Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Ketua Umum Asosiasi Fintech Beberkan Ada Upaya Penyelamatan Investree Sebelum OJK Cabut Izin Usahanya

24 Jan 2025

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengungkapkan adanya upaya penyelamatan PT Investree Radika Jaya—perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring yang izin usahanya telah dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kini tengah menunggu pembentukan tim likuidasi.Entjik menjelaskan, Investree sempat dipertimbangkan untuk mendapat pertolongan asosiasi. AFPI, kata Entjik, telah berdiskusi dengan OJK dan membentuk sebuah grup yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penyelenggara pindar besar. Tujuannya, untuk saling membantu menyelamatkan sejumlah perusahaan pindar yang mengalami kesulitan berupa kredit macet atau bermasalah. OJK sebelumnya mencatat terdapat 21 perusahaan fintech lending dengan indikator pinjaman bermasalah TWP90 di atas 5 persen per November 2024.

Angka itu didominasi oleh penyelenggara yang fokus pada sektor produktif. Adapun TWP90 merujuk pada tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Angka 5 persen ini sering dinilai sebagai batas aman untuk tingkat kredit macet di industri lembaga keuangan. “Kemarin khusus untuk Investree, sebelum dicabut kami diskusi juga, kami sebenarnya mau masuk di dalam itu,” ucap dia ketika ditemui di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Rabu, 22 Januari 2025. Namun Entjik mengatakan karena satu dan lain hal, perusahaan-perusahaan itu mundur dan Investree tak terselamatkan. “Akhirnya nggak jadi, akhirnya dicabut izinnya oleh OJK,” ucapnya. Entjik tidak menjelaskan secara detail apa alasan dan pertimbangan asosiasi ketika memutuskan untuk tidak menyelamatkan Investree. (Yetede)

Ekonomi

Plus-Minus Devisa Hasil Ekspor Wajib Disimpan di Dalam Negeri

24 Jan 2025

MULAI 1 Maret 2025, pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam 100 persen di dalam negeri selama satu tahun. Devisa tersebut akan disimpan di bank dalam negeri dan masuk ke sistem keuangan Indonesia. Dengan membesarnya cadangan devisa, nilai tukar rupiah diharapkan lebih stabil. Posisi neraca pembayaran pun menjadi lebih kuat. Presiden Prabowo Subianto telah membahas kebijakan ini dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025. Dalam aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, perusahaan eksportir yang memperoleh DHE wajib memarkir devisa tersebut sebesar 30 persen selama tiga bulan.

Namun batas 30 persen tersebut dianggap terlalu kecil. Tanpa aturan itu pun, eksportir membawa sebagian DHE-nya ke dalam negeri untuk kebutuhan operasional, seperti untuk membayar gaji karyawan.Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi aturan tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam sudah rampung dibahas. "PP-nya sedang disiapkan. Perlu dilakukan harmonisasi, kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan," ucapnya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Dalam aturan baru nanti, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan DHE sumber daya alam sepenuhnya untuk transaksi minimal US$ 250 ribu. Sedangkan ekspor di bawah nilai tersebut tidak diwajibkan memenuhi ketentuan wajib parkir DHE. Ketentuan ini bertujuan memberi kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas. Khususnya agar usaha kecil bisa tetap kompetitif di pasar internasional. Airlangga memperkirakan kebijakan ini menambah cadangan devisa hingga US$ 90 miliar. Untuk memastikan kepatuhan para eksportir, menurut Airlangga, pemerintah akan memberikan banyak insentif kepada para eksportir. (Yetede)

