Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah akan melakukan lelang terbatas untuk menjaring satu badan usaha yang akan menjadi mitra Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. “Jadi operatornya adalah gabungan badan usaha pemerintah, Lemigas, dan perusahaan terpilih yang sudah mendaftar ikut beauty contest,” katanya, Senin (17/7). Nantinya, BLU Lemigas dan badan usaha pemenang lelang akan membentuk kerja sama operasi atau KSO. Artinya, aset yang sudah terbangun dari infrastruktur transmisi Cirebon—Semarang (Cisem) ruas Semarang—Batang sepenuhnya bakal dipegang oleh pemerintah. Terkait dengan tarif penyaluran gas bumi atau toll fee pipa transmisi Cisem ruas Semarang—Batang, Laode membeberkan bahwa hal itu masih dikonteskan dalam kegiatan lelang yang diikuti oleh empat anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Potensi pemanfaatan Pipa Gas Cisem meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 2026 sebesar 39,42 MMscfd, dan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 2028 sebesar 25,83 MMscfd.

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) bakal mengembahkan lahan Fase II untuk mendukung kebutuhan investasi pada sektor industri hijau dan rendah karbon. Strategi itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan kawasan industri pelat merah tersebut pada lahan Fase I, di mana investor penanaman modal asing (PMA) dibukakan pintu selebar-lebarnya, terlepas apapun sektor usahanya.“Dua tahun lalu, ketika [KITB] mulai, [investasinya] masih agak bervariasi,” kata Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan, saat ditemui Bisnis, pekan lalu. Namun demikian, pada lahan Fase II dan seterusnya, KITB bakal fokus menjaring investor pada sektor industri masa depan seperti pabrik panel surya, pabrik baterai electric vehicle, semi-konduktor, hingga smelter untuk bahan baku solar wafer. Pada lahan Fase I KITB, investor mulai mendirikan pabrik kaca, keramik, sepatu, hingga peralatan kesehatan. Lahan Fase I seluas 450 hektare itu sudah laris manis dan diharapkan mampu beroperasi secara penuh pada kuartal II/2024. Ngurah memproyeksikan, dari enam pabrik yang berlokasi di lahan Fase I KITB, ada kebutuhan tenaga kerja sekitar 3.000—4.000 orang yang mesti dipenuhi. Kerja sama antara KITB dengan Pemerintah Kabupaten Batang menelurkan aplikasi Batang Career yang jadi jembatan antara investor dengan calon tenaga kerja. Sementara itu, Balai Pelatihan bakal disiapkan Kemenaker bersama Kementerian Perindustrian untuk menyiapkan SDM dengan kualitas dan kompetensi khusus.Dia berharap, sinergi dan kolaborasi untuk menghadirkan industri-industri masa depan di KITB bisa dilakukan terus menerus dan makin berkembang. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia yang tengah berhadapan dengan Vietnam, Thailand, serta Malaysia buat menarik foreign direct investment (FDI) dari China daratan, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang.

Kemendagri menginvestigasi dugaan kebocoran 337 juta data penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas Breach forums. Mitigasi dilakukan mengingat data pribadi yang diduga bocor itu berpotensi disalahgunakan. Lembaga perlindungan data pribadi diharapkan segera dibentuk agar pengendali data terpacu untuk memperkuat sistem keamanannya. Dugaan kebocoran data terkait penduduk ini awalnya diungkapkan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun media social Twitter @secgron, Minggu (16/7) malam. Ia menuliskan cuitan disertai tangkapan layar tentang penjualan data oleh akun anonim ”RRR” di Breachforums pada 14 Juli. Akun tersebut menjual 337.225.465 data yang disebut berasal dari server dukcapil.kemendagri.go.id. Teguh Aprianto menyebut data yang dipastikan bocor di antaranya adalah nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah beserta NIK, nama ibu beserta NIK, dan nomor akta lahir atau akta nikah.

