PT Air Asia Indonesia Tbk berencana ekspansi rute penerbangan ke wilayah timur Indonesia dan mengembangkan teknologi keuangan (financial technology/fintech) pada tahun ini. Tahun ini perseroan berencana mengembangkan layanan keuangan. Layanan ini bernama BigPay dan akan menawarkan e-wallet, remitansi dan pinjaman. Jaringan yang akan digunakan oleh BigPay adalah jaringan Mastercard termasuk untuk top up Big Points dan layanan foreign exchange.

Lima tahun terakhir, jutaan benur lobster diselundupkan ke luar negeri. Dalam kurun 2014 – April 2019, penyelundupan 7,5 juta ekor benur lobster senilai Rp 1 triliun bisa digagalkan. Investigasi Kompas selama Mei – Juni 2019 mengungkap, keterlibatan penyelundup sudah tampak sejak awal, dari mulai benur lobster ditangkap di laut. Benur ditangkap di perairan berkarang tempat habitat lobster. Area itu tersebar di sepanjang Samudera Indonesia, mulai dari pesisir barat Sumatera, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, dan Sulawesi.

Penangkapan benur seperti di Pantai Binuangeun, Banten, dibiarkan aparat. Padahal setiap hari ada sekitar 1.000 bagan dioperasikan untuk menangkap benur di sekitar pantai itu. Menurut BE, ada empat pengepul besarnya di desanya yang tak pernah tersentuh aparat penegak hukum. Mereka adalah JD, BB, AI atau AF, dan IB. Dari keempatnya, JD merupakan pengepul yang kerap memberikan pinjaman modal kepada penangkap benur.

Pengepul berperan mendorong warga dan nelayan menangkap benur dalam jumlah besar. Pengepul membeli benur dengan harga tinggi. Satu ekor benur lobster pasir (panulirus homarus), di beli seharga Rp 7.000, dan benur lobster mutiara (panulirus ornatus) seharga Rp 40.000. Sekali menjaring, penangkap benur mendapatkan setidaknya 100—1.000 ekor.

Keterlibatan aparat dalam penyelundupan benur lobster diungkapkan Panglima Komando Armada I TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda Yudo Margono. Menurut dia, Armada I sempat gagal menangkap pengepul benur di perairan Bengkulu. Setelah diselidiki, menurut Yudo, ada anggota TNI AL yang membocorkan operasi penertiban ke pengepul.

Harga logam mulia masih berkilau. Seiring kenaikan harga jual emas dan logam mulia, harga beli kembali dari konsumen juga naik. Diperkirakan momentum kenaikan harga emas masih akan berlanjut akibat pengaruh berbagai faktor eksternal. Faktor itu antara lain dampak perang dagang Amerika Serikat-China yang belum berakhir sehingga menimbulkan ketidakpastian. Menyikapi ketidakpastian ini, investor mengalihkan investasinya ke instrumen yang dianggap aman, termasuk emas.

Berdasarkan data di laman Logam Mulia, unit bisnis PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, harga beli kembali emas pada Sabtu (22/6/2019) sebesar Rp 628.000 per gram. Kendati turun dibandingkan dengan Jumat (21/6/2019) yang sebesar Rp 636.000 per gram, harga masih lebih tinggi dibandingkan dengan 29 Mei 2019 yang sebesar Rp 586.000 per gram.

Laman yang sama menampilkan harga jual emas batangan Rp 708.000 per gram. Antam memproduksi emas batangan dengan berat 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram.Mengacu pada laman PT Pegadaian (Persero), harga jual emas per gram sebesar Rp 714.000 untuk cetakan Antam dan Rp 681.000 untuk cetakan UBS, per Minggu (23/6/2019).

Perencana keuangan dari Finansia Consulting, Eko Endarto, mengemukakan, di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu, emas merupakan instrumen investasi paling aman karena diakui di seluruh negara.  Emas sangat bisa digunakan sebagai sarana portofolio aset ketika kondisi ekonomi tak menentu. Sebaliknya, ketika ekonomi stabil, orang akan mencari instrumen investasi lain karena kenaikan harga emas umumnya tidak setinggi produk investasi lainnya.

Pemerintah menatapkan pariwisata sebagai sektor penghasil devisa negara. Bersama migas, kelapa sawit, dan batu bara; pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar. Tahun ini, pemerintah menargetkan bisa mendatangkan 20 juta wisman dengan devisa yang dihasilkan 17,6 miliar dollar AS.

Salah satu negara yang mengelola pariwisatanya dengan baik adalah Korea Selatan. Meskipun pengurusan visa ke Korea selatan mensyaratkan banyak hal, namum jumlah wisman terus meningkat. Syarat pengurusan visa ke Korea Selatan misalnya :

• perempuan menikah harus menyertakan surat izin dari suami
• anak harus menyertakan surat izin dari orang tua dan sekolah
• pemohon juga harus menyertakan laporan pajak tahunan terakhir
• pemilik perusahaan harus harus menyertakan surat izin usaha perdagangan

Korea Selatan mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sumber penghasilan terbesar. Maka upaya untuk sektor pariwisata sangat terencana dan terstruktur termasuk memberikan subsidi bagi pengembangan pariwisatanya. Contohnya : subsidi bagi keluarga yang menjaga rumah tradisional mereka di pulau jeju, subsidi kepada wisman yang datang melalui biro perjalanan sehingga wisman mendapatkan tarif yang terjangkau, menyiapkan petugas yang bisa berbahasa asing dengan lancar. Cara-cara seperti itu terwujud karena kerjasama pemerintah, biro perjalanan, dan produsen sangat erat. 

Pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan hunian mewah dari 5% menjadi 1%. Batasan nilai hunian mewah yang kena pajak penghasilan juga dinaikan dari Rp 5 miliar sd 10 miliar menjadi Rp 30 miliar. Pemerintah meningkatkan batasan nilai hunian mewah kena PPnBM sebesar 20% menjadi Rp 30 miliar. Berbagai insentif ini diharapkan bisa memacu kinerja sektor properti.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada 2018, perekonomian RI tumbuh 5,17% akan tetapi sektor properti tumbuh 3,58%. Direktur eksekutif Indef Tauhid Ahmad berpendapat bahwa kebijakan penurunan PPh dan peningkatan batasan nilai kena PPnBM sebenarnya untuk menekan harga hunian mewah. Dengan cara itu, hunian mewah ini bisa terjangkau untuk kelompok masyarakat kelas menengah atas. Salah satu persoalan mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah adalah stabilitas harga bahan bangunan yang turut menentukan nilai kontrak pekerjaan.

Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit konsumsi per April 2019 tumbuh 9% secara tahunan. Namun, kredit pemilikan rumah tumbuh 13,8 % secara tahunan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menyampaikan, sektor properti terkait erat dengan perekonomian. Insentif itu diharapkan bisa mendorong transaksi sektor properti, baik investasi maupun konsumsi atas kelompok hunian mewah. 

PT Mayora Indah Tbk, salah satu produsen makanan dan minuman olahan terbesar di Indonesia, akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 646,8 miliar untuk tahun buku 2018. Dividen tersebut setara dengan Rp 29 per saham. Sesuai RUPS (20/6), pembagian dividen tersebut akan dilakukan pada 24 Juli 2019.

CoHive, perusahaan penyedia ruang kerja bersama Coworking Space, mengumumnkan raihan investasi pendanaan sebesar US$ 13,5 juta dari penutupan pertama seri B yang dipimpin oleh Stonebridge Ventures. Pendanaan ini akan digunakan untuk mengembangkan CoWorking Space dan juga untuk membentuk komunitas start-up. Investor lain yang tergabung dalam penutupan pertama seri B tersebut antara lain, Kolon Investment, Stassets Investment, pengembang properti lokal dan berbagai investor yang telah masuk bergabung dalam seri A, termasuk H&CK Partners. Pendanaan ini untuk mengembangkan CoWorking Space di Indonesia dan juga untuk terus membentuk komunitas Coworking Space di Indonesia.

Pemerintah sedang merampungkan peraturan mengenai kontrol internasional mobile equipment identity (IMEI) untuk mengurangi peredaran ponsel ilegal di Indonesia. Pemerintah memastikan akan memblokir akses penggunaan ponsel ilegal begitu aturan berlaku. Nantinya dengan peraturan ini. ponsel ilegal tidak bisa dipakai lagi. Kalau beli di luar negeri, harus bayar pajak dan lapor dahulu baru bisa dipakai. Sementara itu, untuk mendeteksi ponsel ilegal, Kemenperin sedang mempelajari pengoperasian mesin device identification, registration and blocking system (DIRBS) Qualcomm. Mesin ini merupakan hasil kerja sama Kemenperin dengan Qualcomm dan Global System for Mobile Communications Association untuk database. Melalui kerjasama itu, seluruh IMEI yang telah dan akan didaftarkan pada database Kemenperin dan terjamin validitasnya, karena Kemenperin dan GSMA telah terintegrasi.

Ekspor ikan hias secara langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat memaksimalkan potensi serta keuntungan ekonomi pembudidaya setempat. Sebelumnya pembudidaya melakukan ekspor melalui Surabaya dan Jakarta.

Sebanyak 400 ikan guppy dan platy koral senilai 3 juta diekspor ke Filiphina. Dari data lalu lintas karantina ikan, ikan hias Indonesia ini ada juga yang diekspor ke Jerman, Amerika, kawasan Timur Tengah dan Singapura. Dari Singapura biasanya dijual lagi ke negara-negara lain. Hal ini jadi peluang yang bagus untuk Yogyakarta.

Kepala seksi pengawasan, pengendalian dan informasi stasiun karantina ikan dan pengendalian mutu Yogyakarta, Haryanto mengatakan selama ini belum banyak pembudidaya yang melakukan ekspor secara langsung. Mereka lebih memilih menjual hasil budidayanya kepada eksportir. Harapanya, ekspor perdana ini memancing pengusaha ikan hias lain untuk mengurus ekspor secara langsung.

Pemerintah menyiapkan lima insentif fiskal di sektor properti guna mendorong investasi dan pertumbuhan sektor properti yang tengah lesu. Insentif fiskal tersebut tak hanya bakal dinikmati oleh pengembang, tetapi juga oleh masyarakat. Kepala BKF menyatakan bahwa kebijakan fiskal sektor properti perlu diambil karena saat ini kontribusi sektor realestat (properti)  terhadap PDB cenderung mengalami penurunan. Adapun lima kebijakan baru terkait insentif fiskal sektor properti, yakni pertama, peningkatan batasan tidak kena PPN Rumah Sederhana sesuai daerahnya sebagaimana tertuang dalam PMK No.81/2019; kedua, pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam; ketiga, peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPh dan PPnBM menjadi Rp30 miliar; keempat, penurunan tarif PPh 22 atas hunian mewah, dari tarif 5% menjadi 1%. Payung hukumnya direncanakan bakal terbit minggu depan; kelima, simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah/bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari.