Badan Pengatur Hilir Migas dan Gas Bumi (BPH Migas)  mengungkap sub penyalur memudahkan masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendapatkan Solar subsidi dan Pertalite dengan harga sama dengan di kota besar. Revisi peraturan  BPH Migas Nomor  6 Tahun  2015 diperlukan  guna membentuk sub  penyalur tersebut. "Pada saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur adalah salah satu alternatif  solusi untuk memudahkan masyarakat mendapat BBM subsidi dan BBM kompensasi," kata Kepala BPH Migas  Erika Retnowati. Erika menegaskan, sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas. Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok pada  kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM. Sub penyalur  mendistribusikan khusus kepada anggota dengan kriteria yang ditetapkan oeh BPH Migas. "Sub penyalur bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyaluran tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos  angkutnya ditetapkan Bupati," tegasnya. (Yetede)

Pemerintah menyerap dana Rp23,92 triliun dari hasil penjualan obligasi negara ritel (ORI) seri ORI02T3 dan ORI025T6 pada Senin (26/2/2024). Nominal tersebut terdiri atas penyerapan seri ORI025T3 sebesar Rp19,38 triliun dan seri ORI025T6 sebesar Rp4,54 triliun. Dalam keterangan resmi, Direktorat jenderal pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi target pembiayaan ABPN tahun 2024. ORI025T3 dan ORI025T6 mulai ditawarkan pada 29 januari 2024. Dengan mempertimbangkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder serta  likuiditas di pasar keuangan yang cukup ketat, ORI025T3 dan ORI025T6 ditawarkan dengan kupon kompetitif, yaitu masing-masing sebesar 6,25% dan 6,4,0%. (Yetede)

Momentum positif menaungi upaya penghiliran nikel di Tanah Air. Pasalnya, bola panas divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) akhirnya mereda setelah Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. sepakat untuk melepas kepemilikan di perusahaan tambang nikel itu seharga Rp3.050 per lembar saham kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Melalui aksi tersebut, MIND ID bakal menjadi pemegang saham mayoritas di INCO, sebanyak 34%. Sementara itu, Vale Canada Limited masih menguasai 33,9%, Sumitomo 11,5%, dan publik di Bursa Efek Indonesia sebanyak 20,6%. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, MIND ID nantinya bakal mengendalikan INCO bersama dengan Vale Canada Limited. Nantinya, perusahaan asal Kanada tersebut bakal mendapat ‘jatah’ untuk menunjuk direktur operasional dan direktur yang bertanggung jawab atas environment, social, and governance (ESG). 

Sementara itu, MIND ID memiliki hak untuk menunjuk tiga orang komisaris, termasuk komisaris utama; direktur utama; dan direktur SDM. Untuk saat ini, Kementerian BUMN dan MIND ID pun sudah bulat memutuskan untuk tetap menjadikan Febriany Eddy sebagai Direktur Utama INCO. Hal itu dilakukan untuk memastikan komitmen penghiliran perusahaan tetap berjalan seperti yang telah ditetapkan. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan, saat ini pihaknya tidak lagi khawatir dengan block voting agreement yang sebelumnya dimiliki oleh Vale Canada Limited dan Sumitomo, karena kesepakatan tersebut telah dihapuskan. Hendi pun memastikan MIND ID bakal menggunakan kas internal perusahaan untuk mengambil 14% saham INCO yang disebut Vale Base Metal mencapai US$160 juta dan harus tuntas paling telat akhir tahun ini. Sementara itu, Chief Executive Officer Vale Base Metal Deshnee Naidoo menjelaskan, pihaknya berharap bisa bekerja sama dengan para mitranya di INCO, sehingga proyek perusahaan bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia. 

 Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kesepakatan divestasi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan tata kelola pertambangan yang baik di Tanah Air. Hal itu juga menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk tidak menciutkan wilayah kerja INCO. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pemerintah bakal meminta INCO untuk fokus melaksanakan peningkatan produksi dan pembangunan smelter di proyek Soroako, Pomalaa, dan Bahodopi. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, posisi MIND ID sebagai pemegang saham mayoritas bakal memudahkan perusahaan dalam menyelaraskan kegiatan bisnis INCO.

Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel awal tahun seret di tengah target pemerintah mengumpulkan dana hingga Rp160 triliun sepanjang 2024. Dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Senin (26/2), penjualan SBN ritel melalui Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025 seret dengan realisasi Rp23,92 triliun. Kendati realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penjualan seri ORI024 yang mencapai kurang dari Rp15 triliun, penjualan kali ini belum mampu memenuhi target Rp25 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan penjualan instrumen perdana pada 2024 itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masa penawaran bertepatan dengan proses pemungutan suara Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, ORI025 ditawarkan pada 29 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024. Namun, setelah momen pemungutan suara Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024, Deni mengatakan pemesanan ORI025 melonjak signifikan. Kedua, jatuh tempo seri ORI019 yang mendorong investasi kembali para pemegang seri yang terbit pada 25 Januari 2021 itu. Sebagai gambaran, data DJPPR mencatat penawaran ORI019 kala itu mengumpulkan dana Rp26 triliun.  Menariknya, dari realisasi penjualan Rp19,38 triliun untuk seri tenor 3 tahun dan Rp4,54 triliun untuk seri 6 tahun, penjualan tertinggi dikumpulkan oleh mitra distribusi kalangan perbankan. Kalangan perbankan juga berkontribusi signifikan dalam akuisisi investor. 

 Sejalan dengan itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan perusahaan merealisasikan penjualan Rp7 triliun dengan seri tenor pendek yang mendapatkan antusiasme investor paling tinggi. “Jumlah pemesanan di BCA telah mencapai lebih dari Rp7 triliun dengan komposisi lebih dari 70% pemesanan pada tenor 3 tahun,” ujar Hera kepada Bisnis. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, masa penawaran Sukuk Ritel SR020 rencananya berlangsung mulai 1 Maret 2024 hingga 27 Maret 2024, sedangkan untuk besaran kupon akan diumumkan segera sebelum masa penawaran dimulai. Dihubungi terpisah, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi mengatakan penawaran SBN ritel pada tahun ini secara umum bakal moncerkendati pemerintah menargetkan dana jumbo hingga Rp160 triliun. Menurutnya, perhatian investor akan tertuju kepada waktu pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS Federal Reserve atau The Fed yang berpengaruh terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Pemerintah menambah kuota impor beras pada 2024 menjadi 3,6 juta ton atau naik 20% dibandingkan dengan realisasi impor beras sepanjang tahun lalu sebanyak 3,06 juta ton. Dengan penambahan volume impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari sebelumnya hanya 2 juta ton, menjadikan kuota impor beras pada 2024 merupakan yang terbesar lebih dari satu dekade. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa penambahan kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton dilakukan seiring dengan minimnya produksi beras dalam negeri. Setelah masa yang terlambat pada awal tahun ini, lanjutnya, membuat pemerintah memutuskan untuk menambah kuota impor beras tahun ini. “Tahun ini, 2 juta [ton impor beras] dan 1,6 juta. Hampir 3,6 juta [ton],” katanya seusai meninjau Pasar Klender, Jakarta Timur, Senin (26/2).

Saat ini, Zulkifli mengungkapkan sebanyak 1,4 juta ton beras telah dikuasai di gudang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, sedangkan sebanyak 500.000 ton sedang dikapalkan. Berdasarkan data cadangan pangan pemerintah (CDP) per 23 Februari 2024, stok beras yang dikuasai pemerintah secara total sebanyak 1,37 juta ton. Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistiyo menyatakan pemerintah telah resmi menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton setelah disepakati dalam Rapat Koordinasi Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 5 Februari 2024. Data Kemendag mencatat, telah direalisasikan impor sebanyak 326.626 ton beras dari total 2 juta ton. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan Bulog masih memiliki sisa kuota penugasan impor beras sebanyak 1,5 juta ton yang cukup untuk menghadapi permintaan saat Ramadan atau Idulfi tri mendatang. 

 Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyebut hampir semua komoditas pangan utama mengalami kenaikan harga secara kumulatif hingga pekan keempat Februari 2024, di antaranya beras, cabai merah, telur ayam dan daging ayam ras. Selain harga beras, Pudji menyatakan kenaikan juga terjadi pada cabai merah. Harga cabai pada minggu keempat Februari naik sekitar 7,63% dibandingkan dengan Januari 2024 menjadi Rp57.521 per kg. Namun, 44% wilayah masih memiliki harga cabai lebih tinggi dari harga rata-rata nasional. Harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan 1,47% dibandingkan harga pada Januari 2024. Di pekan keempat Februa ri 2024, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga telur ayam bertambah menjadi 199 kabupaten/kota. Rata-rata harga telur ayam kini Rp30.231 per kg. Selain itu, rata-rata harga gula pasir di minggu keempat Februari sebesar Rp17.665 per kg. Terdapat 162 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula pasir.

