Harapan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan (epicentrum of growth) ekonomi global masih terganjal sejumlah tantangan. Ada sederet isu yang mesti dicermati, mulai dari gejolak pasar global, konflik geopolitik kawasan, hingga eskalasi harga energi dan pangan dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun ini berkisar 4,5%-4,6%. Angka itu di atas estimasi pertumbuhan global sebesar 3%. Presiden Joko Widodo mengklaim KTT kali ini memberi manfaat ekonomi terhadap ASEAN. Ada sejumlah keputusan yang dihasilkan. Misalnya, deklarasi East Asia Summit (EAS) mengenai epicentrum of growth, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan percepatan pelaksanaan Regional Cross Border Payment dan Local Currency Transaction. KTT ASEAN 2023 yang berakhir kemarin dihadiri para pemimpin 11 negara anggota ASEAN dan sejumlah negara mitra seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Jepang, India, Korea Selatan, Australia hingga Bangladesh. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menambahkan, sebagian besar yang dihasilkan dibutuhkan masyarakat ASEAN. Misalnya masalah proteksi pekerja migran, anak buah kapal (ABK), membuat jejaring desa dan one health iniciative. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, salah satu andalan epicentrum of growth adalah Digital Economy Framework Agreement. Ini merupakan masterplan yang dirancang pada kepemimpinan Indonesia, yang mencakup perjanjian digitalisasi termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastruktur interoperability di ASEAN.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa pada akhir Agustus senilai US$ 137,1 miliar. Jumlah tersebut menurun US$ 600 juta dibandingkan akhir Juli tahun ini yang tercatat US$ 137,7 miliar. Pemicu terkikisnya cadangan devisa, pertama, lantaran pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kedua, kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, kewajiban eksportir untuk memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 dan berlaku mulai 1 Agustus 2023, tampaknya belum berdampak terhadap cadangan devisa. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, penurunan cadangan devisa kali ini didorong oleh keluarnya arus modal asing alias capital outflow, baik dari pasar saham maupun dari pasar obligasi. Catatan Josua, outflow dari pasar saham tercatat sebesar US$ 1,32 miliar pada bulan Agustus. Sementara outflow dari pasar obligasi senilai US$ 535 juta. Namun demikian, "Capital outflow dari pasar keuangan berdampak lebih terbatas terhadap cadangan devisa di bulan Agustus 2023," ucap Josua kepada KONTAN, Kamis (7/9). Hal tersebut, menurut dia, sejalan dengan mulai masuknya DHE pasca revisi aturan oleh pemerintah. Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, meski ada capital outflow, hasil kebijakan anyar terkait DHE valas mulai tampak lantaran volume transaksi operasi pasar terbuka lewat instrumen term deposit valas meningkat signifikan selama Agustus 2023. Faisal mencatat, DHE TD valas Agustus mencapai US$ 535 juta, lebih dari dua kali lipat dibanding rerata volume transaksi bulanan pada periode Maret hingga Juli 2023 yang hanya US$ 228,45 juta.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati kenaikan target pendapatan dan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari terkereknya sejumlah asumsi makro dibandingkan usulan awal Presiden Joko Widodo pada Agustus 2023. Sejumlah asumsi makro yang mengalami perubahan antara lain harga minyak mentah Indonesia alias Indonesian Crude Price (ICP) 2024 menjadi US$ 82 per barel. Angka itu naik dari usulan dalam Nota Keuangan sebesar US$ 80 per barel. Bukan hanya itu, asumsi lifiting minyak disepakati 635.000 barel per hari, dari usulan Jokowi sebesar 625.000 barel per hari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan Banggar DPR RI menyepakati untuk mengerek target pendapatan negara sebesar Rp 21 triliun, dari usulan awal Rp 2.781,3 triliun menjadi Rp 2.802,3 triliun. Meningkatnya proyeksi tersebut berasal dari kenaikan target penerimaan pajak sebesar Rp 2 triliun menjadi Rp 1.988,9 triliun. Sejalan dengan meningkatnya target tersebut, Menteri Sri Mulyani ingin Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus meningkatkan rasio pajak alias tax ratio dan  tax buoayancy. Adapun belanja negara juga meningkat sebesar Rp 21 triliun, dari usulan dalam Nota Keuangan yang sebesar Rp 3.304,1 triliun menjadi Rp 3.325,1 triliun. Tambahan belanja negara tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 3,8 triliun, tambahan subsidi energi Rp 3,2 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp 10,1 triliun, serta cadangan pendidikan Rp 3,9 triliun.

