Bertambah lagi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara melalui setoran pajak. Pemicunya, sektor komoditas yang belakangan lesu akibat penurunan harga, membuat pelaku usaha kelimpungan, dan bahkan sebagian di antaranya memohon keringanan pajak. Sektor komoditas dalam dua tahun terakhir memang menjadi lini bisnis yang memberikan sumbangsih besar terhadap penerimaan pajak. Maklum, harga sederet komoditas sumber daya alam (SDA) seperti minyak, gas, dan batu bara tinggi menjulang. Tak pelak, target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan APBN 2022 berhasil dilampaui. Permintaan itu pun bukannya tanpa alasan. Menilik data Kementerian Keuangan, setoran pajak di sektor komoditas terpantau lemas sepanjang tahun berjalan 2023 yang berakhir Juli. PPh Migas misalnya, menjadi satu-satunya jenis pajak yang membukukan penurunan, yakni 7,99%. Secara sektoral, pertambangan hanya mampu tumbuh 44% pada tahun ini, anjlok dibandingkan dengan Januari—Juli 2022 yang mencapai 263,7%. Dus, setoran PPh Badan atau pajak korporasi juga mengalami penurunan pertumbuhan, yakni dari 132,4% pada tahun lalu menjadi 24,2% per Juli tahun ini. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pun mencatat ada beberapa perusahaan sektor komoditas yang mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh 25. 

Meski demikian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, tidak bersedia menyebutkan jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang mengajukan pengurangan itu. Dinamisasi pajak ke bawah dilakukan apabila WP Badan mengalami penurunan usaha. Syaratnya tiga bulan atau lebih dalam satu tahun berjalan, PPh terutang WP Badan untuk periode tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh 25. Salah satu caranya, dengan mengoptimalkan setoran pajak dari sektor yang menggeliat, mengacu pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II/2023. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, mengatakan berpijak pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal II/2023, sektor yang menggeliat antara lain manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Keempat sektor tersebut, menurutnya, akan memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang penerimaan pajak. Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya omzet pengusaha komoditas selain faktor normalisasi harga. Pertama, ekspansi yang cukup tinggi pada dua tahun terakhir dengan dasar memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas. Kedua, biaya untuk mengakses pendanaan terbilang mahal, sedangkan akses ke perbankan makin sempit. Ketiga, kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas ekspor beberapa komoditas yang efeknya baru terasa ketika harga komoditas menuju jalur normal.

Pemerintah memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya hanya berlaku bagi kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu. Caranya adalah dengan mengurangi persyaratan untuk mendapat insentif motor listrik, yaitu satu KTP satu motor. Artinya, satu keluarga bisa membeli lebih dari satu motor. Sebelumnya, pemerintah juga telah menetapkan subsidi untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun motor, dengan menetapkan sejumlah nominal rupiah untuk satu unit kendaraan listrik, agar harganya terjangkau oleh publik. Namun, setelah dievaluasi, kebijakan tersebut tampaknya kurang efektif sehingga muncul kebijakan baru yang melonggarkan syarat penerima subsidi kendaraan bermotor. Dalam hemat saya, sebenarnya tidak ada masalah soal perluasan kemudahan akses untuk membeli kendaraan listrik. Bagus malah, karena akan memperluas segmen pasar kendaraan listrik di satu sisi dan akan memperbaiki jalan menuju ambisi ekosistem kendaraan listrik di sisi lain. Apalagi jika dikaitkan dengan misi untuk transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Namun, persoalan subsidi kendaraan listrik yang cenderung kontroversioal di ruang publik belakangan ini memang bukan terletak di sana, tetapi persoalanya, pertama, terletak pada penikmat kebijakan tersebut pada sisi pelaku usaha, baik mobil maupun motor listrik. 

