6 Program Digitalisasi Berdampak ke Ekonomi
Potensi Bisnis MRO Diproyeksi Tembus US$ 2 M
Ekspor Terancam Resesi dan Konflik Geopolitik
Menjinakkan Gonjang-ganjing Beras
Lonjakan harga beras ke rekor tertinggi terjadi sebulan
terakhir. Di sejumlah daerah, beras premium dan medium juga raib dari pasar tradisional
dan toko ritel modern. Kenaikan harga beras jauh di atas HET yang ditetapkan
pemerintah itu terjadi seiring mundurnya masa panen dan berkurangnya pasokan
dari sentra produksi (Kompas, 17/2/2024). Sebelumnya, pemerintah dalam berbagai
kesempatan juga melontarkan sinyal ancaman inflasi pangan. Lonjakan harga beras
berpotensi mendongkrak inflasi, yang berarti memukul daya beli masyarakat. Untuk
meredam gejolak harga, pemerintah terus melakukan operasi pasar, mengguyur
pasar dengan beras Bulog. Bantuan pangan melalui penyaluran beras bantuan 10 kg
kepada 22 juta keluarga penerima manfaat dilanjutkan hingga Juni 2024.
Setelah Juni 2024, pemerintah menyatakan akan melihat
kemampuan APBN. Bulog menjamin, stok beras 1,180 juta ton aman hingga Ramadhan
dan Lebaran. Stok ini ditopang beras impor karena pengadaan dalam negeri
terkendala produksi yang turun dan tingginya harga gabah tingkat petani. Defisit
produksi dalam negeri terjadi delapan bulan terakhir, tetapi BPS memprediksi
puncak panen dan surplus beras akan terjadi Maret 2024. Ironisnya, jelang panen
raya Maret, pemerintah justru berencana impor beras 1 juta ton. Jumlah ini
gabungan sisa kuota impor 2023 dan sebagian dari kuota impor 2024 (2 juta ton).
Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan cadangan beras memang penting, tetapi pemerintah
juga harus memastikan penggelontoran beras impor tak menekan harga gabah kering
panen petani.
Meski sempat mengalami surplus secara sporadis, produksi beras
nasional relatif stagnan, bahkan turun rata-rata 1 % per tahun sepuluh tahun
terakhir. Padahal, konsumsi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan
penduduk. Kita memahami, dengan defisit produksi beras dalam negeri yang masih
harus ditutup dengan impor, stabilisasi harga dan pasokan beras tak bisa
mengabaikan situasi global. Kenaikan harga beras dewasa ini juga merupakan
fenomena global. Bank Dunia memperkirakan kenaikan harga beras akibat El Nino
dan kebijakan larangan ekspor negara produsen masih akan berlanjut pada 2024,
dengan harga diperkirakan belum akan turun hingga 2025. (Yoga)
Waspadai ”Banjir” Produk Impor Murah China
Indonesia perlu mewaspadai dan mengantisipasi ”banjir” produk
impor murah China ditengah perlambatan ekonomi negara tersebut. Pengawasan dan
penyelidikan atas barang impor itu perlu lebih ditingkatkan agar tidak
merugikan pelaku usaha di dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Shinta W Kamdani, Minggu (18/2) mengatakan, saat ini, industri
manufaktur di China tengah kelebihan hasil produksi. Pasar domestik tidak mampu
menyerap produk-produk itu lantaran daya beli masyarakat melemah. ”Dalam
kondisi itu, China bisa saja menerapkan dumping atau menjual barang ke luar
negeri dengan harga lebih murah dibandingkan dengan di dalam negeri,” ujarnya
ketika dihubungi di Jakarta. Harga barang dan jasa di tingkat konsumen serta
produsen tengah mengalami deflasi terburuk. Hal itu merupakan cerminan
pelemahan daya beli masyarakat, sekaligus tertahannya geliat industri domestik
China.