Pilihan saham bank syariah di bursa saham bakal bertambah. Akhir tahun ini, Bank Muamalat bakal ikut mencatatkan sahamnya di bursa saham. Secara tidak langsung, masuknya Bank Muamalat di pasar saham memberikan sentimen pada saham-saham bank syariah. Selain rencana listing Bank Muamalat, industri bank syariah juga diramaikan rencana divestasi saham Bank Syariah Indonesia (BRIS). Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) yang saat ini jadi pemegang saham BRIS akan mendivestasi saham bank ini. Aksi korporasi ini juga membuka pintu masuk bagi investor baru, yang konon adalah investor asing. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengakui BSI akan melakukan aksi korporasi. Ini ditandai dengan proses audit terhadap laporan keuangan. "Harus diaudit karena ada rencana divestasi. Pemegang saham yang divestasi, bukan kami,” ujar Hery, Rabu (6/9). Dari empat emiten bank syariah yang saat ini ada di bursa saham, hanya saham BRIS yang masih mencatat pertumbuhan tahun ini. Harga BRIS berada di level Rp 1.640 pada penutupan perdagangan kemarin, naik 27,13% sejak awal tahun ini. Sementara performa paling jeblok dicatat saham Bank BTPN Syariah (BTPS), yang terjun 29,21% sepanjang tahun ini. Saham Bank Aladin Syariah (BANK) juga turun 16,96%. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian melihat rencana divestasi BRIS akan menambah kekuatannya untuk menyamai bank-bank konvensional. Alhasil, ini bisa mendorong performa sahamnya. Associate Director of Research & Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus melihat, prospek perbankan syariah sejatinya bagus. Hanya saja, ia melihat bank-bank yang ada belum begitu berkembang. Baru BRIS dan BTPS yang sudah punya basis nasabah. "Target harga BRIS di Rp 1.900.” ujarnya.

Ambisi net zero emissions kawasan Asia Tenggara membuat Asean Power Grid menjadi urgen untuk segera diimplementasikan. Interkoneksi jaringan kelistrikan lintas negara tersebut diyakini bisa meningkatkan ketahanan energi yang berkelanjutan.Hal tersebut sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT di sejumlah negara.Indonesia yang memegang keketuaan Asean pada tahun ini pun terus mendorong implementasi Asean Power Grid dengan menjadikannya sebagai salah satu pilar dari program di sektor energi, sesuai dengan Asean Plan of Action for Energy Cooperation 2016—2025.Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyinggung secara langsung interkoneksi antarnegara Asia Tenggara sebagai bentuk dari tujuan Asean dalam menjaga ketahanan energi yang berkelanjutan guna mendukung keamanan energi untuk mendukung pertumbuhan kawasan.Otoritas energi nasional tersebut memproyeksikan Asean Power Grid dapat menghubungkan berbagai sumber daya energi, termasuk EBT yang ada di Indonesia. Keberadaan proyek tersebut juga bakal membuka potensi industri ramah lingkungan dan pangsa pasar permintaan energi yang lebih luas. Gayung bersambut, PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara atau BUMN di sektor ketenagalistrikan tengah mendesain dan membangun Green Enabling Super Grid yang bisa digunakan untuk mendukung pembangunan Asean Power Grid.Keberadaan Green Enabling Super Grid tersebut diharapkan bisa mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat demand listrik, dan mengakomodasi penetrasi variabel EBT yang sangat masif.Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengatakan Green Enabling Super Grid bisa digunakan untuk menghubungkan transmisi lintas negara di Asean, mulai dari Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. “Super grid ini juga menyelesaikan problem intermitensi. Variable Renewable Energy di Indonesia akan meningkat dari sebelumnya 8 GW [gigawatt] menjadi 28 GW, dan peningkatan pembangkit EBT sebesar 75% dari sebelumnya 22 GW (business as usual) menjadi 60 GW,” ucap Darmawan. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa Asean Power Grid dapat meningkatkan kolaborasi antarnegara Asean.“Kita berkumpul di sini untuk membangun masa depan kita yang lebih terkoneksi, lebih makmur, dan berkelanjutan untuk Asean dan Indo-Pasifik," katanya.