Dan kedua, adanya konflik kepentingan di dalam kebijakan subsidi kendaraan listrik, baik mobil maupun motor listrik. Jika kebijakan ini didorong secara masif, tanpa menyiapkan pelaku industri otomotif konvensional untuk segera ikut bermain alias ikut bermigrasi segera ke produksi kendaraan listrik, tentu akan menekan bahkan mendisrupsi pasar industri otomotif konvensional. Di Amerika, misalnya, Ford dan GM justru didorong untuk segera ikut memasuki bisnis EV, agar pelaku domestik selain Tesla, bisa ikut menjadi tuan rumah di negaranya sendiri alias agar mereka bisa melakukan substitusi pasar otomotif konvensional yang hilang dengan produk EV yang mereka produksi sendiri Sementara, untuk kendaraan listrik roda dua, sudah muncul beberapa merek lokal yang produknya sudah beredar di pasaran. Namun, masalahnya jumlahnya belum terlalu banyak. Lagi-lagi pelaku seperti Astra atau Yamaha, yang sudah banyak menggunakan komponen lokal dalam produk konvensioanalnya dan produknya selama ini menguasai pasar, belum terlihat tanda-tanda akan ikut bermigrasi untuk memproduksi motor listrik.

Presiden Joko Widodo bertekad terus mengembangkan ekositem kendaraan listrik di Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan di Tanah Air. Berbicara pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari insentif. Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan beragam insentif guna memacu transisi menuju energi yang ramah lingkungan yang merupakan salah satu komitmen Indonesia mencapai target emisi karbon nol (net zero emission) pada 2060. Per April 2023, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Stimulus berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu memberikan sentimen positif kepada penjualan kendaraan listrik roda empat di Tanah Air. Sepanjang Semester I/2023, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik menembus angka 23.260 unit atau naik 557,9% dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebanyak 3.535 unit. 

Menariknya, persentase penjualan mobil elektrik kini melebihi 4% dari total penjualan mobil secara ritel selama Semester I/2023 sebanyak 502.536 unit. Dalam gelaran GIIAS 2023, pabrikan baru dan pabrikan yang telah mapan memboyong rupa-rupa produk kendaraan elektrii kasi.Pendatang baru dalam pameran GIIAS 2023 menghadirkan berbagai mobil listrik. Sebut saja rombongan prinsipal dari China seperti Maxus, Neta, GWM Tank, Haval, dan Ora. Di sisi lain, beragam pabrikan yang telah eksis pun ikut meramaikan dengan kehadiran sentuhan mobil listrik terbaru. Toyota yang telah memiliki lini mobil ramah lingkungan meliputi exy engine menghadirkan Fortuner E 100 dan Corolla Cross E 100, mobil PHEV RAV4 hingga Alphard Hybrid. Di pasar, Toyota ikut memasarkan bZ4X BEV dan Lexus Ux 300e.Mobil berbasis listrik baru lainnya dihadirkan oleh Honda Prospect Motor dengan menawarkan Honda CR-V Hybrid. Lebih jauh, terdapat juga Hyundai Ioniq 6 serta Kia EV 9. Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani mengatakan sangat percaya diri untuk produk kendaraan listrik karena Wuling merupakan ahli pada jenis kendaraan tersebut.Khusus model Baojun Yep, dia menyatakan Wuling masih ingin melihat pola perilaku konsumen, dan melakukan edukasi di Indonesia terhadap kendaraan listrik.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat kebijakan penghiliran mineral di Indonesia melesatkan realisasi investasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya hingga 177,9% dalam 4 tahun terakhir. Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Hasyim Daeng Barang memaparkan peningkatan itu tidak lepas dari kebijakan penghiliran mineral di Indonesia. Menurutnya, nilai investasi pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya pada 2019 hanya mencapai Rp61,6 triliun. Namun, dia menegaskan angka investasi tersebut terus menunjukkan tren peningkatan ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memberlakukan larangan ekspor bijih (ore) nikel pada 2020. “Investasi hilirisasi meningkat tiap tahun. Tadinya sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin ini berada di posisi keempat. Ketika kita melarang ekspor ore, industri ini terus naik. Ini menunjukkan bahwa industri hilirisasi ini terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya dalam webinar BKPM bertema Peluang Investasi Hilirisasi Sektor Mineral di Jakarta, Senin (14/8). Dalam peta jalan penghiliran investasi strategis, imbuhnya, pemerintah fokus melakukan penghiliran terhadap 21 komoditas di delapan sektor prioritas, mulai dari mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), hingga perkebunan dan kehutanan. 

