Rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura setahap lebih maju setelah nota kesepahaman antar kedua negara ditandatangani. Dari target impor listrik rendah karbon Singapura sebanyak 4 gigawatt pada 2035, separuhnya atau 2 gigawatt akan berasal dari Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan Second Minister for Trade and Industry Singapura Tan See Leng di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/9). MoU itu meliputi kerja sama energi rendah karbon dan interkoneksi listrik Indonesia-Singapura.

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kerja sama tersebut sebagai kelanjutan dari pertemuan menteri-menteri energi ASEAN di Bali pada Agustus 2023. Juga kelanjutan dari MoU antar pemerintah kedua negara yang dilakukan pada 2022 serta awal 2023. MoU menyepakati adanya pertukaran informasi tentang kebijakan, persetujuan peraturan, serta kerangka kerja dalam mewujudkan perdagangan listrik lintas batas. ”Singapura akan menyampaikan ke kami, seperti kebutuhan listriknya berapa, kapasitas berapa, dan kualitasnya seperti apa. Kami juga akan sampaikan kemampuan dan potensi yang ada,” ujarnya. (Yoga)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Jumat (8/9/2023), di Padang, Sumatera Barat, mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah tetap tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global. Untuk mendukung kinerja positif ini, literasi ekonomi dan keuangan syariah perlu ditingkatkan. ”Pasar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia per Juni 2023 baru 10,9 persen dari total perekonomian Indonesia,” katanya. (Yoga)

Country Manager 99 Group Indonesia Maria Herawati Manik, Jumat (8/9/2023), mengemukakan, upaya pemerintah meresmikan proyek transportasi massal, yaitu LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, merupakan langkah signifikan yang berdampak terhadap masyarakat ataupun transformasi properti di kawasan. ”Ada potensi pengembangan hunian komersial dalam jangka panjang,”
ujarnya. (Yoga)

Ambisi ASEAN untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik regional perlu diiringi kebijakan ”pemanis” untuk melindungi konektivitas industri di kawasan. Negara-negara ASEAN bisa membuat kebijakan insentif sejenis inflation reduction act atau IRA milik AS untuk menyatukan basis pasar dan produksi di kawasan. Dalam KTT Ke-43 ASEAN yang resmi ditutup pada Kamis (7/9) di Jakarta, negara-negara ASEAN di bawah keketuaan Indonesia sepakat mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik regional dengan melibatkan negara-negara mitra di kawasan Indo-Pasifik atau ASEAN+3, yaitu Korsel, Jepang, dan China.

Kepala Center of Trade Industry and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, komitmen itu terancam tidak efektif jika hanya dalam bentuk konsep kesepakatan, tanpa kebijakan konkret di setiap negara Asia Tenggara untuk menjamin konektivitas industri hulu ke hilir. ”Kalau hanya sepakat membentuk ekosistem, ekosistem yang seperti apa? Perlu ada kebijakan yang applicable untuk menjamin ekosistem itu terbentuk sehingga konkret dengan kebijakan yang seragam di setiap negara ASEAN untuk menjamin konektivitas itu,” kata Andry saat dihubungi di Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut dia, negara-negara ASEAN bisa meniru konsep kebijakan IRA milik AS guna melindungi pemain industri di kawasan beserta mitra di luar kawasan yang terlibat perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN. Kebijakan insentif sejenis itu bisa menjadi ”gula-gula” pemanis yang mendatangkan investasi dan menjamin konektivitas perdagangan di kawasan. Insentif juga tidak hanya diberikan kepada pelaku industri dan investor, tetapi juga konsumen yang membeli kendaraan listrik hasil produksi negara-negara ASEAN dan mitra. (Yoga)

UMKM merupakan sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kemajuan UMKM akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61 % atau setara Rp 9.580 triliun. Bahkan, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97 % dari total tenaga kerja nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99 % dari keseluruhan unit usaha. Sebagai upaya memajukan UMKM, OJK bersama  pemerintah, dalam hal ini kementerian/lembaga terkait, terus bersinergi dalam mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan berbagai insentif dan kemudahan. Salah satunya dengan memperluas pembiayaan kepada pelaku UMKM guna mendapatkan pendanaan yang mudah dan murah dari sektor jasa keuangan yang ada

Salah satu terobosan yang dilakukan OJK untuk memperluas akses pembiayaan pelaku UMKM ke sektor jasa keuangan adalah dengan mengeluarkan instrumen Penawaran Efek melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau Securities Crowdfunding (SCF) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020. SCF menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai investor. Mekanisme penawaran efek dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dari sebuah platform penyelenggara SCF yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pelaku UMKM sebagai penerbit dan juga pengguna sebagai investor. (Yoga)

