Pengelolaan Dana BOS secara Digital
Pemanfaatan teknologi digital di sector pendidikan tidak hanya penting dalam pembelajaran, tetapi juga untuk mengelola anggaran. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) versi 4 yang diluncurkan Kemendikbudristek diharapkan mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) agar lebih transparan. Penggunaan ARKAS jadi bagian transformasi digital di satuan pendidikan atau sekolah Dengan aplikasi itu, rancangan, penganggaran, dan pelaporan pemakaian dana BOS dapat lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengutarakan, Indonesia membutuhkan gerakan masif untuk mengakselerasi mutu pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan. ”Pemanfaatan teknologi digital berperan penting mewujudkan pengelolaan dana BOS secara akuntabel dan transparan,” ujar Nadiem, dalam webinar ”Rilis Nasional ARKAS 4”, di Jakarta, Senin (7/8). ARKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana BOS di sekolah. Melalui aplikasi ini, satuan pendidikan terkoneksi dengan dinas pendidikan dalam merencanakan kegiatan sekolah, rekapitulasi data, serta mengelola anggaran. (Yoga)
Pemerintah Pacu Konsumsi Domestik
Kendati masih mencatat pertumbuhan di atas 5 % sampai triwulan II-2023, potensi perlambatan ekonomi di sepanjang sisa tahun ini mulai diwaspadai. Berkaca dari ekspor yang mulai terkontraksi, pemerintah akan beralih mengandalkan konsumsi domestik. Defisit fiskal berpotensi diperlebar di atas target untuk mengungkit daya beli dan menggerakkan ekonomi. BPS mencatat, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2023 masih tumbuh 5,17 % secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan I-2023 di 5,04 %. Capaian itu melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi di atas 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut. Di tengah berlanjutnya tren perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh tinggi hingga pertengahan tahun karena ditopang konsumsi rumah tangga. Belanja masyarakat menguat akibat faktor momentum ”musiman”, seperti Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, serta momentum libur sekolah.
Sepanjang triwulan II-2023, konsumsi masyarakat tumbuh 5,23 % secara tahunan, lebih tinggi dari triwulan I-2023 yang sebesar 4,54 %. Konsumsi rumah tangga pun menjadi komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi yang terbesar hingga 53,57 %. Meski masih tumbuh di kisaran 5 %, tanda-tanda pelemahan ekonomi Indonesia mulai tampak lewat ekspor yang semakin melambat. BPS mencatat, ekspor mulai terkontraksi atau tumbuh minus 2,75 % secara tahunan pada triwulan II-2023. Ini pertama kalinya ekspor tumbuh negatif setelah tumbuh melejit sepanjang 2021-2022 seiring momentum lonjakan harga komoditas global (commodity windfall). Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud, Senin (7/8) mengatakan, pelemahan ekspor terjadi di tengah tren normalisasi harga komoditas dunia. Sektor yang paling banyak memengaruhi penurunan adalah ekspor produk pertambangan yang tumbuh minus 0,17 % dan berkontribusi hingga 76,58 % terhadap kontraksi pertumbuhan ekspor. Di sisi lain, momentum laju konsumsi rumah tangga yang tinggi diperkirakan tidak akan bertahan hingga akhir tahun. (Yoga)
Industri Unggulan Tumbuh Melambat
Pertumbuhan industri unggulan Indonesia, yakni makanan dan minuman, pada triwulan II-2023 tercatat 4,62 % secara tahunan. Pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan triwulan I-2023 di 5,33 %. Momentum Ramadhan dan Lebaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan di sektor makanan dan minuman. ”Saat menjelang Lebaran, masih ada pertumbuhan (permintaan), tetapi sedikit lambat. Berdasarkan hasil survei kami, terdapat pergeseran pola pengeluaran konsumen yang mengurangi makanan yang tergolong sekunder untuk belanja pengalaman, seperti travelling,” tutur Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S Lukman saat dihubungi, Senin (7/8) di Jakarta.
Tak hanya industri makanan dan minuman yang tumbuh melambat saat Ramadhan-Lebaran, industri tekstil dan pakaian jadi justru terkontraksi lebih dalam pada triwulan II-2023, yakni minus 1,7 %. Kondisi tersebut lebih buruk dibandingkan triwulan I-2023 yang tumbuh minus 0,07 %. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) menjadi cara menguatkan pertumbuhan PDB industri manufaktur nonkomoditas lewat peningkatan ekspor. Saat ini ekspor Indonesia ke Uni Eropa dikenai biaya masuk 10-17 %. ”Padahal, negara yang sudah memiliki perjanjian dagang dengan UE, seperti Vietnam,tidak dikenai bea masuk,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. (Yoga)
Pergerakan Cadangan Devisa Stabil
Posisi cadangan devisa Juli 2023 tercatat 137,7 miliar dollar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi Juni 2023 yang sebesar 137,5 miliar dollar AS. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (7/8/2023), menjelaskan, kenaikan itu, antara lain, dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. (Yoga)
PMN Waskita Dialihkan ke Hutama Karya
Pemerintah mengalihkan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2022 dari PT Waskita Karya Tbk kepada PT Hutama Karya (Persero). Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara mengambil aset yang dimiliki oleh Waskita Karya. ”Jangan sampai korporasi dibantu, tetapi nanti ada penyelewengan. Ini masalah yang ada di BUMN Karya,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (7/8/2023). (Yoga)
Pertanian Lahan Pasir
Cabai dan melon merupakan komoditas andalan para petani lahan pasir di tepi pantai pesisir selatan DIY di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
tersebut. Setelah panen cabai, para petani membersihkan lahan pertanian bekas tanaman cabai, pada Senin (7/8/2023), agar bisa ditanami kembali. (Yoga)
Kinerja Ekspor Bakal Berjalan Tersendat-sendat
Pertumbuhan ekspor hingga akhir tahun ini diperkirakan bakal tersendat, penyebabnya adalah penurunan harga komoditas global dan pelemahan permintaan negara tujuan utama ekspor. Kontraksi ekspor pada triwulan II-2023 mengindikasikan gejala itu. Vice President for Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Senin (7/8) mengatakan, tren harga komoditas global memang tengah turun. Namun, penurunan harga itu masih menguntungkan Indonesia karena masih lebih tinggi dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Ia mencontohkan, harga batubara dan CPO global pada akhir 2022 masing-masing 404,15 USD per ton dan 947,89 USD per ton. Harga CPO bahkan pernah tembus 1.244 USD per ton pada akhir 2021. Namun, hingga penutupan perdagangan pekan lalu, harga batubara dan CPO masing-masing turun menjadi 136,85 USD per ton dan 902,14 USD per ton. Harga batubara dan CPO itu masih lebih tinggi dibandingkan harga pada akhir 2019 yang masing-masing sebesar 67,7 USD per ton dan 734,17 USD per ton.