Hasyim memprediksi nilai investasi penghiliran di delapan sektor prioritas tersebut mencapai angka US$545,3 miliar sampai dengan 2040. Untuk sektor minerba, dia memproyeksi nilainya mencapai US$431,8 miliar yang meliputi penghiliran komoditas batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas-perak, dan aspal buton. Dengan cerahnya industri itu, dia meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengucurkan kredit kepada pelaku usaha smelter dalam negeri guna mendorong pengembangan industri penghiliran mineral. Saat ini, Hasyim mengatakan terdapat sejumlah smelter yang masih terkendala proses pemba­­ngunannya, terutama smelter bauksit. Umumnya kendala berkaitan dengan persoalan investor dan finansial. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, terdapat sembilan smelter bauksit yang masih dalam tahap konstruksi dengan total kapasitas input 27,91 juta ton bijih bauksit. Sembilan smelter itu akan menghasilkan produk alumina sebesar 1 juta ton untuk jenis chemical grade alumina (CGA) dan 8,94 juta ton jenis smelter grade alumina (SGA). Saat ini, total kapasitas produksi SGA nasional mencapai 3 juta ton per tahun, sedangkan produksi CGA mencapai 300.000 ton per tahun. Selain itu, terdapat satu smelter aluminium yang tengah dalam tahap perencanaan dengan kapasitas input 2 juta ton bijih bauksit.

Dunia usaha termasuk manufaktur terus menunjukkan tajinya sebagai pendorong perekonomian utama perekonomian nasional selepas pandemi Covid-19. Kerja sama yang solid antara pelaku usaha dan pemerintah pun berhasil membawa pertumbuhan ekonomi nasional kelevel yang progresif. Kementerian Perindustrian mencatat industri pengolahan nonmigas sebagai sektor yang berkontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan porsi 16,3% pada kuartal II/2023.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tingginya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB mencerminkan industri dalam negeri masih bergeliat di tengah perlambatan ekonomi global.“Kinerja positif ini juga sejalan dengan capaian PMI [Purchasing Managers’ Index] Manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri yang masih berada di level ekspansi,” katanya, beberapa waktu lalu.Laju PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2023 memang menunjukkan peningkatan kesehatan sektor manufaktur dalam 23 bulan terakhir, dengan peningkatan tercepat dalam rekor sejak September 2022. PMI Manufaktur bulan lalu menguat ke level 53,3 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang ada di angka 52,5.PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2023 juga mampu melampaui sejumlah negara Asean, seperti Malaysia yang masih berada di zona kontraksi 47,8, dan Vietnam di level 48,7. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, manufaktur masih menjadi kontributor tertinggi terhadap PDB Indonesia sebesar 18,25% pada kuartal II/2023. 

Di sisi lain, sektor komoditas primer masih tumbuh.Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, ekspansi kapasitas produksi belakangan lebih didominasi oleh sektor komoditas primer, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta hortikultura. Secara agregat, kinerja garmen dan alas kaki juga mengalami kontraksi, meski terdapat peningkatan permintaan atas produk apparel dan sepatu dari dalam negeri pada kuartal II/2023. Hal tersebut juga divalidasi dari sisi ritel yang mengalami peningkatan pada periode Lebaran, tetapi mengalami penurunan drastis hingga stagnan pada Mei 2023. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, pelambatan ekonomi yang dialami China dalam beberapa pekan terakhir mengkhawatirkan industriawan garmen domestik. Sebab, China berpotensi memperluas pasarnya ke luar teritori, termasuk Indonesia.“China stok barangnya banyak dan berusaha menjual ke negara yang lemah dalam hal perlindungan dagang. Salah satu yang disasar adalah Indonesia. Saat ini semua negara berusaha melindungi pasar masing-masing. Indonesia harus melakukan hal yang sama,” katanya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan, alih-alih bersinergi, BUMN dan swasta lebih banyak bersaing di medan yang sama, misalnya pada sektor-sektor yang sudah berkembang.

