Biaya manfaat yang dibayarkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat, sedangkan iuran yang diterima stagnan. Akibatnya, selisih biaya JKN makin besar dengan proyeksi Rp 19 triliun pada 2024. Jika tidak diantisipasi, potensi defisit pada dana jaminan sosial kesehatan bisa terjadi. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, biaya manfaat JKN, termasuk biaya promotif dan preventif, pada 2024 diproyeksikan Rp 176,8 triliun. Di sisi lain, biaya iuran yang diterima pada 2024 sebesar Rp 157,8 triliun, diperkirakan selisih biaya manfaat dan iuran Rp 19 triliun. ”Defisit tahun berjalan ini akan menggerus aset neto dari DJS (dana jaminan sosial) kesehatan,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir dalam acara ”Kaleidoskop Jaminan Sosial: Refleksi 1 Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia”, di Jakarta, Kamis (11/1/2024). Untuk itu, semua pemangku kepentingan harus memperhatikan dan memikirkan kondisi ini.

Keuangan BPJS Kesehatan bisa defisit dan terjadi gagal bayar kembali. Potensi defisit membayangi kondisi keuangan DJS kesehatan, karena biaya manfaat yang dibayarkan BPJS Kesehatan terus meningkat, sementara biaya iuran yang diterima tidak bertambah. BPJS Kesehatan melaporkan, biaya jaminan kesehatan yang dibayarkan pada 2023 sekitar Rp 158,8 triliun, meningkat Rp 45,4 triliun dari 2022. Sementara realisasi pendapatan iuran tahun 2023 tercatat Rp 151,4 triliun yang hanya bertambah Rp 7,4 triliun dari tahun sebelumnya. Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memaparkan, biaya manfaat yang naik bisa disebabkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap JKN. Jumlah warga yang memakai layanan kesehatan JKN membesar, dimana pada 2023 sebesar 606,6 juta pemanfaatan.

Ghufron menambahkan, kondisi keuangan DJS kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan cukup baik. Keuangan DJS kesehatan dari besaran aset neto atau aset bersih per 31 Desember 2024 ialah Rp 57,7 triliun. ”Sesuai ketentuan, besaran aset neto saat ini mencukupi untuk 4,36 bulan dari estimasi pembayaran klaim ke depan. Meski begitu, kendali biaya tetap kita pikirkan tanpa mengurangi akses manfaat di masyarakat,” ujarnya. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai, antisipasi harus dipikirkan terhadap potensi defisit DJS kesehatan. Aset neto yang dikelola BPJS Kesehatan tak bisa mengatasi selisih biaya manfaat dan iuran dalam jangka panjang. Kenaikan iuran perlu dipertimbangkan untuk mengatasi defisit. (Yoga)

Pemerintah menyediakan kuota 82.717 tenaga kependidikan untuk direkrut menjadi aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) pada 2024. Saat ini mayoritas tenaga kependidikan di sekolah berstatus honorer yang diangkat dan dibayar sekolah atau komite. Kepala SMK Negeri 5 Kupang Safirah Cornelia Abineno, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (11/1/2024) menyambut positif pengangkatan tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah dan tenaga administrasi menjadi ASN PPPK. Pengangkatan tenaga kependidikan (tendik) membantu sekolah.

Sebab, keberadaan mereka sama pentingnya seperti guru. Sekolah memenuhi kebutuhan tendik dengan mengangkat dan menggaji sesuai kebijakan sekolah. ”Sayangnya, yang kami dengar, tendik di dinas pendidikan diprioritaskan untuk menjadi PPPK. Padahal, di sekolah-sekolah, banyak honorer tendik yang sudah mengabdi belasan tahun dan sudah sepuh. Kami berharap ada kebijakan dalam prioritas pengangkatan,” ujar Safirah.

Sekolah kejuruan dengan status SMK Pusat Keunggulan itu memiliki 11 pegawai honorer, terdiri dari penjaga sekolah, penjaga malam, dan petugas administrasi. Gaji awal sekitar Rp 1 juta dari dana komite sekolah. Ada juga tenaga kependidikan yang dibantu pemda dengan gaji sesuai upah minimum daerah sekitar Rp 2 juta. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengutarakan, formasi tendik ASN PPPK di sekolah-sekolah masuk ke usulan tenaga teknis 2024. Pada tahun ini, selain penuntasan guru non-ASN dengan dibukanya formasi guru PPPK sebanyak 419.146 formasi, juga untuk tendik. ”Semoga guru dan tendik semuanya beruntung dan bersiap lebih baik lagi untuk menyiapkan diri dalam seleksi ASN PPPK yang akan datang,” kata Nunuk. (Yoga)

Program bantuan pangan beras yang disalurkan pemerintah sepanjang tahun 2023 belum mampu menurunkan harga beras di pasaran meski berhasil mengontrol gejolak inflasi beras. Ada beberapa faktor yang membuat harga beras tetap tinggi sampai awal tahun, seperti turunnya produksi di dalam negeri dan dampak ketidakpastian ekonomi dunia. Berdasarkan catatan Perum Bulog, sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari-Maret 2023, inflasi beras turun dari 2,63 % pada Februari 2023 menjadi 0,70 % pada Maret 2023, 0,50 % pada April 2023, dan 0,02 % pada Mei 2023. Demikian pula, penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap kedua pada September-Desember 2023 mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi.

