Pemerintah telah menetapkan nominal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi untuk setiap embarkasi atau tempat pemberangkatan. Penetapan biaya haji 2024 tertuang dalam Keppres No 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat yang ditetapkan pada 9 Januari 2024. Ketentuan biaya ini berlaku bagi Jemaah haji, petugas haji daerah (PHD), serta pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU). Dalam keppres tersebut tercantum besaran nominal BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) di 14 embarkasi.

Nominal biaya haji tertinggi tercatat di embarkasi Surabaya dengan Bipih sebesar Rp 60,5 juta. Sementara nominal biaya haji terendah tercatat di embarkasi Aceh dengan Bipih sebesar Rp 49,9 juta. Adapun biaya di embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) masing-masing ditetapkan Rp 58,4 juta. Besaran Bipih di semua embarkasi tahun ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat penyesuaian biaya. Bipih ini digunakan untuk biaya berbagai keperluan jemaah, seperti penerbangan haji, akomodasi di Mekkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup, dan visa. Sementara nominal Bipih PHD dan pembimbing KBIHU tertinggi juga tercatat di embarkasi Surabaya sebesar Rp 97,8 juta dan terendah di Aceh, yakni Rp 87,3 juta. Biaya di embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) ditetapkan sebesar Rp 95,8 juta.

Jubir Kemenag Anna Hasbie dalam rilis, Kamis (11/1/2024) mengatakan, jemaah regular yang namanya tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) agar menyiapkan proses pelunasan biaya haji melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH). Pelunasan Bipih jemaah haji reguler tahap pertama dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Menag Yaqut Cholil Qoumas merinci dana nilai manfaat keuangan jemaah haji reguler 219.463 orang mencapai Rp 8,2 triliun. Sementara dana nilai manfaat bagi haji khusus 19.280 orang tercatat Rp 14,5 miliar. Dengan jumlah tersebut, pembebanan nilai manfaat untuk jemaah haji khusus yakni senilai Rp 755.000 per orang. (Yoga)

Wajah penegakan hukum Indonesia sedang karut marut. Kabar teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dana proyek strategis nasional (PSN) yang bocor alias digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat negara hingga mengalir ke kegiatan politik. PPATK mencatat sebesar 36,67% dana PSN mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) dan pihak-pihak yang memiliki profil sebagai politikus. Ini adalah temuan PPATK di sepanjang tahun 2023. "Sekitar 36,67% dana PSN diduga digunakan di luar pembangunan proyek itu, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ivan Yustiavandana,  Ketua PPATK di acara Rekfleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024, Rabu (10/1). Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah menegaskan,  temuan PPATK mengonfirmasi bahwa proyek-proyek strategis nasional cenderung hanya jadi bancakan para elit politik dan kekuasaan. "Mereka berebut pembiayaan politik dari PSN," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (11/1). Menurut Herdiansyah, temuan PPATK bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu terkait pendanaan kampanye Pemilu 2024. Urusan ini seharusan juga tanggungjawab aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap, aparat penegak hukum diminta segera masuk menelusuri informasi PPATK tersebut. "Bisa jadi ini berasal dari hasil korupsi dan kejahatan di sektor sumber daya alam (green financial crime) lainnya," ujar Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan,  PPATK bisa meneruskan kepada instansi terkait dan penegak hukum untuk mendalami langsung apakah transaksi itu ilegal alias hasil tindak pidana ataukah transaksi yang legal. "Ini bukan saja moral hazard, tapi sudah masuk ranah tindak pidana yang harus diusut dan ditindak tegas," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat  itu, kemarin. DPR mendorong agar aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti dan mendalami secara serius dan saksama temuan PPATK. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, maka temuan itu sebagai sebuah kejahatan serius atau tindak pidana. Hingga kini, pemerintah terus menggenjot PSN. Di luar 190 PSN, saat ini terdapat 30 proyek dan sembilan program dalam status beroperasi sebagian. Kemudian, 50 proyek masuk dalam tahap kontruksi. "Sebanyak 4 program dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan empat program dalam tahap persiapan," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Rabu (10/1).

