Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat tarif di 13 ruas jalan tol di Pulau Jawa dan Bali bakal naik pada periode Januari-Maret 2024.Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ali Rachmadi Nasution menjelaskan ruas jalan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) menjadi salah satu contoh yang bakal naik tarif pada kuartal I/2024. Selain ruas Jalan Tol Cipali, mengutip informasi yang dibagikan BPJT, ruas tol lain yang akan naik adalah Jalan Tol Surabaya-Gresik, Jalan Tol Kertosono-Mojokerto, Jalan Tol Bali-Mandara, Jalan Tol Serpong-Cinere, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo, Jalan Tol Dalam Kota Jakarta (Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit), Jalan Tol Gempol-Pandaan, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 1, Jalan Tol Integrasi Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak (Tomang-Tangerang Barat-Cikupa). Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan bahwa kenaikan tarif dilakukan sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 38/2004 Pasal 48 (3) tentang Jalan dan Pasal 68 (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30/2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15/2005 tentang Jalan Tol.

Bisnis waralaba, kemitraan, dan peluang usaha atau business opportunity (BO) masih menjadi pilihan masyarakat yang ingin memulai usaha. Namun, masyarakat diminta jangan kalap dengan janji-janji bisnis franchise. Sejumlah pameran waralaba tahun lalu masih terus didatangi masyarakat yang tertarik membuka bisnis lewat jalur kemitraan. Bahkan, ada beberapa brand yang mampu mendapatkan hingga ratusan mitra baru hanya dalam beberapa hari pameran. Hal itu diceritakan oleh Djoko Kurniawan Ketua Umum Himpunan Kemitraan & Peluang Usaha Indonesia (HIKPI). Menurutnya, itu indikasi minat orang membuka bisnis franchise tetap tinggi. “Hampir semua klien saya yang awalnya tidak berminat ikut pameran, akhirnya ketagihan karena mendapatkan banyak mitra setiap kali pameran. Maka, bisa dikatakan bahwa bisnis franchise atau waralaba, kemitraan, dan peluang usaha ‘sangat enak’ dan ‘berprospek sangat baik’,” ujar Djoko yang juga merupakan konsultan di DK Consulting ini. Berdasarkan survei HIKPI bersama DK Consulting, ditemukan banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan bisnis melalui skema waralaba, kemitraan dan peluang usaha karena ingin mencari penghasilan tambahan dan memiliki bisnis dengan cara yang cepat.

Beberapa jenis usaha yang diperkirakan memiliki prospek bagus pada 2024 dan tahun mendatang adalah bisnis di bidang F&B (kuliner), gaya hidup (klinik kecantikan, salon, barber, dll.), dan edukasi. “Bayangkan jika di pameran ada 20 calon mitra yang memberikan DP Rp5 juta, total pemasukan sudah Rp100 juta. Lalu saat calon mitra membatalkan kerja sama, maka uang hangus. Inilah yang banyak dilakukan ‘pebisnis jahat’ untuk mencari keuntungan,” jelasnya. Hal ini tentu saja membuat para mitra merugi, yang pada akhirnya menimbulkan citra buruk pada bisnis waralaba.Terlebih cukup banyak diantara ‘oknum’ tersebut yang menggunakan istilah franchise saat menawarkan bisnisnya. Di Indonesia, bisnis boleh menggunakan terminologi franchise atau waralaba hanya yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, hanya ada 135 merek lokal yang telah memiliki STPW. Sementara itu Senior Business Consultant dari SBM Consulting Gunawan mengatakan, bagi para pelaku usaha, skema bisnis kemitraan atau peluang usaha bisa menjadi tahap awal dalam mengembangkan bisnis sebelum masuk dan melabelkan bisnisnya sebagai franchise atau waralaba. “Jangan sampai baru mulai bisnis, keuntungan belum terlihat, analisis bisnis belum ada tetapi sudah menawarkan peluang usaha kepada mitra, bahkan membawa istilah franchise. Itu akan memberi dampak negatif bagi para mitra yang merasa dibohongi dan membawa stigma buruk bagi bisnis franchise atau kemitraan,” tuturnya.

