Badai PHK nampaknya akan berlanjut pada 2025 mendatang. Plelemahan rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berpotensi meningkatkan gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menerangkan, kenaikan UMP akan memperparah  kondisi di sektor padat karya pada tahun depan. Kenaikan tersebut akan meningkatkan biaya operasional perusaaan, terlebih banyak tenaga kerja yang dilibatkan diindustri ini. "Makanya kami minta pemerintah untuk jangan menambah benan bagi padat karya," jelas dia. Sinta meminta pemerintah banyak memberikan berbagai insentif misalnya keringanan pajak badan hingga beban iuran BPJS Ketenagakerjaan. Apindo juga meminta pemerintah memperjelas definisi sektor mana saja yang masuk ke dalam upah khusus sektoral atau UMPS. (Yetede)

Langkah Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6% belum mampu menahan pelemahan rupiah. Kemarin, rupiah melorot 1,3% ke level Rp16.300 per dolar AS, sedangkan sepanjang tahun mencapai 5,9%. Itu sebabnya, sejumlah kalangan meminta pemerintah membantu menjaga rupiah. Peran pemerintah adalah memperkuat fundamental rupiah agar lebih tahan guncangan eksternal, yang selama ini menjadi penyebab utama depresiasi. Analis menilai depresiasi ujian pertama pemerintahan Prabowo Subianto yang terjadi dalam 100 hari pertama. Publik akan melihat, apakah Prabowo mendapatkan rapor merah atau lapor biru dalam mengatasi masalah ini. (Yetede)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar kegiatan eksplorasi migas dibebaskan dari PPN. Hal ini dilakukan untuk menarik  minat investor untuk berinvestasi di dalam negeri. "Ini saya negosiasikan dengan menteri keuangan. Kalau pada saat masa eksplorasi, PPN jangan dikenakan dulu. Orang judi kok, eksplorasi itu judi. Satu sumur itu bisa mengeluarkan kocek US$ 100 juta, ini belum tentu ada. Kalau langsung kita kenakan PPN, artinya menjadi US$ 110 juta  hingga US$ 112 juta. Ini orang belum tentu ada barang. Larilah orang," kata Bahlil. Menurut Bahlil, regulasi tersebut membuat banyak investor asing  memilih hengkang. Oleh karenannya, dia menciptakan terobosan agar saat investor masuk menyatakan minat, mereka langsung mengucurkan dan mengimplementasikan investasi. (Yetede)

Proyeksi komplikasi kebijakan The Fed dan Donald Trump saat menjadi Presiden Amerika Serikat mulai Januari 2025 berisiko membuat pembiayaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dunia usaha dalam negeri menjadi mahal dalam jangka waktu yang lama. Nilaitukar rupiah terhadap dollar AS sebagai salah satu variabel sudah mendaki. Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, memangkas 25 basis poin (bps) suku bunga menjadi berkisar 4,25 persen-4,5 persen sebagaimana ekspektasi. Kebijakan ini diambil pada rapat di Washington DC, AS,Rabu (18/12/2024) waktu setempat atau Kamis (19/12) dini hari WIB. Namun, The Fed mengindikasikan hanya akan memangkas suku bunga acuan sebanyak dua kali sebesar 50 bps menjadi 4 persen sepanjang 2025. Ini berbeda dengan rencana awal, yakni empat kali sebesar 100 bps, menjadi 3,5 persen. Faktor Donald Trump menjadi salah satu pertimbangan. Dalam konferensi persnya, Gubernur The Fed Jerome Powell menyatakan, staf The Fed tengah mengkaji sejumlah skenario kebijakan tarif Trump berikut implikasinya sekalipun Trump baru mulai menjabat sebagai Presiden AS untuk periode kedua pada 20 Januari 2025. ”Masih sangat prematur untuk membuat semacam kesimpulan. Kita tidak tahu apa yang akan dikenakan tarif, dari negara mana, untuk berapa lama, dan sebesar apa. Kita tidak tahu apakah ada retaliasi tarif. Apa yang komite (The Fed) lakukan sekarang adalah mendiskusikan bagaimana mekanisme dan pemahaman penerapan tarif-tarif (oleh Trump) akan memengaruhi inflasi,” katanya. Pada September 2024, The Fed memperkirakan inflasi di AS sebesar 2,1 persen pada 2025. Terakhir, The Fed memperkirakan inflasi pada tahun pertama Trump itu adalah 2,5 persen. Jika inflasi bertahan tinggi, The Fed akan semakin enggan memangkas suku bunga acuan. (Yoga)

