Rendahnya konsumsi daging per kapita Indonesia membuka peluang bagi para pelaku industri nasional mengembangkan pasarnya di dalam negeri. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan konsumsi protein hewani untuk menekan angka stunting dan gizi buruk. Hal tersebut bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha untuk melebarkan pasarnya di Indonesia. Berdasarkan laporan OECD FAO, saat ini konsumsi daging sapi nasional sebesar 2,25 kilogram per kapita per tahun, sedangkan konsumsi daging ayam sebesar 8,37 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut termasuk rendah bila dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai angka konsumsi daging sapi sebesar 5,72 kilogram per kapita per tahun, sedangkan daging ayam 50,48 kilogram per kapita per tahun. Industri pengolahan daging saat ini berjumlah 64 perusahaan, dengan nilai investasi Rp3,45 triliun, dan tenaga kerja sebanyak 25.839 orang. Kinerja ekspor produk olahan daging (HS 1601 dan 1602) pada 2023 sendiri tercatat mengalami peningkatan signifikan, mencapai 80% bila dibandingkan dengan 2019. Nilai ekspor pada 2023 mencapai US$3,5 juta.

Sumatra Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional di pulau Sumatra ada pada pada titik persimpangan untuk melaju naik pada tahun ini. Persimpangan yang ditandai oleh tantangan tahun politik, dimana pilpres dan pileg dilaksanakan, serta ditambah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI/PON Aceh-Sumut 2024. Sumut menjadi penyumbang hampir seperempat dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau Sumatra. Catatan PDRB atas dasar harga berlaku Sumut tahun 2022 mencapai Rp955,19 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp63,19 juta. Dalam seminar Sumut Economic Outlook 2024 yang digelar harian Bisnis Indonesia di Hotel JW Marriott, Medan pada Selasa (16/01/2024), Bank Indonesia Kantor Wilayah (BI Kanwil) Sumut memprakirakan ekonomi Sumut bisa tumbuh pada pada 2023 lalu pada kisaran 4,3-5,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Dan angka itu diproyeksikan terkerek pada kinerja 2024 menjadi kisaran 4,5-5,3% (yoy) dengan tingkat inl asi yang terjaga di target sasaran 2,5%+1%. Optimisme ini disampaikan Kepala Kanwil BI Sumut IGP Wira Kusuma melihat historis ekonomi Sumut yang tetap tumbuh kuat di angka 4,94% (yoy) pada kuartal III tahun 2023, di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak pasti akibat ketegangan geopolitik dan meningkatnya inl asi global. BPS mencatat, berkurangnya permintaan global membuat kinerja ekspor nasional sepanjang 2023 terus turun hingga -4,26% (yoy) pada kuartal III 2023. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2023 yang sebesar 4,94% (yoy), ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.Pola yang sama juga tercermin dalam perekonomian Sumut. Hingga kuartal III-2023, penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumut (dari sisi pengeluaran) berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Sedangkan ekspor Sumut pada kuartal III-2023 tercatat mengalami kontraksi 5,11% (yoy). Sementara dari sisi lapangan usaha, lanjut Wira, ialah sektor perdagangan dan konstruksi yang jadi sumbernya, masing-masing meningkat 6,06% (yoy) dan 5,97% (yoy). Sektor pertanian sendiri mengalami perlambatan akibat turunnya harga komoditas global.

