PT Bank Danamon Indonesia Tbk. melalui unit usaha syariah terus berupaya memacu kinerja agar tumbuh dobel digit salah satunya mengerek naik pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah. Direktur Syariah dan Sustainability Finance Bank Danamon Herry Hykmanto mengatakan pembiayaan KPR Syariah merupakan segmen baru tetapi ditargetkan bisa mencapai Rp1 triliun pada tahun ini atau tumbuh 100% dibandingkan dengan sepanjang 2023 senilai Rp500 miliar. “Secara umum, kalau KPR konvensional itu sudah ada sejak tiga tahun lalu. Sementara KPR syariah baru tahun lalu [2023], Kami melihat pembiayaan atas perumahan melalui syariah ini penting karena makin diminati,” ujarnya dalam Execlusive Interview di Jakarta, Kamis (21/3). Sebagai bagian dari Financial Group MUFG, Danamon Syariah mengandalkan jaringan global yang mampu memberikan solusi perbankan komprehensif dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah. Saat ini UUS Danamon telah bekerja sama dengan sejumlah asosiasi, di antaranya Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Dengan potensi cemerlang dari pembiayaan KPR syariah serta haji dan umrah tersebut, perseroan berharap kinerja pembiayaan dan aset Danamon Syariah bisa tumbuh dobel digit tahun ini masing-masing 20% dan 15% pada tahun ini.

Eksekusi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang saat ini berlaku sebesar 11% menjadi 12% akan diputuskan oleh rezim atau pemerintahan baru yang akan berkuasa pada periode mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Adapun, keputusan berkaitan dengan kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% itu nantinya akan disesuaikan dengan program yang akan disusun oleh pemerintahan baru periode 2024—2029. “Mengenai apa yang diputuskan pemerintah, nanti pemerintah akan memasukkan itu ke dalam UU APBN, jadi kita lihat saja UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN,” jelas Airlangga.Berdasarkan UU HPP, ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Sejauh ini paslon capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Akan tetapi, proses pemilu masih dalam tahap gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga penetapan presiden terpilih baru akan diumumkan usai putusan sengketa hasil pemilu oleh MK. Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan ditetapkan oleh pemerintahan baru. Dari kebijakan tersebut, ekonom melihat implementasi PPN sebesar 12% memang memberikan dampak terhadap penerimaan negara, tetapi ada ancaman yang yang mengintai daya saing industri di dalam negeri. 

Peneliti Indef Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Ahmad Heri Firdaus menyampaikan industri harus menghadapi lonjakan harga bahan baku seiring dengan meningkatnya PPN menjadi 12%. “Kenaikan PPN ini akan menyebabkan semakin menurunnya daya saing, biaya produksi semakin meningkat,” ujarnya, Rabu (20/3). Pada perkembangan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan orang pribadi yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami kenaikan. Pelaporan pajak tercatat mencapai 9.601.041 orang hingga Kamis (21/3) malam, atau meningkat 7,7% dari tahun sebelumnya yaitu 8.914.061 orang. Lebih lanjut, Sri Mulyani memerinci untuk orang pribadi yang melakukan pelaporan secara manual mencapai 224.313 orang. Dengan demikian, terdapat 9,6 juta orang sudah menyampaikan SPT sampai dengan Kamis (21/3) pukuk 23.00 WIB.Dia menekankan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan disebutkan hari akhir atau batas akhir untuk penyampaian surat SPT untuk tahun 2023 adalah pada 31 Maret 2024. Di sisi lain, dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyinggung pengembangan pembaruan Sistem Inti Administrative Perpajakan (SIAP) atau core tax administration system. Sistem itu diyakini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.Dia menyampaikan bahwa Kemenkeu akan terus menyampaikan kepada masyarakat mengenai langkah perbaikan, mengingat DJP merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan Negara. Dia melanjutkan bahwa Kementerian juga terus mendorong kerja sama dengan seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi dan dapatkan umpan balik (feedback).

