Cukai hasil tembakau (CHT), termasuk cukai rokok, masih menjadi sumber pemasukan penting pemerintah. Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 19 April 2022 mencapai Rp 93,95 triliun, tumbuh 32,99% dibandingkan pada tahun lalu (year on year) Pemasukan terbesar berasal dari CHT yang porsinya 69,85%. Setiap tahun, pemerintah juga menganggarkan CHT untuk dikembalikan ke daerah penghasil tembakau  dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCTH) dan ke daerah lain di provinsi yang sama sesuai dengan pemerataan. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh daerah masing-masing untuk berbagi  untuk berbagai program kesejahteraan masyarakat, terutama pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Tentu, manfaat ini tidak termasuk bagi para petani tembakau. Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJSUI) pada 2020 menemukan bahwa petani tembakau belum sejahtera, terutama petani swadaya. Salah satunya akibat ketidakberdayaan petani dalam rantai  tata niaga tembakau. (Yetede)

Di tengah sentimen kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS), dalam lima hari terakhir, kurs rupiah menunjukkan performa cukup solid dibanding mata uang lain di Asia. Meski terkoreksi, pelemahan rupiah jauh lebih terbatas dibandingkan mata uang lainnya. Selasa (10/5), kurs spot rupiah menguat 0,12% dari hari sebelumnya ke Rp 14.555 per dollar AS. Dalam lima hari terakhir, rupiah hanya melemah 0,37% di hadapan The Greenback. Sementara mata uang lain seperti dollar Singapura, bath Thailand, dan ringgit Malaysia melemah lebih dalam. Bahkan, pelemahan yuan terhadap dollar AS mencapai 1,73%.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia belum berhasil kembali ke level sebelum pandemi Covid-19, meski pertumbuhan ekonomi kuartal I-2022 ini cukup tinggi. Pekerjaan rumah pemerintah pun tak ringan lantaran masih ada wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi, melampaui angka nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 8,4 juta orang per Februari 2022, turun sekitar 350.000 orang dari posisi Februari 2021 yang mencatat 8,75 juta orang  Adapun Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) nasional mencatat 5,83% pada Februari 2022, turun dari 6,26% pada Februari 2021. Dari data BPS juga, tingkat penganguran terbuka mengalami penurunan di seluruh provinsi Indonesia, dengan penurunan tertinggi ada di Provinsi Kepuluan Riau sebesar 2,10% poin. Sayangnya, masih ada delapan provinsi dengan tingkat penganguran terbuka lebih tinggi dibanding rata-rata TPT nasional. Sebanyak delapan provinsi tersebut, yaitu Aceh sebesar 5,97%, Sumater Barat 6,17%, Kepulauan Riau 8,02%, dan DKI Jakarta 8%. Selain itu, Jawa Barat 8,35%, Banten 8,53%, Kalimantan Timur 6,77%, dan Maluku 6,44%. " TPT tertinggi tercatat di Provinsi Banten, yaitu sebesar 8,53% dan terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,11%," kata Kepala BPS Margo Yuwono, Senin (9/5).  

Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 28 April 2022, mencapai Rp 70,37 triliun. Jumlah realisasi anggaran ini setara 15,4% dari alokasi anggaran sebesar Rp 455,62 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memperinci, realiasasi anggaran untuk klaster penanganan kesehatan sebesar Rp 11,87 triliun atau 9,7% dari pagu Rp 122,54 triliun.

Ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini, diperkirakan bisa melaju lebih kencang. Apalagi, ada momentum Ramadan dan Idul Fitri yang menjadi faktor pendorong pemulihan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, Pertama, sektor transportasi berpeluang cukup besar untuk tumbuh tinggi sejalan dengan adanya kebijakan mudik Lebaran 2022. Kedua, sektor perdagangan ritel dan industri makanan dan minuman menurutnya, juga berpeluang dapat memanfaatkan momentum Ramadan dan Idul Fitri. Ketiga, sektor informasi dan komunikasi.

Bank-bank besar berupaya mendorong bisnis anak-anak usaha mereka terus berkembang. Dan berharap akan meningkatkan kontribusi mereka terhadap perolehan laba konsolidasi. Untuk mendorong pertumbuhan itu, sejumlah bank bersiap melakukan penguatan modal anak usaha mereka. Bank Mandiri salah satunya. Bank aset terbesar di Tanah Air ini sedang mempersiapkan melakukan injeksi modal kepada anak-anak usaha tahun ini. Di antaranya Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Mandiri Capital Indonesia. Bank Central Asia juga menganggarkan dana untuk meningkatkan modal anak usaha tahun ini. Salah satu anak usaha yang akan mendapat suntikan modal adalah  PT Central Capital Ventura. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga mengalokasikan dana cukup untuk memenuhi kecukupan modal anak usaha.