Biro Statistik Nasional China mencatat, pada Januari 2024 China
mengalami deflasi 0,8 % secara tahunan. Penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK)
itu merupakan penurunan terbesar dalam 14 tahun terakhir atau sejak September 2009.
Harga barang dan jasa di tingkat produsen juga deflasi 2,5 % secara tahunan. Indeks
Harga Produsen (IHP) tersebut masih melanjutkan tren deflasi selama 16 bulan
berturut-turut atau sejak Oktober 2022. Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai
potensi ”banjir” produk impor China. Strategi, mekanisme, dan kapabilitas
penyelidikan serta penegakan antidumping terhadap impor dari China perlu
ditingkatkan. Upaya itu, ujar Shinta, sangat penting dan krusial untuk melindungi
pasar dan industri dalam negeri. (Yoga)
Utak-atik Anggaran untuk Makan Siang Gratis
Dua hari setelah pemungutan suara, Prabowo Subianto-Gibran
Rakabuming Raka menjadi sorotan karena ingin mengurangi subsidi energi demi
mendanai program makan siang gratis, janji populis yang mereka umbar selama
kampanye. Rencana itu dilontarkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran,
Eddy Soeparno, dalam wawancara dengan Bloomberg TV, Kamis (15/2). Di situ, Eddy
ditanyai soal sumber dana untuk merealisasikan program makan siang gratis
senilai Rp 400 triliun yang menjadi ”senjata” andalan Prabowo-Gibran selama
kampanye. Eddy menjawab, cara pertama dengan meningkatkan rasio perpajakan (tax
ratio) Indonesia hingga mengimbangi negara tetangga di kawasan. Kedua,
mengurangi subsidi yang tidak terlalu dibutuhkan, seperti subsidi energi yang
penyalurannya kerap salah sasaran. Ia optimistis sumber dana itu bisa didapat
dalam waktu 2-3 bulan setelah Prabowo menjabat.
”Saat ini, Indonesia punya anggaran subsidi energi Rp 350
triliun. Sebanyak 80 % dari subsidi itu dinikmati mereka yang tidak berhak
mendapatkannya. Jadi, kami akan melakukan penyesuaian (finetune) terhadap subsidi
itu,” kata Eddy, dikutip dari tayangan Bloomberg TV. Ucapan Eddy sontak menjadi
pembicaraan hangat. Narasi yang muncul di media sosial, Prabowo-Gibran ingin
memangkas subsidi BBM dan menaikkan pajak. Warganet pun khawatir harga BBM
naik, inflasi meroket, dan tarif pajak ke depan lebih mahal. Saat dihubungi
pada Jumat (16/2), Eddy menjelaskan, TKN Prabowo-Gibran tidak ingin memangkas
subsidi BBM. Pihaknya hanya mau mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat
ini dinikmati masyarakat mampu supaya lebih tepat sasaran. Misalnya, untuk
masyarakat miskin, UMKM dan yayasan kemanusiaan, dengan menyempurnakan data penerima.
Lalu menyempurnakan peraturan untuk menegaskan kriteria masyarakat yang berhak
menerima subsidi energi, lengkap dengan sanksi jika ada yang melanggar. (Yoga)
Memasuki Bab Ketiga Industri Otomotif Indonesia
Industri otomotif Indonesia tengah membuka lembaran memasuki
bab baru, yakni era kendaraan listrik, tercermin dalam pameran otomotif
Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Pameran yang diikuti 53 merek
pabrik mobil di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 15-25 Februari 2024, ini banyak
menampilkan berbagai varian mobil elektrik mulai dari mobil listrik berbahan
daya energi baterai hingga mobil hibrida bertenaga baterai dengan bensin. Ajang
ini menjadi kesempatan para pabrikan mobil merilis varian baru kendaraan listrik
mereka. Pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai, merilis varian All New Kona
EV. Chief Operating Officer PT Hyundai Motor Indonesia Fransiscus Soerjopranoto
menjelaskan, semakin mejamurnya berbagai pabrikan mobil yang merilis varian
kendaraan listrik menandakan bahwa industri otomotif Indonesia telah memasuki
era baru.
