Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur, bekerja sama dengan PT Julong Group Indonesia, perusahaan perkebunan sawit asal China yang mengelola 100.000 hektar lahan di Kalimantan dan Sumatera, untuk mengembangkan mesin traktor pengangkut tandan buah segar (TBS). ”Kami melihat potensi pengembangan otomatisasi atau dikombinasi dengan artificial intelligence. Itu nanti akan membuat pascapanen lebih bagus dan efektif,” ujar Rektor ITK Agus Rubiyanto, Rabu (16/8/2023). (Yoga)

Ratusan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepri, memblokade jembatan yang menghubungkan Pulau Rempang dengan Pulau Batam, Senin (21/8). Mereka menolak kedatangan tim terpadu dari Batam yang akan mengukur lahan di Rempang. Penolakan itu dipicu rencana penggusuran permukiman warga terkait keinginan pemerintah menjadikan Rempang sebagai kawasan investasi terpadu. Warga menuntut pemerintah lebih jelas menyosialisasikan rencana pembangunan kawasan investasiterpadu. Warga mendesak Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam agar menemui warga. ”Jangan tiba-tiba (pemerintah) datang mau mematok lahan untuk proyek. Tanggal 23 Agustus nanti, warga berencana unjuk rasa besar-besaran di Kantor BP Batam,” kata Dian Arniandi, salah satu perwakilan warga.

Konflik ini bermula ketika BP Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang yang berjumlah sekitar 7.500 jiwa, untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. Di pulau itu akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Muhammad Syuzairi, mengatakan, warga yang menolak relokasi adalah masyarakat di 16 titik kampung tua atau permukiman orang Melayu. Warga aslidiyakini telah bermukim di pulau itu setidaknya sejak 1834. ”Sejak awal sudah jelas warga Rempang tidak mau digusur karena ini menyangkut marwah. Mereka tidak mau identitas dan jati dirinya sebagai orang Melayu pesisir hilang,” ujarnya. Luas total 16 titik kampung tua itu tidak sampai 10 % luas Pulau Rempang yang mencapai 17.000 hektar. Syuzairi menilai, seharusnya pembangunan kawasan investasi terpadu tetap dapat dilakukan tanpa menggusur warga. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan tahun 2024 mencapai Rp 374,5 triliun, meningkat dari posisi tahun 2023 yang sebesar Rp352,8 triliun. Kebijakan belanja perpajakan  dirancang secara terarah dan terukur dapat mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan  ekonomi global dan domestik. Estimasi belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak tahun 2024 terbagi dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 228,1 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 127,9 triliun, Bea Masuk dan Cukai Rp 18 triliun; Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor P3 sebesar Rp0,03 triliun, dan Bea Materai Rp0,5 triliun. Nilai belanja perpajakaan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 sebesar Rp323,51 miliar atau sebesar 4,4% dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp309.995,6 miliar atau 1,83% PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional. (Yetede)

DPRD DKI Jakarta menolak usul Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengajuan pinjaman Rp 1 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman itu akan digunakan untuk membangun tempat pengolahan sampah terpadu menjadi bahan bakar atau refuse derived fuel (RDF). ”Permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta dikhawatirkan akan menambah beban keuangan daerah dengan kemungkinan terburuk mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Senin (21/8/2023), terkait alasan penolakan usul tersebut. (Yoga)

Taufik (31), petani kelapa asal Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Pangandaran, Jabar, unjuk gigi lewat ekspor cocopeat, olahan limbah sabut kelapa untuk media tanam. Kreativitasnya ikut memberi tambahan penghasilan bagi petani lainnya agar lepas dari jerat utang. ”Cocopeat diambil dari limbah sabut kelapa. Dulu, petani hanya mengambil buahnya. Ternyata, nilai ekonominya lebih besar ketimbang buahnya bila diolah dengan benar, bisa sampai belasan kali lipat,” kata Taufik, di Pangandaran. Di pabrik pengolahan berkapasitas 2 ton per hari di Cintakarya. Selain cocopeat ada juga cocofiber, sabut dengan serat lebih kasar untuk furnitur hingga jok kendaraan kelas premium.

