;

Ekonomi Global Melambat Bakal Pengaruhi Cadev RI

Yuniati Turjandini 23 Jan 2024 Investor Daily (H)
Perkembangan cadangan devisa (cadev) Indonesia pada 2024 akan terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan melambat dan harga komoditas yang diperkirankan melandai. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi cadangan devisa Indonesia sebesar US$ 146,4 miliar pada akhir Desember 2023 yang sebesar US$ 138,1 miliar. Posisi cadangan devisa di Desember itu setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor  dan 6,5 bulan untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kondisi ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan capaian di bulan sebelumnya dimana posisi cadangan devisa  tersebut juga berada di atas standar kecukupan yang disepakati secara internasional yaitu sebesar tiga bulan impor. "Yang juga akan ikut mempengaruhi cadangan devisa pada tahun ini secara langsung maupun tidak langsung adalah kondisi harga komoditas yang diperkirakan akan kembali melandai pada 2024, seiring dengan proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global," kata Peneliti ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf R Manilet di Jakarta. (Yetede)

Indonesia Terjebak Penjualan 1 Juta Unit Mobil

Yuniati Turjandini 23 Jan 2024 Investor Daily
Sudah 10 tahun penjualan mobil di Indonesia stagnan di angka 1 juta unit. Pemerintah perlu memberikan stimulus agar penjualan mobil bisa meningkat. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan, pihaknya selalu menyambut positif kehadiran pemain baru otomotif  seperti BYD. Namun dia menekankan, Toyota berharap pasar bisa berkembang. Pasalnya, sudah 10 tahun penjualan mobil hanya mencapai 1 juta unit. "Sedangkan pemainnya semakin banyak. Akibatnya kan nanti semakin berdarah-darah. Ya, enggak bisa mengembangkan produk. Kapasitas industri otomotif yang ada di Indonesia lebih dari 2 juta. Nah jadi kalau kita beroperasi  1 juta artinya kita enggak efisien," ucap dia di Xev Center Toyota. Bob mengatakan, angka 1 juta merupakan angka yang tanggung dan mudah dikalahkan oleh kompetitor seperti Thailand. Pemerintah perlu membuat proyeksi peningkatan penjualan mobil menjadi 2 juta unit pada 2030. (Yetede)

Penjualan e-Commerce Melejit Ketika Hiburan

Yuniati Turjandini 23 Jan 2024 Investor Daily
Admitad, sebuah jaringan pemasaran afiliasi global serta penyedia solusi teknologi tinggi untuk pengiklan-penerbit global, menyebut bahwa moment penjualan masa liburan (Holiday Season Sale) seringkali menjadi waktu penjualan yang meningkat signifikan bagi para pengelola perdagangan secara elektronik (e-commerce) di semua belahan dunia. Pada momen Holiday Season, menurut Admitad, tiket menjadi katagori produk dengan pertumbuhan penjualan tertinggi mencapai 78%, perlatan rumah tangga dan elektronik 52%, pengantaran makanan online 28%, perhiasan dan aksesoris 23%, game online 22%, pakaian dan sepatu 115%, serta lampu dan pencahayaan meningkat 14%. Presiden Direktur Mitgo APAC& India Neha Kulwal, mengungkapkan, selama momen Holiday Season sejak 18 Desember 2023, sumber trafik seperti platform konten, layanan cashback, toko afiliasi, kupon, pembelian trafik, dan aplikasi seluler, terbukti sebagai sumber paling aktif untuk meningkatkan penjualan di e-comerce. (Yetede)

Digitalisasi Layanan Pelabuhan Kemenhub Catat PNBP Rp 2,9 Triliun

Yuniati Turjandini 23 Jan 2024 Investor Daily
Digitalisasi layanan pelabuhan melalui Inaportnet yang dikelola Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merealisasikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,9 triliun. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arief Pribadi mengatakan dalam empat tahun terakhir realisasi PNBP untuk layanan jasa pelabuhan mengalami tren kenaikan. "Keberhasilan ini terutama terlihat pada sektor jasa Kepelabuhan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Konsesi, dan Jasa Telekomunikasi Pelayaran, total tahun ini mencapai Rp 2,9 triliun, ujarnya. Terimplementasinya Inaportnet di pelabuhan merupakan langkah keseriusan  Kementerian Perhubungan dalam melakukan  dalam melakukan pembenahan pelayanan di pelabuhan  melalui program tata kelola pelabuhan yang didukung oleh tim  Startegi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). (Yetede)

Jokowi: Bantuan Beras untuk Tekan Harga

Yuniati Turjandini 23 Jan 2024 Investor Daily
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa mahalnya harga beras saat ini karena berkurangnya  produksi di dalam negeri dan krisis pangan global yang membuat negara-negara produsen memilih membatasi ekspor. Karena itu, pemerintah menggunakan intrusmen bantuan pangan beras (BPB) untuk mengendalikan inflasi nasional dan mendukung stabilitas harga di tingkat  konsumen agar tidak semakin meningkat. BPB  akan dijalankan hingga Juni 2024, apabila APBN masih mencukupi akan dilanjutkan lagi pada semester dua tahun ini. Di dalam negeri, dampak EL Nino akan kekeringan panjang menjadi salah satu penyebab fluktuasi  harga pangan nasional. Tapi, Jokowi memastikan pemerintah akan  selalu menjaga stok pangan strategis, terutama beras dalam keadaan mencukupi. "Apa yang terjadi karena produksinya kurang, beras dunia kurang, harganya (tinggi), itu problemnya," tutur Jokowi. (Yetede)

Baterai Nikel Terancam Besi Fosfat Sebelum Debat

Yuniati Turjandini 23 Jan 2024 Tempo
Karakter ramah lingkungan belakangan menjadi daya tarik baterai kendaraan listrik berbahan baku besi dan fosfat atau lithium ferro-phosphate (LFP). Teknologi itu muncul sebagai alternatif baterai yang selama ini terlalu mengandalkan nikel sebagai katoda, seperti lithium nickel manganese cobalt oxide (NMC) ataupun lithium nickel cobalt aluminium oxide (NCA). Perlahan tapi pasti, pemakaian LFP terus berkembang dan berpotensi menggerus dominasi baterai nikel yang stoknya suatu saat akan menipis.

Pakar otomotif sekaligus akademikus Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, mengatakan baterai LFP naik daun karena diunggulkan dari sisi biaya, keamanan, serta umur pemakaiannya. Pamornya meningkat seiring dengan banyaknya masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh penambahan nikel dan kobalt untuk NMC. "Teknologi ini lepas dari penambangan material yang sering dikaitkan dengan masalah etika dan lingkungan," ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Di antara jenis baterai lithium-ion, NMC selama ini menjadi yang paling populer karena bisa menampung energi yang besar, lengkap dengan kapasitas tegangan yang tinggi. Komposisi katoda yang seimbang—terdiri atas sepertiga nikel, sepertiga mangan, dan sepertiga kobalt—dinilai sebagai pengantar daya paling efektif untuk peralatan elektronik dan mobil listrik. Namun keunggulan ini mulai digeser LFP yang dipelopori BYD Auto Co Ltd, pabrikan otomotif asal Cina, sejak 2010. Alih-alih memakai nikel, pabrikan Negeri Tirai Bambu memilih bijih besi dan fosfat yang lebih mudah dicari. Keunggulan baterai berbasis besi yang tahan panas itu perlahan dikenalkan BYD kepada dunia. (Yetede)

Minim Dampak Ekonomi Penghiliran

Yuniati Turjandini 23 Jan 2024 Tempo
Dampak ekonomi penghiliran nikel masih jauh dari harapan. Sejumlah pengamat ekonomi dan lingkungan menyayangkan keuntungan dari kebijakan ini lebih banyak dinikmati pihak asing alih-alih menopang kinerja perekonomian domestik. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, berujar penghiliran yang dilakukan di Indonesia selama ini justru lebih menguntungkan Cina. Sebab, kepemilikan smelter nikel di dalam negeri banyak didominasi oleh investor dari negara itu. “Indonesia hanya menikmati 30 persen keuntungan, sisanya lari ke Cina. Sehingga tujuan untuk menaikkan nilai tambah ekonomi tidak tercapai,” ujar Fahmy kepada Tempo, kemarin. 

Selain itu, tujuan utama penghiliran untuk menciptakan nilai tambah produk sumber daya alam masih berada pada tahap awal, yaitu produk turunan pertama dan kedua. “Memang betul ada kenaikan nilai ekspor, tapi penyebabnya, ya, karena biasanya ekspor bijih nikel sekarang produk turunan.”
Menurut Fahmy, penghiliran yang diharapkan seharusnya tak hanya mandek di produk turunan awal, tapi juga bisa membangun ekosistem yang lebih besar, seperti dapat membangun pabrik baterai mobil listrik di dalam negeri. “Tujuan penghiliran harus dikembalikan, dibuat perencanaan yang matang, misalnya dalam 10 tahun ke depan kita sudah bisa menghasilkan penghiliran sampai tahap mana,” ucapnya.

Dia pun mengingatkan pemerintah untuk mengurangi dominasi investor Cina pada industri smelter dan lebih menunjukkan keberpihakan kepada investor dalam negeri. Lebih dari 90 persen pabrik penghiliran nikel yang ada di Indonesia terafiliasi atau bekerja sama dengan Cina. “Keberpihakan yang dilakukan bisa dengan mendorong penambang lokal membangun smelter, bisa sendiri-sendiri atau konsorsium, untuk mematahkan dominasi Cina.” (Yetede)


Saham Emiten Bank Besar Menanti Tuah Rilis Kinerja

Hairul Rizal 23 Jan 2024 Kontan (H)
Sejumlah bank papan atas siap merilis laporan kinerja keuangan tahun 2023 dalam waktu dekat. Laporan kinerja tahun lalu diproyeksi bakal mempengaruhi laju saham bank-bank brkapitalisasi pasar besar alias big cap. Jika rapor keuangan di 2023 positif, ada peluang saham bank big cap melaju kencang. Tapi, jelang rilis laporan kinerja 2023 dalam dua pekan ke depan, saham bank-bank besar yang masuk Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4 justru mengalami koreksi terbatas. 

Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) misalnya. Pada Kamis (22/1), saham emiten bank wong cilik ini terkoreksi paling dalam di antara bank KBMI 4 lainnya. Kemarin, saham BBRI turun 0,43% jadi Rp 5.775 per saham. Nasib serupa dialami saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).Kemarin, saham BMRI merosot 0,38% jadi Rp 6.500 per saham. Sementara  saham bank swasta PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) ditutup stagnan dan bertahan di level Rp 9.625 per saham. Saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menjadi satu-satunya bank KBMI 4 yang sahamnya berada di zona hijau. Harga saham ini naik 0,45% ke Rp 5.525 per saham. 

Associate Director of Research & Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai, musim rilis laporan kinerja bisa jadi momentum bagus bagi investor mengoleksi saham bank big cap. Ia yakin, emiten bank berkapitalisasi pasar besar mencetak kinerja positif di 2023. Nico memproyeksi, saat ini saham bank big cap yang layak dicermati jelang paparan kinerja adalah BBRI. Nico melihat, kehadiran holding ulta mikro yang dipimpin BRI telah menunjukkan kontribusi signifikan bagi bank yang fokus pada segmen UMKM ini. Selain itu, saham BBCA juga layak dicermati kinerjanya. Terlebih, secara historis, bank milik Grup Djarum ini secara konsisten terus mengalami pertumbuhan kinerja. 

CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo menilai, pergerakan saham bank big cap akan terbatas jelang paparan kinerja 2023. Sebab, investor cenderung sudah mengantisipasi rilis kinerja  bank sejak akhir 2023 dan jelang pembagian dividen. 

Pemerintah Menawarkan Insentif Pajak Hiburan

Hairul Rizal 23 Jan 2024 Kontan
Penerapan pajak hiburan masih menuai penolakan pengusaha. Untuk meredam gejolak di lapangan, pemerintah berencana mengucurkan setidaknya dua insentif pajak kepada para pelaku usaha hiburan. Pemerintah akan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hiburan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Tidak hanya itu, pemerintah menyiapkan insentif perpajakan berupa PPh Badan Ditanggung Pemerintah (DTP). 

"Masukannya tadi sudah kita terima semua. Saya minta, solusinya tadi dengan Surat Edaran (SE) Mendagri. Pada waktu di Istana, saya sampaikan akan ada SE, dan Kepala Daerah bisa mengacu kepada SE Mendagri," kata Airlangga, Senin (22/1). Menko Airlangga menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah jelas diatur bahwa kepala daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah. Selanjutnya, Airlangga menyampaikan Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyelesaikan kajian untuk memberikan dukungan insentif perpajakan untuk Sektor Pariwisata yang berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah). 

Besaran insentif pajak PPh Badan DTP tersebut sebesar 10%, sehingga tarif pajak PPh Badan akan turun menjadi 12% (dari tarif normal 22%). Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengatakan dengan adanya surat edaran tersebut, maka pemerintah daerah (pemda) bisa mengeluarkan insentif fiskal untuk sektor hiburan tanpa pengajuan individual. "Jadi ini informasi untuk seluruh pelaku jasa hiburan di Indonesia seluruhnya bahwa pembayaran pajak hiburan nantinya dibayarkan sesuai tarif yang lama," kata dia. 

Pengusaha Hotman Paris Hutapea juga merasa tarif pajak hiburan sebesar 40%-75% sangat memberatkan dan bisa mematikan dunia usaha. Belum lagi, ditambah pajak lainnya, bisa-bisa para pengusaha menyetorkan pajak hampir 100% ke kas negara.

Transaksi Mata Uang Lokal Menanjak Lebih dari 50%

Hairul Rizal 23 Jan 2024 Kontan
Rata-rata nilai transaksi penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) terus bertambah. Bank Indonesia (BI) menyebutkan, di sepanjang tahun 2023, rata-rata nilai transaksi LCT mencapai ekuivalen US$ 6,3 miliar. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan, posisi tersebut meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2022. "Posisi di Desember 2023 naik sebesar 52,8% dibandingkan dengan tahun 2022," ujar dia, belum lama ini. Destry menambahkan, jumlah pelaku LCT juga meningkat. 

Pada akhir tahun 2023, jumlah pelaku sebanyak 2.598 pelaku, meningkat dari 1.741  pelaku pada akhir tahun 2022. Sedangkan dari komposisinya, mayoritas penggunaan LCt adalah pelaku dari negara Malaysia. Kerja sama LCT antara Bank Indonesia dan Bank of Korea merupakan yang teranyar dan telah disepakati sejak Desember 2023 yang berlaku mulai tahun 2024. 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, salah satu yang diuntungkan dari kerja sama kedua negara ini adalah sektor perdagangan. Pasalnya, perbankan di Indonesia dan Korea Selatan dapat melakukan kuotasi nilai tukar secara langsung, sehingga risiko nilai tukar dan biaya yang timbul dari transaksi tersebut dapat berkurang. 

Sebelumnya, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional untuk mendorong peningkatan LCT yang melibatkan BI serta beberapa kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri.

Pilihan Editor