Kategori
Ekonomi
( 40733 )
Dorongan Masif untuk 3 Juta Rumah
22 Jan 2025
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya dalam menjalankan program pembangunan 3 juta unit rumah layak huni per tahun yang telah digagas oleh pemerintah. Program ini mencakup 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Dalam pencapaiannya, pemerintah telah bekerja sama dengan investor Qatar yang akan berfokus pada pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan. Lokasi-lokasi potensial untuk proyek ini termasuk bekas kompleks DPR Kalibata dan Bandara Kemayoran.
Menteri BUMN, Erick Thohir, juga mendukung program ini dengan mendorong bank-bank pelat merah untuk membiayai perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Erick juga mengingatkan pentingnya memperhatikan profil risiko dalam penyaluran KPR untuk menghindari masalah sertifikat bermasalah yang dapat mengganggu kelancaran program. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan investor, Maruarar Sirait optimis bahwa program pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia akan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.
Subsidi Bus Perkotaan Dipangkas
22 Jan 2025
KEMENTERIAN Perhubungan memangkas alokasi dana subsidi angkutan massal bus perkotaan 2025. Anggaran subsidi pembeli layanan atau buy the service (BTS) tahun ini dipotong lebih dari 50 persen, dari Rp 437,9 miliar pada 2024 menjadi Rp 177,5 miliar. Pada 2025, subsidi angkutan massal bus perkotaan hanya dilanjutkan di enam kota, yaitu Palembang, Surakarta, Makassar, Banyumas, Surabaya, dan Balikpapan. Pemberian subsidi ditambah untuk dua kota baru, yakni Manado dan Pontianak. Setiap kota mengantongi besaran subsidi yang berbeda, dari Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar. Sementara itu, pada tahun lalu, subsidi ini disalurkan ke 11 kota dengan total 46 koridor.
Berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan pada Januari 2025, total penumpang yang terangkut sejak beroperasi pada Juni 2020 hingga 2023 mencapai 72.138.046 orang. Total penjualan tiket atau tarif yang dibayar oleh penumpang sebesar Rp 58,54 miliar. Besaran subsidi angkutan massal bus perkotaan mulai turun sejak 2024. Sebelumnya, subsidi yang disalurkan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada 2020, subsidi diberikan untuk lima kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar. Subsidi meningkat pada 2021 menjadi Rp 311,71 miliar untuk lima kota dan 26 koridor. Pada 2022, subsidi diberikan untuk 10 kota dengan 51 koridor sebesar Rp 546,95 miliar.
Merujuk pada nota kesepahaman Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah, kegiatan BTS per 2025 tidak sepenuhnya disuntik subsidi. Jadi pemerintah daerah harus secara mandiri memenuhi biaya program angkutan massal bus di kota masing-masing. "Kami berharap tiap pemda dapat memaksimalkan anggarannya untuk penyelenggaraan angkutan massal perkotaan ini," ucap pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, dalam keterangan resminya pada Rabu, 1 Januari 2025. Dia juga meminta pemerintah daerah lebih mensosialisasi kepada masyarakat perihal kesadaran untuk menggunakan angkutan umum. (Yetede)
Presiden Prabowo Setuju Masa Penyimpanan DHE SDA Selama 1 Tahun
22 Jan 2025
Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa penggodokan regulasi mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) sudah direstui oleh Prabowo Subianto. Menyusun regulasi ini disiapkan dengan mendengarkan masukan dari Bank Indonesia (BI), OJK dan pihak perbankan. "Sudah lampu hijau (dari Presiden Prabowo Subianto), pp sedang disiapkan, harmonisasi, kemudian akan ada koordinasi dengan BI, OJK, dan perbankan," terang Airlangga. Menurut Airlangga, dalam regulasi terbaru nantinya pemerintah akan memberikan sejumlah insentif sehingga eksportir mau lebih lama menyimpan uangnya di pasar keuangan domestik. Nantinya DHE yang disimpan bisa digunakan untuk pembayaran pajak, digunakan untuk dikonversikan ke rupiah untuk pembayaran operasional. "Jadi 100%, (insentif) untuk perbankan disiapkan, untuk cash collateral (sedang) disiapkan, penggunaan untuk pembayaran pajak pembayaran dividen semua (akan) diatur," kata Airlangga. (Yetede)
Trump Bisa Memicu Perang Dagang Jilid II
22 Jan 2025