Pemerintah tengah fokus untuk menggelontorkan stimulus bagi dunia usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Stimulus tersebut berupa perpanjangan Pajak Penghasilan Final atau PPh Final sebesar 0,5 persen dari omzet hingga akhir 2025. Seharusnya, stimulus tersebut berakhir tahun ini. ”Pemerintah betul-betul fokus terhadap upaya memberikan berbagai stimulus ekonomi, termasuk khususnya untuk UMKM. Kami bersama Kementerian Keuangan beserta kementerian dan lembaga lain terkait saat ini fokus menindak-lanjuti dalam penyiapan perubahan peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri keuangan (PMK), dan peraturan menteri lainnya (terkait pemberian stimulus),” ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moe giarso dalam keterangan resmi kepada Kompas, Kamis (19/12/2024). Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi UMKM seharusnya berakhir pada 2024 ini. Selain itu, untuk mendorong usaha di tingkat mikro dan kecil, pemerintah juga memberikan pembebasan dari pengenaan PPh terhadap UMKM yang mempunyai omzet di bawah Rp 500 juta pertahun.

Sementara terkait rencana memperluas basis pajak dari pelaku UMKM atau batas pengusaha kena pajak (PKP) dari Rp 4,8 miliar per tahun menjadi Rp 3,6 miliar per tahun, menurut KepalaBadan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, saat ini tidak ada kebijakan mengenai hal tersebut. Menurut dia, pemerintah masih fokus pada upaya bagaimana menjaga keberlangsungan usaha UMKM dengan memberikan berbagai stimulus ekonomi. ”Tidak ada rencana untuk menurunkan batasan omzet UMKM (threshold) dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 3,6 miliar. Pemerintah fokus ke pemberian berbagai stimulus, termasuk stimulus UMKM, dengan menyelesaikan perubahan PP dan PMK terkait,” ucap Febrio. tetap berada di bawah ambang batas PKP serta tetap mendapat fasilitas, seperti insentif PPh Final 0,5 persen. ”Jadi, seolah-olah jumlah perusahaan kita semakin banyak, padahal sebenarnya itu hanya untuk menyiasati pajak. Akhirnya nanti orang hanya akan terus-terusan menyiasati. Ini tidak fair karena pemerintah tetap tidak dapat banyak (pemasukan) akibat ada penyiasatan dari sisi itu,” katanya. Senada, konsultan pajak dari PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, berpendapat,menurunkanambang batas PKP dapat berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penghindaran pajak. Bahkan, langkah itu bisa mendorong lebih banyak penghindaran pajak (tax evasion) oleh UKM. (Yoga)

Natal 2024 menjadi momentum untuk menunjukkan keberpihakan pada pelestarian lingkungan hidup. Sama seperti negara lain, Indonesia juga berada dalam ancaman bencana akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan hidup, dan kepunahan keanekaragaman hayati. Semangat keagamaan dapat menjadi salah satu pendorong bagi masyarakat untuk berkolaborasi menyelesaikan sejumlah permasalahan tersebut. Apalagi komitmen terhadap lingkunganhidup dan kerukunan umat beragama merupakan poin utama di Deklarasi Istiqlal 2024. Deklarasi dimaksud dibuat saat kunjungan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia pada awal September 2024. Deklarasi Istiqlal ditandatangani Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar yang saat itu menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal. ”Setiap agama harus memperhatikan hubungan teologis dengan pelestarian lingkungan. Kita harus menyadari bahwa tindakan kita terhadap lingkungan adalah bagian dari refleksi iman.