Meski ekonomi Sumut diprakirakan akan tetap tumbuh kuat pada 2024 dengan faktor pendorong yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, ditambah dengan adanya pemilu dan PON Sumut Aceh, serta program hilirisasi industri kelapa sawit untuk program mandatori biodiesel B35 dan B40, Wira mengimbau stake holders tidak lengah. Pertanian menjadi sektor pembentuk utama struktur perekonomian Sumut. Meski mengalami perlambatan pada 2023, BPS Sumut mencatat berdasarkan distribusi, kategori pertanian, perkebunan, dan perikanan yang di dalamnya termasuk komoditas sawit beserta turunannya menjadi kategori dengan share terbesar terhadap pendapatan domestic regional bruto (PDRB) Sumut, mencapai 23,71%.Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Sumut Timbas P Ginting mengatakan, di tahun 2024 peran komoditas sawit beserta turunannya bagi perekonomian Sumut masih akan signifikan. Penurunan nilai ekspor seiring dengan menurunnya ekspor produk sawit. Timbas mengatakan, dalam 5 tahun terakhir produksi sawit Sumut cenderung turun, sementara permintaan untuk kebutuhan dalam negeri terus meningkat. “Mau tidak mau, kita harus meningkatkan produksi dan produktivitas” lanjutnya. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Agus Tripriyono mengatakan, titik tekan peningkatan produktivitas sawit ialah pada peningkatan sektor perkebunannya, terutama perkebunan sawit rakyat. Sejalan dengan Agus, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara juga menyebut hilirisasi sebagai tantangan Sumut di tahun 2024.“Ekspor Sumut masih didominasi oleh komoditas dan komoditas yang menjadi unggulan ekspor ialah kelapa sawit, kopi, juga karet. Melihat situasi global saat ini tentu tantangan ke depan ialah bagaimana mendorong hilirisasi komoditas karena industri hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk,” terang Firsal. Peningkatan industri hilirisasi berkaitan erat pula dengan investasi. BI Kanwil Sumut sebelumnya memprakirakan investasi di Sumut pada 2024 akan tetap kuat. Namun, baik Kepala Kanwil BI Sumut maupun Ketua Kadin Sumut sepakat, para investor saat ini berada dalam fase menunggu. “Investor cenderung akan wait and see hingga ada kepastian hasil penyelenggaraan pemilu,” jelas Firsal. Upaya yang dilakukan pemprov tersebut tampaknya masih menghadapi sejumlah tantangan. Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan (KIM) Daly Mulyana mengatakan, meski KIM masuk daftar promosi investasi pemprov kepada calon investor, sepanjang 2023 kemarin KIM nihil investor baru. Sedangkan M. Pintor Nasution, Kepala PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatra Utara, mengatakan bahwa potensi berkembangnya korporasi dan bisnis di Sumut sangat tinggi. Dalam hal ini, BEI memberikan perhatian khusus untuk membawa korporasi di Sumut untuk berkiprah di pasar modal untuk membantu ekspansi bisnis yang dilakukan. Dalam kaitan bisnis korporasi di skala UMKM di Sumut, Basuki Tri Andayani, Deputi Operational PT Pegadaian Regional Sumut & Aceh, mengatakan Pegadaian merasakan tinggi prospek ekonomi di Sumut sehingga manajemen berani memasang target pertumbuhan bisnis hingga 18% pada tahun ini. Terkait keamanan berusaha, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengimbau para pengusaha dan investor agar tidak ragu berinvestasi di Sumut.

Debat keempat antar cawapres berlangsung cukup sengit. Setiap kandidat memaparkan visi-misi dengan mengedepankan keberlangsungan kelestarian alam sebagai landasan penting dalam rencana program kerjanya. Meskipun demikian, antar kandidat tetap saling memberikan kritik dalam sejumlah pertanyaan dan sanggahan. Pada debat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1) diangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa. Setiap bahan pertanyaan yang dilontarkan tim panelis dapat dijawab oleh setiap cawapres dengan baik. Setiap pertanyaan atau sanggahan oleh kandidat dapat dijawab oleh kandidat lainnya, terkadang disertai contoh-contoh riilnya.

Ada sejumlah topik yang membuat suasana cukup riuh. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, misalnya, melontarkan pertanyaan tentang greenflation dan LFP (lithium ferrophosphate). Namun, kandidat lain menjawab diplomatis dan mendapat atensi yang semarak dari pemirsa yang hadir langsung. Tayangan debat keempat tersebut mendapat respons cukup tinggi dari masyarakat, tampak dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas saat debat berlangsung, 64,8 % responden menyatakan menonton debat itu. Dibandingkan ketiga debat capres-cawapres sebelumnya, antusiasme kali ini tetap terjaga.

