Council on Foreign Relations menulis bagaimana ketimpangan pendapatan di AS meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Ketimpangan di AS bahkan relatif tinggi dibandingkan banyak negara maju lain. Krisis keuangan global 2008, pemulihan ekonomi yang lambat dan timpang, dan gejolak ekonomi akibat Covid-19 telah memperburuk situasi ini. Di Indonesia, data BPS menunjukkan, sejak September 2015 angka rasio ini mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Meski demikian, pandemi Covid-19 telah melebarkan ketimpangan pendapatan, walau kembali menurun pada Maret 2021. Program perlindungan sosial seperti BLT, Program Keluarga Harapan (PKH) banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan ini.

Perang Rusia-Ukraina telah memberikan tekanan baru pada kelompok rentan akibat kenaikan harga pangan. Integrasi global membuat kenaikan harga makanan dan energi, bahkan akibat konflik Rusia-Ukraina terasa di Indonesia. Ketimpangan pendapatan juga mendorong penolakan pada globalisasi. Dalam hal vaksin dan pangan, demi memenuhi  kebutuhan domestik, beberapa negara membatasi ekspornya. Dalam hal pangan, sudah lebih dari 20 negara membatasi ekspornya. Kebijakan ini hanya memperburuk situasi ekonomi dunia karena pembatasan ekspor akan membuat harga pangan terus melonjak. Akibatnya kelompok rentan semakin terpukul.

Prospek keberlanjutan reformasi ekonomi menjadi tak pasti. Tak mengejutkan jika tekanan politik menguat, kebijakan yang muncul akan bersifat populis. Dan ini tak hanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kita sudah melihat gejalanya dalam berbagai kebijakan saat ini : keengganan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, walau bebannya amat berat dan lebih membawa manfaat bagi kelas menengah atas kontrol harga atas beberapa komoditas, pelarangan ekspor kelapa sawit yang akhirnya dibatalkan beberapa waktu lalu. Kebijakan ekonomi yang baik kerap kali pahit dan miskin tepuk tangan. Namun, mengambil langkah tak populer juga tak mudah, karena politisi tak akan mendukung sepenuhnya reformasi yang tak popular. (Yoga)

Kakak adik itu masih anak-anak. Sang Kakak Khairil, 9 tahun dan adiknya, Hasril 5 tahun. Dalam usia sangat belia itu, mereka harus merasakan kenyataan hidup yang sangat pahit. Delapan bulan mereka mendekam di rumah tahanan imigrasi (Depot Tahanan Imigresen/DTI) Tawau, Sabah, Malaysia. Di tempat itu pula mereka kehilangan sang ayah yang selama ini menjadi sandaran hidup. "Kami temukan mereka di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan pada Oktober 2021," kata Koordinator Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB), Abu mufakir, kepada Tempo, kemarin. 

"Mereka kami pulangkan ke rumah neneknya di Bulukumba, Sulawesi Selatan," Mereka dilahirkan di sebuah kawasan perkebunan sawit di Lahad Datu, Tawau, Sabah. Kelahiran mereka tak pernah tercatat dalam administrasi otoritas Sabah ataupun di Kabupaten Bulukumba tepat kelahiran bapak-ibunya. Pada Maret 2021 Aris mengajak kakak adik itu pulang ke Bulukumba. Nahas truk pengangkut sawit yang mereka tumpangi terjaring razia kepolisian Malaysia. Mereka dijebloskan ke DTI Tawau bersama puluhan imigran lain yang ikut terjaring. (Yetede)

Laporan terbaru Tim Pencari Fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) tak hanya menyudutkan pemerintah Malaysia, tapi juga Indonesia. Sedikitnya 149 warga negara Indonesia meninggal di Depot Tahanan Imigran di Sabah, Malaysia, sejak awal 2021 hingga Juni 2022. Banyak pekerja migran yang dideportasi menderita sakit, ditengarai akibat buruknya perlakuan yang mereka alami selama mendekam dalam rumah detensi imigrasi. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, termasuk yang tertohok oleh laporan tersebut. Ditemui Avit Hidayat dari Tempo di kantornya, Senin 27 Juni 2022, benny mengaku telah menerima informasi  tentang buruknya perlakuan  terhadap pekerja migran di rumah tahanan imigrasi Malaysia. "Saya itu datang langsung ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Selain bertemu untuk urusan penempatan, saya menyampaikan protes langsung agar ini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia," kata Benny. (Yetede)

Pemerintah didorong untuk mengembangkan potensi remitansi alias pengiriman uang dari luar negeri oleh buruh imigran, yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan arus remitansi melemah 20% karena pembatasan mobilitas selama dua tahun terakhir. Sepanjang 2020, dana kiriman buruh imigran itu berkisar Rp160 triliun. "Padahal biasanya bisa lebih dari Rp185 triliun. Potensinya masih bisa didorong lagi," ucap Anis kepada Tempo, kemarin. Meskipun nilainya turun, Anis menilai remitansi buruh migran tetap berkontribusi jumbo terhadap perekonomian Indonesia, khususnya untuk pembangunan di daerah. "Kalau tidak ada sumbangan devisa dari remintansi, kita bisa kolaps selama dua tahun pandemi," Biasanya remintansi pekerja Indonesia pun dianggap masih terlalu tinggi, yaitu di atas 2%. Saat ini rata-rata biaya remintansi secara global adalah 6%. (Yetede)

