Pasar industri di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek secara bertahap bergeser ke teknologi tinggi. Senior Associate Director Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, mengemukakan, penyerapan kawasan industri di wilayah Jabodetabek saat ini terutama ditopang oleh industri berteknologi tinggi. Perkembangan sektor industri teknologi terus berlangsung, khususnya pusat data, baik dari perusahaan lokal maupun luar negeri. Di samping itu, pertumbuhan industri berbasis e-dagang mendorong kebutuhan penyimpanan barang, serta penghubung distribusi.

Pada triwulan-I (Januari-Maret) 2022, sektor yang paling banyak menyerap lahan industri di Jabodetabek meliputi sektor logistik atau pergudangan sejumlah 43 %, kimia 23 %, makanan 16 %, pusat data 7 %, dan teknologi 5 %. Industri teknologi tinggi, termasuk pusat data, tergolong sebagai sektor yang paling aktif dalam akuisisi lahan. Selain itu, kawasan industri baru diprediksi menyebar ke wilayah barat, timur, dan selatan Jabodetabek. Pemicunya adalah kawasan industri di Jabodetabek yang mulai menghadapi kekurangan lahan. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengungkapkan, kawasan industri yang berorientasi teknologi tinggi semakin diminati. (Yoga)

GIC Private Limited, pengelola dana negara Singapura, menjual 2.075.000 sahamnya di Bank Jago. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Jumat (27/5) sebelum transaksi penjualan, GIC Private memiliki 1.278.260.418 saham Bank Jago atau setara 9,23 %. Setelah penjualan tersebut, kepemilikan GIC menurun menjadi 9,21 %. Saham Bank Jago sejak awal tahun sudah turun 45,16 %. Pada penutupan perdagangan Jumat berada pada harga Rp 8.775 per saham. (Yoga)

Polisi mengungkap cara baru pemberi pinjaman atau rentenir daring ilegal yang merugikan masyarakat dengan mencuri data pribadi. Mereka menaruh uang pada rekening seseorang, lalu menagih pengembalian dengan bunga seolah utang pinjaman. Hal ini diungkapkan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis seusai jumpa pers penangkapan 11 karyawan pemberi pinjaman daring ilegal di Jakarta, Jumat (27/5). Mereka terlibat kasus akses ilegal dan manipulasi data elektronik terkait pinjaman daring ilegal dan penagihan dengan pengancaman. ”Di kasus ini ada korban yang tidak pernah pinjam (uang), tetapi data pribadinya didapat dari nasabahnya. Misalnya, saya meminjam, saya adalah teman Anda. Anda jadi korban karena mereka mengambil data pribadi Anda dari (gawai) saya,” ujarnya.

Mayoritas tersangka yang ditangkap bekerja sebagai debt collector atau penagih utang dengan ancaman secara jarak jauh. Tersangka DRS berperan sebagai leader dan S sebagai manajer. Kasus ini, menurut Auliansyah, telah banyak memakan korban. Pencurian data pribadi, seperti kontak telepon dan foto, juga banyak dilakukan untuk menebar teror penagihan kepada debitor. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, 11 tersangka itu terkait 58 aplikasi pinjaman daring ilegal. Aplikasi itu, antara lain, Jari Kaya, Dana Baik, Untung Cepat, Rupiah Plus, Dana Lancar, Dana Now, Cash Tour, Pinjaman Roket, dan Raja Pinjaman. Aplikasi itu rata-rata berumur satu tahun. Sejauh ini polisi menaksir kerugian korban sekitar Rp 2,5 miliar. (Yoga)

Senator Marco Rubio, Tom Cotton, dan Mike Braun mengusulkan agar Apple dan Google melarang aplikasi yang menerima pembayaran dengan uang digital China. Mereka merujuk pada yuan digital atau e-CNY yang mulai diperkenalkan bank sentral China. Menurut Cotton, penggunaan e-CNY memungkinkan Beijing secara langsung memantau transaksi di jaringan yang memakai mata uang itu. Hal itu membuka peluang data warga AS ikut terpantau oleh China. Kekhawatiran serupa pernah disampaikan Center for a New American Security pada Januari 2021. Selain e-CNY, Center for a New American Security juga menuding sejumlah alat pembayaran digital China sebagai sarana untuk memata-matai pengguna. Setiap transaksi akan mengungkap data pasti pengguna dan kegiatan keuangan mereka.

