Struktur ekonomi Tanah Air yang ditopang konsumsi domestic membuat kans Indonesia untuk terseret arus resesi global mengecil. Tahun 2022, Indonesia diyakini aman dari resesi. Namun, proyeksi stagflasi dan resesi perekonomian global tidak boleh lengah diantisipasi, terutama dampaknya bagi Indonesia tahun depan. Menko  Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Diskusi Ekonomi Berdikari bertema ”Antisipasi Indonesia terhadap Potensi Krisis Global” yang diselenggarakan harian Kompas, di Jakarta, Kamis (4/8) mengungkapkan optimisme itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2022 dapat mencapai 5,3 % hingga 5,9 %, lebih tinggi daripada proyeksi awal pemerintah di kisaran 5 % hingga 5,2 %. Hal ini ditopang keyakinan bahwa konsumsi masyarakat akan terus tumbuh di paruh kedua tahun 2022.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto berpendapat, memang terbuka peluang perekonomian Indonesia untuk bertumbuh hingga di atas 5,3 % tahun 2022. ”Menurut saya, ini ada faktor good policy dan good luck,” ujar Teguh. Pada Kamis, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI juga merilis proyeksi bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan II-2022 akan tumbuh 5,07 %. Menurut Hendri Saparini, pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, yang juga nara sumber diskusi ini, bauran kebijakan fiskal dan moneter saja tak cukup untuk menghalau gejolak eksternal yang sewaktu-waktu bisa menguji soliditas serta stabilitas ekonomi Indonesia. Produktivitas dan kinerja sektor riil sebagai penggerak aktivitas ekonomi perlu dirangsang, terutama untuk memenuhi permintaan domestik. (Yoga)

Negara-negara pengekspor minyak (OPEC), Rabu (3/8), sepakat menambah produksi minyak mentah di bawah harapan pasar. Padahal, AS dan Eropa telah membujuk produsen agar menaikkan produksi lebih banyak. OPEC dan mitra koalisinya, atau OPEC+, sepakat menambah 100.000 barel per hari untuk produksi September 2022. Ini kenaikan terendah dalam 40 tahun terakhir. (Yoga)

Larry Summers, Guru Besar Ekonomi Harvard Kennedy School, sejak 2021 sudah mengingatkan risiko tekanan  inflasi akibat ekonomi yang memanas. Di AS, NAIRU (non-accelerating inflation rate of Unemployment) sekitar 5 %. Jika pengangguran di bawah 5 %, maka inflasi akan meningkat akibat ekonomi yang memanas, dan jika  pengangguran di atas 5 %, maka inflasi akan menurun. Menurut Summers, AS membutuhkan resesi ekonomi untuk mengatasi inflasinya. Tak heran ia mendorong The Fed bertindak agresif menaikkan bunga. Kenaikan bunga akan menurunkan permintaan, yang pada gilirannya menurunkan inflasi. Tentu ada yang harus dikorbankan: pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Harvard lainnya, Jason Furman, yang pernah menjadi Chairman Council of Economic Advisers Presiden Obama, juga menunjukkan, tingkat upah riil mengalami penurunan akibat inflasi melonjak. Cara terbaik membuat upah riil meningkat bukanlah dengan menaikkan upah nominal, melainkan menurunkan inflasi. Itu sebabnya, baik Summers maupun Furman melihat pentingnya upaya mengatasi inflasi. Jika perlambatan ekonomi global, khususnya China terjadi, Indonesia harus bersiap mengantisipasi penurunan ekspor. Artinya, ada risiko salah satu mesin pertumbuhan kita terganggu. Kedua, dalam kondisi di mana ekspor terganggu, Indonesia harus mengandalkan dirinya pada sumber pertumbuhan domestik.

Walau biaya produksi sudah naik, produsen belum membebankan sepenuhnya kepada konsumen, karena daya beli masih lemah. Yang dilakukan produsen, mengurangi margin keuntungan. Satu saat harga harus dinaikkan. Terjadilah apa yang disebut inflation overhang (inflasi yang menggantung). Pelaku pasar menyadari, dengan IHP jauh lebih tinggi dari IHK, inflasi dilevel konsumen pun akan meningkat ke depan, begitu juga inflasi inti (core inflation). Artinya, ekspektasi inflasi akan meningkat. Kebijakan moneter amat sangat dipengaruhi ekspektasi inflasi. Dalam kondisi ini BI dihadapkan pada dilema tak mudah. Jika BI terlambat menaikkan bunga (behind the curve), mungkin BI harus mengatasi keterlambatan ini dengan menaikkan bunga secara agresif tahun depan. (Yoga)

Penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dibuka lagi, Senin (1/8). Kedua negara akan mengevaluasi implementasi nota kesepahaman (MOU) terkait perlindungan pekerja migran domestik secara berkala. Moratorium bisa terjadi kembali jika ada kesepakatan yang dilanggar. Moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia diterapkan sejak 13 Juli 2022 setelah Malaysia melanggar salah satu kesepakatan utama dalam MOU terkait penempatan dan perlindungan pekerja sektor domestik ke Malaysia.