Pada debat ketiga, animo responden menonton debat 63,3 % walau turun dari debat kedua yang menyedot animo 66,5 % responden. Pola diksi cawapres yang bervariatif sejatinya saling melengkapi karena besarnya cakupan materi yang dibahas dan secara umum menekankan pada keberlanjutan pembangunan. Kelestarian alam, mencegah kerusakan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi segenap warga negara adalah kunci penting untuk mendorong kemajuan di masa depan. Hasil penilaian responden menunjukkan, setiap kandidat mendapatkan penilaian baik dengan skor rata-rata 7, merujuk dari jawaban responden (64,8 %) yang terikat margin of error penelitian. (Yoga)

Tahun 2023, performa sektor gas bumi ditandai peningkatan produksi gas bumi dan kepastian dimulai kembalinya pengerjaan Blok Masela setelah Pertamina dan Petronas resmi menggantikan Shell. Ada pula Train 3 Tangguh LNG yang mulai beroperasi. Catatan positif itu semakin besar gaungnya dengan penemuan dua sumber gas besar. Pertama adalah temuan di laut lepas Kaltim oleh perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia, Eni, dengan potensi 5 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kedua, temuan di sumur eksplorasi Layaran-1, South Andaman, di lepas pantai Sumatera bagian utara, dengan potensi 6 TCF gas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, dua temuan itu menjadi yang terbesar di Indonesia sejak 2000 atau ketika ditemukannya sumber gas di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Keduanya juga masuk dalam lima temuan terbesar di dunia pada 2023, berdasarkan laporan Wood Mackenzie, Rystad Energy, dan S&P Global.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Jakarta, Senin (15/1) mengatakan, temuan sumber gas baru serta lapangan-lapangan yang telah berproduksi terus dipacu. ”Ini akan kita dorong agar kepastian untuk berproduksinya dicapai (Sumber-sumber gas di Indonesia) .Pada tahun 2030 harus sudah bisa termanfaatkan,” katanya. Infrastruktur energi, termasuk pipanisasi gas, akan menentukan melimpahnya gas bumi Indonesia bisa termanfaatkan atau tidak. Guna memanfaatkan besarnya potensi gas bumi dari Blok Andaman, pemerintah berencana membangun kilang LNG di Aceh. Muncul harapan kembalinya era kejayaan LNG Arun di Aceh, yang sempat menjadi salah satu produsen LNG terbesar di dunia pada masanya. Perkembangan infrastruktur transmisi gas bumi juga diharapkan mempercepat pengembangan jaringan gas perkotaan (jargas) yang selama ini berjalan lambat.

Pada 2023, dari total penyaluran gas bumi domestik sebesar 3.745 BBTUD, pemanfaatan jargas alias yang ke rumah-rumah warga hanya 16,14 BBTUD atau 0,43 %. Padahal, setiap tahun, pemerintah menarasikan jargas sebagai alternatif pengganti elpiji 3 kg, karena 77 % dari total kebutuhan elpiji nasional dipenuhi dari impor. Sementara distribusi elpiji 3 kg yang bersubsidi itu kerap kali bermasalah, karena siapa saja bisa membeli elpiji yang sejatinya untuk warga miskin. Arifin menuturkan, pemerintah terus mengupayakan penambahan sambungan jargas seiring dibangunnya proyek transmisi gas. ”Sebab, kita harus menghemat devisa. Impor elpiji sudah 5-6 juta ton per tahun. Kami juga akan mempermudah masyarakat untuk mendapat energi di rumah supaya tidak perlu gotong-gotong gas melon lagi,” ujarnya. (Yoga)

OJK mendukung penyaluran kredit usaha rakyat menggunakan penilaian kredit atau credit scoring. Dukungan tersebut diberikan melalui mekanisme regulatory sandbox yang kini telah menghasilkan dua prototipe penyelenggara model bisnis inovasi penilaian kredit di sektor jasa keuangan. Pemerintah tengah mencanangkan program penyaluran KUR melalui skema credit scoring berbasis data alternatif. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada 2025 sehingga diharapkan dapat mempercepat sekaligus memperluas penyaluran KUR, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan perbankan (unbanked). Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait lainnya, seperti Kemenkopi dan UKM untuk mendukung program pemerintah tersebut.

