Rutinitas produksi berjalan normal di pabrik perakitan modul surya milik PT Indonesia Solar Global (ISG) Rabu (11/12) di Cikupa Industrial Complex, Tangerang, Banten. Dalam satu sif, terdapat 20 pekerja yang bertugas dalam perakitan, mulai dari menghubungkan sel surya dalam konfigurasi seri, melakukan enkapsulasi, yakni penyegelan sel fotovoltaik (PV) dengan komponen lain, hingga pengujian lewat pencitraan elektroluminesensi untuk memastikan tak adanya kecacatan mik-ro yang tak kasatmata dalam produk. Pabrik perakitan modul surya yang mulai aktif beroperasi pada 2022 ini memiliki kapasitas produksi hingga 65 megawatt (MW) per tahun. Kemampuan lini produksi PT ISG dapat mencapai 715 watt per modul surya. Terdapat dua produk utama yang dipasarkan dengan merek dagang ISGEN, yakni single glass monofacial dan double glass bifacial dengan daya 620 watt per modul.

Direktur Pelaksana PT ISG Rama Dinara menyebutkan, sepanjang 2024 perusahaannya menerima 290 penawaran proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ceruk pasar utama masih dari tiga instansi, yakni Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina. ”Saat ini pasar terbesar kami memang masih proyek PLTS dari BUMN dan yang menggunakan APBN,” ujar Rama. Diakuinya, permintaan produk modul surya lokal saat ini masih ditopang oleh regulasi yang mensyaratkan adanya sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Kendati masih mengimpor komponen terpenting, yakni sel surya dari China, Rama mengklaim modul surya yang ia produksi telah memenuhi syarat TKDN hingga 40 %, karena komponen lain seperti kaca pelindung, rangka aluminium, kotak sambungan (junction box), lapisan solar silikon, kepemilikan mesin, dan SDM berasal dari dalam negeri.

Rama mengklaim tidak ada perbedaan signifikan antara produk modul surya yang secara utuh dirakit di China dan produk rakitan lokal, mengingat teknologi yang digunakan produsen lokal mayoritas dari China serta komponen utama, yakni sel surya, juga diproduksi di China. Sayangnya, terdapat sejumlah regulasi yang membuat biaya impor komponen panel surya lebih mahal ketimbang impor barang jadi. Kondisi ini membuat harga jual panel surya buatan lokal lebih mahal dibanding impor dari China yang di negaranya sudah over-produksi. “Tanpa preemptive dari regulator, industri lokal yang ibaratnya saat ini baru take-off bisa babak belur,” ujarnya. (Yoga)  

Tiga program utama Prabowo - Gibran sama-sama butuh lahan, yaitu swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah, dan hilirisasi. Pembangunan 3 juta rumah butuh 26.000 hektar tanah. Per 8 November 2024 sudah mendapat 1.200 hektar, dari sitaan koruptor, aset BUMN, eks HGU dan HGB, wakaf, donasi, serta program tanggung jawab sosial korporasi. Swasembada pangan, beras, jagung, dan gula setidaknya butuh 3 juta hektar lahan. Meskipun belum terdata secara pasti kebutuhannya, hilirisasi pun butuh lahan, baik untuk perluasan kawasan industri atau ekonomi khusus atau pembangunan kawasan industri perkebunan terintegrasi. Upaya mengakurkan pangan, papan, dan hilirisasi tengah digulirkan.

Bahkan, upaya itu diklaim tak bakal menumbalkan lahan pertanian pangan. Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang dialihkannya lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana kebijakan menyangkut kawasan lahan pertanian berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian ATR / BPN.

KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi. Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa. Dasar hukumnya adalah UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang memuat perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. UU itu juga membolehkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dialihfungsikan demi kepentingan umum dengan menyediakan lahan pengganti.

Lahan pengganti itu sedikitnya tiga kali luas lahan yang akan dialihfungsikan. Adapun untuk lahan tak beririgasi, lahan penggantinya paling sedikit seluas satu kali luas lahan yang dialihfungsikan. Tapi lahan pengganti di luar Jawa belum tentu akan sesubur di Jawa. Belum tentu juga lahan pengganti itu bisa langsung digunakan untuk menanam padi atau tanaman pangan lain. Bagaimana nasib petani di Jawa yang sawahnya dialihfungsikan? Karena itu, sebelum nasi menjadi bubur, pemerintah lebih baik memanfaatkan lahan lain selain lahan pertanian pangan berkelanjutan. (Yoga)  

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, kondisi global terus bergejolak akibat perang dagang, ketegangan geopolitik, serta fragmentasi ekonomi dan keuangan. Kondisi itu kian tak menentu seiring terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden AS dengan kebijakannya yang lebih mengutamakan kepentingan domestik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, dari 3,2 % pada 2024 menjadi 3,1 % pada 2025 dan 3 % pada 2026. Dalam lanskap global tersebut, kata Perry, Indonesia memiliki visi untuk memacu pertumbuhan. Terdapat lima agenda kebijakan transformasi ekonomi nasional yang dapat dilakukan, yakni penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sinergi mendorong pertumbuhan domestik, serta peningkatan produktivitas dan kapasitas nasional. Kemudian, sinergi pendalaman pasar keuangan untuk perekonomian dan digitalisasi sistem pemba-yaran sektor jasa.

”Pertama harus stabil. Tak bisa memacu pertumbuhan kalau negara tak stabil, baik dari sisi makroekonomi, sistem keuangan, maupun politiknya,” katanya dalam Seminar Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (Kafegama) bertajuk ”Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju”, secara hibrida, Sabtu (14/12). BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar, baik melalui kebijakan suku bunga, intervensi dan pendalaman pasar keuangan dengan instrumen Sekuritas Rupiah BI (SRBI), maupun koordinasi antara fiskal dan moneter. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menambahkan, upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Dalam program makan bergizi gratis, misalnya, pelaku usaha jasa keuangan dapat berkontribusi dalam hal pembiayaan terhadap program tersebut. (Yoga)  

Menambah stok telur ayam ras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024). Pedagang mengakui harga telur ayam ras naik sejak sepekan terakhir. Saat ini di tingkat pedagang pengecer di pasar, harga telur mencapai Rp 31.500 per kilogram. Padahal, sepekan sebelumnya masih dijual Rp 26.000 per kilogram. Kenaikan harga telur terjadi menjelang perayaan Natal 2024.(Yoga)

Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) kerap ditunggu-tunggu konsumen. Ini adalah kesempatan bagi penjual dan pembeli yang berharap harga murah karena diskon besar. Apa saja yang dibeli?

Berikut respons warga. Bagi saya, Harbolnas tetap menjadi pilihan untuk membeli barang perawatan kulit, khususnya untuk wajah, perawatan rambut, dan kosmetik. Barang-barang itu sering diobral dengan harga murah. Selain itu, algoritma yang bekerja memudahkan saya mencari barang-barang yang diperlukan di lokapasar. Namun, pengiriman barang pada masa Harbolnas lebih lama dari biasanya karena banyak orang lain yang juga berbelanja. (AVE) Anindita (28) Dosen di Bandung, Jawa Barat.

Sebagai warga gemar berbelanja daring lantaran ada promo atau diskon, perhelatan Harbolnas sangat membantu. Harbolnas juga bisa menjadi ajang cuan karena barang yang dibeli dengan harga murah, bisa dijual kembali. Lalu, ada komunitas yang kerap membagikan info mengenai promo-promo barang tertentu di aplikasi percakapan, seperti Telegram. Ini juga cukup membantu bagi yang gemar berbelanja daring. (ERK) Techi Pardede (26) Karyawan Swasta di Jakarta.(Yoga)

Pemerintahan Prabowo mengandalkan mesin investasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 %. Namun, hal itu baru bisa tercapai jika pemerintah mampu mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat investasi di Indonesia berbiaya mahal dan inefisien. Selepas pandemi, realisasi investasi di Indonesia selalu tumbuh tinggi memenuhi target. Namun, dampak penggeraknya ke ekonomi belum maksimal sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia terus terjebak di kisaran 5 %, investasi yang tidak efisien sebagaimana tecermin lewat angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi di level 6,5. ICOR adalah rasio antara investasi dan pertumbuhan ekonomi.

