Kemendagri terus melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi realisasi APBD, dan penganggaran penanganan inflasi daerah di Kepulauan Riau (Kepri). Salah satu upaya adalah turun langsung untuk melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemkot Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan pada 23 dan 24 Oktober 2022. Pada kedua pertemuan yang dilaksanakan secara terpisah tersebut, dijelaskan mengenai pentingnya realisasi APBD sejak awal tahun. Tujuannya, agar uang segera beredar di masyarakat, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni menjelaskan pentingnya pemahaman peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan program, dan kegiatan.

Serangkaian diskusi pun dilakukan dengan menggandeng Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tanjung Pinang. Fatoni mengatakan, tujuan Kemendagri ke Provinsi Kepri untuk mendorong percepatan realisasi APBD, mendorong penanganan dan pengendalian inflasi, termasuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Fatoni mengatakan seharusnya tidak ada alasan pemerintah daerah (pemda) lambat merealisasikan anggaran. Karena lelang sudah dilaksanakan sebelum tahun anggaran. (Yoga)

Untuk mengamankan perairan teritorial di sekitar Bali, lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20, TNI Angkatan Laut mengerahkan 12 kapal perang. Kehadiran mereka didukung 3.000 personel, termasuk satuan-satuan khusus. ”Termasuk pasukan khusus Denjaka (Detasemen Jalamengkara) dan Kopaska (Komando Pasukan Katak) yang on board di KRI,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono seusai apel kesiapan pengamanan KTT G20, Jumat (4/11) di Dermaga Madura, Komando Armada 2, Surabaya. TNI AL mengerahkan beragam kapal perang, mulai dari kapal tanker, kapal pendarat, korvet, fregat, hingga perusak berpeluru kendali. Kapal perang yang terlibat dalam pengamanan itu, antara lain, perusak kawal rudal, KRI Raden Eddy Martadinata-331, dan KRI Fatahillah 361.

Selain itu, TNI AL juga mengerahkan korvet sigma KRI Sultan Iskandar Muda-367, korvet kelas Parchim, yaitu KRI Sultan Nuku-373, KRI Untung Suropati-372, dan Hasan Basri-382. Fregat lain yang juga turut terlibat adalah KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 dan KRI Karel Satsuit Tubun-356. Selain itu, TNI AL juga mengerahkan dua kapal pendarat amfibi, yaitu KRI Teluk Banten-516 dan KRI Surabaya-591. Kapal-kapal itu akan didukung kapal tanker, KRI Tarakan-905. Unsur gabungan dari Armada 1, 2, dan 3 itu juga didukung tiga helikopter Panther dan dua helikopter Bell. Sebagai Komandan Satuan Tugas Laut itu, Yudo menunjuk Panglima Armada 2 Laksamana Muda TSNB Hutabarat. Pengamanan perairan teritorial pun hanya dilakukan oleh TNI AL. Tidak ada kekuatan militer gabungan dari negara-negara anggota G20 yang terlibat dalam pengamanan itu. ”Mereka kami minta labuh jangkar tidak di area pengamanan. Tidak masuk teritorial Indonesia. Teritorial Indonesia adalah kedaulatan Indonesia,” kata Yudo. (Yoga)

Meski perekonomian dunia terancam resesi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yakin, harga CPO di pasar internasional sepanjang 2023 bisa menembus US$ 1.000 per ton. Harga CPO di pasar global selama Januari-Oktober 2022 rata-rata mencapai US$ 1.142 per ton. Sepanjang 2021, harga CPO di level US$ 1.131 per ton, naik signifikan dari 2020 yang hanya US$ 752 per ton. Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan menjelaskan, setelah mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sepanjang 2021 dan 2022, harga CPO pada tahun 2023 diproyeksikan sedikit melemah karena pengaruh resesi ekonomi global.

“Harga CPO tahun 2023 masih bisa mendekati US$ 1.000 per ton jika situasi ekonomi global tidak mengalami resesi parah, tetapi jika situasi tidak menentu maka harga CPO bisa di bawah US$ 1.000 per ton,” ungkap Fadhil saat menjadi pembicara dalam 18th Indonesian Palm Oil Conference and 2023 Price Outlook (IPOC 2022) di Nusa Dua, Bali, Jumat (04/11). Faktor utama yang mempengaruhi harga CPO adalah situasi ekonomi global. Apabila ekonomi global membaik, harga komoditas perdagangan dunia termasuk CPO juga ikut membaik. Sebaliknya, jika situasi ekonomi dunia memburuk, harga CPO juga ikut terdampak. IMF dan World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 sebesar 3,2% dan direvisi menjadi 2,7%. “Pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah pasti mempengaruhi pasar minyak nabati dunia dan turunnya permintaan terhadap CPO,” ungkap Fadhil. (Yoga)

Negara-negara anggota G7 dan Australia sepakat mengenakan harga tetap (fixed price), bukan lagi mengambang, sambil memfinalisasi pembatasan harga minyak Rusia akhir bulan ini. Berdasarkan laporan dari sumber-sumber pada Kamis (3/11) para pejabat AS dan kelompok G7 sudah melakukan negosiasi intens dalam beberapa pekan terakhir soal rencana luar biasa untuk membatasi harga pengiriman minyak melalui laut, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Desember, demi memastikan sanksi-sanksi Uni Eropa (UE) dan AS yang ditujukan membatasi kemampuan Rusia untuk mendanai invasinya ke Ukraina, tidak mencekik pasar minyak global. “Koalisi telah menyetujui batas harga yang akan menjadi harga tetap, yang bakal ditinjau secara berkala daripada didiskon untuk indeks.