Setelah cocopeat masuk proses pencucian, berlanjutlah ke mesin pemerasan yang dibuat oleh Yohan Wijaya Noerahmat (40), pendiri Koperasi Produsen Mitra Kelapa (KP-MK). Sejak rampung dibuat pada 2022, dia tak perlu lagi mengandalkan proses pemerasan dan penjemuran cocopeat pada alam untuk mendapatkan kadar air 20 %. ”Dulu harus dijemur selama dua hari. Sekarang dengan mesin hanya butuh dua jam,” katanya. Dengan kemudahan itu, pasar ekspor terbuka lebar. Salah satu pasarnya adalah Jepang. Awal tahun 2023, dia mengirimkan 28 ton.  Ekspornya berulang kembali pada Maret dan Juni. Selain itu, Taufik dan belasan kawan-kawannya tetap memenuhi pasar lokal sekitar 500 karung per minggu, seperti di Jakarta dan Bandung. Dimana satu karung seberat 50 kg, dengan harga per kg Rp 3.000. (Yoga)

JAKARTA,ID-Rencana PT Perusahaan Gas Negara (PNG) menaikkan harga gas industri di luar dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (Non-HGBT) pada Oktober 2023 membuat risau industri manufaktur. Penaikan ini akan memberi dampak negatif seperti  menurunkan daya saing  dan penurunan kinerja industri. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan pembatalan rencana tersebut demi kelangsungan industri. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Harsono Gunawan mengatakan, penaikan harga tersebut  akan membuat deindustrialisasi, karena industri tidak mampu merevitalisasi fasilitas produk dan investasi  melambat. "Kami meminta penundaan kenaikan harga gas PGN sampai dengan ditetapkannya kebijakan dan peraturan pelaksana HGBT yang baru. FIPGB juga meminta pemerintah melanjutkan HGBT pada 2025 dengan kebijakan dan peraturan  pelaksana yang lebih memberi kepastian HGBT dan untuk semua sektor industri manufaktur," kata dia kepada Investor Daily, Jakarta, Senin (21/08/2023). (Yetede)

Para pelanggan listrik non subsidi bersiaplah merogoh kantong lebih dalam. Ini menyusul perubahan formula perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjusment). Dalam beleid terbaru yang keluar akhir Juli 2023, ada formula baru atas penetapan tarif listrik non subsidi. Pemerintah memasukkan komponen Harga Batubara Acuan (HBA) dalam hitungan tarif listrik non subsidi. Lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 8/2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pasal 6 ayat 2, beleid ini menyebut: penyesuaian tarif listrik dilakukan tiap tiga bulan, apabila terjadi perubahan faktor. Dalam beleid anyar ini, formula tarif listrik non subsidi menghitung HBA sebagai komponen pembentuk tarif listrik. Ini artinya: harga batubara dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Ini berbeda dengan Permen ESDM No 28/2016. Formula penyesuaian tarif listrik tidak ada unsur HBA. Dalam beleid lama, penyesuaian tarif listrik hanya menghitung kurs, ICP, dan inflasi saja. Yakni kurs, ICP, dan inflasi menggunakan data realisasi rata-rata pada bulan ketiga, keempat, dan kelima sebelum penyesuaian tarif tenaga listrik. Sinyal kenaikan listrik non subsidi juga tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2024. Dalam Buku II Nota Keuangan, pemerintah menyebut akan memperkuat penerapan subsidi tepat sasaran untuk R1 450 VA disertai dengan kebijakan tariff adjustment untuk pelanggan nonsubsidi sesuai dengan kondisi perekonomian Kepada KONTAN, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu buru-buru menepis tarif listrik non subsidi naik dalam waktu dekat, kendati hitungan tarif berubah.