”Kami sedang melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan platform credit information/scoring yang ada, seperti SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), LPIP (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan), dan Innovative Credit Scoring (ICS), serta beberapa platform lainnya yang dikelola oleh industri guna meningkatkan pelayanan sekaligus mempercepat penyaluran KUR kepada sektor UMKM,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (21/1). Hasan menambahkan, saat ini, terdapat sejumlah platform di sektor keuangan yang berkecimpung di bidang credit scoring. Platform tersebut dapat menjadi solusi atas masalah akses pendanaan UMKM, terutama yang bergerak di sektor informal atau unbanked apabila didesain dengan baik secara kredibel dan efisien. (Yoga)

UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda berlaku per Januari 2024. Dari 12 kelompok jasa kesenian dan hiburan, 11 di antaranya dikenai tarif umum maksimal 10 %.  Sisanya, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa, dikenai tarif pajak minimal 40 % dan maksimal 75 %. Merespons keberatan pelaku usaha, pemerintah memberi keringanan pajak. Kebijakan ini dinilai pengusaha sebagai solusi jangka pendek yang belum memberikan kepastian hukum dalam jangka menengah-panjang. 

Menurut Martha W Thomas, Corporate Communication Manager Jambuluwuk Hotels and Resorts, Kenaikan pajak hiburan sebesar 40-70 % bisa berdampak negatif ke bisnis spa di jaringan hotel kami. Peningkatan biaya operasional memaksa bisnis menaikkan harga layanan sehingga berpotensi mengurangi minat tamu. Walau, dampak pasti tergantung pada berbagai faktor lain, termasuk bagaimana kenaikan pajak itu direspons daerah.

Ray Janson, Pemilik Bar Bura Bura dan podcaster ”Ray Janson Radio” mengatakan, saya dan teman-teman yang sudah berpengalaman bekerja di industri makanan-minuman menilai, kebijakan ini dibuat tanpa riset lapangan yang baik. Sejak pandemi Covid-19 sampai sekarang, bisnis makanan-minuman belum pulih total. Dalam sebulan ini, rata-rata keuntungan bersih bisnis makanan dan minuman 5-8 %. Selain modal bahan, ada biaya sewa, biaya karyawan depan dan belakang, dan biaya keamanan. Di bar khususnya, ada biaya ’tidak terduga’ yang banyak. 

Hana Suryani, Pengusaha Karaoke Hana KTV, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) mengatakan, sampai sekarang saja, saya belum bisa menerapkan pajak karena tamu menolak, enggak mau datang, hingga cancel pesanan. Daripada mereka enggak datang, enggak mau bayar, ya kami terima pakai pajak lama. Kalau kami harus setor 40%, bagaimana? Kalau tamu tak mau bayar, kami menolak tamu, kami juga enggak dapat omzet. Kalau enggak ada omzet, negara rugi karena kami alat menarik pajak. (Yoga)

Pemda didorong untuk membenahi tata kelola tambang galian C di Kabupaten Kerinci, Jambi, karena berkontribusi pada pendangkalan sungai. Ribuan warga terdampak banjir besar di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci karena Sungai / Batang Merao dan Danau Kerinci meluap. Aktivitas tambang marak di anak-anak sungai di pinggir Jalan Lintas Sungai Penuh-Padang, Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Danau Kerinci. Tambang itu ada yang beroperasi dan berizin, ada pula yang sudah ditutup karena tak berizin. Dari lokasi itu, mengalir air berlumpur dan batu ke sungai-sungai kecil, seperti Sungai Cubadak dan Sungai Sigabung yang bergabung ke Sungai / Batang Merao, yang bermuara di Danau Kerinci. ”Sungai dangkal karena orang menambang. Sudah bahaya, masih juga menambang. Tembok rumah kami hampir roboh karena sungai meluap. Tetangga ada yang dapurnya hanyut,” kata Ita, warga sekitar Sungai Tuak, Minggu (21/1).

Banjir besar sejak awal tahun menyebabkan bantaran Sungai Tuak terkikis. Di badan sungai bertumpuk batu koral. Di bagian hulunya terdapat tambang galian C berizin. ”Dulu sungainya dalam, sekarang dangkal. Ada 4 meter ketebalan lumpur dan batu koralnya,” ujar Ita. Menurut Heri (55), petambang pasir skala kecil di bantaran Batang Merao, sejak banyak tambang galian C di hulu, air Batang Merao tak pernah jernih lagi. ”Sungai juga dangkal, dulu 2 meter, sekarang hanya1meter,” ujarnya. Berdasarkan data mutakhir BPBD Kota Sungai Penuh, per 14 Januari 2024, wilayah terdampak banjir ada 28 desa dan 1 kelurahan. Sebanyak 7 desa tidak lagi terdampak banjir. Jumlah warga terdampak 5.673 keluarga atau 17.155 jiwa.

