Untuk menghentikan penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK, hewan ternak yang terkena penyakit itu idealnya dimusnahkan. Namun, pemusnahan harus diikuti pemberian ganti rugi kepada peternak yang hewan ternaknya terkena PMK. ”Segera saja pemerintah menyiapkan dana tanggap darurat untuk memberikan ganti rugi kepada peternak yang  hewan ternaknya terkena wabah PMK,” kata Guru Besar Bidang Patologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta, Raden Wasito, Selasa (17/5). Menurut Wasito, sampai saat ini tidak ada obat yang bisa menghilangkan virus penyebab PMK di dalam tubuh hewan ternak. Pasalnya, virus ini berada di dalam sel atau jaringan tubuh hewan, sementara obat yang diberikan kepada hewan tidak bisa menembus ke dalam sel. Pemberian obat dan vitamin pada hewan ternak yang terkena PMK hanya bisa menyembuhkan gejala yang dialami hewan itu. ”Virus tetap ada di dalam tubuh hewan ternak itu dan dia bisa jadi pembawa virus yang dapat menularkan pada hewan lain,” katanya.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan, pihaknya telah meminta dinas terkait dan peternak untuk membatasi lalu lintas perdagangan sapi antar kabupaten di Lampung. Sapi-sapi dari daerah yang terkena wabah PMK dilarang diperjualbelikan ke daerah lain. Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum juga menyatakan telah meningkatkan pengawasan lalu lintas peredaran hewan kurban jelang Idul Adha. Pihaknya berkoordinasi dengan setiap kabupaten/kota untuk memantau pergerakan hewan kurban di daerah masing-masing, karena meski perayaan Idul Adha masih lebih dari sebulan lagi, para pengusaha kerap mendistribusikan hewan jauh-jauh hari demi mendapatkan keuntungan maksimal. Muthowif, Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar Jatim, berpendapat, jika telah ditempuh pengetatan lalu lintas ternak, idealnya tak ada laporan kasus baru PMK di suatu daerah. Namun, kasus baru ternyata masih terus ditemukan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak Indonesia Isa Anshori mengatakan, wabah PMK mengancam keberlangsungan usaha peternak, pengepul, dan pengusaha daging. ”Kalau dikunci terus, stok daging bisa terancam,” kata Isa. Ternak dari luar Jatim yang sehat, ujarnya, tidak perlu dilarang masuk asalkan memiliki surat keterangan kesehatan hewan. (Yoga)

Kejaksaan Agung menetepkan Lin Che Wei sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor  CPO (crude palm oil). Pengumuman status pendiri perusahaan Independent Research Advisory Indonesia itu disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantornya, kemarin. "Penahanan terhadap tersangka LCW alia WH (in Che Wei) selaku pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumeda. Dalam kasus korupsi izin ekspor CPO, Lin Che Wei bersama tersangka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, diduga mengatur pemberi izin persetujuan ekspor CPO kepada beberapa perushaan.  Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Lin Che Wei diperiksa tim penyidik  sebagai saksi. Dan kini mendekam di Rumah Tahanan Salemba selama 20 hari, terhitung sejak kemarin. (Yetede)

Sejak pagi hari, ratusan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memadati Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, tepatnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Menggunakan kaos oblong berwarna putih, massa mengerubungi sebuah mobil komando yang membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Mereka berunjuk rasa meminta pemerinah mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Aksi tersebut diikuti oleh anggota serta pengurus Apsikondo dari 146 kabupaten dan kota, Turut bergabung dalam aksi itu perwakilan dari 22 dewan pimpinan wilayah (DPW) provinsi organisasi tersebut. Peserta aksi Fitriansyah, mengatakan datang jauh-jauh dari Kalimantan Timur untuk menyampaikan keluh kesahnya langsung kepada pemerintah. "Kami akan terus menyampaikan aspirasikami sampai larangan ekspor dicabut," ujar dia kepada Tempo di lokasi,kemarin. (Yetede)

Pemerintah kembali mengeluarkan jurus baru untuk menekan harga minyak goreng curah menjadi Rp 14 ribu per liter atau Rp 15 ribu per kilogram. Musababnya, tiga pekan sejak larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya berlaku, harga komoditas tersebut tak kunjung mendekati harga eceran tertinggi (HET) itu. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng curah di pasar tradisional per kemarin justru naik Rp 50 dibanding sehari sebelumnya, yaitu dikisaran Rp 19.100 per kilogram. 

Untuk itu, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi  pun mengumumkan program baru yang dinamakan Migor Rakyat. Program ini, Luthfi melanjutkan, akan mengandalkan aplikasi digital dalam mendistribusikan minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu per liter. "Sepenuhnya dijalankan melalui proses bisnis antara distributor minyak goreng dan para pengecer atau pelaku usaha kecil. Tidak ada subsidi minyak goreng untuk para pengusaha, dan pada waktunya akan menjadi suatu terobosan bisnis model baru," kata dia kemarin. (Yetede)

Para pelaku usaha makanan  bersiap menghadapi lonjakan harga gandum dunia setelah India  menutupkeran ekspornya mulia akhir pekan lalu. India melarang ekspor gandum , untuk mengendalikan lonjakan harga gandum didalam negeri serta menjaga ketahanan pangan domestik. Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Franciscus Welirang, mengatakan harga gandum dunia dalam beberapa  waktu terakhir memang sudah cukup tinggi. "Sejak awal 2021, harga gandum sudah naik 68%. Jadi, mau apa lagi? Memang kenyataannya demikian. Harga gandum India juga sudah tinggi, US$ 380 per ton, sama dengan dari Brasil atau Argentina," kata dia ketika ditanya soal dampak harga gandum global ke produk roti dan mi dalam negeri, kemarin.  Dia pun mengatakan tidak menutup kemungkinan kenaikan harga gandum internasional bakal mengerek naik  produk makanan berbahan gandum. Menurut dia, harga gandum berperan 82% dalam struktur biaya tepung terigu. "Bisa dihitung sendiri (imbas ke harga konsumen," katanya. 

