Para pembuat kebijakan di Uni Eropa (UE) sedang mengumpulkan informasi dari perusahaan-perusahaan dan CEO terkemuka di blok mata uang tunggal itu tentang rincian rencana investasi mereka di AS. Hal  ini dilakukan seiring upaya UE yang bersiap-siap untuk melakukan negosiasi perdagangan dengan AS. Pada Senin (26/05/2025), anggota Konfederasi Bisnis di Eropa, atau dikenal sebagai Business Europe- yang terdiri dari aliansi 42 federasi di seluruh wilayah- dilaporkan telah menerima survei dari Komisi Eropa. Ada dua isi survei berupa permintaan informasi mengenai investasi AS yang akan datang dengan instruksi untuk merespons sesegera mungkin. Menurut sumber, yang dilansir berita Reuters pada Selasa (27/05/2025), catatan permintaan informasi tentang rencana investasi  untuk lima tahun ke depan telah dikirim ke 59 orang European Roundtable for Industry, dengan catatan bahwa permintaan itu datang secara pribadi dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Tetapi saat dimintai tanggapan tentang lembaran survey, baik BusinessEurope, European Roundtable for Industry dan Komisi Eropa menolak menanggapi. Bahkan mereka meminta untuk tidak membuka identitasnya, karena tidak memiliki kewenangan resmi untuk membahasnya. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun ini memangkas target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Sebelumnya, simpanan perbankan diprediksi bisa tumbuh 7%, namun diturunkan menjadi 6% secara yoy. Revisi ke bawah target pertumbuhan DPK ini lantaran per April 2025 pertumbuhan simpanan hanya 4,55 (yoy), lebih lambat dari bulan sebelumnya. Di tengah likuiditas yang masih ketat, LPS pun ikut memangkas target penghimpunan DPK perbankan tahun ini. "DPK tahun ini awalnya 7%, mungkin  dikoreksi karena kegedan tuh Kalau saya lihat kondisi seperti ini, 6% itu level yang normal, sudah cukup baik ya," ungkap Ketua Dewan Komisoner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Purbaya, revisi pertumbuhan DPK menjadi 6% tahun ini bukan karena melihat tren PHK dan pertumbuhan ekonomi domestik. Dia menilai bahwa nantinya akan banyak penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan menambah DPK di perbankan karena ekonomi akan lebih efektif dan semakin banyak orang kaya menyimpan dana di bank. "Duit makin banyak, gaji makin banyak, iklan di media juga makin banyak harusnya nanti tabungan orang pun akan lain itu juga sertifikat rupiah BI (SRBI) turun dari 7,27% menjadi 6,47%, SBN juga susut dari 6,98% menjadi 6,81%. (Yetede)

Saat ini, terdapat 342 galangan kapal aktif yang tersebar di 29 provinsi dengan kapasitas produksi bangunan mencapai 1 juta deadweight tonnage (DWT) per tahun dan kapasitas reparasi mencapai 12 juta DWT per tahun. Industri ini telah menyerap tenaga kerja lebih dari 46.000 orang. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menerangkan, kemampuan inovasi industri galangan kapal nasional saat ini juga telah menunjukkan perkembangan signifikan, misalnya dengan mampu memproduksi berbagai jenis kapal seperti kapal niaga, kapal perikanan, kapal penumpang, kapal militer atau patroli, serta berbagai jenis kapal lainnya. Sebagai contoh, PT PAL Indonesia berhasil memproduksi Kapal Cepat Rudal (KCR) yang digunakan oleh TNI AL, serta kapal Landing Platform Dock (LPD) yang telah diekspor ke Filipina. "Capaian tersebut menunjukkan bahwa potensi industri galangan kapal nasional mampu memenuhi kebutuhan kapal berkualitas tinggi, baik untuk pasar domestik maupun internasional," ucap dia. (Yetede)