Kini, Google Play milik Google dan App Store milik Apple.Inc menerima pembayaran, antara lain, dari AliPay dan WeChatPay milikChina.Pada awal 2022, AliPay dan WeChat Pay mengumumkan menerima penggunaan e-CNY. Kedutaan Besar China di Washington mengecam RUU itu. RUU itu disebut contoh terbaru kesewenang-wenangan AS terhadap perusahaan asing.

Penggunaan uang digital resmi atau central bank digital currency (CBDC) semakin meluas. Pada Januari 2022, The Federal Reserve atau bank sentral AS resmi mengumumkan mulai menelaah penggunaan CBDC. Sejauh ini 90 negara sudah mulai menerbitkan, menguji coba, atau di tahap mempertimbangkan CBDC. Bahama menjadi pelopor karena telah menerbitkan sand dollar. Sementara China mulai mewacanakan penerbitan yuan digital sejak beberapa tahun lalu. Bersama Jepang dan Swedia, China sudah mulai tahap uji coba. (Yoga)

Pekan ini kabar tidak sedap menguar dari dunia startup di Tanah Air. Sejumlah perusahaan rintisan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan mereka. Yang terbaru, JD.ID. Pemain e-commerce ini mengumumkan pemangkasan karyawan pada Jumat (27/5). Langkah yang perusahaan digital asal China ini ambil seolah mengekor beberapa startup lainnya yang lebih dulu mengambil langkah serupa. Sebut saja, Link Aja, Tanihub, serta Zenius. Menurut Edi Danusaputro, Sekretaris Jendral Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo), penyebab PHK di startup karena para investor kini mulai selektif dan berhati-hati dalam injeksi dana. Imbasnya, lalu ekspansi startup menjadi terbatas dan ujungnya adalah melakukan efisiensi. "Jadi, startup harus  menghemat cash," sebutnya.

Surat berharga negara ritel ketiga tahun ini, yakni Saving Bond Ritel seri SBR011, laris manis. Penjualan SBR011 pada Jumat (27/5) hingga pukul 16.00 WIB sudah mencapai Rp 1,52 triliun. Perolehan tersebut memenuhi 30% dari target awal pemerintah, yakni Rp 5 triliun. Hebatnya, penjualan tersebut hanya perlu waktu dua hari saja. Penawaran SBR011 baru dibuka pada Rabu (25/5) dan baru akan ditutup pada 16 Juni 2022.

PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN) atau dikenal Triniti Land, telah memperoleh restu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait dengan Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PM-HMETD) alias rights issue, yang disertai dengan penerbitan waran. Sebagian besar dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pengembangan proyek di Sentul, Lampung dan Labuan Bajo. Atas persetujuan ini, Presiden Direktur dan CEO Triniti Land Ishak Chandra mengucapkan terima kasih kepada para Investor dan para pemegang saham. “Rights Issue ini sangat penting untuk mendukung langkah ekspansi strategis kami untuk menaikkan pendapatan, bottom line dan juga shareholder value para pemegang saham,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (27/5).

Adapun, mengenai dana yang dihimpun dari rights issue, Triniti Land akan menggunakan sekitar 32,40% untuk pengambilalihan aset berupa tanah di Labuan Bajo seluas 193.400m2 yang dimiliki oleh PT Manggarai Anugerah Semesta (MAS). Lalu, sekitar 32,73% akan digunakan untuk pengambilalihan aset berupa tanah di Lampung seluas 93.018m2 dari beberapa pihak. Sementara, sisanya sebesar 21,51% akan digunakan untuk pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp 28 miliar kepada pihak-pihak terafiliasi. Triniti Land berencana untuk melepas 147.795.558 lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 900 per saham. Aksi korporasi ini juga akan disertai dengan penerbitan Waran seri II sebanyak-banyaknya sebesar 147.795.558 waran.

