Usai mencaplok 300.000 pelanggan MNC Play, PT Indosat Tbk (ISAT) alias Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) akan fokus mengemabangan segmen bisnis Fiber To The Home (FTTH). SVP Head of Corporate Communications ISAT, Steve Saerang mengatakan, proses pengambilalihan pelanggan aset MNC Play telah selesai pada 15 November 2023. "Lebih dari 300.000 pelanggan MNC Play telah menggunakan layanan FTTH Indosat melalui merek baru, yakni MNC Play powered by Indosat Ooredoo Hutchinson," katanya kepada KONTAN, Kamis (18/1). Steve mengatakan, pelanggan dapat memilih antara FTTH atau Internet Protocol Television Services (IPTV) maupun kedua layanan dalam satu paket yang sama. Untuk layanan IPTV, disediakan oleh PT MNC Kabel Mediacom. Sebagai catatan, nilai penjualan dan pengalihan pelanggan MNC Play kepada ISAT mencapai Rp 875,86 miliar dan sudah dibayarkan. Saat ini, layanan FTTH Indosat akan diperkuat oleh Asianet, yang di akhir tahun 2023 memiliki jaringan fiber lebih dari 15.000 kilometer dan lebih dari 1,5 juta homepass di seluruh di Indonesia. Niko Margaronis, Research Analyst BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan, bakal ada peningkatan lebih lanjut dalam sinergi merger antara Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 dalam memperluas pangsa pasar. Menurut Niko, ISAT akan menghasilkan pertumbuhan yang relatif lebih kuat dibandingkan perusahaan sejenis sebesar 7,3% CAGR pada 2023 sampai 2025. BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan beli saham ISAT dengan target harga Rp 11.000 per saham. Hingga akhir perdagangan Kamis (18/1), saham ISAT ditutup menguat sebesar 2,56% ke level Rp 10.000 per saham.

Penyaluran redit kepemilikan rumah (KPR) perbankan mengalami pertumbuhan tinggi di tahun lalu. Para bankir optimistis pertumbuhan solid tersebut akan berlanjut tahun ini, ditopang oleh insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk pembelian rumah. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penyaluran KPR perbankan per November 2023 telah mengalami pertumbuhan sebesar 12,2% secara tahunan. Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai pemegang terbesar pangsa pasar KPR nasional, berhasil menorehkan pertumbuhan KPR cukup kencang tahun lalu. Nixon Napitupulu, Direktur Utama BTN mengungkapkan, total kredit BTN sepanjang 2023 tumbuh 11,8% secara tahunan. KPR menyumbang lebih dari 78% terhadap total kredit bank ini. Namun, Nixon tak merinci pertumbuhan khusus portofolio KPR. Hanya saja, KPR subsidi tercatat tumbuh di kisaran 11%-13% tahun lalu. Per September 2023, KPR BTN sudah tumbuh 9,8% secara tahunan jadi Rp 250,6 triliun. KPR subsidi tumbuh 11,87% dan KPR non susbidi 6,64%. Bank Central Asia (BCA) juga mencatat realisasi KPR yang tinggi di tahun lalu. BCA belum merilis laporan kinerja KPR sepanjang 2023, tapi per September 2023 penyaluran sudah mencapai Rp 117,9 triliun, tumbuh 11,5%. BCA optimistis bisnis KPR bisa tumbuh solid hingga dua digit di tahun politik. Ade Lukito, Vice President Consumer Loan BCA, menyatakan, skema KPR tetap mendominasi pembelian properti. "Target pertumbuhan KPR BCA tahun ini kurang lebih sama dengan tahun lalu," ujar Ade, Selasa (16/1). KPR Bank Mandiri juga tumbuh dua digit pada 2023. Namun, Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto belum mau merinci angkanya. Per September 2023, KPR bank ini mencapai Rp 48,9 triliun atau tumbuh 11% secara tahunan. BNI membukukan KPR BNI Griya tumbuh hampir 10% tahun lalu. General Consumer Loan BNI Sri Indira menyebut, pertumbuhan ini didukung ekspansi mitra pengembang dan adanya suku bunga khusus. "Tahun ini, BNI menargetkan BNI Griya tumbuh di atas 10%, didukung adanya insentif pajak pembelian rumah," kata dia.