Kalau lingkungan alam semesta ini rusak, kita pun juga akan terkontaminasi dampak negatifnya,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Seminar Natal Nasional 2024, Gereja Berjalan Bersama Negara: Semakin Beriman, Humanis, dan Ekologis, di Jakarta, Kamis (19/12/2024). Acara ini juga dihadiri Ketua Panitia Natal Nasional 2024 yang merupakan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Koordinator Seminar Natal Nasional sekaligus anggota Om budsman Robert Na Endi Jaweng. Selain itu, hadir pula Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jack levyn Manuputty. Sejalan dengan Nasaruddin, Thomas Djiwandono mengatakan, Natal 2024 harus menjadi momentum untuk menunjukkan keberpihakan umat beragama terhadap persoalan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim, degradasi lingkungan hidup, dan kepunahan keanekaragaman hayati menjadi isu global yang tidak hanya menjadi ancaman di banyak negara, tetapi juga Indonesia. Natal juga bisa menjadi pemantik bagi umat beragama untuk menyelesaikan masalah sosial lainnya. Sebab, masyarakat Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti kemiskinan dan kekerasan. (Yoga)

Pengguna jasa penyeberangan laut dalam momentum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 meningkat 14,3 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Penambahan ini didominasi kendaraan roda empat pribadi sehingga strategi delaying system dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan di sekitar pelabuhan. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo memaparkan, pihaknya menambah kapal yang bakal beroperasi dari 17 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Dalam momentum Natal dan Tahun Baru tersebut, sebanyak 32 kapal bakal disiapkan untuk beroperasi saat terjadi kepadatan puncak (peak) di Pelabuhan Merak, Banten, dan 34 kapal di Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. ”Total trip penyeberangan diprediksi mencapai 14.975 kali. Jumlah ini meningkat 14,3 persen dari momen Natal dan Tahun Baru di tahun sebelumnya,” ujar Heru dalam konferensi pers kesiapan Pelni, Pelindo, dan ASDP dalam rangka Natal dan Tahun Baru di Jakarta, Kamis (19/12/2024). Menurut Heru, prediksi puncak pergerakan libur Natal 2024 terjadi pada 22 dan 23 Desember 2024, sementara libur Tahun Baru pada 30 dan 31 Desember. Sebaliknya, prediksi puncak arus balik terjadi pada 1-2 Januari 2025. Penambahan kapal yang beroperasi dilakukan karena mobilitas kendaraan yang tinggi selama periode ini. ASDP memprediksi ada 769.258 kendaraan dengan 3,07 juta penumpang yang akan menyeberang. 

Dari jumlah tersebut, kendaraan roda empat pribadi menjadi yang terbanyak dengan jumlah 341.673 unit, sepeda motor (223.562), truk (173.946), dan bus (30.078). Oleh karena itu, potensi penumpukan perlu diwaspadai. Heru mengatakan, pihaknya telah menambah area parkir di sekitar dermaga. Strategi delaying system juga dilakukan untuk menahan kendaraan yang masuk ke dermaga. Heru memaparkan, sistem ini bakal mengatur arus kendaraan yang bergerak menuju Pelabuhan Merak. Tenaga pelayanan (helper) di area peristirahatan (rest area) jalur Tol Jakarta-Merak Kilometer 43 dan Kilometer 68 serta sejumlah jalan arteri disiapkan untuk memandu kendaraan agar berhenti sejenak dan menunggu di zona penyangga. ”Untuk penerapan sistem ini, kami tidak bisa jalan sendirian. Semua butuh koordinasi dari para stakeholder. Kantong parkir yang disiapkan di buffer zone ini mencapai 620 kendaraan kecil, sementara kapasitas dermaga juga kami tingkatkan,” ujarnya. Antisipasi penumpukan ini juga dilakukan karena cuaca buruk diprediksi terjadi di akhir 2024, terutama di daerah Lampung dan Banten. Kondisi cuaca yang dinamis tersebut perlu diinformasikan kepada semua pihak terkait karena dapat memengaruhi jadwal penyeberangan. (Yoga)