Stimulus ekonomi pemerintah berupa diskon tarif tol sebesar 20% pada libur Natal Tahun Baru (Nataru) dan Lebaran. Kementerian Pekerjaan Umum  (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mengumpulkan semua Badan Usaha Jalan Tol untuk membahas masalah pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli 2025 di beberapa ruas.  Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan besaran diskon tarif tol   yang direncanakan  mulai berlaku pada 5 Juni 2025 tersebut kemungkinan sama seperti momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 dan  juga Hari Raya Idul Fitri 2025. "Kita mulai diskusi dengan BUJT untuk memberikan diskon tarif tol yang kemungkinan minimum sama dengan yang kita berikan pada saat Lebaran,"  kata Dody. Sebagai catatan, pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada periode Lebaran 2025. Diskon tarif tol berlaku di Pulau Jawa dan Sumatera untuk semua golongan kendaraan selama masa libur Lebaran 2025 guna memperlancar mobilitas masyarakat. Pada periode arus mudik berlaku pada 24-28 Maret 2025. Sedangkan untuk arus balik diterapkan pada 8-10 April 2025. Ada lima ruas tol di Pulai Sumatera yang mendapat potongan harga, yakni Terbanggi Besar-Kayu Agung - Indralaya - Prabumulih - Pekanbaru - Dumai - Indarpura- Kisaran dan Kuala Tanjung- Tebing Tinggi, Parapat. (Yetede)

Operator telekomunikasi PT Telkomsel dan PT XLSmart Sejahtera Tbk (XLSmart) membeberkan manfaat penggunaan teknologi artificial intelegence (AI) dalam mendukung kinerja  menghasilkan efisiensi dalam proses bisnis maupun akselerasi kinerja. Telkomsel mampu memangkas waktu penanganan masalah jaringan dan layanan pelanggan lebih cepat, ketimbang sebelumn menggunakan AI. Selain itu, AI mampu juga menangani lonjakan trafik lebih cepat, di momen-momen peak season. Sementara XLSmart, menerapkan AI dalam enam area utama di lini bisnisnya, mulai dari efisiensi tim penjualan, strategi go to market lebih cepat, hingga menciptakan produktifitas SDM, terutama dalam perekrutan dan penempatan posisi pekerjaan. Service Quality Assurance Manager Telkomsel Trihan Marsudi mengatakan, pihaknya berhasil memangkas waktu penanganan masalah jaringan dan layanan pelanggan secara signifikan berkat teknologi AI. Jika sebelumnya membutuhkan waktu dua jam untuk menyelesaikan satu masalah teknis, kini hanya memerlukan sekitar 30 menit. "Dari sisi efisiensi, dampak AI sangat terasa. Penyelesaian masalah yang dulu memakan waktu dua jam, kini bisa diselesaikan hanya dalam waktu setengah jam," kata Trihan. (Yetede)

Biaya hunian di Jakarta relatif tidak terjangkau, bahkan jika dibanding sejumlah kota besar dunia, seperti Kuala Lumpur, Tokyo dan Paris. Rendahnya keterjangkauan warga terhadap hunian dan akses transportasi massal dapat mengurangi potensi perkembangan Jakarta sebagai kota global. Harga hunian yang mahal mendorong Lasni Citra (31) mencari alternatif hunian di luar Jakarta yang terjangkau dengan akses transportasi umum yang lebih baik. ”Ongkos sewa properti di Jakarta untuk rumah tapak sudahtidak wajar. Apalagi untuk orang yang bergaji di bawah Rp 10 juta. Pilihan paling masuk akal dengan menepi,” ujar Lasni yang akhirnya kontrak rumah di Tangerang, Banten, Kamis (22/5). Warga lainnya, Wahyu (33) memilih tinggal di rumah susun sederhana di kawasan Meruya, Jakarta Barat, karena biaya sewanya terjangkau dan dekat dengan tempat kerjanya di Senayan.

Namun, akses transportasi massalnya terbatas. Setiap hari, Wahyu harus memilih antara membayar lebih untuk ojek daring atau menghemat pengeluaran makan. ”Tempat tinggal saya ini termasuk zona gelap transportasi massal. Kalau sudah dekat akhir bulan, saya pilih mengurangi makan untuk menambal kebutuhan transportasi,” tutur Wahyu, Jumat (16/5). Untuk menempuh jarak sekitar 7 km ke kantornya, butuh 50 menit dengan transportasi umum, 20 menit dengan roda dua dan 30 menit dengan roda empat. Pengalaman Lasni dan Wah-yu sesuai hasil analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas terhadap data Numbeo dan Survei Angkatan Kerja Nasional BPS, Agustus 2024. Rata-rata pekerja Jakarta berpenghasilan Rp 5,25 juta perbulan (BPS), sementara rata-rata biaya sewa rumah susun satu kamar mencapai Rp 3,98 juta (Numbeo).