Ruang terbuka hijau di Kota Kupang, NTT, menghadirkan kebahagiaan baru bagi warga. Mulai dari tempat piknik hingga ladang cuan. Matahari tampak bergerak turun ditelan horizon. Mahakarya semesta itu menjadi magnet bagi mereka yang datang ke pesisir Pantai Kupang. Magnet yang hanya ada kala senja menjemput malam. Seperti pada awal Januari 2024, Fritz Soares (24) bersama teman perempuannya menghabiskan waktu tiga jam di Pantai Tedis, kompleks Kota Lama. Mereka datang pukul 17.30 Wita agar tidak tertinggal menyaksikan momen detik-detik matahari seolah tenggelam ke dalam laut. Sambil menikmati momen itu, mereka bercengkerama menyeruput cokelat panas dan menyantap jagung bakar. Di sepanjang talud di garis pantai sejauh 100 meter itu, duduk pula beberapa pasangan muda-mudi, kelompok remaja, dan orangtua bersama anaknya.

Mereka baru bubar setelah cahaya matahari tak terlihat. Mereka datang memang hanya untuk melihat momen matahari terbenam. Pantai Tedis menjadi salah satu tempat favorit bagi warga Kupang atau wisatawan yang menyinggahi kota itu. Di pengujung tahun lalu, ruang terbuka yang berada dekat titik nol Kupang itu penuh sesak pengunjung. Pantai Tedis menjadi ruang publik bagi kota berpenduduk 465.000 jiwa itu. Pada 2021, Kementerian PUPR memulai proyek penataan Pantai Tedis dan Pantai Kelapa Lima. Total anggaran Rp 81 miliar. Pada 24 Maret 2023, Presiden Jokowi meresmikan proyek tersebut disaksikan ribuan warga. Ia berharap ruang terbuka itu mengubah wajah Kota Kupang, sekaligus mengubah wajah destinasi wisata. Dengan demikian, pengunjung merasa makin nyaman.

Di dua tempat itu berdiri gazebo khas suku Timor, pentas terbuka, dan tempat berjualan yang dapat menampung 40 pedagang. Ada juga sarana air bersih dan toilet. Wisatawan yang datang bisa merasakan denyut kehidupan warga yang beragam. Mulai petang hingga malam, ratusan warga setempat berada di sana. Data Dinas Pariwisata Provinsi NTT menyebutkan, setelah pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan pulih. Kota Kupang menjadi daerah kedua di NTT dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara tertinggi. Dua tahun terakhir, jumlahnya melampaui 7.000 orang. Peringkat pertama diduduki Labuan Bajo. Penataan kawasan pesisir membuat ekonomi setempat menggeliat, ditandai dengan banyaknya pedagang makanan ringan di sekitar tempat itu. Banyak yang mendapatkan penghasilan hingga Rp 200.000 per malam. Belum lagi penyewa kendaraan mainan anak. (Yoga)

Musim pemilu telah tiba. Suara warga diburu sebagai tiket menuju kursi wakil rakyat. Baliho yang berisi foto dan janji manis calon anggota legislatif tersebar di sudut kota. Banyak orang tiba-tiba menjadi baik hati dengan mendatangi permukiman warga. Bisa caleg atau tim suksesnya. Demi merebut suara warga, sebagian caleg tidak hanya mengumbar janji manis. Sebab, jika ingin maju melenggang ke Senayan, tempat Gedung DPR berada, seorang caleg mesti menyiapkan dana besar. Tingginya ongkos politik ini diakui sejumlah anggota DPR petahana yang kembali maju untuk merebut kursi parlemen. Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, menyebut, pada 2019, biaya politik yang dihabiskan untuk mendapatkan satu kursi DPRada pada kisaran Rp 10 miliar.

”Artinya apa, biaya politik, itu harus. Enggak ada uang, enggak mungkin. Ketokohan saja enggak mungkin,” kata Guspardi, Jumat (8/12/2023), di Jakarta. Biaya politik yang dikeluarkan caleg, salah satu komponennya, berkaitan dengan pengenalan diri atau sosialisasi kepada warga. Sosialisasi dapat dilakukan dengan beragam cara, misalnya memasang alat peraga kampanye (APK), seperti baliho atau poster. ”APK itu gunanya memberi tahu masyarakat kalau saya maju lagi,” ucap caleg dari Dapil Sumbar 2 tersebut. Selain pengenalan atau sosialisasi kepada warga, biaya politik yang dikeluarkan para caleg yakni biaya operasional tim pemenangan yang bekerja di lapangan untuk berinteraksi dengan warga dan memperkenalkan visi misi dari caleg yang didukung, untuk uang transpor, uang saku atau uang makan, hingga biaya tak terduga lain.