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan memakai tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Kendati diklaim bakal memudahkan perhitungan pemotongan PPh 21 bagi wajib pajak, skema baru ini juga berpotensi memberatkan perusahaan dan pembayar pajak. Skema terbaru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023. Tarif efektif bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari-November dengan hanya mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif efektif bulanan. Nah, pada masa Desember akan dilakukan perhitungan yang sama dengan sebelumnya atau tetap menggunakan tarif Pasal 17 huruf a UU PPh. Namun, tarif efektif ini justru menuai perdebatan, khususnya bagi perusahaan sebagai pemotong pajak. Sebab, menurut Ketua Departemen Litbang dan Focus Group Discussion Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Lani Dharmasetya, ada kemungkinan pemotongan PPh 21 di masa Desember lebih besar dibandingkan masa Januari-November. Bahkan bisa mengakibatkan lebih bayar. Hal tersebut nantinya mempengaruhi kondisi keuangan karyawan. Apalagi,  biasanya banyak karyawan memerlukan pengeluaran cukup besar di akhir tahun. Sebab itu, kata Lani, komunikasi antara perusahaan dan karyawan perlu dilakukan secara jelas terkait adanya kemungkinan kurang bayar di akhir Desember dengan jumlah yang besar. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menjelaskan bahwa perhitungan PPh 21 menggunakan skema TER akan menjadi masalah jika PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Artinya, perusahaan bisa jadi akan membayar lebih banyak dari sebelumnya, terutama karena dampak aturan imbalan kenikmatan alias natura yang menjadi objek PPh Pasal 21. Sementara bagi karyawan, apabila terjadi kurang bayar di Desember, maka ini akan menjadi beban karyawan lantaran penghasilan yang diterima alias take home pay bisa menjadi lebih kecil. Apalagi jika perusahaan tersebut tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) maupun bonus. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono menjelaskan, dari simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan berbagai opsi besaran penghasilan, maka cash flow (arus kas) perusahaan akan tergantung kepada jumlah penghasilan yang dibayarkan ke pemberi kerja.

Tren pelemahan harga batubara global membuat kinerja PT United Tractors Tbk di tahun ini tak terlalu oke dibanding kinerja 2018. Bahkan, perusahaan dengan kode emiten UNTR ini cenderung bersikap hati-hati dengan memangkas target penjualan alat beratnya. Langkah tersebut diambil UNTR karena pemerintah juga memangkas target produksi batubara di tahun ini hanya 480 juta ton. Angka ini turun 5 juta ton dari produksi tahun lalu di 485 juta ton. Di sisi lain, penurunan harga batubara juga kian terlihat jelas di awal tahun ini. Buktinya, Senin (28/1), harga batubara kontrak pengiriman bulan April 2019 di ICE Futures telah melemah 0,15% secara year to date (ytd) menjadi US$ 100,00 per metrik ton. Analis JP Morgan Sekuritas Indonesia Indra Cahya mengatakan, pergerakan harga batubara dapat mempengaruhi kinerja UNTR. Kebijakan dari dalam negeri atau luar negeri mengenai produksi dan perdagangan batubara dapat menjadi sentimen bagi UNTR," tulis dia dalam risetnya. Analis Danareksa Sekuritas Stephanus Darmagiri menambahkan, walau penjualan alat berat terpangkas, namun kinerja UNTR bisa ditopang oleh kinerja PT Pamapersada Nusantara (PAM). PAMA akan menjadi stimulus pertumbuhan UNTR tahun ini, kata dia, kemarin. Sebab, anak usaha UNTR ini masih mempertahankan produksi batubaranya di 126 juta ton. Bisnis aktivitas penggalian batuan penutup atawa overburded removal PAMA juga diramal masih positif. Target mencapai 950-980 juta bank cubic metre (BCM). Analis Samuel Sekuritas Akhmad Nurcahyadi dalam riset per 28 Januari menyebut, Martabe dapat berkontribusi 10%-19% pada laba bersih UNTR yang diprediksi mencapai Rp 10,6 triliun. Sementara pendapatan anak usaha Astra Grup ini diperkirakan mencapai Rp 90,81 triliun.

Di tengah ketatnya likuiditas akibat melambatnya ekonomi global dan tren suku bunga tinggi, perbankan terus berupaya menggenjot penyaluran kredit. Kondisi ini tercermin dari masih derasnya aliran kredit perbankan di sepanjang tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga November 2023, penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,74% secara tahunan jadi Rp 6.966 triliun. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), yang hanya tumbuh 3,43% secara tahunan menjadi Rp 8.216,21 triliun per November 2023. Upaya bank mendorong penyaluran kredit juga terlihat dari menyusutnya penempatan dana di sejumlah instrumen invetasi. Contohnya portofolio dana perbankan di surat berharga negara (SBN). "Ini kontribusi sektor perbankan dalam pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, awal pekan ini. Direktur Treasury & Capital Market Bank CIMB Niaga John Simon bilang, saat ini penempatan dana bank, baik di obligasi korporasi maupun SBN, dilakukan sesuai kondisi di pasar. Per November 2023, penempatan dana CIMB Niaga di surat berharga juga mengempis 7,5% secara tahunan jadi Rp 60,7 triliun. Sedangkan penyaluran kredit CIMB Niaga tumbuh 1,5% secara tahunan jadi Rp 145,7 triliun per November 2023. John yakin, pertumbuhan kredit akan lebih tinggi ke depannya. Sindhu Rahadian Ardita, EVP Treasury Division Head PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), menimpali, fokus utama BTN saat ini tetap pada fungsi intermediasi. Dus, dana yang dihimpun bank lebih diutamakan untuk penyaluran kredit. Di sisi lain, dana berlebih dioptimalkan untuk berinvestasi pada instrumen yang memberikan pendapatan. Cuma, saat ini BTN masih wait and see terkait prospek pemangkasan suku bunga acuan, baik dari The Fed dan Bank Indonesia. Sebab, kebijakan bank sentral akan berdampak pada harga instrumen obligasi di pasar.