Militer AS dan Inggris, didukung beberapa negara lain, untuk pertama kali, Jumat (12/1/2023) dini hari waktu setempat, menggempur sejumlah fasilitas kelompok Houthi di Yaman. Serangan itu menunjukkan perang telah meluas di Timur Tengah. Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri Irak menyebut bahwa serangan itu bisa memperluas konflik di kawasan. Serangan bukan solusi atas konflik di Timur Tengah. Shane Oliver, ekonom pada bank investasi AMP di Australia, menyebutkan bahwa serangan AS dan sekutunya meningkatkan peluang Iran terlibat langsung konflik di kawasan. Akibatnya, pasokan minyak global akan terancam. ”Meluasnya konflik Israel-Hamas menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan dan inflasi global,” ujarnya. Perekonomian global ditaksir melemah pada semester I-2024.

Pengaruh perang, yang potensinya membesar selepas serangan AS, menjadi salah satu faktor pelemahan. Beberapa jam selepas serangan, harga minyak Brent dan Texas WTI naik 4 %. ”Ketakutan di pasar minyak adalah kawasan ini mengarah pada peningkatan ketegangan yang tak bisa diperkirakan, yaitu pada suatu saat pasokan minyak akhirnya akan hilang,” kata Bjarne Schieldrop, kepala analis komoditas di SEB bank. Serangan balasan AS dan sekutunya menembakkan rudal dari jet tempur, kapal perang, dan kapal selam. Sebagian jet itu terbang dari Bahrain.Presiden AS Joe Biden menyebutkan, serangan itu merupakan pembalasan atas serangan-serangan Houthi. Menurut dia, Houthi melancarkan serangan yang belum pernah terjadi. Kelompok itu menggunakan rudal balistik untuk menyerang kapal niaga.

Dalam pernyataan tertulis, Inggris mengklaim serangan ke Yaman dibenarkan oleh hukum internasional. London menyebutnya sebagai pembelaan diri. Serangan dilancarkan beberapa jam sebelum sesi kedua pembukaan sidang Mahkamah Internasional. Dalam sesi itu, giliran Israel menjawab tuduhan melakukan genosida di Gaza. Israel digugat Afrika Selatan dalam kasus itu. Sejumlah anggota Kongres AS menilai serangan seharusnya dilancarkan dari dulu. Alasan mereka, ulah Houthi mengganggu keamanan pelayaran di Laut Merah yang penting bagi perekonomian AS serta sekutunya. (Yoga)

Tanpa upaya mitigasi, defisit, bahkan potensi gagal bayar kembali mengancam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke depan (Kompas, 12/1/2024). Peringatan itu diungkapkan kalangan praktisi dan pengamat jaminan sosial nasional. Tahun ini defisit pembayaran klaim manfaat dan penerimaan iuran diperkirakan mencapai Rp 19 triliun. Defisit yang kemungkinan terus membesar ini akan menggerus dana jaminan kesehatan BPJS Kesehatan; dan jika tak segera ditanggulangi akan mengancam kesinambungan program JKN. Untuk mengatasi defisit, opsi menaikkan tarif iuran yang harus dibayar masyarakat dinilai menjadi keniscayaan. Persoalannya, menaikkan iuran sudah pasti bukan langkah populer, terlebih pada tahun politik seperti sekarang. Pembengkakan biaya kesehatan itu terjadi seiring meningkatnya pemanfaatan layanan dan bertambahnya kasus penyakit katastropik di masyarakat, sebagai penyumbang terbesar peningkatan biaya kesehatan secara nasional.

Langkah pemerintah menaikkan tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s) dan biaya kapitasi yang dibayarkan ke fasilitas kesehatan pada 2023 juga menyumbang pada pembengkakan biaya manfaat. Ditambah lagi, perluasan manfaat baru, seperti perawatan Covid-19 dan vaksinasi, untuk peserta penerima bantuan iuran yang kini juga ditanggung JKN. Semua itu kian membebani program JKN. Persoalannya, kenaikan biaya manfaat ini tak ditopang oleh meningkatnya pendanaan dari iuran peserta. Iuran terakhir naik pada 2020. Berdasarkan Perpres No 82/2018, tarif iuran disesuaikan dua tahun sekali. Namun, kenaikan iuran selalu jadi isu sensitif dan memunculkan reaksi penolakan.Belum lagi dampak berupa risiko naiknya tunggakan iuran dan terhambatnya target cakupan kesehatan semesta. Selain menaikkan tarif iuran, upaya menekan defisit harus didorong melalui peningkatan kepesertaan aktif program JKN dan mengendalikan biaya manfaat. Khususnya biaya CBG, dengan menekan rasio rujukan dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah lain, memperketat pengawasan untuk mencegah fraud. (Yoga)