Malaysia masih menggunakan Sistem Maid Online (SMO) yang memungkinkan penempatan pekerja migran domestik secara langsung tanpa visa kerja. Sementara MOU yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada April 2022 menyepakati hanya ada Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System (OCS) untuk penempatan pekerja migran Indonesia. (Kompas, 1/8). Pemerintah kedua negara sepakat untuk konsisten menjalankan prinsip MOU dan membuka penempatan pekerja migran kembali. Kedua negara juga sepakat membentuk kelompok kerja bersama (joint working group) untuk secara rutin dan berkala mengevaluasi implementasi MOU perlindungan pekerja migran domestik itu. (Yoga)

Otoritas fiskal mau tidak mau mengandalkan utang untuk membiayai tingginya defisit anggaran beberapa tahun  terakhir. Di kala pandemi, di saat penerimaan negara dari sektor pajak tidak bisa diandalkan, pemerintah terpaksa menarik utang dalam jumlah relatif besar guna mencukupi anggaran belanja negara yang dipakai untuk penanggulangan dampak Covid-19. Utang yang ditarik oleh pemerintah sejak 2020 untuk penanggulangan dampak Covid-19 bakal terakumulasi menjadi bunga utang yang harus dibayarkan pada tahun-tahun mendatang. Risiko yang muncul dari tingginya rasio bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat adalah terpangkasnya alokasi anggaran untuk belanja-belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung pada ekonomi riil.

Oleh karena itu, pemangku kebijakan patut mewaspadai membengkaknya risiko beban utang pada era konsolidasi fiskal tahun depan. Kemenkeu mencatat, prognosis pembayaran bunga utang tahun ini Rp 403,87 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat diestimasi mencapai Rp 2.370 triliun. Dengan demikian, rasio belanja bunga  utang terhadap belanja negara berada di angka 17,04 %. Adapun   tahun 2021, rasionya mencapai 17,16  %. Rasio bunga utang terhadap belanja negara dalam dua tahun terakhir tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya 12,12 %.

Pergerakan kenaikan rasio ini mencerminkan beban utang yang ditarik pemerintah dalam rangka menangani pandemi Covid-19 makin memberatkan keuangan negara. Tatkala pemerintah dituntut mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 % PDB tahun depan, beban belanja bunga utang akan terasa makin memberatkan. BPK mencatat sebagian besar utang pemerintah akan jatuh tempo pada 2022-2031. Adapun jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka pelaksanaan surat keputusan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia terjadi dalam kurun waktu 2025-2030. Kondisi ini, menurut BPK, dapat  meningkatkan risiko kesinambungan keuangan pemerintah terkait dengan kemampuan bayar atas utang jatuh tempo tersebut. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No 11/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. ”Akselerasi digital memberi nilai tambah, tetapi juga berisiko adanya serangan siber yang berakibat pada kebocoran atau pencurian data nasabah. Ini yang perlu kita antisipasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kamis (4/8), di Jakarta. (Yoga)

Produksi sejumlah komoditas pangan, seperti beras dan gula, di sejumlah daerah di Tanah Air turun. Perubahan iklim berupa kemarau basah memicu gagal panen beras di Sumsel dan mengganggu panen tebu di Kabupaten Malang, Jatim. Banyak persawahan di Sumsel, terutama di kawasan rawa lebak, mengalami gagal panen. Penurunan produksi juga terjadi pada komoditas hortikultura. Kondisi ini menyebabkan kenaikan harga yang memicu inflasi. Kadis Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono (4/8) mengatakan, produksi beras menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data terakhir tahun 2021, produksi beras di Sumsel 1,7 juta ton, menurun dari tahun sebelumnya, 2,73 juta ton. Walaupun produksi menurun, Sumsel masih mengalami surplus, yakni sekitar 900.000 ton.

Bambang menuturkan, dari sekitar 600.000 hektar lahan pertanian di Sumsel, 72,2 % merupakan  kawasan rawa lebak dan rawa pasang surut. Kondisi ini membuat kawasan pertanian di Sumsel rawan banjir akibat perubahan iklim. Jamra (30), petani sawah di Desa Cahaya Alam, Kabupaten Muara Enim, mengatakan, panen di wilayahnya turun hingga 50 %. Biasanya, dalam 1 hektar ia bisa mendapatkan sekitar 4 ton beras, sekarang menurun menjadi 2 ton beras. Gubernur Sumsel Herman Deru menuturkan, peran semua pihak untuk membantu petani sangatlah penting, terutama di bidang pembiayaan. ”Banyak petani di Sumsel yang belum bankable (memenuhi syarat kredit perbankan). Adalah tugas penyuluh dan pihak perbankan untuk melakukan edukasi,” ujarnya. (Yoga)

Hilirisasi sawit rakyat sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah yang diperoleh petani. Selama ini, petani hanya bisa menjual tandan buah segar (TBS). Dengan berkelompok atau bermitra, petani sawit bisa menghasilkan sejumlah produk, seperti minyak makan merah atau CPO. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono (4/8) mengatakan, hilirisasi sawit petani sangat penting mengingat 42 % kebun sawit Indonesia adalah kebun petani. Saat ini, petani sawit menghadapi masalah yang cukup pelik karena harga TBS anjlok, menjadi Rp 1.200 sampai Rp 1.500 per kg di tingkat petani. Bahkan, harga sempat di bawah Rp 1.000 per kg setelah pemerintah melarang sementara ekspor CPO.