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) akan melakukan optimalisasi distribusi semen di tahun ini.  Langkah ini dilakukan menyusul adanya tambahan produksi paska akuisisi PT Semen Grobogan. Aksi akuisisi ini merupakan upaya Indocement memperkuat penguasaan pasar di Jawa Tengah. Melalui PT Semen Grobogan, INTP berharap bisa lebih maksimal dalam mendistribusikan semen untuk pelanggan toko bangunan dan juga ready mix serta kontraktor di Jawa Tengah. "Indocement akan mendapatkan tambahan volume penjualan semen sekitar 1,5 juta ton yang selama ini telah dijual oleh Semen Grobogan," ungkap Dani Handajani, Corporate Secretary INTP kepada KONTAN, Selasa (9/1). Tak hanya memaksimalkan penjualan semen dari volume yang sudah ada,  INTP juga akan lebih mendorong penggunaan semen hijau atau semen Non Ordinary Portland Cement (OPC). Selain pasar domestik, INTP juga berupaya memaksimalkan penjualan di pasar ekspor. Sejauh ini, INTP telah mengekspor klinker dan semen ke empat negara. Yakni, Brunei Darussalam, Bangladesh, Australia, dan Filipina. "Ekspor melalui fasilitas yang kami miliki, yaitu Kompleks Pabrik Tarjun dan fasilitas yang kami sewa dari Bosowa Group, yaitu Kompleks Pabrik Maros," jelasnya. Untuk menggenjot kinerja penjualan di tahun ini, INTP menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 1,2 triliun-Rp 1,5 triliun yang berasal dari kas internal perusahaan. Hingga November 2023 lalu, Indocement mencatatkan penjualan sebanyak 15,8 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi 9% dibandingkan penjualan semen pada periode yang sama tahun 2022. Dani mengatakan, angka penjualan hingga bulan Desember 2023 masih dihitung. Pihaknya berharap, angka pertumbuhan penjualan semen hingga akhir tahun bisa lebih baik dari capaian di bulan November 2023. "Khususnya setelah pengambil alihan dengan Perjanjian Sewa Pakai Aset dengan Bosowa Group untuk Pabrik di Maros, Sulawesi Selatan dan juga Unit Grinding Mill di Banyuwangi, Jawa Timur pada 2022," ujar Dani. Indocement sendiri memprediksi konsumsi semen nasional akan tetap bertumbuh di tahun 2024 sebesar 2%-3%.Optimisme INTP itu sejalan dengan giatnya agenda ekspansi perusahaan, termasuk akuisisi Semen Grobogan.

Beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata dengan kapasitas 192 megawatt-peak pada akhir tahun lalu tidak mampu menggairahkan investasi energi terbarukan yang banyak tersedia di Tanah Air. Kebijakan mengenai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN selama ini dinilai telah menjerat investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di dalam negeri. Terlebih, Indonesia hingga kini disebut belum memiliki industri yang mampu menopang pemenuhan TKDN di PLTS. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 5/2017 disebutkan bahwa nilai TKDN minimal untuk modul surya sebesar 60% sejak 1 Januari 2019. Padahal, di Indonesia baru ada satu pabrikan yang mampu memproduksi modul surya berkapasitas 560 watt-peak per modul surya. Adapun, pabrikan lainnya mayoritas hanya mampu memproduksi modul surya dengan kapasitas mencapai 450 watt-peak per modul surya. Sementara itu, 21 pabrikan lainnya hanya sebagai perusahaan perakitan yang mendatangkan sel surya dari luar negeri. Problem tersebut ditambah dengan harga modul surya buatan dalam negeri yang lebih mahal sekitar 30%—45% ketimbang produk impor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengusulkan agar ketentuan TKDN modul surya untuk PLTS dipangkas menjadi 40%. Dengan begitu, investor bisa lebih leluasa dalam membangun fasilitas tersebut di dalam negeri. “Jadi penerapan TKDN ada peta jalannya. Sekarang berapa, tahun depan berapa, hingga nanti sampai ke angka yang ditargetkan oleh Kementerian Perindustrian,” kata Sekretaris Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Kamis (11/1). Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah untuk memoratorium kebijakan TKDN untuk proyek-proyek PLTS hingga akhir 2025. Fabby berpendapat, ketentuan TKDN modul surya untuk PLTS yang sebesar 60% justru menghambat investasi dan kepastian pembiayaan dari lembaga keuangan internasional.