Artinya, 76 % gaji bulanan habis untuk sewa hunian, jauh di atas batas ideal 30 %. Bahkan, jika memakai rata-rata gaji versi Numbeo (Rp 8,6 juta), rasio inipun masih tinggi, yakni 46 %. Sebagai perbandingan, di Tokyo, biaya sewa lebih mahal, Rp 10,1 juta per bulan. Namun, gaji rata-rata di Tokyo Rp 40,3 juta sehingga beban sewa hanya 25 % dari penghasilan. Ketidakterjangkauan hunian mendorong pekerja muda, seperti Fuji Hotmeida (25) penulis untuk pembaca daring (diplatform web novel) memilih tinggal bersama orangtua demi menghemat pengeluaran. Data Numbeo, biaya transportasi warga Jakarta memakan 12,3 % pengeluaran bulanan, lebih tinggi ketimbang Kuala Lumpur (11,9 %), Paris (10,5 %), Tokyo (9 %), Hong Kong (8,2 %), atau bahkan New York (5,4 %). (Yoga)

Tim sepak bola Persib Bandung tengah berada di atas angin setelah sukses mempertahankan gelar juara BRI Liga 1 2025. Kemenangan ini selaras dengan kondisi klub yang jauh lebih solid, baik dari sisi manajerial maupun struktur organisasinya di bawah naungan PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). Hal ini membuat CEO PTPBB. Glenn Sugita semakin yakin untuk mengubah status perusahaan tersebut sebagai perusahaan terbuka. Dengan ini, PT PBB bisa melenggang ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menerbitkan saham kepada publik. ”Ini membuat kami merasa.  langkah menuju IPO bukan lagi mimpi, tetapi sesuatu yang bisa segera diwujudkan,” ujar Glenn dalam keterangan pers di situs resmi Persib Bandung, Minggu (25/5). Penawaran saham perdana kepada publik atau initial public offering (IPO) atau pencatatan saham perdana di bursa bukan aksi yang pertama kali diwacanakan klub bola dengan pendukung berjuluk ”bobotoh” itu.

Catatan Kompas, dalam artikel Selasa (18/6/2019), BEI telah mendekati Persib Bandung agar mereka mau melantai di bursa. Namun, ketika itu, Persib belum memenuhi permintaan tersebut. Berbeda dengan klub Bali United, PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (kode bursaBOLA), yang IPO tahun itu. Kali ini, wacana IPO oleh Persib bukan lagi didorong pihak eksternal, melainkan keinginan internal perusahaan. Seusai liga, Glenn yang hadir dengan pejabat negera, seperti Menteri PKP, MaruararSirait, bersama-sama mengungkapkan ambisi tersebut kepada media. ”Kalau untuk Persib, saya siap! Saya siapkan investasi Rp100 miliar untuk jadi bagian dari transformasi besar klub kebanggaan Jabar ini,” kata Ara, sapaan Maruarar Sirait, menyahuti ujaran Glenn. Terbukanya Persib ke akses permodalan publik di bursa, diharapkan tak hanya membawa Persib berjaya di lapangan, tapi juga tangguh sebagai entitas bisnis modern. (Yoga)

Perekonomian nasional pada awal 2025 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Kondisi itu direspons BI dengan memangkas suku bunga acuan dan memberikan stimulus melalui kebijakan makro-prudensial. BPS melaporkan, PDB nasional pada triwulan I-2025 tumbuh 4,87 % secara tahunan. Selain berada di bawah rerata pertumbuhan sebesar 5 %, pertumbuhan ekonomi kali ini terkontraksi 0,98 % disbanding triwulan sebelumnya. Tren pertumbuhan tersebut tak lepas dari dampak melambatnya konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan. Dengan kontribusi 54,53 % terhadap PDB, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 %, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Penyaluran kredit perbankan, sebagai salah satu mesin pertumbuhan, ikut melorot, yang pada Maret 2025 mencapai 9,16 % secara tahunan, berada di bawah rerata pertumbuhan kredit yang tumbuh dua digit.