Donald Trump diprediksi terus merilis kebijakan kontroversial di periode kedua sebagai presiden Amerika Serikat (AS) dengan intensitas lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Hal ini harus diwaspadai pemerintah, terutama kebijakan Amerika First Trump yan dikhawatirkan memicu perang dagang jilid II. Trump memang tidak menerapkan tarif bea masuk (BM) besar ke negara yang dianggap lawan, seperti China, Meksiko, dan Kanada dalam pidato pelatikannya, Senin (20/1/2025). Namun, usai acara pelantikan, Trump berniat mengenakan tarif BM sebesar 25% ke Meksiko dan Kanada, dua negara yang dianggap bertanggung jawab terjadap banjirnya imigran dan narkoba di AS, mulai 1 Fabruari 2025. Ke depan, tindakan serupa berpotensi dilakukan terjadap China, rival ekonomi AS di dunia, yang bisa menyulut perang dagang jilid II. Perang ini bakal meluas jika Trump menaikkan tarif BM impor dari negara-negara Uni Eropa. Ketika hal itu terjadi, dolar AS dan imbal hasil (yield) obligasi AS tenor 10 tahun bakal menguat. Dana-dana panas di pasar negara berkembang bakal kembali ke AS, membuat pasar saham, obligasi, hingga mata uang negara terpuruk. (Yetede)
Proyek Katalis Pertumbuhan Kredit
22 Jan 2025
Pada 2025, sektor perbankan nasional diperkirakan tetap berdaya tahan dan mampu kembali mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar dua digit. Meski terdapat program pemerintah yang dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan, manajemen risiko tetap penting dilakukan di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 berkisar 4,7-5,5 persen, dengan titik tengah 5,1 persen. Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit perbankan nasional pada 2025 diperkirakan 11-13 persen. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat, terdapat banyak peluang bagi pertumbuhan kredit sektor perbankan ke depan, antara lain program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program tersebut dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan kredit perbankan dengan mengucurkan kredit pemilikan rumah (KPR).
”Apalagi, suku bunga acuan BI sudah turun 25 basis poin (bos) menjadi 5,75 persen. Dengan demikian, amat diharapkan kredit perbankan, terutama KPR, dapat turun pula sehingga lebih terjangkau atau affordable bagi masyarakat,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (21/1/2025). Program pembangunan 3 juta rumah, terutama menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal sebesar Rp 8 juta per bulan. Perbankan dapat menyalurkan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah menggelontorkan anggaran di sektor perumahan sebesar Rp 119 triliun untuk merealisasikan 2,17 unit rumah. Maka, untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan anggaran setidaknyaRp 750 triliun per tahun. Merujuk data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, penyaluran KPR tapak per November 2024 mencapai Rp 718,94 triliun atau tumbuh 9,87 persen secara tahunan.
Sementara itu, KPR susun pada periode yang sama mencapai Rp 31,17 triliun atau tumbuh 6,4 persen secara tahunan.Di sisi lain, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso mengatakan, hasil survei Perbankan BI mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2024 meningkat. Ini tecermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 97,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 80,6 persen. ”Peningkatan pertumbuhan kredit baru terindikasi bersumber dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Selanjutnya, pada triwulan I-2025, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap kuat dengan SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 82,3 persen,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025). Kendati demikian, standar penyaluran kredit pada triwulan I-2025 diperkirakan tetap ketat seperti periode sebelumnya, antara lain terkait plafon kredit, suku bunga kredit, dan premi kredit berisiko. (Yoga)
Keseimbangan Nilai Tukar Rupiah
22 Jan 2025
Dalam tiga pekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada dalam kisaran Rp 16.000 per dollar AS. Meski cenderung stabil, rupiah telah mencapai titik keseimbangan dan berpotensi melemah seiring dengan dinamika global dan fundamental ekonomi domestik. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (21/1/2025) ditutup di level Rp 16.331 per dollar AS, menguat 0,25 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sejak awal tahun, rupiah bergerak dalam kisaran Rp 16.169-Rp 16.372 per dollar AS, dengan rerata Rp 16.268,5 per dollar AS. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Edi Susiato menjelaskan, penguatan rupiah kemarin sejalan dengan penguatan beberapa mata uang negara berkembang di Asia lainnya, seperti baht Thailand, ringgit Malaysia, serta peso Filipina. Ini tidak lepas dari sentimen global terkait kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif kepada Kanada dan Meksiko.