Program mudik gratis tidak mampu untuk menghilangkan pemudik bersepeda motor, tetapi diharapkan bisa menekan volume pemotor serta terbukti cukup efektif mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi atau BKT memproyeksikan sebanyak 31,12 juta orang atau 16,07% masih memilih untuk menggunakan sepeda motor untuk berpergian pada periode mudik lebaran. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Amirullah menyatakan jika merujuk pada data angka kecelakaan lalu lintas periode mudik lebaran terus mengalami penurunan setiap tahun termasuk pada sepeda motor menunjukkan efektivitas dari program mudik gratis. Berdasarkan catatan Bisnis, rekapitulasi kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Operasi Ketupat 2023 periode 18—23 April 2023 tercatat sebanyak 1.456 kasus atau lebih rendah dibandingkan dengan periode Lebaran 2022 sebanyak 1.789 kasus kecelakaan. Dari total 1.457 kasus kecelakaan tersebut terdiri dari kecelakaan yang berada di jalur nontol sebanyak 1.436 kasus dan kecelakaan di jalur tol sebanyak 21 kasus. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan mencatat animo masyarakat untuk mengikuti program mudik gratis dengan moda bus pada Lebaran 2024 mengalami peningkatan. Secara terperinci, dia menyebut pada mudik gratis kali ini pemerintah menyiapkan 722 unit bus dan 30 unit truk. Adapun untuk kuota sepeda motor dialokasikan sebanyak 900 unit. “Ini keberangkatan rencanya hari Sabtu dan Minggu, 6—7 April 2024,” ungkapnya. Amirullah mengatakan bahwa dari 30.088 kuota penumpang yang disediakan seluruhnya telah habis dipesan. Sebanyak 29.411 orang atau 97,75% pendaftar mudik gratis bus telah melakukan validasi data. Sementara sisanya sebanyak 635 orang atau 2,11% belum melakukan validasi data. Di sisi lain, pemudik yang menggunakan moda transportasi angkutan kapal mendapatkan kebijakan berbeda terkait dengan motor listrik. Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub Hendri Ginting menegaskan bahwa pemudik angkutan kapal dilarang membawa motor berbasis baterai listrik. Musababnya, mayoritas alat pemadam di kapal belum dirancang untuk kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Adapun tahun ini, Kemenhub menganggarkan biaya hingga Rp15,3 miliar untuk program mudik gratis menggunakan kapal laut. 

Menurut Hendri, anggaran itu naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp10,2 miliar. Dia menjelaskan anggaran Rp15,3 miliar tersebut digunakan untuk menyubsidi tiket kapal mudik gratis sebanyak 48.889 penumpang. Di tahun sebelumnya, Kemenhub menggunakan skema mengoperasikan kapal alih-alih mensubsidi tiket. Adapun secara total terdapat 50 ruas mudik gratis kapal untuk periode lebaran tahun ini yang terdiri dari 1 ruas di Pulau Jawa dan 49 ruas di luar Jawa. Dia menyebut untuk 49 ruas di luar Jawa disediakan kuota mudik gratis untuk 39.289 orang. Sementara untuk rute Jakarta—Semarang disediakan untuk 9.600 orang. Dalam pelaksanaanya, Kemenhub bekerja sama dengan lima penyedia angkutan kapal yakni PT Dharma Indah untuk 11 ruas dengan kuota 16.684 orang, PT Pelayanan Sakti Makmur untuk 3 ruas dengan kuota 5.476 orang, PT. Dharma Lautan Utama untuk 5 ruas sebanyak 4.117 orang dan PT Pelni untuk 30 ruas sebanyak 22.612 orang. Executive General Manager Bandara SMB II Iwan Winaya Mahdar mengungkapkan prognosa jumlah penumpang untuk periode Mudik Lebaran 2024 meningkat sekitar 3% dibanding masa mudik 2023. Iwan menuturkan puncak arus mudik penumpang di Bandara SMB II diprediksi terjadi pada H-3 atau 8 April 2024 dengan 11.200 pergerakan penumpang. Sementara itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 14 April 2024 atau H+3 Lebaran dengan 10.200 pergerakan penumpang. Hingga 22 Maret 2024, bandara SMB II telah menerima 16 permintaan extra flight berasal dari maskapai Citilink Indonesia sebanyak 2 slot tambahan dan Lion Air sebanyak 14 slot. Selain itu, AP II juga menyiapkan delay management jika adanya penundaan jadwal penerbangan. Iwan menuturkan penundaan (delay) jadwal terbang salah satunya disebabkan oleh kondisi cuaca baik pada bandara tujuan maupun bandara asal.