Negara-negara Asean selangkah lebih maju dalam hal konektivitas sistem pembayaran beberapa tahun terakhir, melalui pengaturan multilateral lima bank sentral Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina). Kekonektivitasan sistem pembayaran tersebut dinamakan Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity/RPC). Dalam KTT Asean 2023 di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo menekankan agar implementasi konektivitas pembayaran digital antarnegara dan transaksi mata uang lokal sepakat untuk terus diperkuat. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) telah memformulasikan tiga kunci transformasi konektivitas sistem pembayaran Asean. Pertama, melanjutkan RPC yang telah disepakati oleh 5 negara Asean serta menyambut bertambahnya partisipasi negara lain. Kedua, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset uang digital. Ketiga, kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, implikasi RPC terhadap makroekonomi, serta pengembangan infrastruktur pendukungnya. Bentuk kesepahaman ini diturunkan melalui beberapa kerja sama, seperti misalnya perluasan pembayaran menggunakan Quick Response (QR), keterkaitan fast payment melalui Nexus Project, standarisasi Application Programming Interface (API), serta keterkaitan Real Time Gross Settlement (RTGS). Sesuai penekanan Presiden tersebut, seluruh kerja sama itu ditunjang mekanisme Local Currency Settlement (LCS) atau istilah di mana penyelesaian transaksi (settlement) dilakukan dalam mata uang dan yurisdiksi wilayah masing-masing negara, serta Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) atau swap bilateral antarnegara dalam mata uang lokal. QRIS Antarnegara memudahkan konsumen dan pedagang di antarnegara melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui aplikasi berbasis QR Code. Indonesia mengawali implementasi QRIS Antarnegara dengan Thailand pada 2022. Menyusul setelahnya yakni Malaysia (Mei 2023), Singapura (Agustus 2023), serta negara asia lainnya seperti Vietnam, Filipina, Korea, Jepang, India, dan China yang merupakan cerminan simpul koneksivitas Asia berikutnya. Bergabungnya kedua negara berpenduduk terbanyak ini (India dan China), dipastikan akan mendorong jumlah pemakaian QRIS Antarnegara. QRIS Antarnegara memiliki peran penting guna meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung inklusi keuangan, digitalisasi perdagangan dan investasi, serta menjaga stabilitas makroekonomi dengan memperluas penggunaan penyelesaian transaksi atau settlement melalui mata uang lokal melalui LCS. Tidak berhenti pada QRIS Antarnegara, bank sentral negara Asean terus meningkatkan kerja sama fast payment. Asean-5 Retail Fast Payment menjadi langkah strategis sekaligus ikhtiar bersama untuk menjalin konektivitas sistem pembayaran yang lebih luas, cepat, murah, mudah, transparan dan inklusif. Kelima bank sentral tersebut menggandeng Bank for International Settlements (BIS) untuk menjajaki potensi konektivitas fast payment melalui Proyek Nexus.