Ekonomi

Investor Asing Melirik Industri Tekstil di Indonesia

24 Jan 2025

Kementerian Perindustrian (Kemeperin) mengungkapkan ada empat perusahaan asing yang berminat untuk investasi di Indonesia. Mereka berencana membangun pabrik Mono Etilen Glikol (MEG) di Kalimantan. Pabrik tersebut akan memproduksi bahan baku tekstil, dalam hal benang polyster. Direktur jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKTF) Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan, dengan hadirnya perusahaan-perusahaan tersebut, dapat mendorong optimisme dari sektor industri di tahun ini. Sayangnya, dia enggan menjelaskan secara mendetail perusahaan yang akan membangun MEG. "Kira-kira begitu, saya belum explore. Ada 3-4 perusahaan sudah berminat untuk investasi terutama di MEG, jadi recycle untuk scrap menjadi benang itu juga tertarik untuk memberikan paling tidak memperkuat dari pendalaman industri di Indonesia," ucap Taufiek. Saat ini, Kemeperin masih dalam tahap pembahasan atau pertemuan yang dilakukan secara intens. Sehingga belum ada penjabaran terkait rencana pendirian pabrik MEG tersebut, Taufiek meyakini hal tersebut dapat menciptakan efek berganda yang besar dan melengkapi pohon industri, khususnya dikimia hulu. Sebagaimana diketahui MEG merupakan bahan baku polyster yang selama ini kebutuhannya 90% diimpor. (Yetede)

Ekonomi

Kalangan Bankir Cukup Optimistis Pasokan Likuiditas Valas akan Memadai

24 Jan 2025

Kalangan bankir cukup optimistis pasokan likuiditas valuta asing (valas) akan memadai. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan baru pemerintah bagi para eksportir untuk memarkir 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri minimal selama setahun. Kebijakan tersebut tentunya akan menambah likuditas valas perbankan. Lantaran dari aturan sebelumnya yang mewajibkan para eksportir memarkir 30% DHE SDA selama tiga bulan sudah memberikan dampak positif bagi perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia, simpanan valas perbankan per Desember 2024 tercatat Rp 1.268,3 triliun, tumbuh tipis 1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan posisi November 2024 yang tumbuh 4,4% (yoy). Apabila dirinci, giro valas mengalami kontraksi 4,8% (yoy) menjadi Rp 724,8 triliun. Berikutnya, tabungan valas tumbuh 7,7% (yoy) menjadi Rp184,4 triliun, dan simpanan berjangka valas meningkat 11,1% (yoy) menjadi Rp359 triliun. Ketiganya mengalami pertumbuhan yang melambat apabila dibandingkan dengan posisi November 2024.

Ekonomi

Perkara Pengangguran dan Kenaikan Harga Masih Jadi Sorotan Publik

23 Jan 2025

Publik mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam meningkatkan performa perekonomian. Meski demikian, penanganan sejumlah problem keseharian masyarakat tetap disorot, terutama penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga-harga. Kepuasan publik untuk kinerja ekonomi terekam dalam survei Litbang Kompas pada Januari 2025. Sebanyak 74,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Derajat kepuasan itu naik 9,4 persen ketimbang periode Juni 2024. Bahkan, apresiasi kali ini tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang satu dekade terakhir. Lonjakan rasa puas publik atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi ini terakumulasi dari lima indikator pembentuknya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada upaya pemerintah dalam memberdayakan petani dan nelayan.

Tidak kurang dari 72,9 persen responden mengaku puas dalam hal ini, 14,2 persen lebih tinggi dibandingkan kepuasan pada periode survei Juni 2024. Keberpihakan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap rakyat kecil, khususnya petani, cukup menarik atensi publik. Pada pidato kenegaraan perdananya saat pelantikan, Presid Prabowo secara khusus menyebutkan petani dan nelayan sebagai bagian dari negara ini yang tak boleh terlupakan. Komitmen itu pun terlegitimasi oleh kian meningkatnya nilai tukar petani (NTP) yang pada Desember 2024 mencapai titik terbaiknya, yakni 121,01. Capaian itu melampaui rata-rata NTP lima tahun terakhir yang besarnya 106,47. Peningkatan apresiasi publik yang cukup signifikan juga terjadi pada kinerja pemerintah dalam memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri. Tingkat kepuasannya naik dari 62,5 persen pada Juni 2024 menjadi 74,9 persen pada Januari 2025.