Kementerian Perindustrian memastikan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berjalan sejak 2020 memiliki dampak berganda tiga kali lipat terhadap industri, mulai dari investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja. Itu sebabnya, Kemenperin berkukuh agar kebijakan yang selama ini hanya diperuntukkan bagi tujuh kelompok industri tertentu, dapat diperluas untuk seluruh 24 subsektor industri manufaktur. “Kalau dibilang jebol, itu jebol apanya? Kalau dari sisi suplai, kita hanya butuh 30%, ini proyeksi tahun 2030 ya. Hanya 30% [kebutuhan gas untuk HGBT] dari total produksi gas nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat (22/3). Adapun, program HGBT yang dipatok US$6 per million British thermal units (MMBtu) baru mencakup tujuh kelompok industri, yakni sektor pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kendati penyerapan alokasi gas dengan harga khusus itu disebut-sebut masih belum optimal, nyatanya selama ini dapat menjadi tenaga ekstra bagi sektor manufaktur nasional untuk meningkatkan utilitas produksi. Tak bisa dimungkiri, masih terdapat silang pendapat ihwal rendahnya realisasi serapan gas harga khusus yang dipatok US$6 per MMBtu tersebut. Di satu sisi, alokasi gas harga khusus itu tidak terserap disebut-sebut karena belum optimalnya serapan dari industri penerima manfaat kebijakan tersebut, tetapi di sisi lain suplai dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN juga dinilai masih belum merata.

Jenama lokal bersiap mereguk untung pada momentum Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, terutama dengan memanfaatkan saluran lokapasar. Strategi yang tepat diperlukan agar tidak tenggelam dalam algoritma marketplace. Sebagai negara dengan populasi Muslim nasional terbesar di dunia, Indonesia selalu jadi ceruk pasar menggiurkan pada momen puasa dan Lebaran. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang melesat, brand dan penjual lokal harus gesit menyusun berbagai strategi pemasaran untuk menjawab kebutuhan konsumen. Berdasarkan laporan dari Google bertajuk Recharge, Reconnect, Celebrate: Consumer Insights for Successful Ramadan 2024 Campaigns menunjukkan jumlah masyarakat yang berbelanja pada momen Ramadan meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan saat tanggal kembar seperti 12.12. Secara khusus, berdasarkan data dari YouGov pada 2024 beberapa kategori diperkirakan meningkat secara signifikan yaitu kategori food & beverages (43%), fashion & accessories (27%), dan beauty & personal Care (20%) pada Ramadan tahun ini. Rika Yeo, City Leader Lazada Club mengatakan pemilik usaha tidak hanya perlu memerhatikan tren produk, brand dan penjual lokal dapat menawarkan layanan terbaik dengan mengenal dan memahami penggunaan fitur dan layanan platform belanja online. Rika membagi beberapa jurus agar pelaku usaha bisa memaksimalkan penjualan di platform e-commerce seperti Lazada pada Ramadan. Pertama, pelajari performa omzet dan produk toko online. 

Caranya adalah dengan menentukan target dengan tingkat omzet saat ini. Kedua, gunakan promo dan diskon khusus Ramadan sebagai daya tarik yang kuat untuk mendorong pembeli check out produk. Ketiga, perhatikan kebutuhan pembeli dan tren produk selama Ramadan. Keempat, sesuaikan strategi penjualan dengan perilaku belanja konsumen. Kelima, fokus pada penjualan produk populer dan produk yang tren pada Ramadan. Sementara itu, Head of Communications Tokopedia, Aditia Grasio Nelwan menyarankan penjual, khususnya UMKM, untuk menerapkan strategi bundling produk guna meningkatkan penjualan pada bulan puasa. Cara tersebut dinilai efektif meningkatkan penjualan, khususnya yang berjualan produk kebutuhan sehari-hari atau fast moving consumer good (FMCG).  Agar makin dilirik calon pembeli, maka produk tersebut dapat menggunakan nama unik yang identik dengan Ramadan. Misalnya, ‘Paket Bedug’ yang berisi produk yang berkaitan dengan buka puasa, seperti teh celup, gula pasir dan kurma. Penjual juga bisa membuat hampers edisi spesial Ramadan untuk menangkap tingginya animo masyarakat berbagi dengan kerabat atau kenalan.Di sisi lain, pelaku usaha juga bisa memberikan kesempatan bagi pembeli untuk meng-custom hampers sesuai preferensi. Jika penjual punya anggaran besar dan ingin meningkatkan brand awareness di tengah masyarakat luas, maka mereka bisa berkolaborasi bersama KOL dengan ratusan ribu hingga jutaan pengikut (macro/mega KOL) yang relevan dengan produknya. Namun jika penjual ingin menyasar calon pembeli yang lebih niche, nano KOL dengan pengikut 1.000-10.000 bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau.

