Matahari telah menjadi inspirasi untuk mengubah pandangan teknologis, khususnya terkait transisi dari energy fosil menjadi energi terbarukan. Perubahan teknologis tak cukup dimengerti saja dalam pengertian perombakan alat dan mesin. Secara filosofis, transformasi teknologis harus didorong pemahaman yang mendalam tentang dunia alamiah beserta tantangannya saat ini, yaitu krisis iklim, yang membangunkan masyarakat dunia dari gagasan yang keliru tersebut. Bookchin, pemikir kritis teori ekologi sosial, beranggapan bahwa teknologi modern melupakan matriks sosial yang mempertimbangkan keadilan bagi sosial dan ekologi.

Matriks sosial dalam hal ini tidak saja perihal pendapatan ekonomi, tetapi juga pertimbangan etis mengenai konsekuensi pemanfaatan teknologi tersebut secara holistik. Bookchin mengingatkan, terhubung dengan energi surya, angin, atau biogas, latar belakang pengembangan teknologis kita tak cukup hanya berkisar pada stimulan ekonomi, tetapi perlu juga memiliki dasar desideratum, dimana hambatan-hambatan yang merintangi transisi energi, salah satunya adalah masih minimnya riset dan karya ilmiah tentang energi terbarukan di kampus ataupun lembaga riset di Indonesia. Para peneliti, bercerita pentingnya sokongan terkait kebijakan pemerintah.

Kebijakan yang memprioritaskan pendanaan bagi pengarusutamaan ekosistem penelitian dan laboratorium di Indonesia dalam pengembangan teknologi energi terbarukan. Transformasi energi ini selain perlunya kegandrungan pada sains, juga pendekatan etis tentang inovasi teknologi yang dapat membantu cita-cita kehidupan bersama yang lebih baik. Secara politis, transisi ini membutuhkan kepemimpinan visioner yang mengerti bahwa kebijakan publik dalam bingkai krisis iklim, tidak lagi soal perhitungan efisiensi serta kesesuaian industri dan pasar. Karena itu, transisi energi ini memerlukan kehendak dan komitmen politis yang kokoh dan menyeluruh. (Yoga)

Awal tahun ini, para pengusaha hiburan digemparkan dengan aturan baru tarif pajak hiburan jenis usaha tertentu yang berkisar 40-75 %. Mereka menilai, aturan baru itu membuat kalang kabut pengusaha. Apalagi, mereka merasa tak dilibatkan dalam penyusunan aturan yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda (UU HKPD). Dalam regulasi itu, terdapat 12 kelompok jasa kesenian dan hiburan. Sebelas di antaranya dipungut pajak hiburan maksimal 10 %. Sisanya masuk dalam kelompok hiburan tertentu yang terdiri dari diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Mereka harus membayar tarif 40-75 % dari pendapatan kotor.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, banyak pihak mempertanyakan mengapa UU yang sudah diresmikan pada 2022 itu baru diributkan sekarang. Itu semata-mata karena mereka tak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik saat UU HK-PD dirancang. ”Tidak ada rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pihak DPR dan tidak ada pembicaraan dengan pemerintah. Setelah diundangkan, tidak ada sosialisasi karena ini pajak daerah, harusnya pemda sudah memanggil para pelaku usaha,” tutur Hariyadi di Jakarta, Jumat (26/1). (Yoga)

Nikel yang tengah didera kelebihan pasokan diperkirakan akan terus mengalami penurunan harga dalam beberapa tahun ke depan. Situasi ini perlu diwaspadai pelaku usaha pengolahan meskipun diprediksi tidak akan terlalu merugikan Indonesia. Harga komoditas tambang yang tercatat di Bursa London Metal Exchange, Jumat (26/1) itu sebesar 16.648 USD per ton. Nilai itu terus merosot dari harga rata-rata di tahun 2023 yang 21.521 USD per ton. Bahkan, kini lebih anjlok daripada harga nikel di 2022 yang berada di kisaran 25.834 USD per ton. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, ini bukan kali pertama harga nikel merosot. Siklus harga komoditas di pasar global pernah membuat harga nikel jatuh ke level 9.595 USD per ton pada tahun 2016.

”Harga nikel saat ini diperkirakan cenderung akan turun lagi dalam 2-3 tahun ke depan sampai tercapai keseimbangan harga yang baru. Harga komoditas lebih banyak ditentukan oleh supply dan demand sehingga bila kelebihan pasok, harga cenderung turun,” katanya saat dihubungi Kompas, Jumat. Masalah kelebihan pasokan kerap dihubungkan dengan rendahnya penyerapan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik. Perusahaan konsultan global Woodmac melaporkan, kebutuhan nikel untuk industri baterai 480.000 ton atau 15 % kebutuhan nikel global saat ini. Rendahnya pemanfaatan nikel untuk produksi baterai diduga karena munculnya teknologi-teknologi baru untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Sebagai contoh, lithium ferro phosphate (LFP) yang dikembangkan tanpa kandungan nikel dan kobalt. (Yoga)

Pengolahan sampah dari sumbernya menjadi prioritas untuk diterapkan di DKI Jakarta, menyusul kebijakan pemerintah yang tidak mengeluarkan izin pembukaan tempat pemrosesan akhir (TPA) baru pada tahun 2030. Hal ini mengemuka saat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meresmikan tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS-3R) di dua tempat, yakni di Ciracas Jaktim dan Rawasari, Jakpus, Jumat (26/1). Di dalam TPS3R berkapasitas 25 ton itu, sampah dipilah antara organik dan non-organik. Selanjutnya, diproses menjadi pupuk kompos dan bahan bakar alternatif (refuse derived fuel/RDF). Dengan pengelolaan ini, Budi berharap dapat mengurangi penumpukan sampah di TPA. Ia pun menargetkan 44 kecamatan di DKI Jakarta memiliki TPS3R. Pada 2023, sebanyak 7 unit TPS3R sudah dibangun. Pada 2024 ditargetkan ada 4 TPS3R tambahan yang dibangun. ”Sisanya akan dibangun secara bertahap,” kata Budi.

Pembangunan TPS3R merupakan implementasi dari tugas yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap daerah guna mengurangi produksi sampah, seiring kebijakan pemerintah yang tidak mengeluarkan izin pembukaan TPA baru pada 2030. Edukasi masyarakat Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menambahkan, sebagian besar sampah yang diolah di TPS3R ini adalah limbah rumah tangga. Sebelum diolah, sampah dipilah terlebih dahulu karena belum banyak warga yang sadar untuk memilah sampahnya sendiri dari rumah. Direktur Pengurangan Sampah KLHK Vinda Damayanti Ansjar menilai, cara paling efektif mengurangi sampah adalah dengan mengolah sampah mulai dari sumbernya. Kesadaran inilah yang perlu ditanamkan kepada warga, yakni untuk mulai memilah sampah dari rumah. Peran bank sampah, sangat diperlukan untuk menyosialisasikan cara mengolah sampah. Hanya saja, dari 16.000 bank sampah di Indonesia, tidak semua beroperasi optimal. Banyak bank sampah yang mati suri. (Yoga)

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memperluas rute layanan bus Jabodetabek Residence atau JR Connexion (JRC). Langkah ini untuk memfasilitasi warga di permukiman sekitar Ibu Kota menuju pusat Jakarta dan sebaliknya. JR Connexion telah beroperasi sejak 2017 di beberapa wilayah Bodetabek. Akan tetapi, belum semua warga Jabodetabek mengetahui keberadaan bus eksklusif ini. Salah satunya warga Bekasi, Jabar, Nur Shalihah (35) yang sering melihat bus besar di Mega City Bekasi. Namun, ia tidak tahu bus tersebut bisa mengantarkan warga hingga Jakarta. Warga Bekasi lainnya, Dwi Arini (32), sudah tahu ada JR Connexion. Ia beberapa kali naik bus ini dengan rute Grandhika City Jatiwarna-Kuningan dengan ongkos Rp 25.000 sekali jalan.

Menurut Dwi, fasilitas di dalam bus cukup lengkap. Terlebih ada untuk mengisi daya ponsel dan akses wi-fi. Bus juga sudah dilengkapi AC yang sangat dingin. Meski demikian, Dwi tetap tidak menggunakan JR Connexion sebagai moda transportasi sehari-hari. ”Kalau ke kantor harus naik moda transportasi lainnya lagi. Jadi, saat ini masih sering pakai mobil untuk sehari-hari,” kata perempuan yang bekerja di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/1). Bus JR Connexion merupakan angkutan umum massal premium untuk melayani kebutuhan masyarakat di kawasan permukiman Bodetabek menuju simpul transportasi utama di DKI Jakarta. Bus ini termasuk angkutan umum dalam kategori point to point, yakni melayani langsung kebutuhan masyarakat dari titik keberangkatan menuju lokasi tujuan dan tidak banyak berhenti di halte.

 Besaran tarif JR Connexion adalah Rp 20.000-Rp 25.000 sekali jalan, yang tergolong mahal dibandingkan KRL Jabodetabek atau Transjakarta. Sejak diluncurkan pada 2017, JR Connexion telah melayani 23 permukiman di Bodetabek. Saat ini, BPTJ Kemenhub berencana menyediakan bus JR Connexion di 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek. Tahun ini ditargetkan ada 40 titik terlayani. Pada 2024, BPTJ menargetkan penambahan rute pelayanan JR Connexion di 40 perumahan Bodetabek, antara lain, Morizen, Discovery Bintaro Jaya, Kota Harapan Indah, dan Alam Sutera. (Yoga)

Setelah lebih dari dua tahun ditutup akibat pandemi Covid- 19, Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kembali dibuka untuk umum. Pariwisata TNWK kali ini mengedepankan kesejahteraan satwa, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan. Adila Zakia (10) mengelus belalai gajah   dengan lembut di area Pusat Latihan Gajah, TNWK, Kamis (18/1/). Ia lantas memandikan seekor gajah jinak dengan selang air, didampingi sang pawang. Adila yang datang jauh-jauh dari Riau mengaku senang bisaberkunjung ke TNWK dan melihat gajah-gajah jinak di sana. Sang ayah, Sunu Istiqomah Danu (47), mengatakan, keluarganya sengaja berwisata ke TNWK untuk melihat gajah-gajah jinak yang dipelihara di taman nasional tersebut.

Ia penasaran mendengar kabar TNWK buka dengan konsep baru. ”Kami kebetulan sedang pulang kampung ke Lampung. Kami ke sini karena ingin mengenalkan anak-anak dengan alam,” kata Sunu. Sunu dan keluarganya membeli beberapa paket wisata di TNWK, seperti memandikan gajah seharga Rp 150.000 per orang dan paket berfoto dengan gajah Rp 20.000 per orang. Selain itu, wisatawan juga membayar tiket masuk ke dalam TNWK Rp 5.000 per orang. Sunu senang bisa mengajak anaknya berwisata ke TNWK. Meski begitu, ia merasa fasilitas yang disediakan di TNWK masih terbatas, antara lain, tempat bersantai untuk wisatawan masih terbatas. Ia berharap, pengelola TNWK bisa meningkatkan sarana dan prasarana agar wisatawan lebih nyaman.

Selain itu, pengalaman yang ditawarkan dalam konsep baru wisata alam TNWK juga dinilai masih terbatas. Pengelola perlu menyiapkan pengalaman yang lebih seru untuk wisatawan. Annisa Putri (23), wisatawan asal Lampung mengatakan ”Sekarang sudah enggak kayak dulu, kita bisa lihat gajah main sirkus dan atraksi. Sekarang hanya bisa berfoto dengan gajah atau memandikan gajah,” ucapnya.Ia sebenarnya berharap bisa menaiki gajah jinak yang ada di TNWK. Namun, ternyata hal itu sudah tidak diperbolehkan karena dianggap tidak memperhatikan kesejahteraan satwa.

Rudi Hartono (35) warga Desa Labuhan Ratu IX, yang juga pelaku usaha jasa wisata, mengatakan, dengan konsep baru tersebut, tarif wisata di TNWK menjadi lebih mahal. Ia mengaku kesulitan menawarkan paket wisata kepada para agen travel. ”Kalau dulu paket wisata TNWK bisa saya jual Rp 90.000 per orang, sudah termasuk kendaraan, tour guide, makan dan minum, serta paket wisata berkeliling satu hari di TNWK dan desa penyangga. Kalau sekarang, kita tawarkan di harga Rp 150.000-Rp 190.000 per orang, tapi belum deal semua, masih banyak yang pikir-pikir,” kata Rudi. Sukatmoko, Humas TNWK mengatakan, konsep baru wisata alam di TNWK dilakukan dengan mengintegrasikan wisata desa yang dikelola oleh masyarakat. Desa-desa penyangga yang ada di sekitar TNWK dilibatkan untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di TNWK. (Yoga)

Arah pembangunan desa yang diusung ketiga pasangan capres-cawapres 2024 dalam forum debat capres-cawapres keempat pada Minggu (21/1/2024) masih belum banyak berubah dari apa yang telah berjalan. Program peningkatan dan optimalisasi dana desa masih menjadi unggulan ketiga paslon yang sepakat bahwa kedua hal tersebut dibutuhkan untuk menuju kemandirian desa dalam jangka panjang. Mengangkat tema Pembangunan Ber-kelanjutan; Lingkungan Hidup; Energi dan Sumber Daya Alam; Pangan; Agraria; Masyarakat Adat; dan Desa; debat yang diikuti oleh para cawapres itu memberikan kesempatan ketiga peserta untuk menyampaikan pandangannya tentang persoalan wilayah desa, dimana ketiganya sama-sama menonjolkan desa sebagai akar dari pembangunan Indonesia, selaras dengan visi-misi yang diusung ketiga paslon dalam Pemilu 2024.

Cawapres no 1 Muhaimin Iskandar menjawab pembangunan yang berakar dari desa harus diteruskan. Menurut dia, selama ini paradigma pembangunan dari desa sudah berjalan seiring bertambahnya dana desa yang diberikan pemerintah. Dengan keberhasilan itu, menambahkan dana desa untuk membangun desa tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga perekonomian dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan desa. Maka, nantinya ia akan meningkatkan dana desa menjadi Rp 5 miliar setiap desa yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan desa.

Gibran Rakabuming Raka, Cawapres no 2 berpendapat, penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan warga desa pada desanya terlebih dahulu, yang diwujudkan melalui program pembangunan yang melibatkan warga desa. Ia mencontohkan keberhasilan salah satu desa di Mojokerto yang mengusung konsep crowdfunding untuk membangun desa wisata. Mahfud MD, Cawapres no 3 menambahkan contoh pemba-ngunan desa yang berhasil di Daerah Istimewa Yogyakarta di mana pemerintah desa dan warganya sukses mengelola koperasi, irigasi, dan UMKM desanya, karena desa dengan kewenangannya mampu mengoptimal-kan sumber daya dan kearifan lokal yang ada sehingga bermanfaat banyak. Sementara di daerah-daerah lain, negara masih terlalu mengintervensi pembangunan desa sehingga potensi-potensi lokal kurang dikembangkan. (Yoga)

Risiko korupsi di Indonesia meningkat menyusul turunnya integritas lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, pada 2023. Selain sistem pengadaan barang dan jasa, penyebab fundamental turunnya integritas lembaga pemerintahan di antaranya adalah tingginya ongkos pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta lemahnya sistem pendanaan partai politik. KPK, Jumat (26/1) merilis, Indeks Integritas Nasional 2023 berada di angka 70,97 atau dibulatkan menjadi 71. Angka tersebut didapat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 terhadap 508 pemkab / kota, 38 pemeprov, serta 93 kementerian / lembaga. Angka tersebut tidak hanya di bawah target integritas nasional, yakni 74, tetapi juga turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, Indeks Integritas Nasional berada di angka 71,94 dan 2021 di angka 72,43.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, hasil SPI 2023 menunjukkan tren penurunan Indeks Integritas nasional. Hal ini, secara sederhana, bisa diartikan risiko korupsi di lembaga pemerintahan semakin tinggi. ”Fakta bahwa Indeks Integritas Nasional secara umum cenderung turun mengindikasikan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sistem tata kelola, regulasi, dan komitmen yang harus diperbaiki,” kata Johanis saat peluncuran hasil survei SPI di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/1). Johanis mengungkapkan, ada sejumlah persoalan fundamental yang menyebabkan turunnya Indeks Integritas Nasional selama tiga tahun terakhir. Salah satunya adalah tingginya ongkos politik, baik untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Kondisi itu diperparah dengan lemahnya pendanaan partai politik. (Yoga)