Performa penerimaan daerah pada paruh pertama tahun ini di sejumlah wilayah masih cukup solid dengan capaian yang cukup memuaskan. Namun demikian, pemerintah daerah tak ingin berpuas diri guna menjaga kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan pada masing-masing APBD. Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) misalnya yang pada paruh pertama tahun ini telah mencapai 48% dari target sebesar Rp21,9 triliun.Pada semester I/2023, penerimaan pajak provinsi telah mencapai Rp10,5 triliun.Realisasi ini ditopang oleh pajak kendaraan bermotor (PKB)senilai Rp4,2 triliun, bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp3 triliun, pajak bahan bakar sebesar Rp1,7 triliun, pajak rokok senilai Rp1,5 triliun, dan pajak air permukaan sejumlah Rp33 miliar.Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) Dedi Taufik mengatakan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi kontributor terbesar dari lima pajak yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat. “Edukasi pajak menjadi penting untuk memberikan informasi dan kebijakan pajak provinsi kepada masyarakat,” katanya Senin (14/8). Adapun, edukasi tahap awal dilaksanakan pada Sabtu (12/8) di Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bandung. 

Edukasi berikutnya akan dilaksanakan Bapenda di 10 kabupaten pada pekan keempat Agustus. Pasalnya, ia menilai bahwa pelayanan publik baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dibangun dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, Bapenda Jabar berupaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan kesamsatan sebagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bersama kepolisian dan Jasa Raharja. Pada gelaran edukasi di Kabupaten Bandung, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Thoriqoh Nasrullah Fitriyah mengungkapkan bahwa pajak masyarakat digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah dan layanan publik. Pada perkembangan lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) juga melakukan strategi serupa.Pemprov Kaltara memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dengan menghapus denda, memberikan diskon, dan membebaskan bea balik nama. Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan bahwa program ini diatur dalam dua keputusan gubernur. Pertama, Keputusan Gubernur Kaltara No.188.44/K.398/2023 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB, Pengurangan Pokok PKB, dan Keringanan Pokok PKB Tahun 2023.Kedua, Keputusan Gubernur Kaltara No.188.44/K.399/2023 tentang Pembebasan Pokok BBNKB II terhadap Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Mutasi Masuk ke Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Transformasi digital suatu bank idealnya juga mengubah model bisnis bank tersebut secara fundamental. Untuk itu, bank harus menggunakan paradigm baru, antara lain, dengan merekonstruksi produk dan layanan dalam konteks digital. Sayangnya, bank umumnya terjebak pada perbaikan marjinal yang mengacu pada produk dan layanan konvensional yang sudah ada. Perbankan harus menggunakan pendekatan the first principles thinking, yaitu mendekonstruksi masalah dengan mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada untuk merekonstruksi solusi yang efektif dan efisien. The first principles thinking dapat membantu perbankan merekonstruksi ulang produk dan layanannya dalam konteks digital. Alih-alih berpikir produk dan layanan perbankan di tataran tabungan, transfer dana, pinjaman atau kartu kredit, wealth management, dan asuransi, bank perlu berpikir di level yang lebih mendasar. Bagaimana bisa membantu nasabah menyimpan (storing), memindahkan (moving), meminjam (borrowing), menumbuhkan (growing), dan melindungi (protecting) nilai aset keuangan.