ICOR dipakai untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi biaya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dengan ICOR 6,5, investasi di Indonesia terhitung berbiaya tinggi dan tidak efisien. Apalagi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang ICOR-nya berada di kisaran 3-5. Menyadari hal ini, pemerintahan Prabowo bertekad menekan angka ICOR dari posisi 6,5 ke level 4. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, jika Indonesia bisa menurunkan ICOR ke level 4, target pertumbuhan ekonomi 8 % pada 2025 yang dipasang Presiden Prabowo bisa dicapai.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Jumat (13/12) menilai, pemerintah akan menghadapi PR yang sangat besar untuk menekan tingkat ICOR, karena banyak faktor yang membuat investasi di Indonesia berbiaya mahal. Mulai dari birokrasi yang berbelit, perizinan usaha yang rumit, tumpang tindih regulasi, biaya logistik yang tinggi, pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi dan sesuai kebutuhan industri, hingga masifnya korupsi. ”Ini memang target yang menantang. Untuk jangka pendek, yang paling dekat yang bisa dilakukan pemerintah adalah melanjutkan mempercepat perizinan di lapangan. Perbaikan sistem harus terus dilakukan,” tutur Andry di Jakarta. (Yoga)  

Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Status DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah Presiden Prabowo meneken revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 30 November 2024. Sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim, masih terus berlangsung. Presiden Prabowo direncanakan pindah atau mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Pemindahan ASN ke IKN yang semula direncanakan pada September lalu kembali molor, yakni setelah Lebaran 2025 atau kemungkinan mulai April 2025 (Kompas.id, 10/12/2024). Perubahan nomenklatur Jakarta sebagai DKJ, serta rencana pemindahan ibu kota ke IKN, masih akan melalui sejumlah tahapan.

Namun, masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara memicu pertanyaan sejumlah kalangan terkait kelangsungan aktivitas bisnis dan pasar properti di Jakarta setelah perpindahan kantor-kantor pemerintahan. Hasil kajian konsultan properti Colliers Indonesia meproyeksikan Jakarta akan menjadi lebih layak huni pascarelokasi ibu kota Indonesia ke IKN. Jakarta dan sekitarnya, meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel dan Bekasi (Jabodetabek), menempati peringkat kota terbesar kedua setelah Tokyo, Jepang, berdasarkan wilayah metropolitan. Aglomerasi Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat dalam perumahan dan sektor komersial.

Kawasan metropolitan Jakarta membentuk jaringan ekonomi, sosial, transportasi, dan infrastruktur yang terpadu dengan kota-kota di sekitarnya, yang saling terhubung melalui arus perjalanan, layanan publik, dan kegiatan ekonomi. Jakarta dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan pusat ekonomi nasional dipandang tetap menjadi magnet investasi bagi pelaku bisnis domestik dan internasional di sektor perdagangan, informasi dan komunikasi, industri, serta keuangan. Kajian Colliers di sembilan kota besar dunia yang melepaskan status sebagai ibu kota pemerintahan juga memperlihatkan populasi penduduknya terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan berkembangnya kota-kota eks ibu kota itu sebagai pusat bisnis, perdagangan, ataupun pusat ekonomi.

Kota-kota itu ialah Kalkutta (India), Sydney (Australia), Rio de Janeiro (Brasil), Karachi (Pakistan), Lagos (Nigeria), Almaty (Kazakhstan), Kuala Lumpur (Malaysia), Yangon (Myanmar), dan Seoul (Korsel). Ferry Salanto, Head of Research Colliers Indonesia, mengemukakan, Jakarta diproyeksikan menjadi lebih layak huni dengan berkurangnya kemacetan lalu lintas, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap meningkatnya nilai properti di berbagai area. Pengosongan gedung-gedung pemerintah di lokasi strategis dapat menciptakan peluang baru untuk pengembangan komersial di dalam kota. ”Dalam konteks (kekosongan gedung perkantoran) ini, mengubah kantor lama pemerintah menjadi unit hunian tampaknya bisa menjadi pilihan yang paling realistis dan strategis,” kata Ferry, Jumat (13/12). (Yoga)  

Sektor jasa keuangan diperkirakan akan turut mendulang keuntungan sekaligus memacu pertumbuhan seiring dengan efek berganda dari program prioritas pemerintah. Di tengah gejolak ketidakpastian global, sektor jasa keuangan masih terjaga stabil. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, program prioritas pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah per tahun dan makan bergizi gratis, memiliki persebaran yang luas dan masif sehingga dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian. Program 3 juta rumah, akan berdampak positif bagi industri bahan bangunan dan material bangunan, jasa konstruksi dan infrastruktur, serta membuka lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga berdampak positif bagi para produsen pangan lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga seluruh jejaring logistic dan distribusi rantai pasok. ”Dampak paling besar terhadap jasa keuangan adalah potensi untuk keuntungan dengan adanya peluang pembiayaan yang sangat besar. Pembiayaan yang ingin dicapai dengan target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, terutama untuk program pembangunan rumah,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK November 2024, secara virtual, Jumat (13/12).