Presiden Prabowo dalam pidato perdananya juga secara tegas menyatakan, Indonesia harus segera merealisasikan swasembada pangan setidaknya dalam 4-5 tahun ke depan. Selain urusan pangan, publik juga memberi apresiasi tinggi kepada pemerintah dalam upaya memeratakan pembangunan wilayah. Kini, derajat kepuasannya mencapai 75,3 persen, tertinggi di antara indikator lainnya. Pola keberlanjutan pemerintahan dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin diteruskan Prabowo-Gibran melalui proyek infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Baru-baru ini, Presiden Prabowo meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional di 18 provinsi. Pengangguran dan harga Meski turut mengalami peningkatan apresiasi, dua indikator yang lekat dengan keseharian masyarakat secara umum masih menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga. (Yoga)

Ekonomi

Indonesia Secara Resmi Bergabung dengan BRICS Sebagai Anggota Penuh

23 Jan 2025

Pada 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh, menandai langkah strategis dalam memperkuat perannya di kancah global. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan populasi terbesar keempat dunia, keanggotaan ini diharapkan bisa memberi manfaat besar bagi Indonesia dalam hal kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Langkah ini diambil tak lama setelah pembentukan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, Oktober 2024. Pemerintah menegaskan, bergabung dengan BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta bertujuan untuk memperkuat kerja sama multilateral tanpa memihak kepada kekuatan geopolitik tertentu. Dengan kehadiran Indonesia, BRICS kini beranggotakan 10 negara, termasuk Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang telah bergabung lebih dulu sebagai anggota baru.

Perluasan keanggotaan ini menunjukkan daya tarik BRICS sebagai platform bagi negara berkembang memperjuangkan reformasi tata kelola global yang lebih adil dan menghadapi tantangan global bersama, mulai dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi. Namun, ditengah optimisme, kekhawatiran juga muncul terkait potensi ketergantungan pada ekonomi besar seperti China dan tantangan dalam menyelaraskan kepentingan negara anggota yang beragam. Pengalaman Afrika Selatan sebagai anggota BRICS terbaru sebelum Indonesia menawarkan pelajaran penting mengenai peluang dan tantangan yang dapat diantisipasi. Afrika Selatan dan BRICS Afsel bergabung dengan BRICS pada 2010 sebagai satu- satunya wakil dari Benua Afrika. Dalam lebih dari satu dekade, Afsel telah merasakan sejumlah manfaat dari keikutsertaannya di BRICS. Total perdagangan Afsel dengan negara-negara anggota BRICS meningkat signifikan, dari 487 miliar rupee tahun 2017 menjadi 830 miliar rupee pada 2022, dengan rata- rata pertumbuhan 10 persen per tahun.

Sekitar 14 persen dari total ekspor Afsel ditujukan ke BRICS dan 30 persen dari total impornya berasal dari anggota BRICS. Afsel juga mendapatkan manfaat besar dari pendanaan strategis melalui New Development Bank (NDB) sebesar 5,2 miliar dollar AS untuk proyek infrastruktur, energi bersih, dan pengurangan emisi karbon. Selama pandemi Covid-19, NDB memberikan pinjaman darurat 2 miliar dollarAS untuk mendukung pemulihan ekonomi Afsel. Selain itu, lebih dari 100 proyek penelitian multilateral telah didanai di bawah BRICS Framework Programme, mencakup bidang energi, kesehatan, dan teknologi. BRICS juga membentuk pusat penelitian vaksin virtual untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pandemi di masa depan. BRICS juga menjadi alat diplomasi global yang penting bagi Afsel. Negara ini memanfaatkan platform ini untuk memperkuat pengaruhnya dalam reformasi tata kelola global, termasuk mendukung Agenda 2063 Afrika yang menargetkan integrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di benua itu. (Yoga)