Guyuran insentif yang diberikan pemerintah untuk mengangkat performa penjualan mobil listrik belum sepenuhnya sukses. Infrastruktur pendukung kendaraan listrik, khususnya charging station yang masih terpusat di kota-kota besar, jadi alasan utama para konsumen. Sebaliknya, penjualan mobil dengan basis bahan bakar kombinasi antara fosil dan baterai atau hybrid, malah mampu menarik hati masyarakat. Jumlah mobil hybrid yang laku di pasaran, lebih banyak dari kendaraan full battery. Seusai perhelatan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pemerintah mulai menimang-nimang untuk memberi insentif bagi kendaraan hybrid. Cara ini seolah menjadi jalan tengah untuk mengejar target transisi energi dan memberikan kesetaraan bagi industri otomotif nasional.

Geliat penjualan kendaraan berbasis bahan bakar fosil dan baterai atau hybrid menggulirkan wacana pemberian insentif untuk jenis kendaraan tersebut. Rencana tersebut juga menjadi satu solusi untuk memenuhi target pengurangan emisi karbon. Tiga hari jelang pembukaan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, Kementerian Keuangan merilis dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan kendaraan listrik. Beleid itu berupa PMK No. 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, PMK No. 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Insentif yang diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Insentif itu berlaku hingga Desember 2024 dan masih menyasar segmen kendaraan listrik. Padahal, segmen tersebut angka penjualannya di Tanah Air masih tergolong rendah. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sampai dengan akhir 2023, jumlah penjualan kendaraan listrik sebanyak 17.062 unit atau 1,7% dari total penjualan oleh produsen ke distributor (wholesales) mobil nasional yang mencapai 1,05 juta unit. Secercah harapan bagi pelaku industri otomotif muncul ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjanjikan insentif serupa untuk kendaraan hybrid. 

Ditemui dikantornya pada Senin (19/2), Airlangga mengatakan bahwa insentif untuk kendaraan hybrid nantinya berupa PPN DTP. Mengenai besaran PPN DTP untuk mobil hybrid, nantinya akan sama dengan insentif yang diberikan untuk mobil listrik. Sejauh ini, kata Airlangga, pemerintah telah memiliki hitung-hitungan dari pemberian insentif terhadap harga penjualan mobil hybrid. Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyatakan jumlah mobil hybrid yang terjual pada 2023 menyentuh kisaran 50.000 unit. Jumlah itu naik hampir lima kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 10.344 unit. Sementara itu, bisnis mobil listrik di Indonesia disebut masih terbentur berbagai masalah, mulai dari harga yang kurang bersaing hingga infrastruktur pendukung yang belum mumpuni. Ditambah lagi, konsumen mobil listrik umumnya bukan fi rst time buyer yang jumlahnya tidak signifikan. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyatakan pentingnya insentif untuk semua teknologi yang berkontribusi pada pengurangan emisi untuk mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan elektrik yang berkelanjutan dan tidak fokus pada satu solusi tunggal. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Riyanto Umar menjelaskan insentif untuk mobil hybrid cukup penting karena menjadi satu pilihan masyarakat. “Mobil listrik saat ini masih mahal dan ekosistemnya belum mendukung, sehingga pasarnya kecil. Konsumen saat ini mengarah ke tipe hybrid karena jadi pilihan rasional buat konsumen,” katanya kepada Bisnis. Sementara itu, pengamat otomotif Bebin Djuana menilai kebijakan insentif terkesan hanya untuk sementara waktu.

Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Ariana Soemanto mengatakan, potensi penyimpanan karbon pada saline aquifer diperoleh melalui perhitungan dengan mempertimbangkan potensi pada cekungan migas yang telah berproduksi, kedalaman 800—2.500 meter, ketebalan lebih dari 20 meter, porositas lebih dari 20%, permeabilitas lebih dari 100 mD, dan salinitas air formasi lebih dari 10.000 ppm. “Perhitungan potensi penyimpanan karbon pada saline aquifer sekitar 572 miliar ton itu skalanya ‘cekungan migas’. Kalau perhitungan potensi pada depleted oil and gas reservoir sekitar 4,85 miliar ton itu skalanya sudah ‘lapangan migas’,” katanya, Minggu (25/2). Dia menjelaskan, potensi tersebut merupakan high level assessment untuk kepentingan strategis. Selanjutnya, akan dilakukan dilakukan berbagai aktivitas migas lebih lanjut, seperti seismik, studi/pemodelan geologi geofisika reservoir, pemboran, rencana pengembangan lapangan termasuk studi keekonomian untuk meningkatkan keyakinan atas potensi itu. “Terkait dengan CCS dan CCUS, regulasi mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, hingga Pedoman tata kerja sudah ada. Peta Potensi penyimpanan karbon juga sudah ada,” ujarnya. Untuk diketahui, saat ini sudah ada Peraturan Presiden No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Selain itu,ada juga Peraturan Menteri ESDM No. 2/2023.