Jumlah pengungsi mencapai 7.175 jiwa. Sementara itu, Satgas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci mencatat, hingga 17 Januari 2024, banjir dan longsor melanda 16 kecamatan dan 95 desa di kabupaten ini. Sebanyak 6.668 keluarga atau 19.634 jiwa terdampak, sebagian warga mengungsi ke rumah keluarga. Kabid Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Jambi, Novaizal Varia Utama mengatakan, pihaknya tak punya kewenangan terhadap bekas tambang galian C tanpa izin. ”Namun, terkait penambangan yang menghasilkan lumpur akan kami koordinasikan dengan Kementerian ESDM melalui inspektur tambang terkait pengawasannya,” ujarnya. (Yoga)

Konflik lahan di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulsel, telah berlangsung dua dekade. Warga berusaha mempertahankan ruang hidup dan penghidupannya, sementara di sisi lain ada klaim pengelolaan dari BUMN. Kelindan persoalan menjadi runyam karena perubahan sikap pemda setempat. Ketidakpastian akan ruang hidup dan penghidupan itu dialami Ruding (80) warga Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang separuh hidupnya selalu berhadapan dengan konflik dan ancaman bencana. ”Saya kembali ke Enrekang tahun 1999, karena program Bupati Enrekang untuk warga tak mampu menggarap lahan yang ditelantarkan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) di Maiwa dan saya ikut. Ternyata di sini pun berkonflik,” katanya saat ditemui di Desa Batu Mila, Selasa (9/1). Dia tak bisa melupakan peristiwa tahun 2022 ketika buldoser PTPN XIV dibantu pasukan Brimob meratakan kebunnya. Seluruh kebun yang ditanami durian, rambutan, merica, pala, hingga kakao rata dengan tanah. Tahir (50) ingat betul ketika buldoser datang. Ia sedang memanen lada di kebun. Hari yang seharusnya menjadi saat gembira, berubah menjadi duka.

”Sekarang saya tanam jagung. Itu pun di sekitar kampung saja dan tak banyak. Ada juga padi ladang. Untuk keperluan makan saja. Selebihnya saya jadi buruh tani,” kata bapak empat anak ini. Sebagai buruh tani, Tahir kerap bekerja menanam jagung dengan upah Rp 50.000 untuk setiap kg benih yang ditanam. Sekali musim tanam, hanya 3 kg yang ditanam karena banyak warga lain yang jadi buruh. Panggilan kerja menanam jagungpun hanya sekali dalam empat bulan. Ibrahim (50) dan banyak peternak lain di desa itu harus menyaksikan ternak sapi mereka mati. ”Setelah kebun diratakan, rumput-rumput disiram racun. Sapi saya banyak yang mati dengan mulut berbusa. Ada yang kakinya ditebas dan tubuhnya dilukai. Entah oleh siapa,” katanya. Ruding, Tahir, dan Ibrahim hanya tiga dari ratusan keluarga yang menghadapi konflik lahan dengan PTPN XIV. Hidup mereka kini diliputi rasa khawatir. Setiap saat waswas jika buldoser akan datang.

”Kebun sudah habis, tinggal rumah yang belum diratakan. Kalau harus keluar, kami mau ke mana dan bekerja apa?” kata Efendi (60), penyadap nira dan pembuat gula aren di wilayah itu. Konflik antara warga dan PTPN XIV sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun, menjadi ramai sejak dua tahun lalu. Konflik bermula saat lahan seluas 5.230 hektar masuk dalam kawasan HGU Bina Multi Ternak (BMT). Lahan itu terhampar di tiga kabupaten di Sulsel, yakni Enrekang, Pinrang, dan Sidrap. Namun, sebagian besar lahan berada di Enrekang yang meliputi dua kecamatan, yaitu Maiwa dan Cendana. Saat ini, lahan bekas HGU PT BMT itu tinggal 3.265 hektar setelah sebagian di antaranya dijadikan kebun raya dan bumi perkemahan. Pada tahun 1996, kepemilikan lahan berganti dan HGU atas lahan itu berpindah ke PTPN XIV.