Ketentuan TKDN, kata dia, juga membuat akses pembiayaan dari lembaga keuangan internasional seret. Musababnya, lembaga keuangan internasional sulit untuk mengucurkan pendanaan pada proyek dengan kebijakan eksklusif pada produsen domestik, seperti TKDN. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyarankan agar pemerintah untuk tidak gegabah dalam merevisi aturan terkait dengan TKDN modul surya untuk PLTS. Eddy berpendapat, TKDN menjadi isu krusial untuk menjaga ketahanan industri domestik di tengah masifnya investasi untuk pembangkit dan infrastruktur EBT. Ketua Asosiasi Pabrik­an Modul Surya Indonesia Linus Andor Mulana Sijabat menyarankan agar pemerintah memisahkan pengembangan EBT dari PT PLN (Persero) agar bisa meningkatkan kapasitas terpasangnya di dalam negeri. Pengembang energi hijau, kata dia, harus diberi ruang yang lebih luas untuk memasarkan listrik yang diproduksinya ke masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi hambatan yang terkait dengan tarif dan jaringan kelistrikan nasional. Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan, kebijakan TKDN yang terlalu agresif bisa berimbas kepada standar peralatan yang tersedia, biaya proyek, dan kelayakan pengembangan proyek di Indonesia. Peningkatan kapasitas produksi modul surya di dalam negeri, menurutnya, memerlukan kepastian pasar yang memadai. Alasannya, pasar domestik yang belum stabil justru akan membuat industri modul surya menghadapi kesulitan di masa mendatang.

Soal ketahanan energi, pemerintah harus punya banyak akal. Harus terus mempertajam strategi pengelolaan energi berbasis fosil, sembari mencari peluang baru untuk mengakselerasi upaya transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT). Hal itu tak bisa ditawar-tawar lagi. Selain sumber energi fosil yang makin terbatas, ancaman perubahan iklim juga menuntut banyak negara untuk menekan emisi dengan mengurangi penggunaan energi fosil. Belum lagi dengan situasi geopolitik dunia juga sedang tidak menentu. Gesekan-gesekan kepentingan antarnegara berisiko makin sering terjadi, seiring tensi politik yang memanas. Imbasnya bisa melebar ke berbagai sektor krusial, salah satunya pasokan energi berbasis fosil. Toh faktanya, ketahanan energi Indonesia sejauh ini masih dipegaruhi pula oleh pasokan dari negara lain. Minyak contohnya. Sebagian kebutuhan minyak mentah nasional masih dipenuhi dari impor. Jika menengok jauh ke belakang, volume impor minyak mentah sejak 2020 hingga 2022 memang terus meningkat. Belum lagi fakta bahwa realisasi lifting minyak nasional juga kerap meleset dari target. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas) mencatat lifting minyak per 31 Desember 2023 berada di level 612.000 barel per hari (bph). Angka itu lebih rendah ketimbang target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yakni 660.000 bph. Selain menjadi bentuk tanggung jawab agar bumi lestari lebih lama, upaya tersebut juga sekaligus menjadi fondasi dalam menopang ekonomi di masa depan, yakni berbasis energi hijau.

Perihal transisi energi, Pemerintah Indonesia memang tak hanya berpangku tangan. Beragam inisiatif dijalankan melalui serangkaian kebijakan mulai dari pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara, pengembangan sumber-sumber energi baru seperti tenaga surya dan geotermal, hingga memperluas ekosistem kendaraan listrik sebagai salah satu pengguna listrik EBT. Peta jalan transisi energi juga telah disusun, yang salah satunya mencapai netral karbon pada 2060. Kendati demikian, aneka ragam tantangan masih mengadang. Misalnya perihal iklim investasi EBT yang belum masif. Meskipun sejatinya beragam insentif sudah ditebar. Agaknya investor masih gamang dengan pemanfaatan EBT di Indonesia. Adapun pada 2022 dan 2023 realisasi baru menyentuh 12,% dan 12,5% dari target masing-masing 15,7% dan 17,9%. Dus, masih dibutuhkan upaya masif untuk memompa investasi EBT sekaligus serapannya. Jalan transisi energi masih panjang, berliku, dan menantang karena berkaitan dengan ketahanan energi. Namun, dengan langkah inovatif, strategis, dan kompak antar-pihak terkait, amat mungkin akselerasi dilakukan.