Berbagai indikator tersebut mencerminkan perlambatan ekonomi. Denganpertimbangan kondisi global yang mulai membaik dan stabilitas dalam negeri yang tetap terjaga, BI akhirnya memutuskan kembali memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 %. Sebelumnya, BI telah menurunkan suku bunga acuannya pada Januari 2025 sebesar 25 bps menjadi 5,75 %. Pemangkasan tersebut turut menandai pergeseran arah kebijakan moneter BI, dari sebelumnya hanya berfokus pada stabilitas menjadi seimbang antara stabilitas dan pertumbuhan. ”Secara keseluruhan, BI baik dari (kebijakan) makroprudensial, moneter, maupun sistem pembayaran, kami all out menjaga stabilitas dan mendorong ekonomi yang berkelanjutan,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers paparan hasil Rapat Dewan Gubernur BI Mei 2025, secara virtual, Rabu (21/5). (Yoga)

Galau dirasakan Yus Elisa, Ketua Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner (Aspenku) Sumsel. Sebagai ketua, Yus banyak menerima keluhan para pelaku UMKM di Palembang, tentang kerjasama Kadin Indonesia dan China.”Kalau pemodal besar (global) sudah masuk ke program MBG, bisa-bisa kami hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” keluh Yus di Palembang, Senin (26/5). Padahal, sejak awal, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa salah satu dampak positif MBG adalah membantu perekonomian lokal karena melibatkan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM. Dengan kehadiran investor asing, UMKM lokal jadi gamang. Dengan kekuatan modal besar, investor asing dapat dengan mudah membuat dan mengelola dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebanyak-banyaknya di daerah. Ketimbang bekerja sama dengan investor asing ataupun investor besar, pemerintah lebih baik mengoptimalkan keberadaan pengusaha lokal, terutama yang berpengalaman di bidang kuliner atau katering.

Mereka pun paham dalam menjalankan prosedur standar operasi (SOP) penyediaan makanan berjumlah massal. Kendala mereka hanyalah pembiayaan atau modal usaha yang terbatas. Anggota Aspenku Sumsel mencapai 600-an pelaku usaha kulineratau catering, saat MBG akan dimulai, semuanya mendaftar untuk menjadi mitra pengelola program tersebut. Hanya saja, karena terbatas modal, akhirnya hanya satu anggota Aspenku Sumsel yang terpilih sebagai mitra pengelola MBG, yakni pemilik Catering Tiara Palembang. Modal awal untuk menjadi mitra MBG mencapai miliaran rupiah, untuk menyediakan dapur dengan standar dan luas tertentu, peralatan untuk penyimpanan, pengolahan bahan baku, dan wadah makanan, hingga kendaraan untuk pendistribusian makanan. ”Kalau ditotal, modal semuanya tak kurang dari semiliar rupiah,” ungkap Yus. Jika para pengusaha lokal diberi kemudahan akses pinjaman modal usaha, semuanya mungkin berkesempatan menjadi mitra pengelola MBG. (Yoga)

Bisnis Digital Tanpa Batas, Tantangan Besar dalam Mengawasi Penggelapan Pajak

Bisnis digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mulai dari belanja online, penggunaan aplikasi fintech, hingga transaksi aset kripto, semua berjalan dengan cepat dan mudah. Namun, di balik kemudahan itu, ada tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi dan memungut pajak dari bisnis digital yang “tanpa batas” ini.

Karakter bisnis digital yang sangat berbeda dengan bisnis konvensional membuat sistem perpajakan juga harus beradaptasi. Bisnis digital tidak mengenal batas geografis karena transaksinya dapat berlangsung lintas negara tanpa perlu kehadiran fisik. Selain itu, pengumpulan data dan pemanfaatan teknologi membuat model bisnis digital terus berubah dengan cepat. Hal ini memunculkan celah bagi pelaku usaha untuk melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak dengan cara-cara yang sulit dideteksi.

Apa Itu Penggelapan Pajak di Bisnis Digital?

