Pilihan bisnis kuliner yang ditawarkan saat ini pun kian beragam, termasuk untuk menu makanan yang tergolong fancy seperti steak. Memang beberapa tahun terakhir ini gerai-gerai steak ini kian menjamur. Apalagi tak sedikit pelaku usaha yang menawarkan paket bisnis kemitraan steak, salah satunya adalah Steak Indonesia Raya yang telah berdiri sejak 2017 lalu. Arif Tirtana, Project Director dari Steak Indonesia Raya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan paket kemitraan dengan jenis whitelabel. Artinya, para mitra dapat memilih nama brand restorannya sendiri dan bisa bebas mengembangkan usahanya bahkan bisa mewaralabakan kembali usahanya tanpa embel-embel aturan ketat dari pemilik merek (franchisor). Menariknya, meski para mitra membuat merek sendiri, mereka tidak dibebankan biaya lisensi dan biaya royalti. Selain Steak Indonesia Raya, merek lainnya yang juga menawarkan paket kemitraan steak adalah Steaky Steak, Steak House and Blend yang mulai hadir sejak 2021 lalu. Bisnis ini didirikan seiring dengan mulai banyaknya masyarakat yang ingin menikmati menu makanan berbahan dasar daging seperti steak. Namun, masih ada beberapa kalang­an yang belum dapat mencicipi produk ini karena harganya yang masih terbilang mahal.

Kehadiran Program Kartu Prakerja dalam dua tahun terakhir telah mampu menjangkau hingga lebih dari 12,8 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Pada saat bersamaan, program ini juga menghidupkan pasar pelatihan kerja digital dengan nilai sekitar Rp 6 triliun. "Terus. (Program Kartu Kerja) ini akan dilanjutkan, akan diteruskan, termasuk tahun depan (2023). Itu anggaran sudah ada. Betul ya Bu Menteri? Sudah  ada. Tahun depannya (2024) lagi, ada lagi. Anggaran nanti tanyakan ke Bu Menteri Keuangan," kata Presiden Joko WIdodo (Jokowi) selepas acara Temu Raya Alumi Program Kartu Prakerja. Setelah melihat besar manfaat dari kehadiran Kartu Prakejra bisa terus dilanjutkan. Sementara itu, Ketua Komite Cipta Kerja sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ainglangga Hartarto menyatakan, pasar pelatihan digital yang selama ini tidak tergarap. "Sebelum Kartu Prakerja, pasar ini kosong. Tidak ada yang menangani digital education. Keberhasilan ini adalah  menggabungkan supply dan demand. Seluruhnya dibentuk dalam ekosistem yang terus bergerak  secara dinamis menggunakan, database dan artificial intelligence," ujar  Arilangga dalam sambutannya pada acara yang sama. (Yetede)

Setelah lolos dari ancaman pailit, Jumat (17/6) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal terbang tinggi. Pertemuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kemarin penting bagi masa depan Garuda, karena 95,07% kreditur konkuren yang hadir setuju utang direstrukturisasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thahir mengatakan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menyelesaikan tahapan pemungutan suara atau voting dalam proses PKPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi voting, lanjut Erick, Insya Allah Garuda dapat mencapai threshold suara yang menjadi syarat homologasi. "Proyeksi positif yang kami terima hari ini tidak dari hasil kerja keras seluruh jajaran manajemen, karyawan, serta tim konsultan pendamping yang lebih dari tujuh bulan  menjalin komunikasi intensif dengan para kreditur. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para kreditur yang telah mendukung Garuda hingga ke titik ini," ucap Erick. (Yetede)

Pemerintah berharap kehadiran sejumlah bendungan yang masih dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan indeks  pertanaman padi sehingga produksi  beras nasional dapat mencapai 40 juta ton pada 2045 dengan surplus 10 juta ton. Saat ini, rata-rata nasional indeks pertanaman padi mencapai 147% dan pada 2045 ditargetkan naik menjadi 200% seiring bertambahnya bendungan baru di Tanah Air. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadmuljono mengatakan, kehadiran bendungan di seluruh Tanah Air telah meningkatkan indeks pertanaman padi dengan rata-rata nasional, menurut  Badan Pusat Statistik (BPS), berada di angka 147%. Nilai indeks itu diharapkan dapat terus naik  apabila jumlah proyek pembangunan bendungan telah selesai. "(Kehadiran bendungan) meningkatkan indeks pertanaman  yang sekarang ini rata-rata  nasional menurut BPS, Pak Jokowi, 147%,dengan 231 bendungan. Jadi dengan tambahan 61 bendungan  bisa kita (indeks) menjadi 200%," ujar  Basuki. (Yetede)

Penanganan truk kelebihan ukuran dan muatan atau over dimension over loading (ODOL)  diusulkan diperluas hingga kepemilik barang sebagai solusi efektif untuk mengatasi masalah ODOL. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan masalah ODOL harus dilihat dalam perspektif yang sama. Bahwa, ODOL melibatkan tiga pelaku, yakni pengusaha, pemilik barang, dan pengemudi.Tetapi, dalam penanganan ODOL selama ini pemilik barang tidak pernah  diikutsertakan dalam pertanggungjawaban atas overload atau kelebihan muatan. "Padahal kami selalu dipaksa overload oleh pemilik barang.Ini yang menyebabkan penanganan ODOL, tidak efektif, termasuk dalam pengawasannya." ujar Gemilang, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi V DPR Ri di Jakarta pekan ini. (Yetede)