Saham-saham emiten poultry berpeluang mendapat beberapa sentimen positif dalam jangka pendek ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa daging ayam sebagai tambahan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki balita stunting. Bansos beras, daging ayam, dan telur disalurkan kepada 18,8 juta KPM. Nilai anggarannya mencapai Rp 17,5 triliun hingga Juni 2024 mendatang. Pemerintah masih akan menambah program bansos tambahan untuk memitigasi risiko pangan pada 2024, di luar bansos yang rutin setiap tahun disalurkan. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo menilai, program bansos tersebut bisa berdampak positif terhadap emiten saham unggas atau poultry. Terutama para pemain besar di bisnis ini, seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). 

 Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menambahkan, bansos tersebut bakal mendorong permintaan terhadap sektor poultry secara keseluruhan, sehingga berpeluang mendorong harga sahamnya. Sentimen positif lainnya adalah datangnya bulan Ramadan dan Lebaran dalam waktu dekat. Biasanya, di momentum ini permintaan unggas bakal melejit sejalan dengan kenaikan tingkat konsumsi masyarakat. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Andreas Saragih melihat harga rata-rata day old chick (DOC) bulanan di Jawa Barat kembali naik menjadi Rp 3.140 per ekor pada Januari 2024, naik 79% secara bulanan dan naik 66,1% secara tahunan atau year on year (yoy). Harga rata-rata bulanan broiler pun pulih menjadi Rp17.601 per kilogram (kg), naik 6,2% yoy. Andreas memproyeksikan pemulihan harga DOC dan broiler akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, didorong oleh beberapa faktor penting, seperti bulan Ramadan, bansos pemerintah dan dampak dari program culling yang dilakukan pada tahun 2023. Menurutnya, valuasi saham poultry saat ini menawarkan penurunan yang terbatas dan memberikan titik masuk yang menarik. Andreas merekomendasikan beli saham CPIN dengan target harga Rp 6.150 per saham. Dia juga merekomendasikan beli saham JPFA dengan target harga Rp 1.380 per saham.

Selepas pemilihan umum, masyarakat kembali dihadapkan pada realita. Bulan depan, harga sejumlah barang dan tarif jasa bakal naik mengikuti lonjakan harga beras. Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi hingga tarif di 13 ruas jalan tol, berpeluang naik secara bertahap mulai Maret 2024. Ihwal kenaikan harga BBM seri Pertamax, misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sudah memberi sinyal tersebut. Kenaikan harga BBM non-subsidi, kata Arifin, sebagai imbas dari tren kenaikan harga minyak dunia, yang merupakan salah satu komponen pembentuk harga BBM. Sebulan terakhir harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent naik masing-masing 2% menjadi US$ 76 dan US$ 82 per barel. "Itu pasti mempengaruhi biaya produksi, kalau BBM subsidi kita tahan, sementara BBM nonsubsidi tergantung daya tahan pada badan usaha," kata Arifin, pekan lalu. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan, saat ini pihaknya masih mempertimbangkan faktor Mean of Plats Singapore (MOPS) beserta fluktuasi harga minyak mentah dan kurs. "Masih kami review," ujar Irto kepada KONTAN, Minggu (25/2), saat ditanya rencana menaikkan harga BBM nonsubsidi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, jika harga energi, pangan dan transportasi naik bersamaan, daya beli masyarakat kelas bawah dan hampir miskin bakal tergerus. "Yang sulit dikendalikan adalah inflasi jika beberapa kebutuhan itu naik bersamaan," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, apabila kenaikan harga tersebut dilakukan pada waktu bersamaan, maka kenaikan laju inflasi diprediksi lebih besar dibandingkan bulan atau tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari kuartal IV-2022 ketika pemerintah menaikkan harga BBM imbas dari kenaikan harga minyak dunia. Kala itu, inflasi naik hingga 5,95% secara tahunan (yoy). Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi dan tarif jalan tol kemungkinan besar akan menahan konsumsi rumah tangga kelas menengah.