Bank Pembangunan Daerah (BPD) terus berusaha meningkatkan modal inti minimum Rp 3 triliun paling lambat akhir Desember 2024. Untuk itu, strategi konsolidasi BPD kian ramai di tahun ini melalui skema kelompok usaha bank (KUB). Berdasarkan data OJK per 31 Desember 2023 terdapat 12 BPD yang belum memenuhi ketentun modal inti minimum melalui setoran modal mandiri dan 10 BPD akan melakukan konsolidasi dalam bentuk KUB. Salah satu BPD yang gencar menambah KUB adalah BPD Jabar dan Banten (Bank BJB).

Tahun ini BJB memiliki empat BPD yang masuk dalam KUB dan perseroan terus melakukan diskusi dengan BPD lain yang terbuka untuk menjadi KUB. Dirut BJB Yuddi Renaldi mengungkapkan, pihaknya telah mendapat perizinan dari OJK terkait proses KUB Bank Bengkulu. “Bank Bengkulu sudah, ada dua lagi yang kami proses, Bank Jambi dan Maluku Malut sudah memasuki tahapan penilaian, mudah-mudahan berjalan baik karena ke duanya intensitasnya signifikan,” ujar Yuddi, Selasa (12/3). (Yetede) 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hingga Januari 2024 mencatatkan jumlah transaksi di BSI Mobile sebanyak 38 juta transaksi dengan volume Rp 47 triliun, sementara transaksi menggunakan QRIS BSI berada di angka 5 juta transaksi dengan volume Rp 697 miliar. Memasuki bulan Suci Ramadan, BSI mendorong masjid sebagai pusat keuangan syariah dengan bertransaksi digital selama bulan Ramadan, melalui baitul mal sebagai pemberdayaan ekonomi umat.

BSI terus memperkuat kemitraan dengan pengelola masjid dengan memperluas layanan keuangan seperti ATM dan QRIS di masjid-masjid. Dari 300.000 masjid yang terdaftar di Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag RI, jumlah masjid yang telah terdaftar bekerja sama dengan BSI sebanyak lebih dari 53.000 masjid di seluruh Indonesia. Total dana pihak ketiga (DPK) di ekosistem masjid BSI tercatat Rp 4,6 Triliun. (Yetede) 

Kemenhub memprediksi pergerakan masyarakat pada musim mudik Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 Hijriah mencapai 193,6 juta orang, atau 71,7 % total penduduk Indonesia. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, prediksi ini berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi bekerja sama dengan BPS-Kemenkominfo, serta melibatkan pakar dan akademisi di bidang transportasi.

Hasil survei menunjukkan tren peningkatan pergerakan masyarakat. “Angka ini juga meningkat, melihat pergerkan masyarakat lebaran tahun lalu yakni 123,8 juta orang,” kata Budi Karya di Jakarta, Selasa (12/03). Dia menuturkan, Kemenhub akan berkoordinasi dengan kementerian lain maupun instansi terkait lainnya dalam rangka mengantisipasi terjadinya kendala selama pergerakan musim mudik lebaran. (Yetede) 

Hantaman pandemi Covid-19 menciptakan tren ekonomi kreatif yang lebih dinamis dan berkembang. Ada empat tren ekonomi kreatif yang diprediksi akan berkembang pesat pada 2024, yaitu audio visual, mobile game, musik dan kolaborasi. Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menerangkan, dengan mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki untuk mengikuti perubahan tren ekonomi kreatif tersebut, diharapkan dapat membuat sektor ekonomi kreatif di Indonesia lebih produktif, inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat menciptakan 4,4 juta lapangan kerja pada 2024.