Kondisi tersebut pada gilirannya akan membuka kesempatan bagi sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun pasar modal, untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan program prioritas pemerintah. Dalam hal ini, salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan dalam pasar modal ialah efek berbasis aset (EBA). Selanjutnya, sekuritisasi dalam EBA akan memberikan pendanaan yang besar terhadap pembangunan perumahan sekaligus memberi peluang bagi perkembangan produk-produk di pasar modal. Hingga 29 November 2024, penghimpunan dana di pasar modal melalui penawaran umum mencapai Rp 219,45 triliun. (Yoga)  

Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang sawah atau lahan pertanian pangan di Jawa bisa dialihkan untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi, yang berlawanan dengan program swasembada pangan dan berpotensi menambah jumlah petani gurem. Rencana kebijakan menyangkut kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi.

Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa. Menteri ATR dan Kepala BPN, Nusron Wahid menyebutkan, RPP RTRW itu ditargetkan tuntas pada triwulan I-2025. Kebijakan itu merupakan solusi untuk mengakomodasi kepentingan pangan, papan, dan hilirisasi. Lahan di Jawa yang sudah padat penduduk digunakan untuk perumahan dan hilirisasi, sedangkan lahan di luar Jawa yang masih luas untuk ketahanan pangan (Kompas, 12/12/2024).

Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya, Jumat (13/12) berpendapat, rencana itu bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang tengah digulirkan Presiden Prabowo. Rencana tersebut juga berpotensi menambah jumlah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. ” Tak perlu mengalihkan fungsi lahan pertanian untuk progtam 3 juta rumah, justru seharusnya pemerintah memproteksi sawah yang masih tersisa, khususnya di Jawa. Jika perlu, penguasaan tanah petani gurem perlu ditambah melalui program redistribusi tanah,” ujar Benny. (Yoga)  

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech peer-to-peer lending, atau fintech lending, menjadi salah satu produk inovasi teknologi di sektor keuangan yang memberi perubahan besar dalam model bisnis pinjam-meminjam. Kemudahan mengakses serta persyaratan yang terbilang mudah dan proses yang cepat menjadikan pinjaman daring atau pindar akrab bagi masyarakat yang belum dapat mengakses layanan perbankan (unbanked). Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyepakati penggunaan istilah pindar sebagai pengganti istilah pinjaman online (pinjol), untuk pinjol yang berizin dan diawasi OJK. Data OJK per September 2024 mencatat, dari Rp 68,462 triliun outstanding pindar, 50,56 % adalah peminjam dari gen Y dan gen Z.

Dimana, 1,73 5 tercatat sebagai kredit macet yang didominasi pinjaman gen Y dan gen Z (53,22 5). Mahasiswa menjadi salah satu target prioritas OJK dalam kampanye bijak menggunakan pindar. Pindar merupakan pinjaman yang harus dibayar di kemudian hari. Dana yang diperoleh dari pindar harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. pindar sejatinya dapat menjadi jawaban atas kebutuhan sumber pendanaan masyarakat, khususnya yang belum dapat mengakses pendanaan dari perbankan (unbanked). Ada beberapa hal yang harus dipahami dan dilakukan sebelum mengajukan pinjaman di pindar. Pertama, sadari bahwa dana pinjaman yang diajukan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif, bukan untuk keinginan konsumtif.

Kedua, pahami segala persyaratan dari pindar yang diakses, misalnya jangka waktu pinjaman, cara pengembalian, bunga, biaya lain, kontak layanan konsumen, dan informasi lain, serta pastikan akses pindar berizin OJK. Ketiga, bijak dalam mengelola keuangan. Pastikan membayar cicilan pinjaman menjadi bagian dari alokasi anggaran bulanan, yang dibayar tepat waktu sehingga terhindar dari denda. Jumlah anggaran untuk utang maksimal 30 % dari total pendapatan. Keempat, evaluasi kondisi keuangan. Mencatat pengeluaran sehari-hari menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam merencanakan keuangan dengan baik. Kelima, literasi keuangan sebagai pembelajaran hidup. Bijak gunakan pindar agar terhindar dari jeratan utang. (Yoga)