Bisnis perbankan di Indonesia masih mampu mengelola rasio kredit bermasalah dengan cukup baik. Nilai nonperforming loan atau NPL bisnis bank menyusut meski terjadi kenaikan jumlah kredit yang disalurkan. Hampir sebagian besar lapangan usaha dengan porsi kredit besar, mampu mencatatkan penurunan NPL.Dari sisi nilai, NPL perbankan sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp162,2 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan posisi Juni 2022 sebesar Rp176,64 triliun.Jika diukur secara persentase, rasio NPL pada Juni 2023 tercatat 2,44%; lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 2,9%.Sementara, secara bulanan NPL terlihat stagnan. Terbukti, pada 2,57% pada Januari, lalu bergerak 2,58% pada Februari, dilanjutkan menjadi 2,49% pada Maret, kemudian 2,53% pada April, hingga besaran NPL menjadi 2,52% pada Mei 2023. Direktur Risk Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. David Pirzada mengatakan bahwa perbaikan NPL ini sesuai dengan usaha perseroan dalam memperbaiki kualitas kredit. Dia optimistis sampai dengan akhir 2023, level NPL perseroan terjaga di posisi 2,2%—2,3%, lebih baik dibandingkan dengan Desember 2022 yang ada di level 2,8%. Emiten bank pelat merah dengan kode BBNI itu mencatat rasio kredit bermasalah yang turun 71 basis poin (bps) pada semester I/2023. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) juga mencatatkan rasio kredit bermasalah sebesar 1,9% pada semester I/2023 atau turun dari 2,2% pada tahun sebelumnya.Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan penurunan NPL BCA utamanya didorong oleh pemulihan arus kas debitur seiring dengan perbaikan aktivitas perekonomian, serta BCA yang terus menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. konsisten menjaga kualitas aset. Hal ini tecermin dari posisi NPL bank only yang melandai ke level 1,53% per Juni 2023. Posisi tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan periode Juni 2022 di level 2,47%.Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi turut mengatakan dalam menjaga kualitas aset, Bank Mandiri terus membentuk pencadangan yang memadai. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan penurunan NPL secara year-to-date dibanding periode yang sama tahun sebelumnya merupakan kondisi lazim.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Gunungan sampah di Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung sudah menjadi pemandangan wajar tiga pekan terakhir ini. Sejak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Bandung Barat yang menjadi tempat pembuangan sampah wilayah Bandung Raya ditutup, bau busuk, belatung yang berserak di gunungan sampah itu dibiarkan tak terangkut. Tak hanya di Pasar Baleendah, pemandangan serupa juga terjadi di sejumlah pasar di Kota Bandung. Di sisi lain, TPA Sarimukti tak beroperasi karena bara masih membakar berhektare-hektare sampah di sana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai menetapkan status darurat sampah untuk wilayah Bandung Raya sampai Minggu (24/9). Sampah menjadi tugas berat pertama bagi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yang baru dilantik Selasa (5/9). Tugas ini di luar keseharian yang digeluti oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden tersebut. Namun, Bey bisa menarik napas sejenak soal Sarimukti. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat telah berencana mengoperasikan kembali TPA Sarimukti di tengah status darurat, peristiwa kebakaran yang sampai saat ini masih berlangsung. Kepala DLH Jabar, Prima Mayaningtyas mengatakan, Pemprov Jabar telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal penanganan sampah di TPA Sarimukti yang kini masih ditutup karena kebakaran. Adapun, pemerintah pusat menyarankan untuk membuka beberapa zona agar sampah di Bandung Raya tidak menumpuk meski kini dalam kondisi darurat. Tak hanya ancaman darurat sampah, krisis pangan akibat El Nino juga menghantui Jabar hingga akhir 2023. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat mencatat sejumlah komoditas sejak Juni 2023 sudah mengalami defisit. “Kedelai itu defisit 273 hari, bawang merah, cabai rawit hingga minyak goreng,” kata Kepala DKPP Jabar Moh Arifin Soedjayana. Kesiapsiagaan menghadapi ancaman krisis pangan merupakan langkah penting. Menurutnya, ancaman El Nino terhadap pangan memberikan empat dampak pada Jawa Barat, dari mulai berkurangnya pasokan, kenaikan harga, penurunan produksi pertanian dan kenaikan inflasi. Urusan El Nino memang sudah nyata. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Jabar Dadan Hidayat menuturkan, luas wilayah yang mengalami kekeringan di Jabar pada 2022 mencapai 1.472 hektare. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Iendra Sofyan menuturkan ada sejumlah pekerjaan rumah yang akan dihadapi oleh Bey selain urusan persampahan dan pangan. Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat memastikan akan terus melanjutkan kolaborasi positif bersama Pemprov Jawa Barat di bawah pimpinan Pj Gubernur Bey Triadi Machmudin. Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat (KPw BI Jabar) Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, pihaknya siap menjalankan program-program kolaboratif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi provinsi itu. Sementara itu, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Koordinator Jawa Barat berharap Bey Triadi mampu meneruskan dan meningkatkan prestasi gemilang yang telah ditorehkan Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) dari 2018 hingga 2023. Namun demikian, ada sejumlah masalah atau pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Ketua Kadin Jabar Cucu Sutara meyakini Bey sudah mengetahui sektor-sektor unggulan di Jabar yang perlu mendapat dukungan dari Pemda Jabar. Adapun sektor unggulan tersebut meliputi perindustrian, dan perdagangan.