Dengan aplikasi mobile, bank bisa dengan mudah menawarkan tabungan dengan tujuan lebih spesifik. Contohnya, tabungan untuk membeli rumah atau kendaraan, tabungan wisata ke destinasi tertentu, dan tabungan untuk ulang tahun. Jenis dan fitur tabungan juga bisa dipersonalisasi sesuai profil nasabah. Secara teknis, nasabah bisa menabung emas, asset kripto, atau komoditas lainnya. Dari sisi pemicu kapan nasabah menabung, bank bisa membuat fitur yang otomatis membulatkan pembelanjaan kartu debit ke Rp 100.000 terdekat dengan menabung sisanya ke rekening tabungan dengan tujuan tertentu. Semua transaksi nasabah melalui mobile banking berpotensi untuk dijadikan pemicu untuk menabung. Inovasi juga bisa dibuat pada pemberian bunga. Dengan teknologi internet of things (IoT) dan wearables, bank bisa mengaitkan bunga tabungan dengan aktivitas kesehatan nabah. Misalnya, jika nasabah lari minimal 20 km, bersepeda 100 km, atau berolahraga di gym, mereka bisa mendapat bonus bunga tabungan. Idenya, jika nasabah sehat, risiko lebih kecil sehingga premi asuransi akan lebih murah. Diskon premi asuransi bisa juga diberikan sebagai insentif tabungan. Dengan teknologi digital, semua itu kini memungkinkan dilakukan, bank atau lembaga keuangan bisa merekonstruksi produk dan layanan dalam konteks digital sehingga lebih efektif dan efisien. (Yoga)

Keberagaman pangan lokal merupakan fondasi ketahanan pangan di NTT yang beriklim kering. Namun, pola konsumsi warga saat ini kian didominasi beras dan terigu yang harus didatangkan dari luar wilayah sehingga meningkatkan kerentanan pangan dan gizi. Menyusutnya keberagaman pangan di NTT diungkapkan para peserta semiloka ”Transformasi Sistem Pangan Berbasis Budaya, Bekeadilan dan Berkelanjutan” di Labuan Bajo, NTT, Senin (14/8). Serfia Owa (59), petani yang juga Ketua Aliansi Perempuan Mandiri Manggarai Barat, menuturkan ”Di kampung, anak-anak tak lagi makan pangan lokal,tetapi mengonsumsi makanan instan,” kata Serfia, yang tinggal di Kampung Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Perubahan pola konsumsi membuat NTT tergantung pangan dari luar, khususnya beras sehingga rentan krisis pangan.

”April-Mei 2023 lalu, harga beras semula Rp 11.000 per kg jadi Rp 15.000 per kg. Padahal, desa kami penghasil beras,” kata Ina Pagu (25), petani Desa Tal, Manggarai. Berdasarkan pantauan Kompas pada April 2023, krisis beras melanda di NTT. Di Kota Kupang, harga beras medium mencapai Rp 14.000 per kg. Bahkan, di Lembata, harga beras Rp 17.000 per kg. Terjadi kenaikan harga Rp 4.000 hingga Rp 5.000 per kg. Krisis beras terjadi karena NTT defisit beras. Berdasarkan data BPS, angka produksi beras di NTT tahun 2022 hanya 442.842 ton, dan tingkat konsumsi beras mendekati 1 juta ton per tahun. Romo Inosensius Sutam, budayawan pangan dari Keuskupan Ruteng, mengatakan, daerah NTT memiliki keberagaman pangan tinggi. Namun belakangan pola konsumsi warga jadi seragam, didominasi beras dari padi sawah. ”Padi (ladang) dibudidayakan sejak dulu, tetapi terbatas dan hanya dikonsumsi saat ritual,” ujarnya. Peralihan ke sawah menyebabkan keberagaman sumber pangan hilang. ”Sekarang padi ladang, sorgum dan jewawut hampir hilang. Padahal, beragam tanaman itu tahan kekeringan,” katanya. (Yoga)

Indonesia merupakan negara produsen karet nomor dua dunia setelah Thailand. Produksi karet Indonesia pada 2022 3,13 juta ton, sedangkan Thailand 4,75 juta ton. Rival terdekatnya, yakni Vietnam dan Malaysia, masing-masing berada di urutan ke-3 (1,29 juta ton) dan ke-7 (377.000 ton). Kendati berstatus sebagai produsen kedua terbesar dunia, era kejayaan karet Nusantara tengah meredup. Setelah 20-30 tahun ”berkarya”, pohon karet banyak yang menua dan semakin rentan dengan penyakit gugur daun. Rata-rata produktivitas tinggal 1,04 ton per hektar (ha), jauh dari sejumlah negara rival yang mencapai 1,9 ton per ha.Dewan Karet Indonesia memperkirakan produksi karet tahun ini turun dari 3,14 juta ton menjadi 2,9 juta-3 juta ton. Harga karet alam dunia juga sudah tak lagi menarik. Sepanjang 2014-2023, harga karet alam dunia selalu berada di bawah 2 USD per kg.