Ekonomi

Wajib Pulangkan Devisa Hasil Ekspor

23 Jan 2025

Eksportir sumber daya alam resah menyikapi rencana aturan penempatan devisa hasil ekspor atau DHE terbaru. Kebijakan yang mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100 persen DHE mereka di Indonesia selama satu tahun itu dikhawatirkan mengganggu operasi usaha dan kinerja ekspor. Pemerintah pun akan mengkaji perlunya insentif tambahan. Salah satu sektor yang merasa keberatan dengan rencana aturan baru itu adalah sektor perikanan. Selama ini, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 yang berlaku sejak Agustus 2023, eksportir perikanan turut wajib menyimpan 30 persen DHE di Indonesia selama minimal tiga bulan. Dengan adanya rencana pemerintah memperketat aturan penempatan DHE menjadi 100 persen serta untuk jangka waktu minimal satu tahun, sektor perikanan otomatis akan ikut terdampak.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo menuturkan, pengusaha perikanan telah kesulitan memenuhi aturan wajib ”parkir” DHE di dalam negeri, bahkan ketika aturan proporsi penempatan DHE yang berlaku masih 30 persen dan masa retensinya masih tiga bulan. Ia menjelaskan, profit margin dari industri pengolahan perikanan umumnya berada di bawah 5 persen. Kewajiban ”menahan” 30 persen DHE di sistem keuangan Indonesia untuk tiga bulan yang selama ini berlaku telah ”memaksa” eksportir perikanan untuk menambah modal kerja mereka hingga dua kali lipat hanya demi bisa memenuhi kebutuhan operasional. ”Jujur saja kami amat sangat terkejut dan sangat resah mendengar penempatan DHE SDA malah akan diperpanjang dari tiga bulan menjadi satu tahun.

Ini di luar ekspektasi kami karena sebenarnya kami sudah berkali-kali menjelaskan kepada pemerintah bahwa sektor pengolahan perikanan itu mengalami dampak yang sangat luar biasa dari aturan DHE,” kata Budhi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/1/2025). Selain terpaksa menambah modal kerja, pengusaha perikanan juga terpaksa menyiasati aturan wajib parkir DHE dengan cara mengurangi jumlah produk yang diekspor agar tetap di bawah batas nilai ekspor yang diwajibkan menyimpan devisa di dalam negeri. Namun, siasat itu akhirnya membuat biaya untuk pengiriman barang olahan perikanan ke luar negeri menjadi membengkak dan tidak efisien. ”Akibatnya, produk Indonesia menjadi sangat tidak kompetitif di pasar global. Makanya, kami khawatir kalau retensi DHE ini dibuat jadi satu tahun. (Yoga)

Ekonomi

KPPU Denda Google yang Melakukan Praktek Monopoli Sebesar Rp 202,5 Miliar

23 Jan 2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyatakan bahwa Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli dan menyalahgunakan posisi dominan untuk membatasi pasar serta menghambat pengembangan teknologi. Menanggapi keputusan tersebut, Google dalam keterangan tertulis kepada media di Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya dan menegaskan kesiapan untuk mengajukan banding. Atas pelanggaran melakukan praktik monopoli dan menggunakan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi yang dilakukan GoogleLLC,Majelis Komisi KPPU menjatuhkan denda Rp 202,5 miliar dan memerintahkan perusahaan untuk menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam layanan toko aplikasi Google Play Store. Majelis Komisi KPPU juga memerintahkan Google LLC sebagai pihak terlapor untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh pengembang aplikasi untuk mengikuti sistem penagihan sesuai pilihan pengguna (user choice billing) dengan memberikan insentif berupa pengurangan service fee minimal 5 persen selama kurun 1 tahun.

Keputusan KPPU tersebut dibacakan Ketua Majelis Komisi KPPU Hilman Pujana dalam sidang pembacaan putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System yang berlangsung di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa (21/1/2024) sekitar pukul 22.00 WIB. ”Pembayaran denda di atas wajib dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari sejak pembacaan putusan. Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht),” kata Hilman. Google LLC bisa mengajukan keberatan ke pengadilan niaga dalam jangka selambat-lambatnya 14 hari setelah pembacaan putusan KPPU tersebut. Manajemen Google LLC beserta kuasa hukumnya, yakni firma pengacara Assegaf '& Partners dan Ginting & Reksodiputro yang berafiliasi dengan A&O Shearman, mangkir dalam sidang itu. Dalam putusan, Majelis Komisi KPPU menjelaskan bahwa pasar bersangkutan dalam perkara yang melibatkan Google LLC ini menggunakan analisis pasar multisisi, di mana Google Play Store merupakan platform toko digital yang menghubungkan antara pengembang dan pengguna aplikasi dengan menyediakan Google Play Billing System sebagai sistem penagihan dalam transaksi pembayaran untuk pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchase). (Yoga)