Langit cerah menyelimuti Distrik Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (26/8). Tampak Maryana Rumbiak (28) menyiapkan berbagai produk kerajinan tangan di galeri miliknya, Wadomu Art. Pukul 10.00 WIT, ia mulai berjualan 20 jenis produk. Ada gantungan kunci, lukisan kulit kayu, tas noken, gelang, kalung, hiasan mahkota, tas dengan motif khas Papua, dan baju adat. Harganya Rp 10.000 hingga Rp 3 juta. 30 menit kemudian, salah satu pengunjung membeli produk hiasan kepala dengan bulu berwarna kuning seharga Rp 150.000. Dalam sehari rata-rata ada lima pengunjung di Galeri Wadomu Art. Mayoritas produk di Wadomu Art merupakan buatan sendiri kecuali tas noken. Biasanya terdapat sejumlah perajin noken langganan memasok galeri itu.

Ia juga membuka jasa penyewaan baju adat yang dilengkapi aksesori, dengan batas waktu pengembalian tak boleh lebih dari sepekan. Untuk baju adat anak-anak, tarifnya Rp 300.000, sedangkan dewasa Rp 500.000. Maryana membuka Wadomu Art sejak 2021. Ia mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) Bank BRI dan modal dari orangtua yang juga pelaku usaha kerajinan tangan. Total modal awal Rp 25 juta. Kini ia telah berdaya secara ekonomi lewat penjualan produk kerajinan khas Papua dengan omzet penjualan produknya berkisar Rp 3 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan. Pada momen tertentu, seperti ulang tahun Jayapura dan kemerdekaan RI, ia bisa meraup keuntungan hingga Rp 6 juta. (Yoga)

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengupayakan pengamanan pasokan pangan, termasuk di masa krisis, dengan negara-negara mitra. Penyelarasan aturan dagang menjadi salah satu fokus untuk pengamanan pasokan itu. Keamanan pangan menjadi salah satu pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN, 5-7 September 2023, di Jakarta. Hingga hari terakhir KTT, Kamis (7/9) ada empat negara mitra ASEAN yang setuju menjalin kerja sama pengamanan pasokan, yakni Australia, Kanada, Rusia, dan India. Isu keamanan pangan juga menjadi salah satu isu yang ditekankan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Ia hadir dalam KTT ASEAN-PBB, pertemuan pamungkas dalam rangkaian konferensi. ”Pertama-tama, kita tidak kekurangan bahan pangan di dunia. Apa yang kita alami sekarang ini karena banyak negara tidak memiliki sumber daya untuk mengakses bahan pangan,” kata Guterres, saat konferensi pers di sela konferensi.

Salah satu hasil KTT adalah Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Keamanan Pangan dan Nutrisi untuk Menanggapi Krisis. ”Mengundang mitra dialog, strategis, dan berkembang untuk mendukung upaya ASEAN dalam memperkuat tindakan cepat pada keamanan pangan dan nutrisi pada penanggapan krisis,” sebut deklarasi pemimpin ASEAN. ”Selain itu, mendorong mitra ASEAN mengidentifikasi proyek dan program untuk memajukan pertanian berkelanjutan, keamanan pangan dan nutrisi di kawasan, termasuk dalam penerapan Panduan Kawasan ASEAN untuk Pertanian Berkelanjutan,” kata mereka. (Yoga)