Sejumlah saham mulai menikmati imbas positif  dari kenaikan konsumsi masyarakat selama Ramadan. Tren kenaikan ini bahkan diprediksi akan terus berlanjut hingga Lebaran. Tercatat, beberapa saham consumer  goods, sektor ritel, hingga peternakan mampu  mencatatkan penguatan dalam satu pekan terakhir. "Alhamdulillah sentimennya positif, bukan dari momentum peningkatan konsumsi domestik karena adanya bulan suci Ramadan maupun periode Lebaran, kita juga mendapat keuntungan dari  faktor stabilitas politik  dan keamanan. Serta ini  tentunya juga didukung dari pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan kondusif," kata senior investment   Information Mirea  Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta kepada Investor Daily. 

Penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh rata-rata 11% selama dua bulan pertama 2024. Ini terutama di topang oleh kredit korporasi yang tetap tubuh tinggi. Data Uang Beredar dari Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, kredit yang disalurkan perbankan pada Februari 2024 tercatat sebesar Rp 7.074,1 triliun atau tumbuh 11% secara year on year (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 11,0% (yoy), relatif terjaga dibandingkan pertumbuhan sebelumnya  sebesar 11,5% (yoy)" ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta. Erwin mengatakan, pertumbuhan kredit perbankan tersebut sejalan dnegan penyaluran kredit pada debitur korporasi sebesar 13,3% dimana pertumbuhannya sama dengan bulan sebelumnya. (Yetede)

Pemerintah menargetkan tingkat keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun ini.Inklusi keuangan Indonesia baik dari sisi kepemilikan maupun penggunaan, telah mengalami lompatan jauh dan meningkatkan dalam satu dkade terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya mencapai target  tingkat keuangan inklusi sebesar 90% dilakukan dengan melibatkan industri sektor keuangan dan mitra pembangunan. "Pada tahun ini beberapa target yang harus dicapai yaitu tingkat inklusi keuangan ditargetkan sebear 90%, untuk kepemilikan akun sebesar 80%, sedangkan untuk jangka menengah antara 2025 sampai dengan 2029 target pengguna akun naik  1% setiap tahun," kata Arilangga. Inklusi keuangan merupakan kondisi  dimana ketika seluruh masyarakat  usia produktif punya akses efektif ke layanan kredit. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menerapkan  Program Penjamin Polis (PPP) asuransi pada 12 Januari 2028. Saat ini, LPS masih mempersiapkan program tersebut termasuk  ketentuan peraturan terkait. Seluruh ketentuan peraturan mengenai PPP termasuk ketentuan terkait kesehatan perusahaan asuransi diharapkan  mulai berlaku paling lambat pada 12 Januari 2025 atau dua tahun setelah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan  Sektor Keuangan (UUP2SK) ditetapkan.  Ketentuan persyaratan tingkat kesehatan tertentu bagi perusahaan asuransi saat ini sedang disiapkan LPS, antara lain meliputi rasio RBC, tingkat kesehatan komposit, status pengawasan, dan tidak dalam sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kami sudah mengusulkan agar LPS mempunyai wewenang untuk melakukan cek setahun sebelum Program Penjamin Polis berjalan," kata Ketua Dewan Komisioris LPS Purbaya Yudhi Sadewa. (Yetede)