Kualitas kesehatan masyarakat merupakan aspek penting untuk mendukung capaian target Indonesia Emas pada 2045. Namun, komitmen negara melalui alokasi anggaran belanja di bidang tersebut masih rendah. Reformasi anggaran perlu dilakukan dengan merealokasi belanja yang tidak produktif. Data Bappenas yang diolah dari data Bank Dunia dan Kemenkeu menunjukkan, belanja negara untuk kesehatan di Indonesia paling rendah ketimbang negara lain, yakni hanya 6,9 %, jauh lebih rendah dibandingkan AS (38,0 %), China (27,5 %), Australia (21,9 %), Jerman (21,6 %), Jepang (20,4 %). Menteri PPN / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam kunjungan ke Kantor Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Jumat (12/1/2024) menuturkan, komposisi belanja pemerintah kini masih didominasi belanja tidak produktif dan tidak berorientasi jangka panjang.

Belanja tersebut, antara lain, belanja barang, belanja bunga utang, dan belanja kompensasi atau subsidi, seperti belanja untuk subsidi energi. ”Reformasi subsidi energi untuk alokasi yang lebih tepat sasaran perlu diakselerasi. Terdapat potensi ruang fiskal dari relaksasi subsidi energi sebesar Rp 208,1 triliun yang bisa di- alihkan untuk mengatasi stunting (tengkes),” ujarnya. Berdasarkan perhitungan Bappenas, total anggaran untuk intervensi tengkes di Indonesia Rp 185,2 triliun. Anggaran tersebut meliputi bantuan gizi untuk anak balita, bantuan gizi untuk ibu hamil, pemberian makan siang gratis, dan pemberian susu gratis. Bantuan tersebut menyasar hanya penduduk miskin dan rentan. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN / Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, perhitungan bantuan gizi untuk anak balita diberikan dengan biaya masing-masing Rp 20.000 per hari untuk 10 juta anak, total kebutuhan biaya bantuan untuk gizi anak balita Rp 75,2 triliun dalam setahun. (Yoga)

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mendesak pemerintah ikut turun tangan menangani persoalan gagal bayar obligasi BUMN yang bergerak di bidang konstruksi atau BUMN karya. Hal ini penting mengingat dana pensiun turut terdampak akibat regulasi yang mendorong dana pensiun berinvestasi pada obligasi BUMN sebagai alternatif surat berharga negara atau SBN guna mendanai proyek infrastruktur. Persoalan obligasi tersebut terjadi ketika salah satu BUMN karya, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, gagal melunasi obligasi berkelanjutan III tahap 2 tahun 2018 yang jatuh tempo pada Februari 2023. Selain itu, terdapat tiga obligasi lain yang berstatus gagal bayar, yakni obligasi berkelanjutan III tahap 3, obligasi berkelanjutan III tahap 4, dan obligasi berkelanjutan IV.

”Tentu kami dari pengurus  dana pensiun selaku pemegang obligasi Waskita Karya berharap agar kupon dan pokok dari obligasi tersebut dapat segera dibayarkan, mengingat dana yang ditempatkan pada obligasi tersebut merupakan dana amanah dari para peserta dana pensiun,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Budi Sulistyo, saat dihubungi, Jumat (12/1/2024). Budi menegaskan, pihak perseroan diharapkan dapat segera memberikan kepastian terkait penyelesaian masalah gagal bayar obligasi melalui rapat umum pemegang obligasi (RUPO), baik melalui restrukturisasi maupun penyelesaian lain. RUPO yang menurut rencana akan diselenggarakan dalam waktu dekat tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan dan memenangkan para pemegang obligasi. (Yoga)

Indonesia dan Vietnam memperkuat kerja sama bilateral di bidang perekonomian. Selain untuk meningkatkan perdagangan kedua negara, kerja sama ini juga untuk meningkatkan investasi sektor industri manufaktur. Salah satu sektor yang hendak dikembangkan adalah ekosistem mobil listrik. Komitmen itu tertuang dalam pertemuan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Menperin dan Perdagangan Vietnam Nguyen Hong Dien, di Hanoi, Vietnam, Kamis (11/1/2024) dalam rangkaian agenda Menperin RI mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kenegaraan di Vietnam. ”Vietnam adalah salah satu negara mitra dagang utama Indonesia. Secara keseluruhan, total perdagangan Indonesia dan Vietnam terus meningkat. Pada 2022, nilai perdagangan kedua negara sebesar 13,3 miliar USD,” kata Agus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis malam.

Ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai hampir 3 juta ton setiap tahun. Suplai ini untuk memenuhi 90 % kebutuhan minyak nabati mereka sebagai bahan baku industri. Indonesia ingin menjaga, bahkan meningkatkan pasokan minyak sawit ke Pakistan ini untuk mengantisipasi dampak persyaratan nondeforestasi, terutama ke Uni Eropa, Inggris, dan AS. Di sisi lain, Pakistan juga menginginkan hubungan imbal balik, seperti keseimbangan neraca perdagangan mereka dengan Indonesia ataupun kerja sama lain. Dari total 4,3 miliar USD nilai impor Pakistan dari Indonesia, sekitar 3,1 miliar USD berupa komoditas minyak sawit. ”Dalam pertemuan dengan Kadin dan pemerintah di sini selalu muncul soal kepastian pasokan (minyak sawit). Muncul juga permintaan mengapa tidak ada nilai lebih di sini,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Pakistan, Kamis (11/1/2024), di Karachi.

Ia saat itu menerima rombongan peserta dari Indonesia yang akan hadir dalam Konferensi Minyak Nabati Pakistan (Pakistan Edible Oil Conference/PEOC) 2024 yang berlangsung di Karachi, Sabtu (13/1). Ajang tahunan ini diikuti para produsen dan industri sawit sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Menko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, yang juga turut dalam rombongan, mengatakan, Pakistan pasar ekspor minyak sawit penting bagi Indonesia. Pakistan di peringkat ketiga setelah China dan India dalam hal tujuan ekspor sawit dari Indonesia. ”Menghadapi pasar lain yang semakin banyak cerewetnya, jangan sampai terjadi penurunan (ekspor sawit) ke Pakistan,” tuturnya. (Yoga)

Meski tingkat pengangguran secara global menurun dan lapangan kerja bertumbuh di 2023, gejala penurunan upah riil tetap perlu diwaspadai. Gejala ini sejalan dengan bertumbuhnya angka pekerja informal secara global. Laporan World Employment and Social Outlook: Trends 2024 yang dirilis Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada Rabu (10/1/2024) menyebutkan, tingkat pengangguran dan tingkat kesenjangan pekerjaan (jumlah orang tanpa pekerjaan yang tertarik untuk mencari kerja) telah turun di bawah tingkat sebelum pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran global pada 2023 mencapai 5,1 %, sedikit turun dibanding tahun 2022 yang 5,3 %. Director General ILO Gilbert F Houngbo, dalam siaran persyang dikutip Jumat (12/1), mengatakan, secara global jumlah pekerja di sektor informal meningkat melebihi 2 miliar orang pada 2023. Tahun 2024, tingkat pekerja informal akan statis di angka 58 % dari total angkatan kerja global, tetapi kualitas pekerjaannya masih rendah. Artinya, masih banyak pekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor dan bidang pekerjaan yang mereka kuasai.

”Ketimpangan pendapatan semakin melebar. Penurunan pendapatan riil yang dapat dibelanjakan menjadi pertanda buruk bagi permintaan agregat dan pemulihan ekonomi berkelanjutan,” ujar Gilbert. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, Jumat, isi laporan ILO sejalan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. BPS dalam beberapa tahun terakhir juga menyebutkan penurunan upah riil. Penurunan ini bahkan terjadi sepanjang 2023 meski tahun 2022 sempat membaik. Penurunan upah riil dialami oleh pekerja di banyak sektor, seperti perdagangan, keuangan, dan informasi/komunikasi. Upah riil di industri manufaktur hanya naik tipis. Hanya se bagian kecil pekerja sektor pertanian yang upah riil mereka masih positif. Dengan kondisi ini, ujarnya, daya beli pekerja menurun. Pembelian barang tersier menjadi berkurang karena pekerja fokus untuk membeli barang kebutuhan pokok. ”Hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga semakin rendah,” ucap Faisal. (Yoga)