Keputusan pemerintah melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan opsi lebih longgar memberi harapan bagi kebangkitan industri penerbangan nasional. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 24/2022 dan Inmendagri No. 25/2022 yang berisi perpanjangan PPKM di Jawa-Bali dan di luar kedua pulau itu hingga 23 Mei 2022, jam operasional restoran atau rumah makan bisa buka hingga pukul 2.00 waktu setempat. Selain itu, syarat menunjukkan hasil negatif PCR dan Antigen untuk beberapa kegiatan ditiadakan salah satunya pelaksanaan kompetisi olahraga, kendati tetap dipersyaratkan mendapatkan vaksinasi minimal dosis kedua.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan sejumlah relaksasi diharapkan bisa mempercepat pemulihan bisnis penerbangan khususnya di rute domestik. Menurutnya, jumlah penumpang pesawat udara bakal terus meningkat salah satunya didorong relaksasi mobilitas masyarakat. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang penerbangan domestik selama kuartal I/2022 mencapai 10,7 juta orang atau naik 55,56% secara tahunan (YoY). Jumlah penumpang pesawat rute internasional selama Januari-Maret 2022 juga melonjak hingga 200,24% YoY menjadi 373.500 orang. “Semoga semester kedua tahun ini [kenaikannya] bisa di atas 70% year-on-year,” katanya, Selasa (10/5). Optimisme kebangkitan industri aviasi turut tergambar pada jumlah penumpang pesawat selama mudik Lebaran 2022. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan arus penumpang pesawat domestik selama periode Angkutan Lebaran 2022 yang berlangsung selama 14 hari mencapai lebih dari 2 juta orang.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sebelum bertolak menuju Washington D.C. Amerika Serikat, Selasa (10/5). Presiden bersama rombongan akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT Khusus Asean-AS atau Asean-US Special Summit (AUSS).

Pemerintah tengah melakukan negosiasi sebagai upaya pengambilalihan lahan konsesi yang dikelola oleh puluhan korporasi untuk dijadikan bagian dari pengembangan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, terdapat 25—30 korporasi yang memiliki konsesi lahan untuk membuka operasional pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adapun, jumlah konsesi yang terjebak dalam pembangunan IKN Nusantara berkisar 149—162 konsesi di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Sementara itu, catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdapat lahan konsesi tambang batu bara seluas 73.584 hektare di kawasan IKN. Itu pun masih belum termasuk konsesi lahan untuk sektor perkebunan, kehutanan dam PLTU batu bara.

Hal yang pasti, pemerintah memang telah memiliki legalitas untuk mengambil alih lahan dari pihak lain dalam rangka memuluskan pembangunan IKN Nusantara melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 65/2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Ada dua skema perolehan tanah di IKN Nusantara, yakni melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Pelepasan kawasan hutan cukup mudah dilakukan karena pemerintah hanya tinggal mengalihkan status lahan tersebut untuk kemudian dijadikan lokasi pembangunan IKN.

Lobi-lobi politik terkait pengisian penjabat kepala daerah belakangan ini semakin gencar dilakukan sejumlah pihak seiring makin dekatnya waktu berakhirnya masa jabatan kepala daerah di ratusan daerah. Di balik lobi-lobi itu ditengarai ada kepentingan terkait pemenangan pemilu dan pilkada 2024. Untuk memastikan penjabat lepas dari kepentingan politik serta memiliki kapabilitas dan integritas dalam memimpin daerah, transparansi dan partisipasi publik perlu dibuka saat penentuan penjabat. Pada 15 Mei 2022, ada lima gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya. Selanjutnya, pada 22 Mei menyusul 37 bupati dan enam wali kota. Total, pada tahun ini ada 101 kepala daerah dan kemudian 170 kepala daerah pada tahun 2023 yang akan berakhir masa jabatannya. Sebanyak 271 daerah itu selanjutnya akan dipimpin penjabat kepala daerah hingga terpilih kepala daerah definitif hasil pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024. Senin lalu Presiden Jokowi telah memutuskan penjabat gubernur untuk memimpin lima provinsi yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada Mei ini. Menurut rencana, para penjabat gubernur ini dilantik pada Kamis (12/5). Adapun 43 penjabat bupati/wali kota akan dilantik pada 22 Mei. Kewenangan terkait pengisian penjabat ini sebagian besar ada di Mendagri.

Dalam diskusi XYZ Forum bertajuk ”Penjabat Menguasai Daerah: Kebijakan Terarah Vs Konservatisme Kebijakan”, Selasa, Menpan dan RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan intensnya lobi-lobi sejumlah pihak untuk posisi penjabat kepala daerah. Lobi itu, antara lain, dilancarkan gubernur, wali kota, serta bupati petahana. Setelah ditelusuri, salah satu tujuan kepala daerah petahana melakukan lobi adalah agar calon penjabat yang didukungnya bisa membantu memenangkan petahana di Pilkada 2024.  Adanya lobi untuk pengisian penjabat itu selaras dengan keterangan sejumlah elite partai politik dan anggota DPR yang diwawancarai Kompas, April lalu. Mereka menyampaikan, lobi di antaranya dilakukan  ASN yang mengincar posisi penjabat. Dalam lobi ini, mereka memberi iming-iming imbalan uang hingga berjanji mengamankan suara partai pendukungnya di Pemilu 2024. Ridwan Kamil pun mengakui adanya lobi dari kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Heroik Pratama mengatakan, lobi politik dalam ruang gelap pengisian penjabat kepala daerah bisa dihindari jika pemerintah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Selain itu, untuk memastikan penjabat profesional menjalankan tugasnya, setiap tiga bulan mereka diminta membuat laporan pertanggungjawaban. Jika kinerja mereka tak memuaskan atau bahkan tak profesional, seperti tidak netral saat pemilu, bisa saja mereka langsung diganti. (Yoga)