Berbekal resep dari nenek, sejumlah produsen kue tradisional terus berinovasi agar bisa merebut lidah dan hati warga urban yang akrab dengan roti dan aneka pastri. Mereka mempertahankan rasa dan memoles citra ke level premium. Dengan cara itu, gerai kue tradisional eksis di mal, bandara, hingga istana. Di kompleks ruko Villa Melati Mas, Serpong, Tangsel, Banten, Rabu (21/2) sejumlah pekerja produsen dan toko kue tradisional Iki Koue Citarasa Nusantara mengirim pesanan ke pelanggan penting. Kontainer plastik dan kardus berisi aneka kue tradisional berpenampilan cantik dan menggugah selera dikirim untuk pelantikan menteri baru di Istana Negara pagi itu.

Setiap hari, dapur Iki Koue menerima pesanan paling lambat pukul 17.00 untuk diantarkan keesokan harinya, ujar Laura Wiramihardja, salah satu pendiri sekaligus pemilik Dapur Iki Koue, yang bisa membuat 46 macam kue tradisional, dari yang manis dan asin. Sampai yang dikukus, digoreng, atau dibuat bolu. Ada juga aneka bubur tradisional ala jajanan pasar, yang bisa dikemas dalam mangkuk plastik atau dalam paket besar di beberapa bejana tanah liat. Semua kue dan bubur dibuat dengan resep dan cita rasa orisinal warisan keluarga. Rentang harganya mulai Rp 5.000 hingga Rp 15.000 per potong atau sajian. Segmen pasar Iki Koue berkategori premium sehingga harga menyesuaikan.

Iki Koue juga membuka gerai di salah satu mal eksklusif di kawasan Senopati, Jakarta. Di sana pengunjung dapat menikmati menu inovatif, aneka bubur jajanan pasar, yang ditempatkan di dalam wadah eksotik dari tanah liat tadi. Para tamu dapat memilih sendiri topping tambahan meniru cara penyajian produk yoghurt merek kekinian. Selain itu, penataan gerai yang cantik memungkinkan para pembeli jika ingin berfoto dan mengunggahnya di akun media sosial mereka. Pendekatan-pendekatan itu dilakukan terutama untuk menarik pembeli muda, yang dinilai mulai kurang akrab dengan jajanan tradisional.

Monami Bakery juga tetap eksis di pasar kue tradisional kelas premium sejak 1976, ketika gaya hidup ngemal menjangkiti warga Urban, Monami juga masuk ke mal, dengan 38 gerai yang tersebar di mal, toko, dan bandara. Sandi Gunawan dan istrinya, Florean Hadinata bilang, kunci keberhasilan usaha mereka bertahan selama ini adalah selalu berusaha mempertahankan rasa otentik sesuai warisan nenek dan membuat produk yang inovatif. Salah satunya, menggunakan santan segar dari kelapa tua utuh. ”Bahkan, untuk membuat kue lumpur, kami masih menggunakan arang untuk memanaskan bagian atas kue seperti cara nenek dulu. Kami akan terus mempertahankan agar rasa kue dan kelumerannya sama seperti buatan beliau,” ucap Florean. (Yoga) 

Kenaikan harga beras diprediksi berlanjut setidaknya hingga Maret 2024. Sebab, sejumlah sentra produksi belum memasuki musim panen raya. Namun, pasokan beras dari Perum Bulog dinilai meredam kenaikan harga beras di pasar. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) BI mencatat, harga rata-rata beras nasional pada Jumat (23/2) mencapai Rp 15.650 per kg, naik 5,4 % dibanding satu bulan sebelumnya atau naik 14,2 % dibanding Januari 2023. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid berpendapat, kondisi cuaca yang tidak pasti mengakibatkan panen tidak jelas. Area panen relatif masih terbatas sehingga harga beras belum dapat dipastikan kembali ke harga normal.

”Harga beras dipastikan kembali normal jika sudah panen raya. Untuk itu, tingginya harga beras masih akan berlangsung hingga pertengahan atau akhir Maret (2024),” katanya, Sabtu (24/2). BPS memperkirakan produksi beras pada Maret 2024 mencapai 3,51 juta ton. Kendati neraca bulanan mulai surplus, volume produksi pada Maret tahun ini lebih rendah dari realisasi produksi beras pada Maret 2023 yang mencapai 5,13 juta ton. Surplus beras pada Maret 2024 diperkirakan 970.000 ton atau lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Maret 2023 yang mencapai 2,59 juta ton (Kompas.id, 19/2/2024).

Menurut Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Mohammad Ismail Wahab, meski tidak setinggi Maret tahun lalu, panen pada Maret tahun ini akan berdampak terhadap penurunan harga beras. Pada Maret 2024, produksi gabah kering giling (GKG) diperkirakan 6,1 juta ton atau turun 2,82 juta ton dari produksi Maret 2023 di 8,92 juta ton.  Akan tetapi, angka produksi itu lebih tinggi dari produksi GKG pada Januari dan Februari 2024, masing-masing 1,58 juta ton dan 2,42 juta ton. Kendati harga masih tinggi, kata Mentan Zulkifli Hasan, stok beras untuk kebutuhan warga Jakarta masih aman. Ia memastikan pasokan beras dari Perum Bulog dapat meredam kenaikan harga beras di Ibu Kota. (Yoga) 

Sejalan dengan keinginan calon presiden Prabowo Subianto bahwa semua unsur akan dirangkul, Partai Golkar pun terbuka jika ada partai politik lain yang ingin bergabung dalam koalisi pendukung calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, Partai Golkar juga mengingatkan agar parpol yang akan ikut bergabung tak memaksakan jumlah dan posisi menteri tertentu dalam kabinet Prabowo-Gibran. Hal itu, disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (24/2).

Menurut dia, dengan semakin banyak unsur yang bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran, Koalisi Indonesia Maju (KIM), artinya semua pihak harus menyadari ada keterbatasan posisi di kabinet nanti. Sejak didaftarkan sebagai kandidat Pilpres 2024, Prabowo-Gibran didukung sembilan parpol di KIM, yakni Partai Gerindra, Demokrat, Partai Golkar, PAN, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Namun, beberapa hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024 usai, Presiden Jokowi yang juga ayah Gibran memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menemuinya di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kontestasi pilpres, Nasdem merupakan partai pendukung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sehari setelah pertemuan itu, Presiden mengungkap pertemuannya dengan Paloh sebagai pertemuan politik. Presiden pun tak menampik saat ditanya apakah ia menjembatani hubungan Partai Nasdem dengan Prabowo (Kompas.id, 19/2). Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengakui, untuk memperkuat koalisi parpol pendukung pemerintah ke depan, ada upaya melobi dari pihak Prabowo-Gibran ke parpol pengusung Anies-Muhaimin ataupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD agar masuk dalam barisan koalisi (Kompas, 23/2). Firman menekankan, pembagian ”kue” kekuasaan tidak selalu di kementerian. Mereka bisa berpartisipasi melalui legislatif, dunia usaha, atau bahkan di sektor yudikatif. (Yoga) 

Eskalator yang mati di Stasiun Manggarai, Jaksel, sore itu tiba-tiba bergerak sendiri, membuat calon penumpang yang menaiki tangga berjalan itu terkejut. Apalagi eskalator itu bergerak turun, berlawanan arah dengan langkah mereka. Dalam video di kanal Youtube Kompas TV dan media sosial lain, terekam kepanikan orang-orang, mereka berteriak, dan ada yang terjatuh. Siaran pers resmi dari PT KAI Commuter Indonesia (KCI) pada Kamis (22/2) menyatakan, insiden itu terjadi pada Rabu (21/2) pukul 18.06 di eskalator menuju peron 11 dan 12. Tidak ada korban jiwa dan luka. Petugas di stasiun sigap menolong mereka yang jatuh. Kejadian itu menambah panjang daftar berbagai gangguan fasilitas di stasiun kereta komuter di Jabodetabek.

