Pada awal tahun ini, ketidakpuasan publik tertinggi di bidang ekonomi mengemuka dari aspek pengendalian harga barang dan jasa yang mencapai 55,7 %, dari survei terhadap 1.202 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi di Indonesia. Survei berlangsung pada 25 Januari-4 Februari 2023. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai  ketidak puasan publik tersebut berkaitan dengan kenaikan harga beras. Beras merupakan komoditas yang berpengaruh signifikan dalam pergerakan inflasi. ”Harga komoditas pangan (penyumbang inflasi) yang naik pada awal tahun lalu hanya minyak goreng. Awal tahun ini, harga beras dan minyak goreng naik,” ujar Rusli saat dihubungi, Senin (20/2). Data BPS menunjukkan, inflasi pada Januari 2023 mencapai 5,28 % dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

Pada Januari 2023, inflasi bulanan beras sebesar 2,34 % dengan andil 0,07 %, lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan beras pada Januari 2022 sebesar 0,94 % dengan andil 0,03 %. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat, rata-rata nasional harga beras medium di pasar tradisional per Senin (20/2) mencapai Rp 13.050-Rp 13.200 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada awal 2022 yang Rp 11.550-Rp 11.750 per kg ataupun akhir tahun di Rp 12.450-Rp 12.600 per kg. Harga ini juga berada di atas HET beras medium di tingkat konsumen Rp 9.450-Rp 10.250 per kg sesuai Peramendag No 57 Tahun 2017. Menurut Rusli, pengawasan terhadap distribusi beras juga mesti diperkuat guna menyokong upaya pengendalian harga. ”Dalam hal ini, Satgas Pangan harus memastikan tidak ada pihak yang bermain dalam distribusi beras. Selain itu, tim pengendalian inflasi daerah di tingkat provinsi juga mesti memantau pergerakan harga ditingkat kabupaten/kota agar dapat mengalirkan suplai  dari daerah yang surplus ke yang defisit,” katanya. (Yoga)

Pada akhir masa jabatan di tahun 2024, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memasang target ambisius untuk menuntaskan berbagai program prioritas. Sejalan dengan itu, defisit fiskal ditargetkan berada di angka 2,16 sampai 2,64 % dari PDB. Target ini cukup menantang di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (20/2) pemerintah mulai membahas penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2024, yang akan menjadi APBN terakhir pemerintahan Jokowi. Seusai rapat terbatas, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2024 akan dijaga dengan mendorong pendapatan negara yang ditopang peningkatan rasio pajak. Belanja negara juga akan dijaga tetap disiplin dengan prioritas sesuai agenda nasional.

Pada tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Amin, sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan tengkes (stunting), peningkatan laju investasi, dan pembangunan infrastruktur. Sejumlah program prioritas, seperti penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan nol % pada 2024 dan penurunan tengkes menjadi 3 %, akan berimplikasi pada alokasi anggaran yang harus disediakan dalam APBN 2023 dan 2024. Di tengah target penuntasan program prioritas, pemerintah juga melanjutkan kebijakan defisit fiskal ke bawah 3 % dari PDB. Defisit fiskal di APBN 2024 pun diperkirakan kian ketat. Tahun ini defisit APBN ditargetkan 2,84 % dari PDB. Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai, target pemerintah itu cukup menantang di tengah ketidakpastian ekonomi global yang belum tampak ujungnya. Terlebih dengan ada- nya keinginan pemerintah terus menekan defisit APBN. (Yoga)

Neraca pembayaran Indonesia pada 2022 surplus 4 miliar USD, lebih rendah dibandingkan neraca pembayaran 2021 yang surplus 13,5 miliar USD. Pelemahan ekspor patut diwaspadai karena berdampak langsung terhadap neraca pembayaran Indonesia. Adapun transaksi berjalan Indonesia pada 2022 surplus 13,2 miliar USD akibat kinerja ekspor yang melambung. Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada 2022 defisit 8,9 miliar USD setelah surplus 12,6 miliar USD pada 2021. Dalam keterangan pers, Senin (20/2) Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, BI senantiasa mencermati dinamika global yang bisa memengaruhi prospek neraca pembayaran Indonesia. BI juga terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Mengutip laporan neraca pembayaran Indonesia triwulan IV-2022, BI memperkirakan neraca pembayaran Indonesia tahun ini tetap baik sejalan dengan perkiraan makin meredanya risiko ketidak pastian ekonomi global. Pada saat yang sama, perbaikan ekonomi domestik tetap berlanjut didorong oleh permintaan yang menguat. Dalam jumpa pers bertajuk ”Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Pembayaran Indonesia dalam Menghadapi Ketidakpastian Global”, Senin, di Jakarta, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, seluruh pemangku kepentingan patut waspada terhadap pelemahan ekspor yang dapat memengaruhi neraca pembayaran Indonesia. Tingginya harga komoditas pada tahun 2021, yang membuat kinerja ekspor Indonesia melambung, diperkirakan tidak bertahan lama dan akan melandai pada tahun ini, dan dengan rantai pasok global yang membaik, tidak ada lagi jurang permintaan dan pasokan komoditas dunia. Harga komoditas pun menjadi lebih stabil. (Yoga)