”Pada akhir 2023, harga batubara diperkirakan jadi 168,8 USD per ton dan harga CPO 891 USD per ton. Harga kedua komoditas masih terus berproses membentuk keseimbangan baru, bahkan hingga tahun depan,” kata Dendi ketika dihubungi di Jakarta. Dendi berpendapat, penurunan harga komoditas global itu wajar karena telah mengalami lonjakan yang tidak normal pada 2021 dan 2022. Penurunan harga itu juga bakal memengaruhi kinerja ekspor Indonesia sehingga perlu dikompensasi dengan meningkatkan volume ekspor. Kendati begitu, tantangan meningkatkan volume ekspor hingga akhir tahun nanti tidak mudah. Permintaan negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia, seperti AS, China, dan kawasan Uni Eropa, masih lemah meski ekonomi nya mulai membaik. Penurunan permintaan juga dialami industri berorientasi ekspor, seperti garmen, furnitur, dan kayu olahan. Meski mulai tumbuh pada Mei 2023 setelah terkontraksi pada Agustus 2022-April 2023, permintaan belum benar-benar pulih. (Yoga)
Insentif Dokter dan Perawat RSUD Sorong Tersendat
Pembayaran insentif bagi 143 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Sorong di Papua Barat Daya tersendat selama lima bulan terakhir. Sebanyak 30 orang perwakilan dari ratusan tenaga kesehatan itu berunjuk rasa di RSUD Sele Be Solu Sorong pada Senin (7/8/2023) siang. Syarifuddin selaku perwakilan dokter di RSUD Sele Be Solu mengatakan, aksi itu bagian dari tuntutan kepada pihak manajemen agar merealisasikan pembayaran insentif. (Yoga)
Pariwisata Dongkrak Pemulihan Ekonomi Bali
Ekonomi Bali pada triwulan II-2023 bertumbuh positif 5,60 persen dibandingkan triwulan II-2022, atau tumbuh 6,96 persen dibandingkan triwulan I-2023. Pertumbuhan positif ekonomi Bali pascapandemi Covid-19 dipengaruhi pulihnya pariwisata. Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani, Senin (7/8/2023), mengatakan, hal itu mengindikasikan pertumbuhan yang mengesankan hal baik dan positif. (Yoga)
Freeport Siap Gugat Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia harus bersiap ke pengadilan. Freeport-McMoran (FCX) memprotes atas kebijakan baru pemerintah aturan aturan bea keluar ekspor.
Freeport-McMoran bahkan sudah mengumumkan rencana gugatan itu, Senin (7/8) di
Securities and Exchange Commission
(SEC), Amerika Serikat (AS). Adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang menjadi pangkal soal.
Merujuk dokumen tertanggal 3 Agustus 2023 yang disampaikan ke SEC AS, Freeport McMoRan menyebut bahwa perusahaan ini mendapatkan Izin Penambangan Khusus (IUPK) pada tahun 2018. Sesuai dengan dokumen IUPK itu, Freeport tidak memiliki kewajiban bea keluar jika perkembangan proyek smelter Freeport di Indonesia sudah mencapai 50%.
Sebagai tindak lanjut atas dokumen itu, Pemerintah Indonesia kemudian juga telah melakukan verifikasi lapangan atas progres smelter Freeport. Hasil verifikasi kesimpulan bahwa proyek smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mencapai 50%. Dengan demikian, kewajiban bea keluar gugur secara efektif pada 29 Maret 2023.
Saat ini, progres pembangunan smelter Freeport sudah sekitar 70%. Artinya, perusahaan ini kena bea keluar sebesar 7,5% atas setiap aktivitas ekspornya hingga akhir tahun. Tarif bea keluar berpotensi naik menjadi 10% mulai awal tahun depan.
Freeport sudah mengantongi izin ekspor konsentrat hingga Mei tahun 2024 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kuota ekspor perusahaan ini sebesar 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga. Izin ekspor Kemendag itu keluar pada 24 Juli 2023. Itu artinya, Freeport sudah bisa melenggang ekspor.
Dihubungi KONTAN,
Vice President Corporate Communications
PTFI Katri Krisnati tidak menjelaskan detail atas potensi gugatan yang bakal diajukan perusahaan. "Atas bea keluar, kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah terkait hal ini," ujar Katri kepada KONTAN, Senin (7/8).
Pemerintah Indonesia nampaknya tak gentar dengan rencana Freeport ini. Plt Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid mengaku tak mempermasalahkan rencana gugatan Freeport itu.
Jawaban tegas juga diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menegaskan bahwa Freeport harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Toh, "Kebijakan pemerintah Indonesia sudah sangat bijak," sebut dia, kemarin.