”Sentimen tersebut sepertinya disikapi pelaku pasar domestik dengan proporsional. Suplai valas (valuta asing) pelaku di pasar domestik masih sangat baik. Kami tentu terus mencermati perkembangan dan mengawal keseimbangan supply-demand (penawaran dan permintaan) valas di market agar market confidence (kepercayaan pasar) tetap terjaga,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa. Sementara itu, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, berpendapat, rupiah terhadap dollar AS cenderung melemah dalam jangka panjang, yang disebabkan oleh fundamental ketahanan eksternal dan arah kebijakan moneter. Namun, dalam jangka pendek, pergerakan rupiah lebih dipengaruhi dinamika pasar. Hingga dua bulan ke depan, Awalil memproyeksikan, rupiah akan menuju keseimbangan baru dalam kisaran Rp 16.500 per dollar AS. Ini sejalan dengan sejumlah perkiraan ekonom yang memprediksi rupiah akan menembus level Rp 16.500 pada triwulan I-2025, berlanjut ke Rp 17.000 pada triwulan II-2025, dan berbalik menguat ke level Rp 16.500 per dollar AS pada akhir 2025.
Kendati demikian,terdapat pandangan bahwa rupiah masih memiliki ruang penguatan menuju kisaran Rp 16.000 per dollar AS, sebagaimana tercantum dalam asumsi dasar makroekonomi APBN 2025. Penguatan tersebut bergantung pada faktor fundamental, efektivitas kebijakan moneter, dan disiplin fiskal. ”Masih mungkin rupiah ke Rp 15.000 per dollar AS. Menurut saya, dugaannya, BI berani menurunkan suku bunga acuan, karena BI melihat rupiah tidak akan terdorong, meski dalam jangka pendek begitu diumumkan suku bunga acuan rupiah sedikit melemah, kelihatannya bisa membaik,” tutur Awalil dalam webinar. Awalil menilai, faktor fundamental ketahanan eksternal perekonomian Indonesia tidak terlampau lemah, tetapi juga tidak bisa dikatakan kuat. Di sisi lain, masih terbuka potensi guncangan eksternal yang besar di tengah ketahanan yang masih terbilang lemah. Kondisi fundamental perekonomian tersebut, antara lain, tecermin dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang pada triwulan III-2024 tercatat surplus 5,87 miliar dollar AS. (Yoga)
Bermasalah Sertifikat Ribuan Rumah KPR BTN
22 Jan 2025
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendapati ribuan pengembang tidak menerbitkan sertifikat untuk proyek rumah yang dibeli menggunakan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR dari perseroan. Terhitung sejak 2019 hingga awal 2025, terdapat sedikitnya 120.000 unit rumah KPR BTN dengan permasalahan sertifikat. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN berupaya menuntaskan semua permasalahan, sembari menyempurnakan sistem verifikasi terhadap pengembang agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia memaparkan sebanyak 120.000 rumah KPR BTN dengan sertifikat bermasalah tersebut merupakan akumulasi temuan perseroan sejak 2019. Kasus ini terjadi akibat pengembang menghilang dan lepas daritanggung jawab, saat ditemukan adanya malaadministrasi atau kecacatan hukum dari unit rumah yang dijual.
Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), lanjut Nixon, satu per satu masalah sertifikat rumah dituntaskan. Terhitung pada Selasa (21/1/2025) jumlah rumah KPR BTN dengan permasalahan sertifikat yang masih harus diselesaikan tercatat ada 38.144 unit rumah. Nilai total aset dari rumah KPR BTN yang sertifikatnya saat ini masih bermasalah mencapai Rp 1 triliun. ”Kami harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000 unit rumah, kemudian tahun depannya (2026) bisa tuntas 15.000 unit rumah sehingga di tahun 2027, sisa-sisa masalah ini bisa selesai,” kata Nixon di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa. Nixon menuturkan, penerbitan sertifikat merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari pengembang. Kendati demikian, BTN berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Oleh karena itu, perseroan secara maksimal dan aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah sertifikat.
