Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 % menjadi 12 % akan dilakukan pada 2025 sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah menegaskan tidak semua barang dan jasa dikenai tariff PPN 12 %. PPPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Namun, penerapannya tidak dipukul rata. Ada beberapa jenis barang dan jasa yang tidak akan terdampak kenaikan tarif PPN tahun depan karena memang dikecualikan dari pengenaan PPN. Tarif baru PPN 12 %, menurut rencana, akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan, pemberian fasilitas PPN atau pengecualian atas barang dan jasa tertentu itu diterapkan agar kenaikan tarif PPN tidak terlalu memberatkan masyarakat dan berdampak buruk bagi perekonomian. ”Penyesuaian tarif itu tetap diiringi ruang pemberian fasilitas PPN untuk menjaga kepentingan masyarakat. Sejumlah barang dan jasa tetap dibebaskan dari pengenaan PPN,” kata Ferry, Rabu (13/3).

Sejauh ini, pengecualian pengenaan tarif PPN itu masih mengacu pada UU No 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Beberapa barang yang tidak dikenai PPN (non-barang kena pajak/non-BKP) adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak alias sembako antara lain, beras, kedelai, jagung, sagu, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, serta makanan yang disediakan oleh usaha jasa boga (katering) juga tidak dikenai PPN. Jenis barang ini telah dikenai pajak daerah alias Pajak Restoran atau Pajak Bangunan yang tarifnya maksimal 10 %. Pemerintah juga memberikan pengecualian bagi pelaku usaha dengan skala tertentu. Salah satunya, pemungutan dan penyetoran PPN tidak diwajibkan untuk pengusaha kecil seperti pedagang warung kelontong yang jumlah penerimaan brutonya di bawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. (Yoga)

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berencana mengkaji kembali opsi pembiayaan perumahan dengan suku bunga kredit tetap selama 35 tahun. Skema flat itu dinilai akan memberikan kesempatan bagi generasi Z dan milenial memiliki rumah dengan cicilan kredit yang lebih terjangkau. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengemukakan, pihaknya akan mengkaji kembali skema kredit pemilikan rumah suku bunga tetap dengan tenor 35 tahun. Hal itu dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti PT Sarana Multigriya Finansial dan perbankan. Skema diarahkan agar lebih terjangkau untuk kepesertaan ke depan.

”Kami sedang mengkaji skema-skema yang lebih terjangkau dengan pelaku ekosistem perumahan. Kami belum ada target karena skema juga harus memperhatikan keberlanjutan pembiayaannya,” kata Heru, dalam konferensi pers seusai pelantikan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera periode 2019-2024 di Jakarta, Rabu (13/3). Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Sid Herdi Kusuma, menambahkan, skema KPR 35 tahun dengan suku bunga tetap memberikan kesempatan bagi kawula muda yang baru masuk kerja bisa memiliki rumah dengan cicilan kredit lebih terjangkau.

Skema tersebut bukan berarti debitor harus menunggu pelunasan dengan waktu sepanjang itu. ”Jika punya rezeki lebih bisa melakukan pelunasan sebagian atau pelunasan penuh lebih awal,” ujar Herdi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan, KPR tenor 35 tahun dengan suku bunga tetap dapat bermanfaat untuk masyarakat umum. Suku bunga KPR tetap dinilai memudahkan karena biasanya suku bunga KPR cenderung berubah-ubah, bahkan naik selama masa tenor kredit. ”Suku bunga dibuat flat agar lebih terjangkau,” katanya. (Yoga)

Merebaknya gerai es teh dan es kopi gula aren di berbagai penjuru kota mulai berdampak pada menurunnya penjualan minuman dalam kemasan di toko ritel dan warung kelontong. Fenomena ini menandakan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap minuman ringan. Mengutip data Nielsen, seperti diolah Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), volume penjualan produk minuman dalam kemasan di luar air minum dalam kemasan (AMDK) pada 2023 adalah 3 juta liter. Angka ini menurun 2,59 % dibandingkan tahun 2022 di 3,08 juta liter. Yang termasuk minuman ringan dalam kemasan antara lain minuman teh dalam kemasan, minuman kopi dalam kemasan, minuman mengandung susu dalam kemasan, minuman berkarbonasi, dan minuman sari buah.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, salah satu faktor penyebab menurunnya penjualan minuman dalam kemasan di tingkat ritel adalah menjamurnya gerai es teh dan es kopi gula aren di berbagai sudut kota. ”Sedikit atau banyak (penurunan penjualan minuman dalam kemasan) dipengaruhi oleh merebaknya gerai-gerai (es teh dan kopi gula aren),” ujarnya dalam konferensi pers yang diselenggarakan Asrim bertajuk ”Kinerja Industri Minuman di 2023 serta Peluang dan Tantangan di Tahun 2024” di Jakarta, Rabu (13/3). Cara konsumsi minuman ringan di masyarakat telah berubah. Kini masyarakat kian menggemari minuman es teh dan es kopi gula aren karena dianggap sedang tren. Selain itu, konsumen juga lebih mudah mengaksesnya karena mudah ditemui dan dibeli di pinggir jalan. Tidak seperti minuman dalam kemasan yang disimpan di dalam lemari pendingin toko ritel. (Yoga)