Dengan berbagai kekurangannya, kualitas layanan angkutan umum kereta komuter Jabodetabek dan jaringan bus Transjakarta diakui membaik berkali lipat dibandingkan 10-20 tahun lalu. Bangunan stasiun dan halte saat ini sudah sangat bagus. Armada bus atau rangkaian kereta dalam kondisi di atas lumayan. Pembangunan angkutan umum terbukti sukses menarik pekerja kerah biru yang masuk kelas ekonomi menengah menjadi pengguna setia. Para pekerja ini mendominasi jumlah penduduk Jabodetabek yang menembus 30 juta jiwa. Mereka datang dari banyak daerah untuk mengejar rezeki di aglomerasi urban terbesar di Indonesia sekaligus pusat ekonomi.

Bepergian dengan KRL dan bus Transjakarta yang memiliki jalur khusus dipastikan memangkas waktu perjalanan. Walaupun berdiri sepanjang waktu dan berdesakan, sebagian pengguna menyebutkan bahwa naik angkutan umum tak selelah mengendarai sepeda motor berjam-jam di tengah kepadatan lalu lintas dan terpaan asap kendaraan bermotor, juga kebisingan. Daya tarik lain beralih naik angkutan umum adalah biaya bisa ditekan dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, khususnya mobil. Meskipun demikian, menggunakan angkutan umum tidak sehemat dan seefektif yang dibayangkan, karena cakupan layanan dan integrasi antarmoda belum maksimal. Akibatnya, pengguna tetap harus memakai kendaraan pribadi atau angkutan daring untuk mengakses angkutan umum terdekat.

Hasil survei Dewan Transportasi Kota Jakarta pada 2021, sebanyak 62,6 % pengguna transportasi umum di Jakarta harus merogoh kocek Rp 500.000 per bulan. Kemudian 25,7 % mengeluarkan Rp 500.000-Rp 1 juta per bulan. Sebanyak 7,2 % lainnya mengeluarkan Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan dan 4,9 % merogoh Rp 2 juta. Biaya untuk transportasi umum itu di luar biaya transportasi pribadi, termasuk kendaraan pribadi, ojek daring atau ojek pangkalan, dan taksi. Jika setiap pengguna angkutan umum juga memakai kendaraan pribadi, total pengeluaran pada 80 % responden berkisar Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan. Dengan kenaikan harga BBM dan tarif dasar ojek daring dan taksi daring, pada 2024 ini total biaya transportasi di Jakarta pun dipastikan naik. Angka itu terbilang besar mengingat UMP DKI Jakarta dan kota sekitarnya pada 2024 rata-rata Rp 5 juta per bulan. Rasanya makin boncos alias terus rugi dan tak terlihat segera ada solusi yang diidamkan. (Yoga) 

Masyarakat ekonomi menengah atas masih menjadi penopang utama konsumsi produk ritel meskipun kontribusinya melambat di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk menggairahkan daya beli mereka, ritel modern pun berinovasi. Ekonom senior Indef, Aviliani, menjelaskan, 80 % pertumbuhan konsumsi di dalam negeri mayoritas dikontribusi 40 % total penduduk Indonesia berkategori ekonomi menengah dan 20 % masyarakat ekonomi teratas. Kontribusi setiap kategori pada konsumsi adalah 35 % dan 45 %. ”Sektor ritel sekarang sudah tumbuh hampir sama sebelum masa pandemi Covid-19 karena sejak pandemi dinyatakan selesai, demand (permintaan) kembali, terlihat dari pertumbuhan konsumsi sudah 55 % dari PDB, investasi sudah 30 % ,” ujarnya dalam bincang santai bertajuk ”Geliat Ekonomi dan Ritel Pascapemilu di Indonesia” di Jakarta, Jumat (23/2).