Ahmed Zaki Iskandar, calon anggota DPR Dapil 3 DKI Jakarta yang pernah menjabat Bupati Tangerang dua periode, menyiapkan beragam strategi untuk menekan biaya politik dalam mengikuti Pemilu 2024. Zaki saat ini Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta memanfaatkan kekuatan jaringannya, terutama jaringan partai. Untuk Pemilu 2024, Zaki menyiapkan biaya politik Rp 4 miliar - Rp 5 miliar untuk operasionalisasi kampanye, termasuk pengadaan APK. Anggota DPR periode 2019-2024 yang tak mau disebut namanya mengungkap, rata-rata biaya politik yang dikeluarkan calon anggota DPR Rp 10 miliar. Beberapa anggota DPR yang dia ketahui bahkan mengeluarkan biaya hingga puluhan miliar rupiah. Dengan pengeluaran fantastis itu, mustahil bagi seorang anggota DPR mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan dalam perhelatan pemilu dengan, gaji dan pendapatan anggota DPR Rp 60 juta per bulan, Padahal, uang miliaran rupiah yang harus dirogoh caleg untuk biaya politik itu tidak menjamin dia duduk sebagai anggota DPR. (Yoga)

Keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan untuk jenis usaha tertentu hingga 40-75 % dinilai tidak wajar. Sejumlah kalangan, dari praktisi pajak, pengusaha, hingga pemerhati wisata, menyarankan kebijakan itu ditunda lalu direvisi. Raden Agus Suparman, pendiri dan konsultan pajak dari PT Botax Consulting Indonesia, Kamis (18/1/2024), menilai, tarif pajak hiburan dengan batas bawah 40 % dan batas atas 75 % untuk beberapa usaha tertentu itu tidak wajar. Apalagi, dasar pengenaan pajak hiburan tersebut dari penerimaan kotor usaha, bukan dari penerimaan bersih. Kebijakan itu bisa mengurangi, bahkan menggerus habis laba bersih usaha. Ia menjabarkan, dengan tarif minimal 40 %, pemda sudah ”mengambil” 40 % hasil usaha kotor jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa/mandi uap.

”Kalau penerimaan karaokenya Rp 100 juta, pajak yang diserahkan ke pemda sudah Rp 40 juta. Sisanya, Rp 60 juta untuk menutupi operasional. Kalaupun ada keuntungan, akan dikenai pajak lain, yaitu pajak penghasilan,” katanya. Seperti diketahui, tarif pajak hiburan baru itu diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda (UU HKPD). Dari total 12 kelompok jasa kesenian dan hiburan, 11 di antaranya dikenai pajak hiburan maksimal 10 %. Sisanya, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dikenai tarif 40-75 %. Selama ini banyak daerah menerapkan tarif pajak hiburan tertentu di kisaran 20-30 %. Raden mencontohkan, berdasarkan kajian, dengan rata-rata tarif pajak hiburan khusus 20 % yang selama ini berlaku, rata-rata laba bersih yang didapat jenis usaha karaoke adalah 25 %, jika naik menjadi 40 % laba bersih usaha tinggal 5 %. (Yoga)

Akibat El Nino, pada Januari-Februari 2024 Indonesia diperkirakan kekurangan 2,8 juta ton beras. Pemerintah akan berupaya memenuhi kekurangan tersebut melalui importasi, baik yang sudah diputuskan tahun lalu tetapi pelaksanaannya tahun ini maupun impor yang masuk pada tahun 2024. Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/1) angka panen pada awal Januari 2024 mendekati 1 juta ton. Padahal, kebutuhan beras sebulan sebesar 2,5 juta-2,6 juta ton. Akibat El Nino, RI kekurangan beras 2,8 juta ton pada Januari-Februari 2024. ”Namun, kita akan cover dengan yang carry over (impor) 2023 dan importasi yang masuk pada 2024,” ujarnya. Negara asal impor beras, adalah Vietnam dan Thailand. Namun, ada catatan bahwa impor beras dari negara tersebut masuk setelah panen raya beras di Indonesia usai.