”Di lapangan ada sertifikat yang harusnya sudah selesai, tetapi tak kunjung diselesaikan developer ketika KPR sudah lunas. Di antara yang bermasalah ada (pengembang) yang bertanggung jawab, ada juga yang raib,” tambah Nixon. Pencegahan Untuk memitigasi agar kejadian serupa tidak terulang, BTN akan memberlakukan peringkat penilaian atau rating pada pengembang. Kategori penilaian diukur berdasarkan volume penjualan, pinjaman bermasalah (nonperforming loan/NPL) baik pengembang maupun kreditor, serta ambang batas waktu yang dipakai pengembang dalam mengurus sertifikat. BTN memberikan peringkat developer, yakni peringkat (rangking) platinum, gold, silver, dan tanpa peringkat. Untuk mencegah hal sama terulang, perseroan tidak akan bekerja sama atau menyalurkan kredit untuk proyek rumah pengembang yang mengalami penurunan peringkat secara signifikan. (Yoga)
Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO
22 Jan 2025
Amerika Serikat menyatakan menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia. Hal tersebut disampaikan lewat pernyataan resmi Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. Dengan keluarnya AS sebagai anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sejumlah antisipasi perlu disiapkan untuk mengatasi dampak yang bisa terjadi terhadap sistem kesehatan global. Di antaranya pada pendanaan dan anggaran WHO yang dinilai terdampak keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyampaikan alasan keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO, salah satunya karena WHO tak mampu menunjukkan sikap independen dari pengaruh politik tak pantas negara-negara anggotanya. Selain itu, WHO juga meminta pembayaran amat memberatkan bagi AS, yang dinilai tidak proporsional dengan jumlah yang diberikan negara lain.
”China, dengan populasi 1,4 miliar jiwa atau 300 persen dari populasi Amerika Serikat, memberikan kontribusi hampir 90 persen lebih sedikit (daripada AS) kepada WHO,” demikian tertulis dalam pernyataan itu. Dengan keputusan tersebut, Presiden AS Donald Trump meminta Menteri Luar Negeri dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS menghentikan sementara transfer dana, dukungan, ataupun sumber daya Pemerintah Amerika Serikat ke WHO di masa mendatang. Sumber daya manusia terkait Pemerintah AS yang saat ini bekerja dengan WHO juga diminta untuk kembali. Selama penarikan diri berlangsung, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan menghentikan negosiasi Perjanjian Pandemi WHO dan Amendemen Peraturan Kesehatan Internasional. Dengan demikian, perjanjian dan amendemen tersebut tidak akan memiliki kekuatan mengikat bagi AS.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, menyampaikan, implementasi dan eksekusi keputusan tersebut perlu ditunggu lebih dahulu. Menurut Tjandra, jika peraturan sebelumnya tidak berubah, proses untuk keluar dari keanggotaan WHO bisa membutuhkan waktu hingga satu tahun. Meski demikian, sejumlah hal perlu diantisipasi, terutama yang terkait dengan sistem kesehatan global. Jumlah penduduk Amerika Serikat yang besar tentu akan berdampak pada kesehatan global dengan mobilitas yang cukup tinggi ke sejumlah negara di dunia. Selain itu, menurut Tjandra, kapasitas Amerika Serikat di bidang kesehatan dengan pusat kajian kesehatan global, seperti Centers of Diseases Control and Prevention (CDC) dan National nstitute of Health (NIH), bisa berpengaruh pada sistem kesehatan global. Hal itu juga terkait kapasitas sumber daya manusia yang saat ini aktif bekerja bagi WHO yang jumlahnya banyak. (Yoga)
Hari Ke-1 Trump Memimpin AS, Deportasi hingga Keluar dari WHO
22 Jan 2025
Begitu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Senin (20/1/2025) waktu setempat atau Selasa (21/1/2025) dini hari WIB, Donald Trump langsung sibuk. Ia memanfaatkan jeda waktu antara setelah upacara pelantikan dirinya dan menjelang pesta perayaan pelantikan dengan mengumumkan 200 perintah eksekutif. Perintah itu di antaranya mendeportasi imigran dan mengeluarkan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara itu, ucapan selamat dan harapan akan terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan AS pun mengalir dari para pemimpin dunia setelah Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 AS. Ucapan selamat itu, di antaranya, dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui sejumlah akun media sosialnya, Selasa sore, Prabowo mengucapkan selamat untuk Trump atas pelantikan Trump. Ia pun menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk terus membangun dan meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat.
”Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Amerika Serikat serta untuk memperkuat kerja sama strategis jangka panjang demi keuntungan bersama kedua negara,” kata Prabowo. Dalam dan luar negeri Perintah eksekutif merupakan hak prerogatif presiden. Perintah initidak sepenuhnya bisa terwujud apabila tidak disetujui DPR. Meski demikian, Trump mengumumkan ada 200 perintah eksekutif yang merupakan janji-janjinya di kampanye pemilihan presiden. Perintah pertama yang langsung dikeluarkan Trump ialah mendeportasi imigran. Ia menyatakan keadaan darurat di perbatasan selatan, yaitu perbatasan AS dengan Meksiko. Di sana, mengantre puluhan ribu orang dari negara-negara di Amerika Latin dan Karibia yang berharap bisa mendapat suaka politik di AS. ”Saya akan melanjutkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan dan mengerahkan pasukan ke selatan untuk mencegah invasi dari pa
ra imigran gelap,” ujar Trump. Bagian dari aturan anti-imigran Trump ialah menghentikan pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak imigran gelap yang lahir di AS. Trump juga menyatakan semua kartel narkoba sebagai organisasi teroris yang mengancam keamanan nasional. Ia mengacu pada Undang-Undang Musuh Asing 1789. Aparat penegak hukum di tingkat federal dan negara bagian akan diturunkan untuk membasmi kartel narkoba dan geng bersenjata. Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk menggali Bumi demi mencari bahan bakar fosil. Dalam hal ini, ia terkenal dengan motonya, drill, baby drill atau secara lepas bisa diartikan ”galiterus, Sayang”. Ia memercayai, keputusan ini bermuara pada kedaulatan energi AS yang membantu menurunkan inflasi. Pada aspek politik, Trump mengampuni 1.600 orang yang ditangkap aparat penegak hukum akibat menyerang Gedung Capitol di Washington DC pada 20 Januari 2020. Ketika itu, Trump tidak menerima dirinya kalah pemilu dari Joe Biden. (Yoga)
Trump Tenang, Iklim Bisnis Stabil
22 Jan 2025
Respons positif yang muncul setelah pidato perdana Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari. Meskipun sebelumnya banyak yang khawatir bahwa Trump akan segera melaksanakan kebijakan keras, terutama mengenai tarif tinggi pada produk impor, ia justru mengumumkan bahwa kebijakan tarif akan dilakukan secara bertahap. Keputusan ini mengurangi ketegangan terkait potensi perang dagang, khususnya dengan China, yang juga berdampak positif bagi dunia usaha.
Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, menyambut baik penundaan kenaikan tarif tersebut, dengan harapan ekspor Indonesia, khususnya ke China, akan meningkat karena kebutuhan China akan energi dari Indonesia. Sektor batu bara juga diprediksi akan diuntungkan, seperti yang disampaikan oleh Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk, Niko Chandra.
Pemerintah Indonesia optimistis bahwa neraca perdagangan dengan AS akan tetap surplus pada masa jabatan kedua Trump, mengingat tren positif selama periode pertama kepemimpinan Trump. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama erat dengan AS.
Sentimen positif ini tercermin dalam pergerakan pasar, dengan melemahnya dolar AS dan penguatan rupiah, yang diperkirakan akan terus berlanjut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menguat, menunjukkan optimisme pasar terhadap kebijakan Trump yang lebih moderat. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai volatilitas mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, yang mungkin meningkat akibat kebijakan ekonomi Trump di masa depan.
Pilihan Editor
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023