Setelah satu dekade vakum, pada 2016, PTPN kembali masuk dan memulai aktivitas penanaman sawit. Zulfikar menambahkan, bupati saat itu, Muslimin Bando, pernah mengeluarkan larangan karena HGU PTPN sudah habis dan belum diperpanjang. ”Awalnya tak ada tindakan penggusuran. Namun, pascapandemi Covid-19, pihak PTPN mulai mengusir warga. Puncaknya saat mereka meratakan kebun warga,” kata Zul- fikar. Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga berakhir dengan sejumlah petani luka tertembak. Beberapa di antaranya ditangkap. Penggusuran oleh PTPN dengan dalih land cleaning dilakukan setelah bupati yang semula menolak berubah sikap dan mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengurus perpanjangan HGU pada 2020. ”Rekomendasi ini menjadi dasar PTPN menggusur warga. Padahal, sebenarnya kegiatan mereka pun ilegal karena melakukan aktivitas penanaman di lahan yang HGU-nya sudah habis sejak 2003. (Yoga)

Ahmad Junaidy (43) berkreasi dengan limbah kayu ulin atau kayu besi (Eusideroxylon zwageri), menghasilkan aneka perabot dapur yang disukai konsumen di Indonesia hingga mancanegara. Perabot yang terbuat dari limbah kayu ulin yang baru selesai dibuat di rumah produksi Osan Indonesia di Gambut, Kabupaten Banjar, Kalsel, Sabtu (13/1) ditumpuk di sebuah meja. ”Semua terbuat dari kayu ulin. Bisa dikatakan dibuat dari limbah kayu ulin karena menggunakan potongan-potongan kayu ulin yang panjangnya kurang dari 1 meter,” kata Ahmad Junaidy alias Odi, pemilik UMKM Osan Indonesia. Odi mulai mengolah limbah kayu ulin menjadi barang kerajinan pada 2017. Saat itu, di depan tempat kerjanya ada usaha mebel yang memproduksi kusen pintu dan jendela dari bahan kayu ulin. Sisa potongan kayu ulin ukuran 30-35 cm kerap dibuang meski masih bagus.

Odi langsung berpikir untuk membuat barang kerajinan dari limbah kayu ulin. Odi kemudian mencari inspirasi di aplikasi Pinterest. Ia menemukan contoh talenan yang bagus dan sangat ergonomis. ”Dari situ, saya langsung berpikir untuk bikin talenan dari limbah kayu ulin,” katanya. Begitu satu talenan selesai dibuat, ia mengunggah fotonya di Facebook. Teman-temannya di media sosial memberikan tanggapan positif. Hampir semua bilang,talenan yang kini diberi nama Susan Series itu bagus. Talenan Susan Series ditawarkan Rp 35.000 per buah, yang langsung protes perajin lain karena harganya terlalu murah. Akhirnya, harga jual secara bertahap dinaikkan hingga sekarang menjadi Rp 85.000 per buah.

”Setelah promosi di media sosial dan ikut pameran UMKM di Banjarbaru pada Oktober 2017, orderan terus masuk dan bertambah. Dalam sehari saya pernah bikin 30 talenan,” ungkapnya. Pada 2019, ia mulai membangun gudang atau tempat produksi di Gambut, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kilometer 11,8. Odi juga merekrut tenaga kerja. Dua pekerja tetap dan satu pekerja lepas. Sejak 2019, produksi talenan kayu ulin dilakukan setiap hari. Model talenannya pun semakin beragam hingga 22 model. ”Kami memproduksi 500 talenan sebulan. Untuk spatula dan sumpit, bisa sampai 1.000 buah per bulan, dengan omzet rata-rata Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan, dengan keuntungan 30-40 %,” katanya. Sejak 2021, Osan Indonesia digandeng BI sebagai UMKM mitra dan binaan Kantor Perwakilan BI Kalsel. Sejak saat itu, Osan men- dapat dukungan dan binaan dari BI sehingga bisa memasarkan produknya ke luar negeri, yaitu ke Jepang. (Yoga)