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi mengevaluasi persiapan pangan untuk menghadapi masa Lebaran nanti. ”Terutama beras, kemudian ayam dan telur. Oleh karena itu, tadi dibahas persediaan stok beras, kemudian persediaan stok jagung, karena itu bahan pakan untuk ayam petelur dan ayam potong,” katanya. Menurut Zulkifli, sudah diputuskan untuk mempercepat impor beras, yang sudah diputuskan tahun lalu, tetapi tertunda pelaksanaannya pada tahun 2024, yaitu 600.000 ton. Ia menambahkan, pembahasan persiapan pangan dilakukan jauh-jauh hari sebelum Lebaran untuk menjaga agar kondisi terkendali. Beras dan jagung menjadi dua komoditas yang dinilai rawan dan paling penting diantisipasi. (Yoga)

Upaya membawa era kejayaan kelapa sawit Indonesia di kancah internasional layaknya mengubah loyang menjadi emas. Pemeo tersebut menggambarkan rumitnya persoalan yang dihadapi persawitan negeri ini. BPS mencatat, ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke lebih dari 160 negara pada 2022 mencapai nilai 39,07 miliar USD atau Rp 600 triliun. Setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia, mulai dari sisi hulu hingga hilir, yakni kelembagaan, kepastian hukum, dan penelitian. Ketiga persoalan itu turut menjadi pembahasan utama dalam rangkaian forum diskusi harian Kompas bertajuk ”Urun Rembuk bersama Stakeholder Sawit Nasional” di Jakarta, Rabu (17/1/2023).

Terkait dengan kelembagaan, tata niaga komoditas kelapa sawit di dalam negeri terlampau sarat kepentingan dari berbagai pihak. Tercatat, lebih dari 30 kementerian/lembaga yang ikut ambil bagian, antara lain KLHK, Kementan, serta Kementerian ATR / BPN. Tumpang tindihnya regulasi tersebut tampak dalam kasus pengidentifikasian kawasan hutan. Baik perusahaan sawit yang semula diberikan hak guna usaha (HGU) maupun petani yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) nyatanya justru teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah lembaga atau badan dengan kewenangan khusus yang menaungi persawitan Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh Malaysia, yang telah membentuk Malaysian Palm Oil Board (MPOB), lembaga sekelas direktorat jenderal di sebuah kementerian yang memfasilitasi seluruh kepentingan persawitan. (Yoga)

Riset terbaru menunjukkan kinerja keuangan sebagian perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia semakin rapuh. Kondisi ekonomi global hingga kelemahan kultural dan hukum jadi tantangan bagi pemulihan usaha pascapandemi Covid-19. Perusahaan jasa konsultansi strategi global Alvarez & Marsal (A&M) menyimpulkan hal itu dari riset terhadap 360 perusahaan tercatat atau 44 % dari 813 emiten di BEI, yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari 50 juta USD di 11 sektor industri. Penelitian mengukur kinerja keuangan antara tahun 2019 dan Juni 2023. Managing Director A&M Indonesia Alessandro Gazzini, memaparkan, kendati ada 56 % perusahaan yang mampu mempertahankan status dan prospek sehatnya, perusahaan lainnya belum pulih seperti kondisi sebelum Covid-19.

”Kecepatan pemulihan kesehatan perusahaan relatif lambat, berujung pada bertambahnya sub kelompok perusahaan zombi,” ujarnya dalam presentasi riset berjudul ”Indonesia A&M Distress Alert” di Jakarta, Kamis  (18/1). Perusahaan zombi yang dimaksud dikategorikan dalam tiga kondisi, yakni berstatus distressed atau mengalami kesulitan pada neraca keuangan dan efisiensi operasional perusahaan, memiliki ketahanan neraca kurang, serta yang memiliki neraca dan laba-rugi kurang. Jumlah perusahaan berkondisi distressed pada tahun pertama pandemi pada 2020 sebanyak 19,4 %, pada 2022, jadi 15,3 % dan pada 12 bulan terakhir hingga Juni 2023 sebanyak 14,2 %. Perusahaan dengan ketahanan neraca kurang signifikan terus menurun jumlahnya, dari sebanyak 28,6 % pada 2019 menjadi 18,6 % pada periode hingga Juni 2023.  (Yoga)