Masyarakat kelas menengah tidak akan leluasa membeli BBM subsidi. Pasalnya, pemerintah bersiap membatasi konsumsi Pertalite dan Solar. Dalam kajian awal, pemilik mobil dengan kapasitas di atas 2.000 cc dilarang membeli Pertalite. "Sementara hasil kajiannya begitu (untuk kendaraan di atas 2.000 cc)," ungkap Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas, kepada KONTAN, Senin (27/6).

Ketidakpastian masih menyelimuti ekonomi global tak menyurutkan semangat optimisme atas arah ekonomi Indonesia di 2023. Ini nampak dari keputusan Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun depan di kisaran 5,3% - 5,9%, lebih tinggi dibanding outlook tahun ini sebesar 4,8% - 5,5%. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti juga menyebut ada risiko gejolak ekonomi global penuh ketidakpastian. Selain itu lonjakan harga energi dan pangan menyebabkan banyak negara berkembang kesulitan. Ia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2023 berada pada kisaran 4,5% - 5%. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat jika tahun depan Indonesia bisa tumbuh seperti sebelum pandemi, yakni tumbuh 5,17% atau tumbuh 5,2% di 2019 sudah bagus. "Artinya ingin dicapai 5,3%-5,9% perlu extra ordinary pemerintah," katanya.

Ekspansi PT Merdeka Copper Gold Tbk lewat aksi akuisisi membetot perhatian investor. Aksi ini menopang produksi emas, emiten bersandi saham MDKA ini yang sedang menurun. Salah satu akuisisi yang dilancarkan MDKA adalah pembelian 55,67% saham PT Hamparan Logistik Nusantara (HPN) melalui anak usahanya, PT Batutua Tembaga Abadi. Selain akuisisi tambang nikel, MDKA juga bermitra dengan Hong Kong Brunp Catl Co. Ltd, pemasok terbesar baterai kendaraan listrik di dunia. Analis Korea Investment Sekuritas Indonesia Edward Tanuwijaya dalam riset 17 Juni menulis, aksi akuisisi MDKA senilai US$ 693 juta bagi aset nikel tersebut, berpotensi menghasilkan keuntungan hingga US$ 2,7 miliar ke depannya. Akuisisi itu juga berpotensi memberikan kontribusi kas dengan initial return 10% per tahun, untuk dua tahun pertama karena smelter Cahaya Smelter Indonesia (CSI) dan Bintang Smelter Indonesia (BSI) sudah beroperasi sejak 2020.

Memasuki tengah tahun, industri perbankan terus memperkuat permodalan. Berbagai strategi dipersiapkan sejumlah bank agar rasio kecukupan modal (CAR) semakin kokoh. Bank Mandiri Taspen (Mantap) misalnya, berencana menggelar rights issue pada semester II 2022. Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Elmamber P. Sinaga berharap aksi rights issue tersebut bisa menghimpun dana di kisaran Rp 500 miliar. Atas modal yang didapatkan, maka akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam ekspansi bisnis ke depan," kata Elmamber, Jumat (24/6).

PT Bank CIMB Niaga Tbk terus berinovasi menambah fitur dan layanan digital di OCTO Mobile. Hal ini guna meningkatkan transaksi mobile banking sehingga mengoptimalkan pendapatan berbasis komisi. Direktur Customer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menyatakan terjadi kenaikan transaksi OCTO Mobile hingga dua kali lipat saat ini. Hal ini berdampak positif terhadap pendapatan berbasis komisi. Ia menargetkan pendapatan komisi dari layanan digital ini bisa tumbuh hingga dua kali lipat.

Suntikan modal dari pemerintah kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan menjadi katalis bisnis korporasi pelat merah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain menjadi jamu untuk menyehatkan neraca keuangan, aliran dana segar itu juga menjadi akselerator proyek-proyek pembangunan pemerintah yang digarap oleh BUMN. Kendati demikian, pemerintah disarankan untuk cermat memantau kinerja BUMN penerima PMN, agar dana yang disalurkan benar-benar efektif sesuai tujuannya, sekaligus tidak terus menggerus keuangan negara. Pada tahun ini, dana sebesar Rp38,5 triliun dialokasikan sebagai PMN kepada sejumlah BUMN. Adapun pada tahun depan, anggaran PMN diusulkan meningkat menjadi Rp73,26 triliun untuk 10 BUMN. Umumnya, aliran PMN memiliki tiga tujuan utama, yakni penugasan, pengembangan usaha, dan penyelamatan BUMN sakit. PMN penugasan kerap diberikan kepada BUMN yang menggarap proyek-proyek negara seperti BUMN Karya. Dana itu juga diberikan kepada BUMN yang memiliki kewajiban layanan publik seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Damri.