Namun, kemampuan belanja masyarakat kalangan menengah dan teratas terus menurun pada 2023. Data BPS menunjukkan, sepanjang 2023, pertumbuhan konsumsi hanya 4,82 %, lebih rendah dari 2022 sebesar 4,94 % yang menjadi titik balik pemulihan ekonomi pascapandemi.Laju konsumsi itu juga jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh 5,04 %. Direktur SOGO Indonesia Handaka Santosa, mengungkapkan, masyarakat ekonomi menengah dan atas yang menyukai produk impor terbebani biaya belanja tinggi karena adanya pajak impor. Pajak yang dimaksud seperti bea masuk. Pada kategori pakaian jadi, tarif pajak berkisar 20 % hingga maksimal 94 % dari harga per unit produk. Pajak pengamanan produk impor itu berlaku sejak akhir 2021.

Guna menarik minat masyarakat mampu berbelanja produk-produk di dalam negeri, sejumlah peritel berinovasi pada tahun ini. Salah satunya dengan menambah koleksi produk bermerek di outlet-outlet mereka di kota-kota Indonesia. Contohnya, di penghujung Februari 2024, SOGO membawakan koleksi produk merek ternama, seperti Ted Baker, Max & CO, Christy, Roncato, Kent & Crew, United Colors of Benetton, Airceloom, Von Dutch, danToms & Asana. Produk premium karya lokal juga diperbanyak dan dijajarkan dengan merek internasional untuk memberi lebih banyak pilihan kepada setiap pengunjung. Inovasi lain adalah dengan mencampurkan kategori produk dalam satu lantai. Sebagai contoh, gerai produk kecantikan bersanding dengan gerai kopi. Lalu, di lantai dua, yang didominasi produk pakaian wanita, diisi juga dengan kedai minuman pada salah satu sudutnya. (Yoga) 

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka nasional menunjukkan beratnya pekerjaan rumah dan tantangan kita dalam mengatasi problem pengangguran. Menurut BPS, jumlah angkatan kerja nasional kita per Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, meningkat 3,99 juta dibandingkan Agustus 2022 (Kompas, 23/2). Sementara angka tingkat pengangguran terbuka 5,32 %, turun 0,54 % dibandingkan Agustus 2022. Meski tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir terus menurun, angkanya masih sangat besar, yakni 7,8 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,32 % saat ini juga masih jauh di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yakni 3,6-4,3 %. Pemerintah menargetkan TPT turun menjadi 4,74 % per Agustus 2024 dan 4,26 % per Agustus 2025.

Tingginya TPT menunjukkan penciptaan lapangan kerja tak bisa mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja (AK). Sulitnya menekan pengangguran juga terkait problem pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Percepatan penurunan tingkat pengangguran hanya bisa dicapai melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, selain meningkatkan kualitas AK (melalui pendidikan dan pelatihan), mendorong sektor-sektor ekonomi dengan efek pengganda besar juga penting untuk perluasan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Penciptaan lapangan kerja merupakan isu krusial karena penduduk usia kerja menyumbang 69,3 % populasi. Ini kekuatan penting bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ironisnya, AK kita didominasi pekerja tak terampil, dengan pendidikan SD ke bawah 39,76 %, SMP 18,24 %, SMA 19,18 %.

Kondisi ini menyebabkan mereka tak siap masuk pasar kerja dengan upah layak sehingga sebagian besar terserap di sektor informal (59,11 %). Tantangan yang kita hadapi dalam penciptaan lapangan kerja antara lain terus menurunnya kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja baru karena investasi yang ada lebih banyak padat modal. Problem lain, ada mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri. Upaya menjembatani melalui sekolah kejuruan dan vokasi guna mencetak lulusan siap kerja justru ikut menyumbang angka pengangguran karena kompetensi lulusan belum sesuai harapan. Bagaimana kita mampu membaca dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tuntutan baru ini akan menjadi kunci dalam menjawab pekerjaan rumah mengatasi pengangguran. (Yoga) 

Pemerintah lewat Kemenko Bidang Perekonomian mengklaim bahwa Indonesia tinggal selangkah lagi bergabung menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Klaim ini muncul berlandaskan fakta bahwa pada Rabu (21/2) Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Pemerintah tampak begitu ”kebelet” untuk menjadi anggota klub negara-negara maju dunia ini. Pada Juli 2023, arahan untuk menjadi anggota OECD datang dari Presiden Jokowi. Pada Agustus, Presiden bertemu Sekjen OECD Mathias Cormann di Jakarta. Lalu, pada September 2023, dilakukan pertemuan Dewan OECD, sebagai badan pengambil keputusan tertinggi di organisasi, untuk membahas rencana Indonesia.