Pasokan gabah dan beras ke pasaran diprediksi meningkat seiring meluasnya area panen padi hingga 1-2 bulan ke depan. Masyarakat diimbau tidak panik dalam membeli barang kebutuhan pokok, khususnya beras, karena dapat berdampak pada kenaikan harga. Stok beras di Jabar, salah satu sentra produksi beras nasional, diperkirakan dalam kondisi surplus 50.000 ton selama Maret 2024. Produksi akan meningkat pada puncak panen raya yang diperkirakan terjadi bulan depan. Pergeseran masa tanam membuat panen padi di Jabar meningkat dan mencapai 1,27 juta ton pada April 2024. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Dadan Hidayat memaparkan, produksi padi di Jabar diprediksi mencapai 620.989 ton dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada Maret 2024. Jumlah ini jauh lebih tinggi disbanding produksi pada Februari yang sebanyak 148.560 ton GKG, sementara pada Januari 2024 angkanya 243.362 ton GKG.

Menurut Dadan, selain pada volume produksi, fenomena El Nino berdampak pada pergeseran masa tanam hingga 2-3 bulan. Akibatnya, masa tanam dimulai pada Desember 2023 hingga Januari 2024. ”Secara kumulatif, pada Maret 2024, Jabar surplus hingga 50.000 ton. Memang ini cukup kecil. Namun, ini memastikan masih ada kecukupan pangan. Potensi panen yang besar ada pada April 2024 karena masa tanam bergeser jadi akhir tahun lalu dan Januari tahun ini,” ujarnya seusai rapat pembahasan ketahanan pangan di Bandung, Jabar, Rabu (13/3). ”Dalam kurun Oktober 2023 sampai 15 Februari 2024, ada 6.299 hektar lahan yang terdampak bencana karena perubahan iklim. Namun, dari jumlah tersebut, yang puso hanya 874 hektar. Jadi, kondisi awal tahun ini tidak dipengaruhi oleh bencana-bencana tersebut,” ujarnya. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, stok pangan yang dinilai aman ini diharapkan bisa menenangkan masyarakat. Dia mengimbau warga untuk tidak panik saat bulan Ramadhan karena dapat berdampak pada kenaikan harga. (Yoga)

Generasi milenial dan Z di wilayah perkotaan sulit memiliki hunian karena harga rumah melambung tinggi. Sebagian dari mereka terpaksa menguras gaji serta patungan bersama istri atau kekasih demi mencicil rumah. Mereka nekat membeli rumah di tengah keterbatasan pendapatan demi tinggal di ”istana” sendiri bersama keluarga kecil yang rata-rata baru terbangun kurang dari tiga tahun. Sejak dua tahun lalu, Antoni (31), salah satu pekerja swasta di Kota Bekasi, Jabar, membeli rumah tapak di Kota Bekasi seharga Rp 289 juta dengan skema kredit pemilikan rumah (KPR). ”Saya sisihkan gaji (untuk) beli rumah supaya ada tempat tinggal setelah menikah. Selama delapan tahun merantau, saya ngekos,” katanya, Rabu (13/3). Angsuran keseluruhan yang dia bayarkan ke bank untuk cicilan rumah Rp 3,7 juta per bulan.