Menurut Joko, harga sawit sebenarnya tidak bisa diatur-atur karena merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar dunia. ”Kalau pemerintah berusaha mengatur harga, terjadi distorsi di mana-mana. Itu yang terjadi saat ini,” kata Joko saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk ”Mempercepat Hilirisasi Sawit Rakyat Melalui  Kemitraan” yang diselenggarakan Gapki Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan, Sumut, Kamis. Untuk meningkatkan nilai yang didapat petani, kata Joko, margin untuk petani yang harus diperbesar, antara lain, dengan hilirisasi, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya. (Yoga)

Harga rumah makin mahal. Mereka yang ingin memiliki rumah bakal merogoh kantong lebih dalam, bahkan makin sulit membeli rumah. Solusi tepat rumah yang terjangkau dan ekosistem pembiayaan perumahan mendesak digulirkan. Pola bekerja hibrida sebagai dampak pandemi Covid-19 menggeser preferensi sebagian orang untuk  mencari rumah tidak harus ke tengah kota yang mahal. Namun, mencari rumah di pinggiran kota yang lengkap dengan infrastruktur pendukung pun tak lagi murah. Makin lama menunda membeli rumah atau memilih mengontrak rumah sambil menabung tidak bisa menjamin mampu membeli rumah.

Lina (40), karyawan swasta di Jaksel, pernah tinggal di kos. Biaya sewa kamar kos per bulan mencapai Rp 3 juta. Dia akhirnya memutuskan pindah ke apartemen Menteng Square karena biaya sewa setahun hanya Rp 25 juta. Dia mengaku belum ingin membeli rumah tapak, karena masih kesulitan menemukan rumah tapak yang luas, memiliki halaman, dan harganya pun di bawah Rp 2 miliar. Kalaupun ada, lokasinya jauh dari tempat dia bekerja. ”Kalau beli rumah tapak, harus mempertimbangkan lokasi, jarak dengan tempat bekerja, dan akses transportasi. Ketiga variabel itu berhubungan dengan pengeluaran, selain bayar cicilan pinjaman per bulan,” kata Lina (27/7).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida berpendapat, masalah keterjangkauan harga rumah merupakan persoalan sejak lama dan dialami hampir di seluruh dunia. Harga properti diakui sulit turun karena dipengaruhi banyak faktor, seperti harga tanah, lokasi, infrastruktur, dan material bangunan. Ketika ekspansi perkotaan mendekati lokasi hunian, otomatis harga lahan rumah tersebut naik. Totok mengemukakan, dukungan pemerintah terkait pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah perlu terus dilanjutkan. Untuk rumah non-subsidi, skema sewa beli yang kini sedang dikaji antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan perusahaan seharusnya didorong menjadi solusi. (Yoga)

Berbeda dengan kondisi berbagai negara yang terancam resesi, ekonomi Indonesia saat ini justru sedang memasuki fase ekspansi. Ekspansi ekonomi terlihat dari peningkatan dana yang dihimpun korporasi dari pasar modal lewat initial public offering (IPO), rights issue, dan penjualan obligasi yang mencapai Rp 124,6 triliun selama Januari hingga 4 Agustus 2022. Fakta lain adalah laju ekspansi kredit perbankan Juni 2021 hingga Juni 2022 yang mencapai 10,3%. Pada Juni 2022, posisi kredit perbankan Rp 6.156,2 triliun. Data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, hingga 4 Agustus 2022, emiten baru yang telah mencatatkan saham perdana di BEI sebanyak 33, dengan total raihan dana IPO Rp 19,9 triliun. Dalam pada itu, sebanyak 32 perusahaan sudah masuk dalam pipeline untuk melakukan IPO. 

Dengan demikian, total emiten baru tahun ini akan mencapai 65. Pada periode yang sama, dana masyarakat yang dihimpun lewat rights issue senilai Rp 12,3 triliun dan lewat emisi surat utang atau obligasi sekitar Rp 92,4 triliun. “Raihan pendanaan dari pasar modal Indonesia akan lebih besar tahun ini, karena perusahaan-perusahaan di Tanah Air membutuhkan dana segar untuk ekspansi usaha. Dibanding negara berkembang atau negara di Asia yang lain, ekonomi Indonesia masih lebih baik,” ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira kepada Investor Daily, Rabu (3/8/2022). (Yetede)