Komisi Pemberantasan Korupsi meralat pernyataan mengenai penetapan dua tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia. Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa surat penyidikan untuk perkara dana CSR BI masih bersifat umum dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, pada 17 Desember, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Inspektur Jenderal Rudi Setiawan menyampaikan bahwa sudah ada dua tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana CSR BI. Bahkan, ia mengungkapkan pula, penetapan tersangka itu sudah sejak beberapa bulan lalu. Kedua tersangka itu diduga memperoleh sejumlah dana yang bersumber dari dana CSR BI. ”Dapat saya sampaikan bahwa surat perintah penyidikannya (kasus dana CSR BI) ini masih bersifat umum, belumada tersangka di situ,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, meralat pernyataan Rudi Setiawan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Menurut dia, kemungkinan Rudi salah melihat surat atau tertukar dengan perkara lainnya. Sebab, surat perintah penyidikan (sprindik) kasus dugaan korupsi dana CSR BI yang terbit beberapa hari lalu tidak menyebutkan nama ataupun jumlah tersangka di dalamnya. Tessa pun membantah dugaan ralat ini terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir, mengenai wacana pengampunan kepada koruptor yang mengembalikan hasil korupsi. Pasalnya, sprindik umum tanpa nama tersangka sudah terbit sebelum Prabowo berpidato di Kairo. Tak hanya itu, Tessa juga membantah ralat karena khawatir kalah lagi di praperadilan. Ia menegaskan, kesalahan persepsi tentang jumlah tersangka murni karena miskonsepsi perkara oleh Rudi. (Yoga)

Pengadilan Tinggi Perancis mendukung keputusan banding Pengadilan Paris yang menyatakan mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy bersalah. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan cawe-cawe terhadap lembaga peradilan. ”Keputusan dan pidana yang dijatuhkan sudah final dan mengikat,” demikian keterangan Pengadilan Kasasi Perancis dalam putusan kasasi, Rabu (18/12/2024). Pengadilan ini menangani kasasi. Sebelumnya, oleh hakim Pengadilan Paris, Sarkozy (69) dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Namun, terkait vonis itu, ia hanya akan menjalani tahanan rumah karena ancaman pidana yang dihadapi di bawah 2 tahun penjara. Sebagai pesakitan, Sarkozy harus mengenakan gelang elektronik di pergelangan kaki yang memantau pergerakannya. Jika dia meninggalkan rumah, sensor dalam gelang akan memberikan sinyal kepada penegak hukum untuk menindak si tahanan.

Sarkozy mula-mula divonis bersalah oleh Pengadilan Paris pada 2021, tetapi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pada 2023. Ia disebut berusaha menyuap panitera pengadilan untuk mendapatkan informasi kasus apa yang sedang diselidiki terhadap dirinya. Menanggapi vonis itu, Sarkozy melalui akun X tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia menambahkan akan bertanggung jawab dan menghadapi segala konsekuensi. Sarkozy bertekad membawa kasusnya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan berharap agar Republik Perancis dinyatakan bersalah telah menghukum dirinya. ”Saya akan memperjuangkan kasus ini seperti di kasus-kasus lainnya,” kata Sarkozy. Sarkozy merupakan presiden Perancis periode 2007-2012. Ia pensiun dari dunia politik pada 2017. Walau demikian, ia tetap memiliki pengaruh di kubu konservatif. Dia turut diundang dalam peresmian kembali Katedral Notre Dame, awal Desember 2024. Katedral itu terbakar lima tahun lalu. (Yoga)