Pengeluaran itu sekitar 30 % pendapatannya. Namun, terasa memberatkan karena dia juga menghabiskan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan untuk biaya hidup, transportasi, dan biaya tak terduga lain. Pengeluaran untuk membeli rumah yang menguras habis pendapatan juga dirasakan Andrianus (33). Pekerja swasta di Jakarta dengan penghasilan Rp 8 juta per bulan ini sejak akhir 2023 memutuskan membeli rumah di Tangerang, Banten, seharga Rp 570 juta. ”Cicilan saya setiap bulan hampir Rp 6 juta. Kemarin disetujui bank karena memiliki penghasilan ganda dengan istri. Kalau sendiri, tak mungkin karena pendapatan saya sudah minus,” ujarnya. Menurut Andrianus, meski keputusan membeli rumah bukan keputusan mudah, dia memilih opsi itu dan harus tersandera angsuran selama 15 tahun lantaran biaya mengontrak rumah di Jakarta tak murah. Pada awal menikah, biaya kontrakan rumah di Jakarta setiap tahun berkisar Rp 25 juta sampai Rp 35 juta. (Yoga)

Arus investasi diprediksi mengalir deras ke Indonesia setelah pemilihan presiden (pilpres) berlangsung damai dan satu putaran. Itu sebabnya sejumlah kalangan meyakini, target investasi pemerintah tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun, naik 16 % dari tahun lalu bisa tercapai. Investor menyukai kepastian dalam berbisnis, banyak pengusaha menghadapi ketidakpastian politik sehingga menunda rencana investasi. Tapi hal itu sirna setelah pilpres berjalan satu putaran.

Disis lain lonjakan investasi bakal menguntungkan para pemain kawasan industri (KI). Atas dasar ini, CLSA menyukai PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) yang mengembangkan KI di Subang, Jabar. Ketua UmumAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani pada Rabu (13/3) optimis target tahun ini Rp 1.600 triliun bisa tercapai, syaratnya kebijakan transformasi structural terhadap iklim usaha / investasi harus bisa ditingkatkan secara konsisten di lapangan. (Yetede)

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag (SP2KP) per 8 maret 2024, harga minyak goreng (migor) sawit curah mencapai Rp 15.600 per liter, di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter dikarenakan penurunan DMO Februari 2024.

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan harga migor curah yang mengalami kenaikan tak dapat dihindari karena menurunnya realisasi DMO produsen yang hingga akhir Februari sebesar 123.536 ton atau 41 % target pemenuhan 300.000 ton. “Hal itu imbas lesunya ekspor CPO dan produk turunannya, sehingga DMO turun disbanding bulan lalu,” ucap dia dalam raker dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (13/3). (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin mengukuhkan komitmen untuk memperkuat ekonomi umat dengan mendorong peningkatan penyaluran zakat perusahaan. Pada Ramadhan tahun ini, BSI menyerahkan Rp 222,7 miliar zakat perusahaan melalui Baznas, melesat 29 % dibanding periode yang sama tahun lalu.

Dirut BSI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya dapat mendorong kenaikan zakat seiring pertumbuhan laba bersih perseroan sepanjang 2023. Dari total zakat yang disalurkan, Rp 189,7 miliar merupakan zakat dari laba perusahaan dan Rp 33 miliar merupakan zakat pegawai. Dengan angka tersebut BSI kembali menjadi perusahaan dengan volume zakat terbesar di Indonesia. (Yetede)

Presiden RI Jokowi meminta penyediaan lahan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kaltim, bisa dipercepat. Hal tersebut disampaikan setelah Jokowi menerima banyak keluhan dari para investor tentang kecepatan investasi di IKN. Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono setelah rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi mengenai perkembangan pembangunan IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Tadi saran dari Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia) yang juga disepakati Bapak Presiden, agar tanahnya dijual (kepada investor) dengan harga yang ditetapkan Otorita IKN,” kata Basuki, Rabu (13/3). Karena itu presiden memerintahkan agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya dengan sistem jual beli, dengan proses percepatan penyediaan lahan bagi investasi di IKN tidak melanggar aturan. (Yetede)

KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum tanggal 20 Maret 2024. Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan ada kemungkinan proses rekapitulasi selesai pada Senin, (18/3) “Kalau target kami malah selesai sebelumnya,” kata Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (13/3).

Dia menjelaskan bahwa KPU juga memantau proses rekapitulasi yang berada di tingkat kecamatan hingga provinsi. Kendati demikian, menurutnya, proses penghitungan sudah mau selesai. Proses rekapitulasi penghitungan suara ini menyisakan 19 lagi dari 38 provinsi yang sudah dihitung. Seturut Peraturan KPU No 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlngsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. (Yetede)