Kelangkaan cip semikonduktor bukan saja terjadi di industri otomotif. Industri elektronik juga mengalami hal yang sama. Dengan kelangkaan itu, akan ada kenaikan harga jual hingga 10%. Selain berdampak ke konsumen, keterbatasan pasokan cip semikonduktor juga mempengaruhi kelangsungan bisnis industri berbasis elektronik di dalam negeri. Chief Commercial Officer Polytron Indonesia Tekno Wibowo mengatakan, Polytron tentu merasakan dampak kelangkaan pasokan cip semikonduktor yang sebenarnya telah terjadi sejak tahun lalu. "Secara umum akan terjadi kenaikan harga produk 5% sampai 10%," imbuh dia kepada KONTAN, Jumat (27/5).

Upaya pemerintah memacu pembiayaan hijau (sustainability-linked financing) telah membuat kontribusi kredit sektor pertambangan dan penggalian stagnan di bawah 3% terhadap total kredit perbankan. Nilai kredit bank ke pertambangan pada Januari-April 2022 terus berada di urutan terkecil. Hal ini kontras dengan kondisi usaha pertambangan yang pada tahun ini masih tokcer karena terimbas kenaikan harga-harga komoditas. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diperoleh Bisnis, kemarin, posisi kredit investasi yang disalurkan ke sektor pertambangan dan penggalian per April 2022 tercatat hanya Rp83 triliun, kendati tumbuh 67,2% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Kendati pertumbuhannya terbesar, nilai kredit investasi di sektor pertambangan dan penggalian justru tak beranjak dari urutan dua terbuncit setelah sektor jasa-jasa yang hanya Rp79,9 triliun. Adapun, nilai kredit modal kerja yang dikucurkan perbankan ke sektor pertambangan juga berada di urutan kedua dari bawah setelah sektor listrik, gas dan air bersih Rp23,5 triliun. Sementara itu, dua sektor yang mendapat kredit investasi dan modal kerja terbesar masih dipegang sektor perdagangan, hotel & restoran yaitu Rp239,1 triliun dan Rp916 triliun; dan industri pengolahan Rp244,2 triliun dan Rp701,3 triliun. Kecilnya angka penyaluran kredit ke sektor pertambangan dan penggalian tak terlepas dari komitmen sejumlah bank di Indonesia yang mulai menghindari pengucuran kredit di sektor tersebut.

Perbedaan penawaran tarif dan perbaikan kewajiban perpajakan diklaim menjadi penyebab deklarasi harta wajib pajak pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 lebih rendah dari realisasi Tax Amnesty Jilid 1 lima tahun lalu. Ditjen Pajak menyebutkan nilai pelaporan harta dalam PPS hingga Jumat (27/5) tercatat Rp103,3 triliun dalam 147 hari pelaksanaannya. Jumlahnya terlampau jauh dari nilai pelaporan harta dalam program Tax Amnesty 2017 yang mencapai Rp4.854,63 triliun. Selain itu, peserta yang mendaftar PPS 51.683 wajib pajak, jauh di bawah jumlah WP yang mengikuti Tax Amnesty yang mencapai 956.793 WP. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan tax amnesty berbeda dari PPS, terutama dari sisi penawaran tarif. Hal itu menjadi faktor utama yang membuat terjadi perbedaan signifikan nilai harta terungkap dari kedua program.

Program tax amnesty menawarkan tiga lapisan tarif bagi pesertanya berdasarkan waktu pendaftaran. Sementara itu, tarif pajak yang ditawarkan dalam PPS berlaku sama, baik ketika hari pertama program dibuka saat ini maupun pada hari terakhir pelaksanaannya. Sementara itu, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, tidak tertutup kemungkinan banyak peserta yang mengikuti PPS menjelang tenggat waktu. Hal itu lumrah terjadi seperti dalam hal penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT).