Warga eks Kampung Bayam yang kini tinggal di Kampung Susun Bayam yang berada di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakut, kembali diintimidasi dengan beragam berita bohong di media sosial. Mulai dari kabar warga telah menerima kompensasi hingga menunggangi masalah untuk keuntungan pribadi. Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang dipimpin Muhammad Furkon, Minggu (18/2) menuturkan, sejak menempati Kampung Susun Bayam, intimidasi dan fitnah tak pernah usai. ”Setelah dikriminalisasi, sekarang beragam berita bohong terus berdatangan agar kami segera hengkang dari rumah susun ini,” katanya. Salah satu berita bohong yang santer terdengar adalah tudingan warga Kampung Susun Bayam telah menerima kompensasi dari pembangunan JIS. Padahal, warga tidak pernah mendapatkan kompensasi sepeser pun. ”Yang diterima adalah uang kerahiman sebesar Rp 47,5 juta yang ditujukan untuk kelompok tani, bukan individu,” kata Furkon.

Uang tersebut digunakan untuk membangun hunian sementara di atas lahan seluas 2.000 meter persegi untuk 50 unit. Hunian sementara berlokasi di Jalan Tongkol X Pergudangan Krapu, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, di lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas peminjaman PT Jakarta Propertindo. Furkon menjelaskan, dirinya telah memiliki dasar yang jelas penggunaan uang tersebut, yakni untuk membangun hunian sementara selama rumah susun dibangun. Selain itu, dirinya menerima kabar jika ada pihak yang menganggap warga yang menempati rumah susun saat ini bukanlah warga Kampung Bayam. Padahal, mereka yang tinggal di rumah susun merupakan warga asli Kampung Bayam. ”Itulah sebabnya, kami tetap bertahan untuk tinggal di sini karena inilah satu-satunya ruang hidup yang kami punya,” kata Furkon. (Yoga) 

Pemerintah di berbagai belahan bumi bergerak bersama mengatur perusahaan raksasa teknologi atau giant tech. Tingkat urgensi dan cakupannya masif, belum pernah dialami oleh industri mana pun sebelumnya. Langkah ini berpotensi mengubah cara kerja internet dan mengubah arus data digital secara global. Mengutip Axios, terdapat lima bentuk utama regulasi yang diterapkan terhadap perusahaan raksasa teknologi oleh sejumlah negara. Bentuknya meliputi peraturan perpajakan, privasi konsumen, antimonopoli, moderasi konten, dan kecerdasan buatan. Soal peraturan perpajakan, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahkan membuat solusi mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi. Beberapa negara bagian AS, mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi dari Eropa. Terkait peraturan privasi konsumen, peraturan perundang-undangan privasi data Uni Eropa, yakni Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), sudah berlaku enam tahun. Peraturan ini memaksa perusahaan-perusahaan raksasa teknologi, termasuk dari AS, tunduk.

Soal pengaturan antimonopoli, Eropa adalah yang paling getol. Eropa terus melakukan penyelidikan dan memperkenalkan peraturan perundang-undangan pasar digital (Digital Markets Act). Melalui peraturan ini, perusahaan-perusahaan raksasa teknologi dari AS didefinisikan sebagai ”penjaga gerbang”. Maksudnya, mereka adalah pihak yang memberikan layanan penting bagi bisnis karena menjangkau pelanggan secara luas, tetapi sekaligus menjadi penghambat. Mengutip The New York Times, China Tahun 2021, memaksa perusahaan raksasa internetnya, seperti Alibaba, Tencent, dan ByteDance, untuk secara terbuka berjanji mengikuti aturan mereka dalam melawan monopoli.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pengaturan perpajakan kepada perusahaan raksasa teknologi sama susahnya dengan mengatur monopoli yang berpotensi mereka lakukan. Oleh karena itu, pembahasan peraturan, seperti perpajakan yang dilakukan oleh OECD, juga sempat berlangsung alot. ”Salah satu tujuan beberapa negara mengatur perusahaan teknologi asing adalah melindungi barang dalam negeri. Dalam konteks platform e-dagang, misalnya, pasar yang diciptakan sebenarnya bukan pasar yang sempurna karena ada risiko dijadikan ruang memasukkan barang ilegal,” katanya. (Yoga) 

Keputusan KPU menunda proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan demi memperbaiki data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap memunculkan kecurigaan. Langkah memperbaiki Sirekap dengan menyinkronkan data di formulir C1.Hasil Plano dan data dalam Sirekap seharusnya tidak sampai mengganggu proses rekapitulasi. Informasi bahwa KPU menunda proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diungkapkan kelompok masyarakat sipil pemantau pemilu dan peserta pemilu, Minggu (18/2). Informasi salah satunya berangkat dari adanya surat pemberitahuan dari KPU Kota Tangerang, Banten, yang memberitahukan adanya penundaan proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Dalam surat itu, Ketua KPU Kota Tangerang Qori Ayatullah meminta agar rapat pleno rekapitulasi suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024.

Khusus bagi yang sudah berjalan, rapat diminta diskors, juga hingga 20 Februari. Permintaan disebut atas arahan KPU RI pada 18 Februari 2024 untuk memastikan kualitas data Sirekap yang akan digunakan untuk rekapitulasi di kecamatan agar lebih akurat. Jika mengacu Peraturan KPU No 5 Tahun 2024, jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan berlangsung pada 15 Februari hingga 2 Maret 2024. Selain di Tangerang, informasi serupa diterima dari penyelenggara pemilu di Kaltara, seperti disampaikan politikus PDI-P yang juga calon anggota legislatif Kaltara, Deddy Yevri Sitorus. ”Ada informasi di daerah, KPU pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di kecamatan, yang tidak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan Komisi II DPR,” kata Deddy melalui keterangan tertulis. Deddy memperoleh informasi alasan penghentian karena Sirekap mengalami kendala di pembacaan data. Ia pun kaget dengan alasan itu karena Sirekap bukan metode penghitungan suara yang resmi.

Ditambah lagi, penghentian proses rekapitulasi suara seharusnya hanya bisa dilakukan dalam kondisi force majeure, seperti gempa bumi atau kerusuhan massa. Akibatnya, muncul kecurigaan bahwa hal itu untuk mengakali suara peserta pemilu tertentu. Untuk itu, Deddy meminta KPU memberi penjelasan. ”Kalau dibiarkan, akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakukan kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya,” katanya. Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin yang menerima informasi serupa pun bingung dengan keputusan KPU. Adanya problem perbedaan data antara formulir C1.Hasil Plano (berisi jumlah raihan suara setiap peserta pemilu) di sejumlah TPS dan data di Sirekap seharusnya tidak sampai menunda proses rekapitulasi suara. Ini terutama karena hasil resmi pemilu diperoleh dari proses rekapitulasi suara secara berjenjang dari TPS hingga tingkat nasional, bukan Sirekap. (Yoga) 

Strategi pemerintah untuk memperluas daya jangkau layanan teknologi komunikasi dan informasi terus berjalan melalui pembangunan base transceiver station (BTS) dan perluasan jaringan internet. Hal itu bertujuan agar masyarakat di penjuru wilayah Nusantara dapat memperoleh akses memadai. Hanya saja, para pelaku industri dan penyedia jasa layanan internet, masih memberi porsi besar untuk menyasar pasar di Pulau Jawa. Butuh strategi yang komprehensif agar layanan jaringan dan data mampu menjangkau wilayah di luar Jawa. Rencana matang yang tengah disiapkan yakni pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi berbasis satelit, salah satunya lewat investasi oleh Starlink milik pengusaha global Elon Musk. Dalam situsnya, Starlink menjadikan wilayah Indonesia dalam daftar tunggu operasional bisnis miliknya. Rencana tersebut mesti diakselerasi dengan mengacu pada regulasi yang adil dan saling menguntungkan. Jangan sampai pengembangan jaringan digital berbasis satelit, menghambat berbagai sasaran besar pemerintah dalam pemerataan infrastruktur jaringan dan menciptakan ketidakseimbangan persaingan bisnis di industri telekomunikasi.

Performa indeks harga saham gabungan atau IHSG ngegas dalam 2 hari terakhir perdagangan pekan lalu. Pemilihan umum presiden dan legislatif yang berjalan lancar dan aman tentu menjadi katalis yang direspons positif oleh pelaku pasar. Kami tidak sedang berspekulasi bahwa keunggulan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming dalam hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei telah menghadirkan sentimen positif ke bursa saham. Kendati, tak sedikit analis di lini masa meyakini bahwa kemenangan kedua pasangan itu dalam satu putaran pemilihan suara bakal menghadirkan kepastian lebih cepat atas keberlanjutan proyek-proyek ekonomi yang melibatkan dunia usaha ke depan. Di samping, stabilitas politik dan keamanan nasional bakal relatif lebih kondusif. Tak heran, pelaku pasar saham sungguh mengapresiasi situasi politik yang bergulir saat ini. Buktinya, saat banyak bursa global terkoreksi pada akhir pekan lalu, IHSG justru melanjutkan penguatan selepas pemilu yang digelar Rabu (14/2). Indeks-indeks Wall Street, misalnya, berguguran oleh sentimen laporan inflasi Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran pemangkasan suku bunga The Fed tidak akan terjadi secepat yang diperkirakan tahun ini. S&P 500 terperosok 0,48% ke level 5.005,57. Indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 145,13 poin atau turun 0,37% menjadi 38.627,99. Adapun, Nasdaq Composite juga jatuh 0,82% ke level 15.775,65. Kondisi ini terjadi karena situasi geopolitik yang memicu tingkat permintaan domestik di sejumlah negara menuju ketidakpastian. Banyak negara bahkan telah diproyeksikan mengalami resesi sejak akhir 2023. Setelah Inggris, Jepang ikut terseret ke jurang resesi setelah perekonomiannya menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Pekan lalu, investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy senilai Rp8,22 triliun di Bursa Efek Indonesia. Dari pantauan kami, asing mengoleksi saham-saham big cap di sektor perbankan seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Derasnya aliran dana asing ke pasar saham pekan lalu mendorong indeks komposit tumbuh 1,39% dalam sepekan ke level 7.335,54.

Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas yang digarap pemerintah untuk meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi hingga ke pelosok wilayah Indonesia. Tahun ini, belanja negara untuk akses digital senilai Rp12,16 triliun. Ferdi Kaeng, Kepala Desa Bowombaru Utara, bercerita warga desanya mesti mencari-cari sinyal hingga ke gunung atau pinggir pantai untuk sekadar berselancar di internet atau berkomunikasi. Hal itu berlangsung tatkala infrastruktur digital belum menjangkau wilayahnya. Desa Bowombaru Utara terletak di Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Letak desa tersebut berada di tengah Laut Sulawesi. Menuju Bowombaru Utara dari pusat kota Sulawesi Utara yakni Manado, jaraknya hampir sama dari desa itu ke Davao, Filipina. Desa itu pula yang dipilih Istana untuk kegiatan peresmian operasional Base Transceiver Station (BTS) milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dan akses internet di desa tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta pengoperasian dan integrasi satelit Republik Indonesia pada 28 Desember 2023. Presiden Joko Widodo datang langsung mengunjungi pulau terluar itu untuk melakukan peresmian operasional BTS. Kepala Negara juga sempat melakukan dialog lewat sambungan jarak jauh dengan guru sekolah dan anggota tentara. Pembangunan infrastruktur BTS oleh Bakti sempat terhenti karena dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabatnya. Namun, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan proyek pembangunan BTS untuk pemerataan jaringan komunikasi. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja Kemenkominfo senilai Rp14,85 triliun. Dari nilai belanja tersebut, alokasi belanja terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp12,16 triliun, hampir 82% dari total belanja. Dari sisi penyediaan akses internet, targetnya menjadi 33.465 titik eksisting dari sebelumnya 6.934 titik pada 2019. 

Berdasarkan statistik yang diolah oleh DataIndonesia, terdapat dua provinsi di Indonesia yang memiliki penetrasi internet kurang dari 60% yakni Sulawesi Barat (59,11%) dan Papua Pegunungan (57,3%). Sementara itu, sebanyak delapan provinsi memiliki tingkat penetrasi internet antara 60%—70%. Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kemenkominfo, Sri Sanggrama Aradea menyampaikan sejak 2015 sampai dengan saat ini, pemerintah melalui Bakti telah melaksanakan program untuk memberikan layanan telekomunikasi bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam area Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI). Selanjutnya juga penyediaan layanan kapasitas satelit telekomunikasi dalam rangka mendukung Bakti Aksi, Bakti, Sinyal, dan Satelit Multifungsi Pemerintah (Satelit Republik Indonesia-1), penyediaan layanan satelit menggunakan teknologi high troughput satellite (HTS) dengan kapasitas 150 Gbps. Sementara itu, para penyedia jasa internet service provider (ISP) mengusulkan sejumlah strategi untuk pemerataan akses internet hingga ke luar Jawa. Menurut Ketua Umum Aso­sia­si Penyedia Jaringan Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif, pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium izin baru ISP di sejumlah kota yang sudah memiliki lebih dari 50 penyelenggara ISP. Mengutip data APJII, saat ini terdapat 993 ISP secara nasional. Naik hampir 200 ISP dalam 1 tahun terakhir dengan penetrasi mayoritas di Pulau Jawa. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menuturkan persoalan kesenjangan pemerataan dan kecepatan internet di Indonesia karena akses infrastruktur yang masih banyak dibangun Indonesia bagian barat, terutama di Jawa. Rencana moratorium izin ISP, katanya, perlu dilakukan supaya ada perhatian pengembangan akses di kawasan luar Jawa.

Pemerintah perlu mengatur harga layanan internet di industri penyedia jasa internet. Sebab, pertarungan tarif di industri internet service provider (ISP) Tanah Air saat ini dipandang sudah sangat tidak sehat. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan bahwa harga jual layanan internet rumahan saat ini sudah jauh di bawah tarif bawah untuk basic service senilai Rp200.000. “Saat ini harga jual layanan yang rumahan sudah terlalu rendah. Untuk broadband, angka yang rasional untuk basic service Rp200.000. Namun, banyak yang jual di bawah itu,” kata Arif kepada Bisnis pekan lalu. Berdasarkan data APJII, masyarakat Indonesia rata-rata mengeluarkan Rp150.000—Rp300.000 per bulan untuk layanan ISP broadband. Kondisi tersebut, katanya, sangat tidak sehat bagi industri yang mengeluarkan investasi tidak sedikit dalam menggelar jaringan ISP. Investasi yang dikeluarkan mencakup pengadaan material yang mayoritas masih impor, biaya jasa, dan perizinan. Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, Arif menilai ketentuan yang diperlukan industri adalah pembatasan harga atas dan harga bawah. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang melakukan identifikasi masalah terkait dengan wacana moratorium ISP di Pulau Jawa. Moratorium dinilai akan mengurai kompetisi yang masih terpusat di Pulau Jawa. Namun, strategi tersebut perlu disertai dengan insentif bagi penyelenggara ISP yang menggelar jaringan di luar Pulau Jawa. Lebih jauh, kebijakan-kebijakan extraordinary yang pro industri dinilai juga berpotensi mempercepat penetrasi internet di Indonesia. Tanpa adanya dorongan kebijakan, Arif memperkirakan kenaikan tingkat penetrasi internet nasional hanya akan tertahan di kisaran 1%—2% per tahun. Sementara itu, Vice President Retail Business PT Moratel Yan Arliansah menyatakan pasar di Pulau Jawa masih sangat besar khususnya untuk fixed broadband dengan jenis layanannya unlimited. Dia mencermati beberapa operator dapat memberikan harga layanan paling dasar dimulai Rp150.000 per bulan dan dapat meraup untung. Pelaku usaha juga sudah secara mandiri atau melalui asosiasi meminta kepada pemerintah agar adanya regulasi yang memudahkan dalam proses perizinan. Namun, alih-alih memudahkan, adanya perizinan online justru menyulitkan.