Inflasi beras saat itu turun cukup signifikan dari 5,61 %pada September 2023 menjadi 0,43 % pada Desember 2023. Bantuan pangan beras pada tahun 2023 diberikan sebanyak 10 kg kepada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan berturut-turut. Pada tahun 2024, bantuan tersebut dilanjutkan dengan jumlah penerima manfaat bertambah menjadi 22 juta keluarga. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, bantuan pangan yang pada tahun 2023 telah disalurkan hingga 1,72 juta ton mampu menahan gejolak dan menahan harga beras agar tetap terkendali. Meski demikian, bantuan pangan itu belum berhasil menurunkan harga beras. (Yoga)

Pemerintah berencana menuntaskan regulasi terkait dengan ekspor benih bening lobster pada akhir Januari 2024. Kebijakan membuka keran ekspor benih itu sempat menuai kontroversi publik berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya atau plasma nutfah, serta terpukulnya budidaya lobster dalam negeri. Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam periode 2021-2024 adalah perikanan budidaya berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan komoditas unggulan, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan nila. Guru Besar Sumber Daya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB University Luky Adrianto berpendapat, ekspor berupa benih sumber daya ikan, termasuk di dalamnya benih bening lobster, seharusnya memperhitungkan aspek neraca sumber daya ikan dan bukan hanya neraca ekspor dalam perspektif ekonomi.

”Neraca sumber daya ikan sangat penting dalam perspektif spasial dan temporal,” katanya, saat dihubungi, Kamis (11/1/2024). Benih bening lobster memiliki karakteristik spasial berupa ruang yang terbatas serta temporal dalam kaitan siklus hidup. Dengan demikian, stok lobster di suatu lokasi tidak selalu berlimpah sepanjang tahun serta bergantung pula pada kualitas ekosistem. Pengelolaan berbasis wilayah perikanan dinilai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan stok benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam konferensi pers ”Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024”, Rabu (10/1), memaparkan, payung hukum terkait dengan kebijakan ekspor benih bening lobster sedang disusun agar keran ekspor benih itu bisa dibuka dan memberikan manfaat bagi negara. ”Targetnya akhir bulan ini aturan bisa selesai,” ujarnya. 

Penasihat Himpunan Budidaya Laut Indonesia (Hibilindo) Effendy Wong mengingatkan, sewaktu keran ekspor benih bening lobster dibuka pada 2020, penyelundupan benih lobster itu masih tetap berlangsung. Sementara itu, kewajiban bagi eksportir benih lobster untuk mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri terindikasi praktik manipulasi. Effendy meminta komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi perikanan dengan tidak mengeksploitasi benih atau plasma nutfah untuk diekspor. Budidaya lobster sebagai komoditas unggulan perikanan Indonesia harus didorong untuk berdaya saing dan menghasilkan nilai tambah. Kebijakan ekspor benih merupakan langkah mundur budidaya lobster di Indonesia dan, sebaliknya, hanya akan menguntungkan pembudidaya lobster di Vietnam. (Yoga)

Dilansir dari Reuters, Kamis (11/1/2024) Deputy Chief Economist Bank Dunia Ayhan Kose menyebutkan, fokus laporan Prospek Ekonomi Global 2024 adalah China yang diperkirakan akan mengalami perlambatan ekspansi ekonomi daripada 2023. ”Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi China, termasuk penurunan belanja konsumen, masalah struktural seperti populasi yang menua, dan tingginya tingkat utang,” ujarnya. Kose menilai, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan ”ledakan” investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA). Sebab, negara-negara yang mengalami percepatan investasi sering kali memperoleh keuntungan ekonomi tak terduga. Di tengah perlambatan ekonomi global, negara-negara berkembang perlu menerapkan paket kebijakan komprehensif dalam kerangka fiskal dan moneter, untuk memperluas perdagangan lintas batas dan arus keuangan, meningkatkan iklim investasi, dan memperkuat kualitas institusi.

Dalam laporan bertajuk ”Prospek Ekonomi Global”, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat ke angka 2,4 % pada 2024. Artinya, pertumbuhan ekonomi dunia melambat selama tiga tahun beruntun. Bank Dunia menyebutkan, perlambatan ekonomi dunia 2024 merupakan akibat kebijakan moneter ketat yang ditempuh negara-negara maju untuk mengendalikan inflasi. Imbasnya, aktivitas investasi global akan ikut terhambat. Proyeksi perekonomian global pada 2024 ini menjadi alarm bagi Indonesia yang mengejar realisasi investasi langsung senilai Rp 1.650 triliun. Investasi penting demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,1-5,7 %. Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia selama lima tahun mendatang butuh investasi langsung senilai Rp 45.500 triliun. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, kebutuhan investasi senilai itu untuk merealisasikan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 2025-2029 sebesar 5,6-6,1 %. Target pertumbuhan investasinya 7,2 % - 7,9 %. (Yoga)