Menanggapi dugaan kebocoran data itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti dugaan kebocoran data kependudukan yang dijual di forum jual beli itu. Audit investigasi dan mitigasi preventif dilakukan secara mendalam sejak Minggu (16/7) bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) serta pemangku kepentingan lainnya. ”Sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi   Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini,” ujar Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin (17/7). Menurut dia, data yang ada di Breachforums tidak sama dengan format data dalam basis data yang ada di Ditjen Dukcapil. Meski demikian, proses audit investigasi masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan kebocoran data, termasuk basis data (database) yang ada di kabupaten/kota. (Yoga)

Pada November 2010, BI menyoroti 20-30 % devisa hasil ekspor atau DHE yang ditempatkan di rekening bank di luar negeri, karena perusahaan bertransaksi dengan dollar AS, memiliki kredit di bank luar negeri, dan menempatkan dana di bank luar negeri. Setahun kemudian, Oktober 2011, BI menerbitkan tiga peraturan BI, salah satunya tentang DHE, yang mengatur tata cara penarikan devisa dari hasil ekspor, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Maka, per 2 Januari 2012, DHE harus dimasukkan ke bank devisa di dalam negeri, tanpa wajib mengonversikan devisa ke rupiah dan tidak wajib menyimpannya dalam jangka waktu tertentu. DHE yang masuk ke bank devisa di dalam negeri turut menjaga kesinambungan pasokan valuta asing sehingga kebutuhan valas dalam jumlah besar pada jangka pendek berkurang. Selain itu, data ekspor akan tercatat lebih baik.

Terbaru tahun ini, muncul keluhan dari sejumlah pelaku industri perikanan perihal PP No 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Bagi pengusaha, kewajiban itu membebani modal dan dapat berdampak menurunkan ekspor komoditas perikanan. PP yang berlaku 1 Agustus 2023 itu mewajibkan eksportir yang memiliki DHE sumber daya alam (SDA) dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor minimal 250.000 USD atau ekuivalennya untuk memasukkan 30 % di antaranya ke dalam sistem keuangan Indonesia, minimal 3 bulan. DHE SDA meliputi devisa dari hasil ekspor barang di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kekhawatiran pengusaha dan kebutuhan pemerintah akan DHE mesti dicari jalan tengahnya. Misalnya, memberi alternatif kemudahan atau insentif bagi pengusaha. (Yoga)

Meskipun tingkat kemiskinan turun, ketimpangan ekonomi di Indonesia per Maret 2023 melebar dan mencatat rekor terburuk lima tahun terakhir. Potret ini menggambarkan laju pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang dinilai belum merata dirasakan sampai ke lapisan terbawah. Kondisi itu tecermin pada data Profil Kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis BPS, Senin (17/7). BPS mencatat, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun jadi 9,36 % atau 25,9 juta orang dari total populasi Indonesia, lebih rendah dari data September 2022 yang tercatat 9,57 % atau 26,36 juta orang serta per Maret 2022 yang 9,54 % atau 26,16 juta orang. Tingkat kemiskinan juga mendekati kondisi sebelum pandemi meski belum pulih sepenuhnya. Pada September 2019, angka kemiskinan sempat menyentuh level terendah dalam sejarah, yakni 9,22 % atau 24,78 juta orang.

Namun, jurang antara yang kaya dan miskin justru melebar. BPS mencatat, per Maret 2023, rasio gini naik ke level 0,388, dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Ketimpangan yang menajam terjadi di perkotaan, sementara di perdesaan stagnan. Rasio gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Nilai rasio gini berkisar 0-1. Semakin tinggi nilai rasio, makin tinggi ketimpangan suatu wilayah. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menjelaskan, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya selama September 2022-Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah dan bawah. Indonesia mengukur tingkat kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi, bukan pendapatan. (Yoga)

Pemprov Bali berencana mengenakan retribusi 10 USD atau Rp 150.000 (asumsi 1 dollar AS = Rp 15.000) kepada setiap wisatawan mancanegara yang mau masuk ke Bali mulai pertengahan tahun 2024. Retribusi ini akan dipakai untuk menjaga kualitas alam dan budaya. ”Pengenaan retribusi masuk Bali sebesar 10 USD bersifat wajib. Saat ini, peraturan gubernur sedang dibahas. Kami sudah menjelaskannya kepada DPRD Bali,” ujar Kadis Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun saat menghadiri konferensi pers mingguan Kemenparekraf/Baparekraf, Senin (17/7), di Jakarta. Tjok mengatakan, landasan hukum mengenakan pungutan masuk itu adalah UU No 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Sebelumnya, Pemprov Bali telah menerapkan pungutan serupa, tetapi hanya bersifat sukarela. Mengenai mekanisme pembayaran, Pemprov Bali akan membuat sistem secara daring. Sistem akan dilengkapi dengan mekanisme penjelasan peruntukan sekaligus pengawasan. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut mengawasi. Keseluruhan dana retribusi tersebut akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Menparekraf Sandiaga S Uno menilai rencana Pemprov Bali itu bertujuan positif, yaitu mendukung pelestarian alam dan budaya. Apalagi, Bali selama ini masih menjadi tumpuan kunjungan wisman. (Yoga)