Intensi untuk bergabung dengan keanggotaan OECD juga tertuang dalam surat Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekjen ECD Mathias Cormann sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi. Dewan OECD telah membuka diskusi aksesi dengan Indonesia, mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan Evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members. Keputusan ini menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, Dewan OECD akan mengeluarkan Peta Jalan Aksesi berisi hal-hal yang harus diperbaiki Indonesia agar sesuai dengan standar OECD. Indonesia baru resmi diterima menjadi anggota OECD hanya saat Peta Jalan Aksesi ini benar-benar telah terimplementasi. ”Diperlukan reformasi besar untuk menyelaraskan UU, kebijakan, dan praktik yang sesuai dengan standar OECD, termasuk sistem perdagangan, finansial, pajak, ketenagakerjaan, peradilan, hingga tata kelola BUMN,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (23/2). Dimana Kolombia, butuh waktu 7 tahun untuk menjadi anggota OECD. Jika disetujui menjadi anggota OECD, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga yang bergabung dengan organisasi yang sering disebut sebagai ”klub negara maju” itu. (Yoga) 

Keberhasilan seseorang dalam berhemat atau bahkan di kondisi tertentu memilih hidup frugal, tidak membawa kepastian kesejahteraan untuk masa pensiun kelak bilamana tidak fokus membangun 4 jenis asset penting dalam kehidupan berikut ini; Aset pertama, aset yang siap membantu dalam kondisi tak terduga. Kejadian pandemi, yang mungkin diikuti oleh kehilangan pekerjaan di masa produktif, adalah kondisi yang membawa dampak negatif pada kesejahteraan. Hanya mereka yang telah menghimpun dana darurat dengan baik yang dapat melalui ujian kehidupan tersebut dengan lebih ringan.

Aset kedua, aset yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dalam bentuk tujuan finansial. Umumnya, seseorang yang sudah pandai menabung atau berinvestasi akan memiliki tujuan finansial tertentu. Contohnya, menabung untuk dana naik haji, berinvestasi untuk dana kuliah anak, atau menabung untuk uang muka pembelian rumah tinggal. Aset ketiga, aset yang dikumpulkan terus agar bertumbuh dan baru akan dialokasikan kembali setelah mencapai angka tertentu. Contohnya saldo Jaminan Hari Tua, saldo Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan tentu saja aset mandiri yang dipersiapkan. Karyawan milenial harus berusaha menyisihkan sekian persen dari gaji dan penghasilan lainnya ke berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk peningkatan modal pensiun.

Umumnya, aset ini akan dialokasikan menjadi aset tunai atau jenis aset lainnya yang bisa langsung dinikmati di masa tua dan dijadikan aset produktif lain yang memberikan penghasilan pasif. Aset keempat, aset yang memang tidak diniatkan untuk dijual modalnya, tetapi ditujukan untuk memberikan penghasilan pasif secara berkala. Contohnya portofolio keuangan yang memberikan penghasilan berkala, seperti deposito, surat berharga negara ritel, obligasi korporasi, dan saham. Yang memiliki modal cukup bisa menanamkan modal dalam bentuk property yang memberikan penghasilan sewa. Sehingga, nantinya dapat memasuki masa pensiun dengan tenang, sejahtera, dan bahagia. (Yoga) 

Pemerintah mendata rumah warga yang rusak akibat puting beliung di Sumedang dan Bandung, Jabar, guna menentukan anggaran rehabilitasi. Dari pendataan sementara, 611 rumah warga rusak akibat terjangan putting beliung di Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jabar, Rabu (21/2) sore. BNPB akan memprioritaskan perbaikan rumah warga yang rusak. Di Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jumat (23/2) warga masih menyingkirkan puing-puing atap yang roboh. Untuk sementara, warga menutup bagian atap rumah dengan terpal.