Di tengah eskalasi harga pangan dan gejolak ekonomi global, Bank Indonesia (BI) diyakini tetap menahan suku bunga acuan di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur BI yang dijadwalkan 23-24 Agustus 2023. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, jika BI menahan suku bunga acuan, sebaiknya dibarengi upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Apalagi, "Rupiah agak melemah beberapa waktu terakhir, seiring ketidakpastian global," tutur dia kepada Kontan, kemarin. Ketidakpastian yang dimaksud David antara lain pelemahan mata uang global, termasuk Yuan China. Juga ada pernyataan beberapa pejabat bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang membuka peluang kenaikan suku bunga acuan lagi di September 2023. Menurut kalkulasi David, BI paling cepat mengubah kebijakan suku bunga acuan (menurunkan suku bunga) pada awal tahun 2024. Senada dengan David, ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan suku bunga acuan BI akan tetap pada bulan ini. Meski dia melihat dalam jangka pendek akan ada tekanan pada rupiah seiring gejolak pasar keuangan global. Dari hitungan Faiz, rupiah akan bergerak secara rerata di kisaran Rp 15.352 per dolar AS pada kuartal III-2023. "Dengan demikian, masih ada kemungkinan depresiasi nilai tukar rupiah lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang," prediksi Faiz. Bank Permata juga memproyeksikan BI akan menahan suku bunga acuan di level 5,75% dalam pertemuan bulan Agustus 2023. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, langkah ini demi menjaga stabilitas rupiah di tengah volatilitas pasar global.  Ketidakpastian global sehubungan dengan pelemahan kinerja ekonomi China. Kondisi ini pun mempengaruhi nilai tukar rupiah yang dalam sebulan terakhir melemah 1,6% atau 245 poin ke level Rp 15.325 per dolar AS. Sementara imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun cenderung meningkat 37 bps ke level 6,62%. Bank Mandiri juga melihat tidak ada urgensi bagi BI untuk mengubah kebijakan suku bunga pada Agustus 2023. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menilai tingkat inflasi Indonesia melandai di rentang sasaran 2%-4% yoy.

Belum lama ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengocok ulang indeks BUMN20, yang berisi saham-saham pelat merah paling likuid. Dalam rebalancing terbaru, saham emiten jasa konstruksi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) didepak dan digantikan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON). Keluarnya WSKT dari indeks BUMN20 tak lepas dari masalah utang yang tengah membayangi emiten itu. Imbasnya, BEI menggembok sementara alias mensuspensi perdagangan saham WSKT sejak 8 Mei 2023. Terlepas dari sentimen negatif tersebut, kinerja indeks BUMN20 masih positif. Sejak awal tahun 2023 ini, indeks BUMN20 memberikan return sebesar 1,45%, lebih tinggi ketimbang return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks IDX30. Sejak awal tahun IHSG baru menguat 0,23% ke level 6.866,03. Sedangkan IDX30 tumbuh 1,28%. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, kendati beberapa saham BUMN jasa konstruksi tengah dilanda sentimen negatif akibat utang tinggi dan arus kas yang seret, sejumlah saham BUMN lain masih menarik dicermati. Misalnya, saham BUMN sektor infrastruktur non-jasa konstruksi. Fajar Dwi Alfian, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, mengatakan performa positif indeks BUMN20 masih bisa dijadikan acuan dalam menyusun portofolio investasi. Sampai saat ini, Fajar mengatakan emiten perbankan yang tergabung dalam Himbara masih menjadi pilihan karena memiliki fundamental yang kuat serta prospek yang menjanjikan. Misalnya saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) masih bisa dikoleksi dengan target harga masing-masing di Rp 1.810 dan Rp 5.975 per saham.

Kalangan pelaku usaha agaknya boleh tersenyum gembira, menyusul rencana pemerintah yang kembali mengumbar insentif fiskal guna memuluskan laju ekonomi pada tahun depan. Tak tanggung-tanggung, rancangan stimulus yang disiapkan pemangku kebijakan pun mencatatkan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Berdasarkan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, insentif yang tergambar dalam belanja perpajakan atau tax expenditure pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp374,5 triliun. Manufaktur, transportasi, hingga pergudangan pun menjadi sektor yang mendapatkan pendampingan fiskal prioritas. Pemberian stimulus ini bukannya tanpa alasan. Maklum, target pertumbuhan ekonomi pada 2024 terbilang cukup tinggi yakni 5,2%, naik dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang hanya 5,1%. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani, mengatakan fasilitas kepabeanan yang disiapkan otoritas fiskal difokuskan pada industri menanamkan modalnya di Tanah Air. Beberapa di antaranya sektor pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, penelitian, hingga penelitian dan pengembangan. Adapun dari sisi pajak, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan insentif fiskal pada 2024 diberikan secara terukur dan terarah dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan kemudahan berinvestasi. Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto, menilai kebijakan insentif yang dirancang pemerintah hanya mengakomodasi kepentingan investor baru. Padahal, pengusaha yang selama ini menanamkan modalnya di Tanah Air juga butuh dukungan. "Incentive tax bagus, tetapi dampak ke industri tak sebesar bayangan pemerintah," ujarnya. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan evaluasi selayaknya dilakukan atas belanja perpajakan untuk manufaktur. Seharusnya, insentif diberikan dengan harapan mendorong proses reindustrialisasi. Namun faktanya, terjadi erosi industri dalam komponen PDB.