 Hal ini akan meningkatkan stabilitas pasar dan menyederhanakan kepatuhan untuk meminimalkan beban pelaku pasar,” demikian menurut sumber dari koalisi, yang dilansir Reuters. Sejumlah sumber menuturkan bahwa harga awalnya sendiri belum ditetapkan, tetapi harus dalam beberapa minggu mendatang. “Mengelompokkan harga sebagai diskon untuk beberapa indeks akan menghasilkan terlalu banyak volatilitas dan potensi perubahan harga,” tambah sumber itu. Di sisi lain, koalisi merasa khawatir bahwa harga mengambang yang dipatok di bawah harga acuan minyak internasional Brent memungkinkan Presiden Rusia Vladimir Putin memainkan mekanisme dengan mengurangi pasokan. Demikian menurut sumber lain yang mengetahui isi diskusi tersebut. “Putin bisa mendapatkan keuntungan dari sistem harga mengambang karena harga minyak negaranya juga akan naik, jika Brent melonjak akibat pemotongan minyak dari Rusia, salah satu produsen minyak terbesar di dunia. (Yoga

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan tekor atau mengalami cash deficiency sebesar US$ 1 miliar (Rp 15,6 triliun) selama empat dekade setelah beroperasi. Kerugian dipicu oleh besarnya pengeluaran untuk mencicil pelunasan utang serta bunga dari biaya pembangunan proyek. Bisa menombok lebih besar bila target penumpang per hari tak tercapai. (Yoga)

Sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam Holding Ultra Mikro, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperoleh dampak positif dalam peran pemberdayaan ekonomi perempuan. “Kami semakin mudah melakukan penetrasi dan melakukan proses-proses pemberdayaan yang harus kami berikan kepada para pelaku Ultra Mikro, yang mayoritas adalah perempuan,” kata Dirut PNM, Arief Mulyadi, pada talkshow bertajuk “UMKM Performance Index” di Studio RRI Jakarta Pusat, Kamis, 3 November 2022. PNM bekerja sama dengan kementrian dan instansi lainnya memberikan literasi bagi nasabah, di antaranya keterlibatan Kementrian PPPA dan KODAM untuk memberikan literasi tentang keluarga, parenting, serta stunting. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan dan memperkuat peran perempuan dalam ketahanan rumah tangga.

PNM memiliki program PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan) yang menjadi ajang pada nasabah PNM Mekaar untuk berdiskusi. PKM juga kerap menggelar pelatihan sesuai kebutuhan nasabah. “Jadi di pertemuan kelompok itu disiapkan tools-tools sosialiasi, dengan cara yang sederhana difasilitasi para pendamping di lapangan yang disebut sebagai Account Officer,” ujar Arief Mulyadi. Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenaker, I Nyoman Darmata, menambahkan bahwa Kemnaker berusaha membangun jejaring atau menjembatani agar pelaku program tenaga kerja mandiri dapat mempunyai akses permodalan. Bisa melalui Perbankan, lembaga nonperbankan, hingga industri sebagai obstaker mereka. Hingga 3 November 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan Rp 156,8 triliun kepada 13 juta nasabah PNM Mekaar. Saat ini PNM memiliki 4.197 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 513 Kabupaten/Kota, dan 5.640 Kecamatan. (Yoga)

Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) meneken MoU dengan DSIA (The Defense and Security Industry Association) Republik Ceko. Kesepakatan berlangsung saat pameran Indo Defence di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu, 2 November 2022. Penandantanganan MOU disaksikan pejabat teras di Kemhan RI, Duta Besar Czech Republic untuk Indonesia yaitu H.E. Jaroslav Dolec?k dan Wakil Menhan Czech Republic, H.E Daniel Blažkovec. Ketua Umum Pinhantanas, Evi Lusviana, yang didampingi oleh Ketua Harian Pinhantanas, Mayor Jenderal (Purn) Jan Pieter Ate, dan beberapa CEO dari perusahaan anggota Pinhantanas menyatakan bahwa produk pertahanan yang diproduksi oleh para anggota Pinhantanas telah sejak lama menyuplai kebutuhan TNI, Polri, BAKAMLA, dan BNPB.