Desa itu terdampak paling parah. Sebanyak 350 rumah di desa yang dihuni sekitar 9.000 jiwa ini rusak. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Fajar Setyawan mengunjungi warga Nanjung Mekar pada Jumat siang. didampingi Sekretaris Kabupaten Bandung Cakra Amiyana. Menurut Fajar, BNPB akan bersinergi dengan Pemkab Sumedang dan Kabupaten Bandung untuk mendata rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Bantuan uang untuk rehabilitasi rumah akan disesuaikan dengan kategori kerusakan.

BPBD Kabupaten Bandung mencatat, 568 rumah rusak dan 1.879 jiwa terdampak. Sementara BPBD Kabupaten Sumedang mencatat, 43 rumah rusak dan 89 jiwa terdampak. ”Kami bersama kedua pemda masih mengkaji kerusakan setiap rumah. Untuk warga yang rumahnya rusak ringan mendapatkan uang rehabilitasi Rp 15 juta, rusak sedangRp 30 juta, dan rusak berat Rp 60 juta,” ujarnya. Kepala Desa Nanjung Mekar Kiki Kosasih berharap pemerintah bisa memprioritaskan bantuan seng atau asbes bagi warga yang atap rumahnya rusak. Sementara Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar Bambang Imanudin menyatakan bakal mengupayakan kajian rumah terdampak di lima kecamatan tuntas pekan depan. (Yoga) 

Pemerintahan Jokowi yang akan purnatugas pada Oktober mendatang diperkirakan bakal meninggalkan beban utang besar kepada pemerintahan baru melebihi para presiden sebelumnya. Menurut catatan Kemenkeu, utang pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.144,6 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,59 5. Dalam dua periode kepemimpinan Jokowi, selama sembilan tahun terakhir, utang pemerintah bertambah Rp 5.535,6 triliun atau naik tiga kali lipat (212 %). Jokowi memulai masa jabatannya di tahun 2014 dengan warisan utang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rp 2.608 triliun. Pandemi Covid-19 adalah faktor penting yang membuat utang di era Jokowi melonjak tinggi.

Pada akhir 2020, hanya dalam waktu satu tahun, utang pemerintah naik Rp 1.295,9 triliun (27 %) dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi membuat utang pada akhir 2020 menyentuh Rp 6.074,5 triliun. Rasio utang juga tercatat meningkat di era pemerintahan Jokowi. Meskipun baru melonjak tinggi saat pandemi (dari 30,23 %n pada 2019 menjadi 39,43 % pada 2020), kenaikan rasio utang sudah terjadi sejak periode pertama era Jokowi (dari 24,68 % pada 2014 menjadi 30,23 % pada 2019). Meski meningkat, kenaikan rasio utang itu masih dalam ”batas aman” yang diatur dalam undang-undang. Sesuai UU No 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, utang pemerintah hanya diperbolehkan maksimal 60 % dari PDB. Jika melewati batas itu, Indonesia berpotensi bangkrut karena tidak lagi sanggup membayar utang.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/2) mengatakan, strategi pembiayaan di tahun terakhir pemerintahan Jokowi dilakukan secara fleksibel, terukur, dan oportunistik. Menurut dia, sejauh ini profil utang Indonesia masih sesuai jalur. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, pengelolaan utang negara tetap dalam kondisi aman meski secara total outstanding utang pemerintah telah menembus Rp 8.000 triliun. Persentasenya pun terus menurun setelah pandemi. Selain itu, APBN juga berhasil membukukan keseimbangan primer positif pada tahun 2023 yang menandakan pemerintah tidak lagi ”gali lubang tutup lubang” atau berutang untuk bayar utang. (Yoga)