Seperti halnya sebuah buku, lanjut Soerjopranoto, kini industri
otomotif Indonesia memasuki bab ketiga, yakni kendaraan listrik. Indonesia
telah menyelesaikan bab pertama mengenai pabrikan kendaraan bermotor ber BBM
atau internal combustion engine (ICE). Setelahnya, Indonesia juga telah melewati
bab kedua era produksi kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau
(KBH2) atau low cost green car (LCGC). ”Dua bab tadi sudah kita lewati. Kini,
kita masuk bab tiga, yakni era kendaraan listrik,” ujar Soerjo, panggilan akrabnya,
Kamis (15/2). Ia menjelaskan, posisi Indo nesia sangat strategis untuk pengembangan
ekosistem kendaraan listrik. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta
orang dan ditopang perekonomian yang terus bertumbuh, Indonesia adalah pasar
yang strategis untuk kendaraan listrik. (Yoga)
Penyadap Nira Kelapa
Menanti Rezeki dari Emiten Penebar Dividen
Kinerja Ekspor Indonesia Tertekan Resesi Global
Alarm waspada menyala dari pasar global. Sejumlah negara mitra dagang Indonesia resmi memasuki resesi ekonomi, dengan pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut. Misalnya Jepang, salah satu pemain ekonomi utama dunia. Negara Matahari Terbit itu mencatat pertumbuhan kuartal IV-2023 melorot 0,4% year-on-year (yoy), melanjutkan kontraksi 3,3% yoy di kuartal sebelumnya. Selanjutnya, perekonomian Inggris selama tiga bulan terakhir 2023 turun 0,3% yoy, bahkan lebih dalam dari penyusutan 0,1% yoy pada kuartal III-2023. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, performa kedua negara itu akan berdampak ke Indonesia, terutama dari jalur perdagangan dan investasi. Dari sisi perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Jepang di sepanjang 2023 tercatat senilai US$ 18,88 miliar, menyusut 19% dibandingkan realisasi ekspor 2022. Angka ekspor ke Jepang pada tahun lalu memegang porsi 7,63% terhadap total ekspor Indonesia. Sedangkan dari sisi penanaman modal asing (PMA), Jepang menduduki peringkat keempat sebagai negara yang paling banyak membenamkan investasinya di Indonesia. Dana investasi dari Jepang di sepanjang tahun lalu tercatat sebesar US$ 4,6 miliar.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mewanti-wanti, resesi Jepang akan berdampak signifikan pada Indonesia. "Dampaknya akan dirasakan dari sisi perdagangan dan investasi," terang dia, kemarin. Produk utama ekspor Indonesia ke Jepang antara lain batubara, bijih tembaga, produk peralatan dan mesin elektronik, serta nikel. Jika penurunan ekspor berlanjut, kata dia, tak menutup kemungkinan ada risiko penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia. Bahkan, risiko defisit neraca perdagangan. Indonesia juga harus lebih aktif menjemput bola. Dalam hal ini, bisa dengan memanfaatkan situasi yang ada. David mengambil contoh. Indonesia bisa mengimpor bahan baku dari China. Mengingat saat ini bahan baku China melimpah dan bisa diperoleh dengan harga murah. Kemudian, bahan baku itu diolah di dalam negeri. Bahkan bisa juga mengundang investor yang mau menanamkan modal di Indonesia untuk mengolah bahan baku tersebut. Bahan baku yang sudah diolah menjadi barang jadi, kemudian diekspor ke negara seperti Amerika Serikat (AS) atau negara lain yang mengurangi produk dari China. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suswijono mengungkapkan pemerintah telah memetakan potensi penurunan ekspor ke depan. Pemerintah pun bersiap menjajaki pasar baru dalam upaya diversifikasi negara tujuan ekspor di luar negara tradisional.