Penggelapan pajak terjadi ketika pelaku bisnis sengaja menyembunyikan pendapatan atau transaksi dari otoritas pajak sehingga tidak membayar pajak sesuai kewajiban. Dalam bisnis digital, modusnya bisa beragam, mulai dari tidak mencatat transaksi secara lengkap, menggunakan marketplace atau platform yang tidak terdaftar, hingga transaksi antar pihak secara langsung (person to person) tanpa melalui platform resmi sehingga tidak dikenai potongan pajak.

Misalnya, di sektor aset kripto, banyak transaksi yang dilakukan di luar platform resmi sehingga pemerintah kesulitan memantau dan mengenakan pajak. Bahkan, ada kasus di mana exchanger (platform tukar aset kripto) tidak melakukan pencatatan atau pelaporan yang mencerminkan aktivitas bisnis sebenarnya.

Tantangan Pajak dari Karakter Bisnis Digital

Ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, nilai ekonomi digital diperkirakan mencapai Rp1,490 triliun, dengan sektor industri digital memberikan kontribusi sebesar 6,12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di tahun berikutnya, jumlah startup di Indonesia mencapai 2.341, menjadikannya sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak kedua di Asia setelah India. Selain itu, Jakarta berhasil menduduki posisi ke-12 dalam daftar 100 kota dengan ekosistem teknologi berkembang pesat (Top 100 Emerging Ecosystems) di dunia. Nilai ekosistem teknologi di Jakarta mencapai USD 71 miliar, yang melampaui rata-rata global sebesar USD 34,6 miliar[1].

Angka yang sangat besar ini membuka potensi pajak yang besar pula. Namun, beberapa tantangan menghambat pengawasan, antara lain:

·         Level Playing Field: Sulit menciptakan persaingan yang adil antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri karena bisnis digital bisa beroperasi tanpa kehadiran fisik di Indonesia.

·         Perubahan Cepat: Model bisnis digital berubah dengan cepat sehingga peraturan pajak dan pengawasannya harus terus menyesuaikan.

·         Sistem Pajak Internasional: Kebanyakan sistem perpajakan internasional masih berbasis kehadiran fisik, sedangkan bisnis digital seringkali beroperasi secara virtual.

·         Shadow Economy: Banyak transaksi yang tidak tercatat resmi (shadow economy) terutama yang masih menggunakan pembayaran tunai sehingga sulit dilacak.

Upaya Pemerintah Mengatasi Penggelapan Pajak Digital

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini. Digitalisasi administrasi perpajakan dengan pelaporan elektronik, pengumpulan data dari pihak ketiga, dan penggunaan teknologi untuk menganalisis transaksi menjadi andalan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, ada peraturan yang mewajibkan platform digital dan pelaku usaha fintech untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak secara otomatis. Misalnya, exchanger aset kripto dan platform peer to peer lending harus mendaftarkan diri dan melaporkan aktivitas perpajakan mereka.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan di luar sistem resmi dan transaksi antar individu yang sulit dipantau.

Kenapa Penggelapan Pajak Bisnis Digital Harus Diwaspadai?

Penggelapan pajak tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan masyarakat luas. Pajak yang terkumpul digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Jika banyak pelaku bisnis digital yang tidak membayar pajak, maka dana untuk membiayai pelayanan tersebut berkurang.

Selain itu, ketidakadilan dalam perpajakan bisa menimbulkan ketidakpercayaan antar pelaku usaha. Pelaku yang patuh pajak bisa merasa dirugikan jika saingannya melakukan penggelapan pajak tanpa konsekuensi.

Ayo Dukung Bisnis Digital yang Patuh Pajak

Sebagai konsumen dan pelaku usaha, kita juga bisa mendukung sistem perpajakan yang sehat dengan memilih platform resmi dan melaporkan aktivitas bisnis secara jujur. Pemerintah pun terus berupaya memperbaiki sistem dan aturan agar pengawasan lebih efektif dan efisien.

Bisnis digital memang punya karakter tanpa batas, tapi bukan berarti pajak bisa dihindari. Mari bersama-sama jaga keadilan dan keberlanjutan pembangunan Indonesia lewat kepatuhan pajak, termasuk di era digital ini.