Indonesia merupakan pasar empuk bagi pengembangan bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan peningkatan kelas menengah, peluang industri tersebut kian menggiurkan. Hasil suvei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang diolah oleh DataIndonesia mencatat jumlah penduduk di Indonesia yang terkoneksi internet sebanyak 221,56 juta jiwa atau 79,5% dari total jumlah penduduk yang mencapai 278,7 juta jiwa. Rata-rata pengeluaran masyarakat untuk konsumsi berlangganan internet broandband mayoritas di kisaran Rp100.000—Rp300.000 dengan porsi mencapai 67,4%. Sementara itu, pelanggan yang mengeluarkan biaya antara Rp300.000—Rp500.000 sebanyak 22,5%. Belanja masyarakat untuk internet mobile, terbanyak ada di kisaran Rp50.000—Rp100.000 dengan persentase sebanyak 45%, disusul masyarakat yang berlangganan dengan biaya Rp10.000—Rp50.000 dengan porsi sebanyak 35,3%. Tingginya konsumsi masyarakat yang mengakses layanan internet tergambar dari bisnis yang ditekuni oleh operator telekomunikasi. Perusahaan pelat merah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., misalnya, mencatat pendapatan senilai Rp111,24 triliun hingga kuartal III/2023 atau tumbuh 2,17% dibandingkan dengan periode yang sama 2022. PT XL Axiata Tbk. juga mencatat pertumbuhan pendapatan dari Rp21,6 triliun pada kuartal III/2022 menjadi Rp23,87 triliun pada kuartal ketiga tahun lalu. Head of External Communication XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. 

Dengan demikian, upaya operator telekomunikasi untuk melakukan penetrasi ke wilayah-wilayah baru, baik di Pulau Jawa dan luar Jawa dapat berjalan mulus. “Menurut kami kebutuhan layanan internet bagi masyarakat di Jawa masih cukup tinggi, dan ini juga dilayani oleh beragam penyedia jasa layanan internet dan ISP, sehingga masyarakat memiliki beragam pilihan untuk menentukan layanan internet yang akan digunakan. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi adanya kompetisi di bisnis ini untuk memberikan layanan internet yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/2). Sementara itu, PT Telekomuniksi Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyiapkan berbagai infrastruktur terkait dengan rencana kerja sama pengembangan internet berbasis satelit. Ketika dikonfirmasi Bisnis, SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza menjelaskan bahwa pihaknya membangun ground infrastructure berupa 9 gateways dan 1 Point of Presence (PoP) untuk menjangkau layanan di Tanah Air. Alhasil, tujuan utama Telkomsat adalah mendukung program pemerataan pembangunan jaringan telekomunikasi broadband dan memperkecil kesenjangan layanan digital pada beberapa wilayah Indonesia. AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid pun menekankan pada prinsipnya teknologi satelit lebih tepat untuk berperan sebagai layanan backhaul B2B atau perantara antara jaringan utama dengan jaringan cabang yang belum memiliki jaringan telekomunikasi terrestrial. Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd. Rauf mengatakan bahwa Satelit Merah Putih 2 mengandalkan platform Spacebus 4000B2 dengan usia desain 15 tahun.