Masuknya audio visual sebagai salah satu tren ekonomi kreatif 2024 tidak bisa dipisahkan dari banyaknya generasi muda yang tertarik membuat berbagai macam konten video, terlebih lagi, kini banyak platform audio visual yang mudah diakses dan gratis, seakan mendukung anak muda lebih kreatif dalam menghasilkan konten-konten berkualitas. Selain itu industri mobile game lokal sukses besar dengan keuntungan di atas USD 400 ribu hingga USD 3,2 juta. (Yetede) 

Tiga proyek mal dengan kapasitas 161 ribu meter persegi siap mengguyur Jakarta pada 2024. Senior research advisor Knight Frank Indonesia di Jakarta, Syarifah Syaukat, baru-baru ini mengatakan, tiga proyek mal baru itu mencakup Retail Podium Thamrin Nine di kawasan Jl. MH Thamrin, Jakpus seluas 27.000 m², Holland Vilage Mal, Cempaka Putih, Jakpus (44.000 m²) dan Menara Jakarta, Kemayoran, Jakpus (90.300 m²).

Kehadiran ruang mal baru itu meramaikan pasokan existing yang bertengger di level 4,91 juta m² dengan tingkat kekosongan 1,03 juta m². “Rerata tingkat okupansi ruang ritel saat ini berada di kisaran 79 % atau meningkat tipis dari tahun lalu,” kata Syarifah. Inovasi menjadi keharusan dari peritel dan pengelola ritel untuk memberikan new experience kepada pengunjung. Di Jakarta, setidaknya 7 % ritel melakukan renovasi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pengunjung ritel saat ini. (Yetede) 

Niro Granite Indonesia, perusahaan manufaktur porcelain tiles dibawah Niro Ceramic Group, resmi membuka showroom Creative Lab by Niro Granite di Balikpapan, Kaltim. Manajemen Niro Granit Indonesia menilai bahwa strategi ini merupakan hal yang sangat apik untuk diambil dalam menggarap potensi pasar di Kalimantan yang semakin positif, terutama seiring dibangunnya Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Kaltim.

“Melalui showroom pertama di Kalimantan ini, kami ingin mendekatkan diri ke public, bukan hanya dengan beragam pilihan porcelain tiles, namun juga service yang terbaik,” ucap Choong Be Ren, CEO Niro Granite Indonesia di Jakarta, dalam keterangan tertulis baru-baru ini. (Yetede) 

SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Inpex Masela, LTD, berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan dalam rangka melanjutkan pengembangan Proyek Lapangan Gas Abadi. Pencapaian signifikan mereka adalah penyelesaian kegiatan survei lapangan tambahan sebagai bagian kelanjutan proses dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mencakup data tambahan hasil observasi ekosistem terumbu karang dan hasil resolusi aspirasi mewakili Maluku Barat Daya.

SKK Migas juga telah menerima penyerahan hasil pengadaan tanah kawasan non hutan seluas 28,9 hektar untuk pembangunan salah satu fasilitas proyek LNG Abadi dari Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kanwil BPN Maluku pada 19 Februari 2024 di Ambon, Maluku sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung kelancaran proyek. (Yetede) 

Rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 % pada 2025 bisa dianggap sebagai ”jalan pintas” menaikkan penerimaan negara. Namun, langkah itu bisa menghambat pertumbuhan sejumlah indikator ekonomi nasional dan menekan kelompok masyarakat menengah-bawah. Pemerintahan ke depan memang mempunyai tanggungan janji-janji kebijakan baru yang ingin direalisasikan ketika menjabat. Namun, kondisi ekonomi masih serba tidak pasti. Daya beli masyarakat juga sedang lesu terimpit kenaikan biaya hidup.”Menaikkan PPN memang langkah paling mudah dan cepat untuk mengerek penerimaan, apalagi sumber pemasukan lain sekarang lagi turun. Namun, dampaknya bisa jadi buruk bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan konsumsi rumah tangga,” kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, Selasa (12/3).