Pemerintah pusat mulai melonggarkan mobilitas masyarakat per hari ini. Masyarakat dibolehkan tidak memakai masker di ruang terbuka. Selain aturan tanpa masker di tempat terbuka, syarat bagi pelaku perjalanan dalam dan luar negeri yang sudah divaksin lengkap tak perlu lagi dilengkapi tes PCR dan anti gen. Presiden Joko Widodo mengatakan pelonggaran mobilitas dilakukan karena penularan Covid-19 di Indonesia sudah melandai dan terkendali. Jika masyarakat sedang beraktivitas diluar ruangan terbuka yang tidak padat orang, dibolehkan tidak menggunakan masker," kata Jokowi, Selasa, 17 Mei 2022. Jokowi mengatakan, aturan tanpa masker itu dikecualikan saat beraktivitas di rungan tertutup dan difasilitas transportasi publik. Aturan itu juga dikecualikan bagi orang lanjut usia; penderita komorbitas; masyarakat yang menderita batuk, pilek, dan demam; serta anak yang belum divaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pertimbangan yang lebih rinci sehingga pemerintah melonggarkan mobilitas masyarakat. (Yetede)

PT JakLingko Indonesia  menggandeng PT WIR Asia Tbk (WIR Group) untuk mengembangkan platform metaverse dalam industri transportasi. Kerja sama ini ditandai  dengan penandatanganan nota kesepahaman Direktur Utama  PT JakLingko Indonesia, Muhammad Kamaludin, dengan Komisaris Utama sekaligus co-founder WIR group, Daniel Suryo, di Jakarta, kemarin, 17 Mei. "Ini bagian dari upaya integrasi sistem pembayaran tarif serta pengolahan data melalui aplikasi digital," kata Corporate Secretary JakLingko, Ahmad Rizalmi. "Tujuannya semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi publik." PT WIR Asia Tbk adalah kelompok perusahaan berbasis teknologi augmented reality (AR), virtual reality (VR, dan artificial intelligence (AI) di Asia Tenggara. Perusahaan ini  akan memberikan pendapingan teknis serta penyempuranaan aplikasi JakLingko agar menjadi menarik dan nyaman digunakan masyarakat. (Yetede)

Mekanisme penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (BBKP), yaitu Pertalite perlu diubah.  Tranparansi dalam penetapan harga BBM dengan kadar  oktan (RON) 90 ini jadi fokus  sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, saat ini transparansi sangat dibutuhkan  dalam penetapan harga BBM terutama penugasan. Tren harga minyak dunia yang  masih bertahan di atas level US$ 100 per barel membuat badan usaha harus harus menyiapkan dana besar dalam menjalankan penugasan pemerintah untuk  pengadaan BBM yang di distribusikan ke masyarakat. "Pemerintah perlu fair saja saya kira. Dihitung bersama berapa harga wajarnya (BBM penugasan ) kemudian pemerintah memberikan kompensasi terhadap selisih harga penetapan dengan harga wajar tersebut," kata Komaidi. (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) Johhny G Plate  mengungkapkan, transformasi digital  nasional terus diupayakan di berbagai lini kehidupan. Karena itu, Indonesia memerlukan talenta  dgital yang andal untuk  menjadi navigator utama penggerak ekositem digital di Tanah Air. "Intensifikasi transformasi digital berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan talenta digital. Talenta-talenta digital inilah yang akan  menjadi navigator utama penggerak ekosistem digital," Kata Johhny. Menurut dia, saat ini, setidaknya Indonesia membutuhkan 600 ribu talenta digital setiap tahun. Meski demikian, ditengah laju peningkatan kebutuhan  talenta digital yang signifikan, terdapat kesenjangan dalam pemenuhan. "Dikasawan Asia-Pasifik dari 50% CEO menemui kesulitan untuk menemui talenta dengan ketrampilan yang tepat. Diproyeksikan pada 2030, akan terjadikekurangan sebanyak 47 juta talenta digita di kawasan ini," ujarnya. (Yetede)

Kementerian Koperasi dan UKM terus mengindentifikasi koperasi-koperasi bisa memproduksi minyak goreng (migor). Tujuannya untuk memberikan alternatif pasokan migor bagi masyarakat.  Dia menyadari, akan membutuhkan waktu mendorong koperasi memproduksi migor dengan qouta besar. Namun, Teten berharap usaha itu bisa terwujud tahun ini, "Kami akan buat percontohan di Sumatera," kata dia, Selasa (17/5).  Teten mengatakan, migor yang diproduksi rakyat bisa sehat,  sehingga bisa dipakai untuk mengatasi program stunting atau gizi buruk. Dia mengusulkan migor koperasi dan petani standarnya dibedakan, tidak harus putih, kuning, dan merah. "Intinya produksi tidak bisa didominasi  usaha besar,  tetapi juga bisa pelaku usaha keci. Sebab, teknologi untuk memproduksi  migor sudah murah." kata Teten. (Yetede)