Selain alat militer, anggota Pinhantanas juga menghasilkan produk untuk kebutuhan sipil seperti solar panel dan peralatan berteknologi tinggi seperti water filter dalam skala besar. Artinya, penanda tanganan MOU ini menjadi gerbang pembuka kerja sama yang lebih luas dengan industri alat pertahanan dan keamanan Republik Ceko. Evi berharap setelah penandatanganan MOU akan berlanjut ke tahap realisasi kerja sama strategis antara Pinhantanas dan DSIA. “Terlebih anggota Pinhantanas ada yang telah menjajaki kerja sama lebih jauh dengan Aerospace Industry dari Czech Republic yaitu PT Prasandha Dumayasa untuk menggarap market transportasi udara antar pulau di Indonesia,” kata Evi. (Yoga)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) akan memulai proyek pengembangan Bandara Internasional Batam (BIB) senilai Rp 2,18 triliun setelah PT Bandara Internasional Batam (BIB) resmi menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang menunjuk perseroan sebagai kontraktor pelaksana. Selain sebagai kontraktor, WIKA juga menjadi pemegang saham BIB dengan kepemilikan 19%. Dirut WIKA Agung Budi Waskito menyampaikan bahwa keterlibatan perseroan sebagai investor sekaligus kontraktor pelaksana pada pengembangan BIB Batam menjadi langkah maju dalam memperkuat bisnis perseroan di sektor kontruksi kebandarudaraan. Karena itu, Agung mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada perseroan untuk menjadi Kontraktor Pelaksana Proyek Pengembangan Bandara Hang Nadim. “Berbekal pengalaman panjang dan portofolio di bidang konstruksi bandar udara baik di dalam negeri maupun luar negeri, kami siap menjawab kepercayaan tersebut dengan menyelesaikan proyek pengembangan BIB Batam sesuai target mutu dan waktu yang disepakati bersama,” ungkap Agung dalam keterangan resmi, Kamis (3/11).

Rencananya, kata Agung, pengembangan Bandar Udara Internasional ini akan meliputi lingkup Pemugaran Terminal I, Pembangunan Terminal II, Perluasan Apron, dan pengembangan beberapa fasilitas airside dan lanslide. Ditargetkan, pekerjaan pengembangan bandara ini akan berlangsung selama 36 bulan atau tiga tahun. PT BIB merupakan perusahaan konsorsium yang dibentuk oleh tiga perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), Incheon International Airport Corporation (IIAC), dan PT Wijaya Karya (Pers[1]ero) Tbk. Persentase kepemilikan saham perseroan di BIB sebesar 19%, lalu IIAC 30%, dan AP I sebesar 51%. Sekretari Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya menjelaskan bahwa investasi WIKA di Bandara Hang Nadim Batam memiliki masa pengelolaan selama 25 tahun yang akan menghasilkan internal rate of return (IRR) sebesar 11,52%. Dari hasil pengujian atas proyeksi keuangan yang dilakukan selama 25 tahun, tingkat Net Present Value (NPV) nilai arus kas pada discount rate 11,18% menunjukkan nilai NPV yang positif sebesar Rp 681 miliar. (Yoga)

The Fed makin beringas. Kemarin, Kamis (3/11) waktu Indonesia, bank sentral Amerika Serikat itu kembali mengerek suku bunga acuan sebesar 75 basis points (bps) ke rentang target 3,75%—4%. Artinya, sudah empat kali berturut-turut The Fed mengerek suku bunga acuan sebesar 75 bps. Langkah agresif itu pun membuat negara-negara lain waspada, tak terkecuali Indonesia. Sebab, kenaikan suku bunga acuan AS bakal menyumbat aliran dana asing ke dalam negeri, lantaran investor lebih memilih memarkir uang mereka di Negeri Paman Sam karena bunga yang lebih menarik. Kendati demikian, situasi tersebut sejatinya sudah terbaca oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang jauh-jauh hari bermanuver untuk memitigasi risiko tersebut. Salah satunya dengan optimalisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di dalam negeri. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi risiko capital outflow. Antisipasi moneter juga sudah ditempuh BI melalui strategi front loaded, preemptive, dan forward looking, dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 bps menjadi 4,75% per bulan lalu. Secara makro, ekonomi nasional juga terbukti mampu menahan hentakan yang ditimbulkan dari kebijakan The Fed. Hal ini tecermin dari realisasi inflasi yang sebesar 5,71% (year-on-year/YoY) pada Oktober 2022, turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,95% (YoY). Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan bank sentral memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai kenaikan suku bunga acuan BI untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran lebih awal.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah menetapkan besaran tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang berlaku selama 2 tahun, yakni 2023 dan 2024. Keputusan ini dinilai kalangan pebisnis dan pemerhati anggaran mampu memberikan kepastian berusaha, mengingat setiap tahun penentuan tarif CHT acap menimbulkan polemik. Secara rata-rata pemerintah menetapkan tarif cukai rokok pada 2 tahun ke depan naik sebesar 10%, lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang berlaku pada tahun ini sebesar 12%. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi, menilai keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok tidak sepenuhnya memberatkan pelaku industri. Benny menilai ada dua hal yang dinilai cukup berpihak kepada pengusaha sigaret. Pertama, kenaikan cukai diumumkan lebih awal. Pada tahun-tahun sebelumnya, kata Benny, penetapan kenaikan cukai rokok biasanya dilakukan pada Desember atau akhir tahun. Kedua, kenaikan cukai pada 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini. Pada 2022, Kementerian Keuangan menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 12%. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan pelaku usaha sejatinya mempunyai harapan tidak ada kenaikan cukai rokok.