Ekonomi

Kesempatan Industri Musik di Indonesia Tahun 2025 Terbuka Lebar

23 Jan 2025

Gegap gempita ragam konser sepanjang 2024 telah terlewati. Namun, aneka festival musik, baik yang menampilkan musisi internasional maupun dalam negeri, masih akan mewarnai industri musik pada 2025. Peluang masih terbuka lebar walau tantangan ekonomi masih membayang. Dalam survei Jakpat bertajuk ”Music Concert Trends & Fan Behaviors 2024”, sebanyak 8 persen responden telah membeli tiket untuk satu atau lebih konser dalam enam bulan mendatang. Hal itu terhitung mulai September 2024. Ada pula 28 persen responden lain yang mengaku telah berencana pergi ke konser musik. Salah satu yang telah dinanti adalah penampilan band rock Amerika Serikat, Green Day, yang dijadwalkan beraksi pada Februari 2025. Namun, masih ada 38 persen responden lain yang tertarik, tetapi belum berencana, sedangkan 26 persen responden menegaskan tak tertarik mengikuti festival musik.

Riset Jakpat menunjukkan masih besarnya peluang industri musik Indonesia pada 2025 meskipun sejumlah musisi dunia telah tampil pada tahun lalu. Mereka, antara lain, Ed Sheeran, Bruno Mars, Avenged Sevenfold, dan Aespa. ”Saya melihat tren atau festival musik masih bagus, tetapi sangat selektif. Karena daya beli masyarakat sedang turun, konsumen yang mampu membeli tiket ini biasanya bukan kaum mendang-mending, artinya ada persediaan untuk belitiket,” tutur pendiri Asosiasi Promotor Musik Indonesia, Anas Syahrul Alimi, di Jakarta, Minggu (19/1/2025). Konsumen, kata Anas melanjutkan, akan lebih ketat memilih festival musik yang akan dihadiri. Hanya segmen tertentu yang masih leluasa membeli tiket konser. Pangsa pasar ini relatif tidak terdampak signifikan oleh pelemahan daya beli. Setidaknya dua faktor yang memengaruhi keputusan penonton. Pertama, barisan artis atau musisi yang akan tampil. Kedua, konsep festival yang diusung promotor musik.

Dari 1.739 responden penggemar konser, survei Jakpat menunjukkan, 20 persen di antaranya atau 1 dari 5 orang rela pergi ke luar kota untuk menikmati penampilan para artis. Namun, 44 persen lainnya masih ragu jika harus ke luar kota guna menonton konser. Sisanya menyatakan tidak tergerak. ”Penampilan artis dan harga tiket merupakan pertimbangan besar ketika menghadiri konser. Waktu dan lokasi juga komponen lain yang dinilai penting,” seperti tertulis dalam laporan Jakpat. Menanggapi persoalan harga tiket, Anas mengakui, tarif tiket konser untuk menyaksikan performa artis internasional di Indonesia memang tergolong sangat tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan cara promotor mendapatkan kesepakatan bisnis dengan para artis. Sebagai pelaku industri kreatif, Anas mengemukakan, strategi paling jitu guna menekan adanya andil dan peran pemerintah. Negara yang hadir dapat memastikan keberlanjutan industri musik agar terus diminati. ”Jadi, negara harus support secara finansial dan regulasi. Ada peran beberapa kementerian yang harus lebih proaktif dari sisi dukungan pembiayaan,” ujarnya. (Yoga)

Ekonomi

Upaya Tak Kenal Lelah Mengejar Dana Murah

23 Jan 2025

Kalangan perbankan di Indonesia akan terus melanjutkan strategi optimalisasi pengumpulan dana murah, terutama melalui tabungan, sepanjang tahun ini. Meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan, tantangan likuiditas dan biaya dana masih menjadi kendala bagi pasar keuangan. Beberapa bank, seperti PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Central Asia (BCA), dan PT Bank Oke Indonesia, mengandalkan dana murah untuk menjaga kestabilan operasional dan meningkatkan daya saing di tengah tekanan likuiditas yang ketat. Strategi ini terbukti berhasil bagi BNI, yang mencatatkan pertumbuhan laba dan tabungan yang signifikan berkat transformasi digital. Bank-bank ini juga mengoptimalkan layanan dan produk mereka untuk mempertahankan likuiditas dan menghadapi tantangan ekonomi.