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Karena itu, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % akan berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa tertentu di pasar. Ibaratnya, untuk barang seharga pokok Rp 10.000, dengan tarif 12 %, harga yang dibayar konsumen menjadi Rp 11.200. Ketika tarif PPN pertama kali dinaikkan dari 10 % menjadi 11 % pada 2022, Indef pernah membuat simulasi perkiraan dampak kebijakan itu terhadap sejumlah indikator perekonomian nasional. Saat itu, Indef mengandaikan tarif PPN pada 2025 akan naik dari 11 % menjadi 12,5 %, maka pertumbuhan ekonomi berpotensi tergerus 0,11 %, konsumsi masyarakat melambat 3,32 %, dan upah nominal pekerja turun 5,86 %.

Kenaikan tarif PPN juga bisa menaikkan harga produk akhir di pasar dan menghambat laju konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika harga barang dan jasa di pasar naik, ditambah stagnasi pendapatan dan kenaikan harga kebutuhan pokok lain, masyarakat akan mengurangi konsumsi sejumlah barang-jasa. ”Masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, pasti akan menyesuaikan dengan harga  barang yang ada. Kecuali itu memang kebutuhan pokok sehari-hari, jika harganya naik, masyarakat pasti akan mengurangi konsumsi. Ujung-ujungnya, demand berkurang, konsumsi turun, ekonomi tidak bergerak maksimal, dan pertumbuhan bisa melambat,” tutur Tauhid. (Yoga)

Gegap gempita dan gemerlap konser Taylor Swift selama enam hari di Singapura, 2-9 Maret 2024, baru saja lewat. Sekarang, pemerintah, penyelenggara, semua pemangku kepentingan terkait, dan berbagai elemen yang kecipratan manfaat barangkali sedang menghitung jumlah cuan yang masuk. Dari perspektif ekonomi kreatif (ekraf), sukses kolaborasi berbagai pihak dan aspek dalam perhelatan itu menjadi bukti dahsyatnya kekuatan ekraf. Dalam penerimaan pariwisata saja, Singapura diperkirakan meraup 260 juta USD hingga 375 juta USD atau Rp 4 triliun hingga Rp 5,8 triliun. Event itu juga bisa menjadi benchmark bagaimana seharusnya menggarap ekonomi kreatif. Ini tidak sebatas pada konser musik, tetapi untuk semua cabang ekraf.

Untuk Indonesia, Titik tolak yang barangkali bisa menjadi konsensus bersama sekaligus klise adalah ekraf Indonesia punya potensi besar, tetapi perkembangannya belum optimal. Berbagai kajian menyimpulkan, peran ekraf vital sebagai sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda luas dalam perekonomian suatu negara. Petikan wawancara Kompas dengan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, di Jakarta, Rabu (6/3) mengungkapkan, ”Swiftonomics” kini banyak dikaji akademisi dan analis. Salah satu ekonom menyampaikan, dari setiap konser (Taylor Swift) TS di Singapura, 70 % penonton berasal dari luar Singapura. Dana yang dihabiskan mulai dari 350 juta USD hingga 500 juta USD. Konon kabarnya, rahasia ”dapur” mereka, (pemerintah) mendukung 15 juta USD atau Rp 235,8 miliar (kurs Rp 15.723 per USD). Maka, nominal ini sudah kembali dengan cepat berkali-kali lipat.

Ini sebuah langkah kemampuan yang harus kita miliki, kombinasi kemampuan menghadirkan venue berskala internasional, menghadirkan kebijakan yang kondusif, dan dana pendamping yang tersedia. Maka, kita harus mengembangkan infrastruktur, mempermudah perizinan penyelenggaraan event. Kita harus kolaborasi dengan stakeholders. Pemerintah harus hadir, harus bisa mendampingi. Misalnya, nanti Indonesia mendapat kesempatan menghadirkan the next TS, kita harus mampu menyediakan bukan hanya konser, hotel, produk-produk kuliner, dan suvenir. Namun, kita juga harus cari produk-produk yang bisa dijual dan unggul dari Indonesia sebagai adidaya seni dan budaya, ekonomi hijau. Kita harus mengambil peran yang lebih kuat lagi ke depannya. (Yoga)