JAKARTA,ID-TikTok diminta membuat platform e-commerce terpisah dari media sosial (medsos) untuk mempermudah pengawasan  sekaligus mengatasi polemik yang terjadi belakangan ini. Langkah ini dinilai menjadi solusi yang sama-sama menguntungkan  (win-win solution) bagi TikTok dan pemerintah. Sebab selama ini tak bisa dipungkiri, banyak pengusaha sukses mengembangkan bisnis lantaran berjualan online lewat berbagai platform, mulai dari medsos, seperti TikTok, Instagram, hingga e-commerce, antara lain Shopee dan Tokopedia. Artinya, bisnis e-commerce TikTok sebaiknya dibiarkan untuk berkembang, namun harus tunduk dengan aturan usaha di Indonesia. Dengan begini para pelaku usaha tetap dapat memanfaatkan platform ini untuk memacu bisnis. Di sisi lain, pemerintah diminta jangan gegabah mengendalikan impor lintas batas (cross border) lewat e-commerce. Sebab tindakan ini dapat memicu retaliasi berupa larangan impor produk Indonesia di suatu negara. Pemerintah lebih baik menerapkan hambatan nontarif untuk memangkas impor lewat e-commerce. (Yetede)

JAKARTA,ID-Keunggulan dari sektor pertanian dan perkebunan perlu dikembangkan lebih lanjut melalui hilirisasi  untuk menggenjot perekonomian daerah. Sementara itu, penciptaan wirausaha berbasis agrikultur  atau agripreneur berpotensi mendorong berkembangnya hilirisasi  pertanian sekaligus menciptakan wirausaha unggulan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor pertanian pada triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan positif baik secara lapangan usaha maupun distribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Pada periode tersebut, sektor pertanian mencatatkan  pertumbuhan sebesar 0,34% secara year on year (yoy) dengan kontribusi mencapai 11,77% terhadap produk domestik bruto (PDB). BPS juga mencatat, selama Februari 2023 sektor pertanian menyerap  tenaga kerja tertinggi mencapai 29,36% tenaga kerja. Adapun jumlah penduduk bekerja pada periode tersebut sebanyak 138,63 juta orang. Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, hilirisasi pertanian akan menopang  terbesar pertumbuhan ekonomi. "ISEI mendorong hilirisasi pertanian dan perkebunan, dan sekaligus dikaitkan dengan UMKM. Kaitannya juga untuk mensuplai makanan  minuman dan juga kebutuhan konsumsi masyarakat milenial," kata Perry. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kabar PT Indosat Tbk (ISAT) melepas aset serat optik (fiber optic) senilai lebih dari US$ 1 miliar atau setara Rp15,3 trliun diproyeksikan bakal mengangkat  performa perseroan. Kendati sentimen positif, Senior VP Corporate Communication Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang menepis kabar tersebut. Menurut dia, manajemen tidak menanggapi rumor. "Jika ada aksi perusahaan, kami akan informasikan kepada otoritas, pemegang saham, dan publik," tutur Steve kepada Investor Daily, Jumat (8/9/2023). Indosat boleh saja menampik isu penjualan aset  tersebut. Namun kenyataannya, emiten bersandi ISAT ini tergolong perusahaan yang rajin melepas asetnya terutama di segmen menara. Selama empat tahun terakhir, lebih dari 5000 menara dijual. Gelagat Indosat menjual aset ini terendus  dari tingginya minat para investor global terhadap infrastruktur  digital di Asia Tenggara. Bahkan, Indosat  disebut tengah melakukan penjajakan dengan calon investor. Meskipun penjajakan ini tidak menutup kemungkinan berakhir batal. Senior Research Analyst Mirea Asset Sekuritas Robertus Hardy menilai, rencana perseroan menjual aset tersebut tentu akan menopang pendapatan sekaligus harga saham perseroan di pasar modal. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menekankan pentingnya setiap daerah untuk mengembangkan produk unggulan hingga mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri regional dan global. Oleh karena itu, kepala daerah harus membenahi ekosistem usaha di daerahnya mulai dari kemudahan akses pembiayaan, standarisasi produk, teknologi modern, hingga akses pasar. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada pembukaan acara Kirab Kebangsaan dan Bazar  UMKM dalam rangka Haul habis Umar bin Thoha bin Yahya, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023) "Jangan sekedar memproduksi untuk konsumsi lokal. Kita sudah menjadi bagian dari rantai pasok pangan dunia, dan salah satu pusat pangan di Indonesia adalah Indramayu," kata teten dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (8/9/2023). Selain komoditas beras Teten juga melihat ada potensi besar lainnya di Indramayu yang bisa dikembangkan. "Ada mangga gedong Gincu yang ternyata sangat disukai masyarakat di Jepang," imbuh teten. Selain itu, ada potensi rumput laut  yang sangat besar untuk dikembangkan, disamping tambak udang dan ikan. (Yetede)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan sebanyak 99 unit atau 86 persen dari keseluruhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang beroperasi di Indonesia siap berpartisipasi dalam bursa karbon. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengatakan PLTU yang bergabung dengan bursa karbon pada tahun ini adalah PLTU dengan kapasitas listrik di atas 100 megawatt (MW).

Adapun PLTU berkapasitas di atas 50 MW baru akan bergabung dengan bursa pada 2024, diikuti PLTU lainnya dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) pada 2025. OJK, kata Hasan, akan mempersiapkan perangkat infrastruktur primer dan sekunder, serta pasar yang dibutuhkan untuk menopang operasi bursa karbon. "Selain dari subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon akan diramaikan sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon, seperti kehutanan, perkebunan, migas, dan industri umum," kata dia, kemarin. (Yetede)