Produsen nikel matte PT Vale Indonesia Tbk membukukan laba bersih 200,32 juta dollar AS atau sekitar Rp 3 triliun pada 2022. Pencapaian ini naik 19,8 % dari laba bersih yang diperoleh pada 2021 yang sebesar 167,2 juta dollar AS. Kenaikan laba bersih ini ditopang kenaikan penjualan. Demikian dikatakan CEO dan Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Senin (20/2). (Yoga)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan laba tahun 2022 sebesar Rp 52 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang senilai Rp 12,5 miliar. Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Muamalat Hery Syafril dalam keterangannya, Senin (20/2/2023), mengatakan, tahun 2023 adalah tahun transformasi untuk tumbuh sehat dengan profit yang berkelanjutan. (Yoga)

”Si Praktik Kerja” atau ”Si Praja”, mobil pelatihan kerja milik Dinas Ketenagarkerjaan Kota Tangerang, diluncurkan pada Senin (20/2). Sebanyak dua mobil pelatihan kerja ini, menurut rencana, akan secara bergilir menyambangi 13 kecamatan sesuai jadwal. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menyampaikan, Si Praja menjemput bola ke setiap kecamatan dengan syarat minimal pelatihan untuk 20 orang. (Yoga)

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sedang berjuang keluar dari belitan utang. Kementerian BUMN turun tangan membenahi total utang Waskita Karya. Saat ini, WSKT mengajukan standstill seluruh utang, termasuk utang perbankan maupun obligasi. Standstill adalah penghentian sementara pembayaran kewajiban finansial ke kreditur. Berdasarkan laporan keuangan WSKT per 30 September 2022, total kewajiban emiten konstruksi BUMN ini mencapai Rp 82,40 triliun. Perinciannya, kewajiban jangka pendek senilai Rp 19,95 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 62,45 triliun. Wakil Menteri BUMN, Katrika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan, proses kesepakatan baru atas restrukturisasi utang WSKT kepada para kreditur akan rampung selama enam bulan atau hingga Agustus 2023. Namun, secara internal, pihaknya berharap bisa selesai dalam tempo tiga bulan ke depan. Menurut Tiko, WSKT sedang menyisir dan mengalkulasi seluruh utangnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak lunglai di tengah musim laporan keuangan emiten. Padahal emiten yang sudah merilis laporan keuangan tahun 2022 menunjukkan hasil kinerja cukup positif. Sepanjang bulan ini, IHSG tak banyak bergerak dari kisaran 6.800-6.900. Pada perdagangan Senin (20/2), IHSG juga turun tipis 0,01% ke level 6.894,72. Alhasil, sepanjang tahun berjalan 2023, indeks saham hanya menguat 0,64%, masih jauh tertinggal dari bursa regional lainnya yang rata-rata menguat 4%-10%. Jalan IHSG kembali ke level 7.000 nampaknya masih terjal. Pasalnya, pergerakan IHSG kali ini cukup sensitif terhadap kebijakan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed). Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan, arah suku bunga The Fed pada Federal Open Market Committee (FOMC) mendatang masih akan menjadi fokus utama perhatian pasar. Selain itu, IHSG masih dibayangi oleh pelemahan harga komoditas energi. Tapi Deputy Head of Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati menilai, pelemahan IHSG hanya bersifat jangka pendek. Jika kekhawatiran mengenai suku bunga The Fed mereda, IHSG akan kembali disetir oleh sentimen domestik yang positif. Apalagi, data inflasi hingga cadangan devisa menunjukkan angka yang solid.

Pemerintah menargetkan inflasi pangan tahun ini sebesar 3% hingga 5%, lebih rendah dari tahun lalu yang berada di level 5,61%. Upaya menekan inflasi pangan ini untuk mengejar target inflasi umum kembali ke target sasaran yang sebesar 2% hingga 4%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) pada Senin (20/2) kemarin, membahas mengenai pemicu inflasi pangan bergejolak alias volatile food, yang utamanya di hari besar keagamaan. "Secara khusus kami berbicara mengenai ketersediaan beras dengan target volatile food 3% sampai 5%," kata Airlangga.

Marketplace global, pemerintah akan menunjuk penyelenggara marketplace lokal sebagai pemungut pajak bagi setiap transaksi yang terjadi di marketplace. Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyiapkan calon beleid yang menjadi dasar hukum penunjukan marketplace lokal sebagai pemungut pajak tersebut. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak, Bonarsius Sipayung bilang, aturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ditargetkan rampung pada semester I-2023. Setelah itu, barulah penunjukan marketplace lokal sebagai pemungut pajak diberlakukan. Pemerintah turut melibatkan para pelaku usaha marketplace dalam menyusun calon beleid tersebut. Saat ini, masih dibahas beberapa persyaratan bagi marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemungut pajak. Antara lain berdasarkan nilai transaksi maupun jumlah traffic di platform e-commerce tersebut. Sebelumnya, Bonar memastikan, bahwa rencana pemerintah yang akan menunjuk marketplace lokal sebagai pemungut pajak tidak akan memberatkan marketplace tersebut. Untuk itu, pemungutan dan penyetoran pajak dibuat sesederhana mungkin. Kemudian, nilai pajak yang dipungut juga relatif kecil.