal. Anggaran belanja melalui e-Katalog ditargetkan mencapai Rp 1.127 triliun. E-Katalog, merupakan aplikasi belanja online yang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah memakai produk dalam negeri.