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan,  kini produksi premi dari 71 perusahaan asuransi umum nasional pada kuartal I-2022 tumbuh 7,9% secara year to year (Yoy) menjadi Rp 22,41 triliun. Pertumbuhan tersebut di topang oleh lini asuransi kendaraan bermotor, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan. "Digabungkan seluruh lini usaha, premi dicatat untuk industri asuransi umum selama tiga bulan (Janurai-Maret 2022) anak 7,9%," ungkap Wakil Ketua Bidang Statistik, Riset dan Analisa AAUI Trinita Situmeang pada konferensi pers AUUI: Data Industri Asuransi Umum dan Reasuransi Kuartal I-2022, Jum'at (17/6). Jika dibedah lebih lanjut, premi lini bisnis asuransi properti turun 4,4% menjadi Rp7,52 triliun pada kuartal I-2022. Namun lini tersebut masih menjadi kontributor terbesar di asuransi umum dengan pangsa pasar mencapai 25,5%. Namun demikian, Trinita, menyakini lini asuransi seperti akan bangkit dalam beberapa waktu mendatang. (Yetede)

Dua calon emiten yakni PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID) dan PT Cerestar Indonesia Tbk (TRGU) berencana melakukan penawaran umum perdana saham  (initial public offering/IPO) dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp383 miliar. PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID), perusahaan properti ini berencana penawarkan 340 juta saham baru atau 6,31%  dari modal ditempatkan  dan disetor perseroan  degan nilai nominal Rp20 per saham. Saham baru tersebut akan ditawarkan dengan harga Rp 180-200 per saham, sehingga total dana yang akan terhimpun mencapai Rp61,2-68 miliar. "Seluruh dana yang diperoleh dari IPO dan waran seri I akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Adapun modal kerja  yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk biaya pemeliharaan Mataram City International Convention Center (MICC) dan hotel, pembelian bahan baku untuk makan dan minuman, pembelian persediaan hotel, pembayaran tenaga kerja dan utilitas, modal kerja untuk pembayaran kepada pemasok dan kontraktor dalam  rangka pembangunan proyek Banyu Bening," tulis manajemen SWID dalam prospektus yang dipublikasikan, Jumat (17/6).  (Yetede)

Disetujuinya rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh mayoritas kreditor memberikan setumpuk pekerjaan rumah bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Selain harus memenuhi berbagai janji yang termaktub dalam rencana perdamaian, perseroan mesti segera menggeber berbagai rencana bisnis yang sudah disampaikan kepada para kreditur. "Kami ingin fokus kedepan dan mudah-mudahan Garuda semakin membaik," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Ifran Setiapurta, kemarin. Seperti diketahui, perseroan mengajukan sejumlah usul penyelesaian kewajiban usaha yang tertuang  dalam kerangka rencana perdamian kepada para kreditor. Berdasarkan rencana tersebut, penyelesaian kewajiban usaha, antara lain, dilakukan melalui arus kas operasional, konversi nilai utang menjadi ekuitas, modifikasi ketentuan pembayaran jangka panjang dengan periode tenor tertentu, serta penawaran intrusmen restrukturisasi, baik dalam bentuk utang baru maupun ekuitas. (Yetede)

Riuh tepuk tangan membahana di ruang sidang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selepas pembacaan hasil rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, kemarin sore. Raut lega tampak dari wajah jajaran dereksi maskapai pelat merah tersebut selat Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyebutkan bahwa mayoritas kreditor menyetujui proposal perdamaian yang diajukan perseroan. "Melihat prosedur yang kita tempuh tadi, saya mengatakan bahwa inilah  yang kita inginkan, yang sesuai dengan aturan dan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian saya sampaikan secara pribadi," ujar Ketua Pengurus PKPU Garuda, Jandri Siadari, kemarin. Hasil voting tersebut juga diterima dan disetujui semua pengurus PKPU lainnya, yaitu Martin Patrick Nagel, Albert Hasoloan Limbong, Asri, Mulyadi,dan William Aduard Daniel. Setelah ditunda sekitar sebulan, pengungutan suara kreditor atas rencana perdamaian yang  disorongkan Garuda akhirnya dilaksanakan seharian kemarin. (Yetede)

Rampung sudah tahapan yang paling krusial bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk berkelit dari ancaman pailit. Kemarin mayoritas kreditor Garuda menyetujui rencana perdamaian yang ditawakan maskapai tersebut sebagai bagian dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Jika persetujuan ini di sahkan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Senin mendatang, Garuda bisa beroperasi dengan tenang sembari bekerja keras memenuhi kewajibannya kepada para kreditor. Masuknya Garuda ke dalam proses PKPU bermula dari permohonan yang diajukan PT Mitra Buana Korporindo melalui Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2021. Perusahaan teknologi informasi itu mengadukan Garuda karena menunggak  pembayaran sebesar Rp4,16 miliar untuk pengadaan layanan sewa dan managed service end user computing domestik. Setelah melewati proses persidangan, pada Desember 2021, Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU Mitra Buana. Garuda lantas diwajibkan menyusun rencana atau proposal perdamaian kepada para kreditornya. (Yetede)