Dalam satu dekade tersebut, harga komoditas itu hanya dua kali menembus 2 USD per kg, yakni pada Januari 2017 dan Februari 2021. Tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, harga karet alam dunia bakal bergerak di bawah 2 dollar AS. Pada 2023 dan 2024, harganya diproyeksikan masing-masing 1,56 USD per kg dan 1,45 USD per kg. Rendahnya harga karet alam dunia itu turut menekan harga karet di tingkat petani. Saat ini, harga getah karet di tingkat petani Rp 6.000-Rp 9.000 per kg. Harga satu kg karet itu tak cukup untuk membeli satu kg beras medium. Pada Maret 2023, harga acuan terendah penjualan beras medium di tingkat konsumen ditetapkan Rp 10.900 per kg.

Tak mengherankan jika banyak petani karet, terutama di Sumatera, mengganti tanamannya dengan kelapa sawit dan tebu. Sepanjang 2017-2022, 45 pabrik karet remah tutup. Tinggal 107 pabrik yang masih bertahan. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho bahkan menyatakan, industri karet Indonesia bisa hilang 8-10 tahun lagi apabila kondisinya dibiarkan, tanpa solusi perbaikan (Kompas, 12/8). Meminjam kata dalam lagu yang dipopulerkan Happy Asmara, industri karet Indonesia bisa rungkad, maksudnya habis-habisan, runtuh, tumbang apabila pemerintah hanya bertindak biasa-biasa saja atas sejumlah persoalan hulu-hilir karet Indonesia. (Yoga)

Sejumlah produsen lokal mengaku kewalahan menghadapi serbuan barang impor yang harganya jauh lebih murah di platform e-dagang. Apabila fenomena ini dibiarkan, lambat laun UMKM dalam negeri kian tersingkir. Pemerintah harus campur tangan dengan mengatur lebih ketat mengenai e-dagang lintas batas negara atau cross border e-commerce. Hal itu terungkap seusai pertemuan antara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dengan 40 penjual sekaligus produsen barang jadi dalam negeri, Senin (14/8) di Jakarta. Ke-40 orang itu menjual barang-barang produksinya di platform e-dagang. Pendiri Jiniso, jenama fashion lokal, Dian Fiona, mengakui, sejak pandemic Covid-19 pada 2020, barang jadi dari luar negeri yang harganya murah merebak di platform e-dagang, termasuk di lokapasar. ”Di antara harga celana jeans buatan kami yang senilai Rp 175.000, sekarang susah bersaing. Ada jeans impor yang dijual dengan harga di bawah Rp 100.000. Kami tidak bisa menurunkan harga jual lebih rendah lagi karena itu bisa membuat kami rugi,” ujarnya seusai pertemuan dengan pihak Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut Dian, seluruh material yang digunakan Jiniso diambil dari Bandung, Jabar. Para penjahit juga berlatar belakang tenaga kerja Indonesia. Seluruh operasional usahanya patuh dengan ketentuan perpajakan dalam negeri. ”Pelaku usaha lokal seperti kami butuh keadilan. Kami merasa barang jadi dari luar negeri sepertinya tidak dikenai pajak sehingga harga jualnya bisa rendah,” kata Dian. Pendiri Realfood, Edwin Pranata, yang juga hadir saat pertemuan, menyampaikan, sejumlah barang kebutuhan sehari-hari(fast-moving consumer goods/FMCG) dari luar negeri cenderung dijual murah di platform e-dagang, hal ini akan menghambat FMCG buatan dalam negeri. ”Jenama FMCG dalam negeri yang ingin mengekspor malah harus bayar bea masuk lebih tinggi. Beberapa kategori FMCG mendapat biaya ekspor 30-40 %. Bea masuk tiap negara juga berbeda,” ucap Edwin. (Yoga)