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2023 tercatat 398,3 miliar dollar AS, turun dibandingkan posisi utang luar negeri pada akhir April 2023 sebesar 403,0 miliar dollar AS. Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7 persen. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (17/7/2023). (Yoga)

PT Sinar Eka Selaras Tbk atau Erajaya Active Lifestyle (EAL) menawarkan saham ke publik sebanyak 20 persen. Direktur Utama PT Sinar Eka Selaras Djohan Sutanto, Senin (17/7/2023), mengatakan, pihaknya optimistis sektor ritel masih potensial untuk berkembang. EAL mematok harga penawaran awal di kisaran Rp 370 dan Rp 410 per saham. Potensi dana yang diperoleh maksimal Rp 425 miliar. (Yoga)

Pemerintah menyatakan bakal melanjutkan sejumlah proyek strategis nasional atau PSN yang tak selesai tahun depan. Dari 58 PSN yang pembangunannya belum dimulai, beberapa akan dilanjutkan dengan skema normal atau memakai APBN. Peraturan Menko Bidang Perekonomian No 21 Tahun 2022 menyebutkan, ada 210 PSN yang harus selesai pada 2024. Nilai totalnya Rp 5.746,4 triliun. Selama kurun 2016-Juni 2023, terdapat 158 PSN dengan total nilai Rp 1.102,6 triliun yang selesai. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan penyelesaian 25 proyek. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada dua kriteria mengenai proyek yang akan dilanjutkan, yakni proyek yang telah memiliki pemenuhan pembiayaan (financial closing) dan tidak bergantung APBN.

”Dengan kriteria itu, proyek-proyek tersebut akan berlanjut. Tentu ada beberapa proyek yang jadi bagian dari keberlanjutan pembangunan yang ada sekarang,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/7). Sebelumnya, BPKP menyoroti 58 PSN infrastruktur yang pembangunannya sama sekali belum dimulai. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada Juni 2023, BPKP mengingatkan, hal itu akan berdampak pada risiko keterlambatan penyelesaian proyek dan tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek (Kompas.id, 14/7/2023). Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan, proyek itu akan tetap berjalan. Pada proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), misalnya, Kemenko Perekonomian telah berkoordinasi dengan Menteri PUPR mengenai skema pembangunannya. proyek jalan tol itu akan dilanjutkan di 2024 lantaran berbasis pada APBN. (Yoga)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait restrukturisasi kredit UMKM. Dalam rapat tersebut, dibahas pula soal opsi hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kredit macet UMKM di bank pada dasarnya bisa dihapus buku dan hapus tagih. Namun, kredit macet tersebut harus direstrukturisasi terlebih dulu. ”Kita bahas mengenai restrukturisasi terkait kredit, termasuk penghapus bukuan dan tagihan. Perundangannya semua siap. UU-nya siap,” ujar Airlangga seusai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7). Pemerintah telah menyiapkan ketentuan yang masuk dalam UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam Pasal 250-251 disampaikan mengenai pengaturan piutang macet. Juga UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatakan penghapus bukuan dan tagihan kredit bisa dilakukan. Selain itu juga Peraturan OJK N 40/POJK.03/ 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Persyaratan penghapus bukuan dan hapus tagih kredit adalah bahwa kredit bersangkutan telah melalui proses restrukturisasi terlebih dahulu. Apabila setelah restrukturisasi ternyata kredit tetap macet, selanjutnya bisa dilakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit tersebut. ”Ini merupakan kerugian bagi bank. Khusus bank BUMN, kerugian tersebut bukan kerugian keuangan negara,” ucap Airlangga. (Yoga)