Kemdag akan mengawasi para eksportir sampah negara lain ke Indonesia. Surveyor akan memeriksa sampah di negara asal sebelum dikirim. Pemeriksaan menjadi poin yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam mengatasi impor sampah. Pengecekan sampah di tempat asal akan mencegah masuknya sampah impor tercampur dengan lainnya seperti Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tetap tidak boleh diimpor.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga OVO melakukan perjanjian tertutup sebagai alat pembayaran parkir di sejumlah pusat belanja, terutama yang dikelola Lippo Malls Indonesia. Ada indikasi OVO melakukan praktik bisnis kurang sehat, yakni sama-sama memanfaatkan jaringan bisnis Grup Lippo. KPPU sendiri sudah memanggil beberapa pihak terkait untuk mendapatkan keterangan. 

Meski digadang-gadang menjadi pesaing, bank mulai gencar menjadi salah satu lender alias pemberi pinjaman, ke fintech. Contohnya, BRI mengeluarkan dana Rp 200 miliar kepada PT Investree Radhika Jaya (Investree). Sementara PT Bank Sinarmas Tbk sudah bekerjasama dengan PT Mitrausaha Indonesia Grup atau Modalku. Tidak cuma menyalurkan pinjaman, BRI juga berniat mengakuisisi fintech. Kriteria platform yang dibidik adalah perusahaan yang mendukung UMKM di perseroan.

Sejumlah 528 hak guna usaha milik korporasi berada di kawasan hutan. Ini agar diprioritaskan dalam penyelesaian perkebunan yang bermasalah selama moratorium sawit. 

Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukan terdapat 16,9 juta hektar perkebunan sawit yang sebagian tumpang tindih HGU sengan izin pertambangan (3,01 juta ha), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUP-HHK-HTI, 534.000 ha), IUP-HHK Hutan Alam (349.000 ha), dan kubah gambut (801.000 ha). Dari total kebun sawit tersebut 3,4 juta ha berada di kawasan hutan.

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan menyesuaikan tarif di setidaknya enam jalan tol. Usulan kenaikan tarif diberlakukan untuk tol Jakarta-Tangerang, Jagorawi, Palimanan-Kanci, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Cawang-Tomang-Pluit, serta Surabaya-Gempol dan Kejapanan-Gempol. Selain JSMR, Astra Infra juga bersiap menyesuaikan tarif, antara lain Jombang-Mojokerto, seksi tertentu ruas Semarang-Solo, ruas Cikopo-Palimanan, dan Tangerang-Merak.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjelaskan, kenaikan tarif reguler setiap dua tahun merupakan hak pengelola jalan tol yang dijamin oleh undang-undang. Kenaikan tarif akan disesuaikan dengan inflasi wilayah. Pengusaha transportasi menanggapi dingin rencana kenaikan tarif jalan tol. Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) menilai peningkatan tarif tol harus seimbang dengan pelayanan yang semakin prima.

Jumlah pemain di segmen industri multifinance terus berkurang dan kebutuhan pendanaan jangka panjang juga seret. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengakui bisnis pembiayaan properti masih terkendala pendanaan dari perbankan yang hanya menawarkan tenor pendek. Sementara pembiayaan properti memerlukan waktu panjang. Menurutnya, pembiayaan properti tidak bisa melawan perbankan.

Pelaku industri otomotif nasional optimistis Indonesia bisa mewujudkan target ekspor mobil hingga 1 juta unit pada 2025 mendatang. Dari sisi kemampuan industri, pabrikan lokal sudah cukup kuat. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan saat ini industri otomotif lokal sudah mandiri dalam memenuhi kebutuhan domestik. Catatan Gaikindo, ekspor mobil utuh atau completely bulid up (CBU) mencapai 136.959 atau naik 40% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendaraan roda empat produksi Indonesia selama ini sudah masuk 80 negara yang mencakup ASEAN, Asia, Afrika, negara di Amerika bahkan Jepang. Pelaku industri mendukung upaya pemerintah dan agen pemegang merek (APM) untuk menggenjot volume ekspor. Tantangan ke depan adalah ekspansi pasar yang tidak hanya terpaku pada penambahan negara tujuan.

Perusahaan asuransi asal China, Ping An Insurance, memberikan saran kepada BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit. Perusahaan China berbasis daring ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelegence) untuk membantu efisiensi bisnis perusahaan. Kepala Humas BPJS Kesehatan mengatakan pihaknya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan Pin An Insurance.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan mencari solusi guna mengatasi permasalahan di subsektor kelapa sawit setelah sebelumnya mendengar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Memang ada masalah yang harus kita selesaikan, jadi akan sama-sama kita cari solusinya, dan akan kita laporkan kepada Presiden dari situ kita tindak lanjuti". " Ada beberapa hal seperti masalah jumlahnya, beberapa lahan sawit yang masuk hutan lindung dan kawasan gambut. Akan kita benahi,...". Terdapat beberapa permasalahan di subsektor sawit dan ada 5-6 kriteria yang harus dipenuhi para pemangku kebijakan. Luhut menjelaskan, menurut Bank Dunia dan BPK sama angkanya, kira-kira 81% (perkebunan sawit) tidak memenuhi ketentuan yang ada, baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plasma dan lainnya.

Jumlah impor produk elektronik yang tinggi belum membuat pemerintah berencana untuk menaikkan tarif bea masuk elektronik. Namun, pemerintah tetap mengendalikan impor sektor ini melalui instrumen fiskal yang ada. Catatan BPS menunjukkan, impor komputer, barang elektronik dan optik membengkak dari tahun ke tahun. Bila tahun 2015 impor sebesar US $12,8 miliar, pada tahun 2018 menembus US$ 17,3 miliar. Sementara itu, ekspor elektronik Indonesia relatif stagnan. Ekspor tahun lalu hanya sekitar US$ 6,2 miliar, tak banyak beranjak dari tahun 2015 yang sebesar US$ 6 miliar. Tentu pemerintah harus menaruh perhatian khusus agar berdampak pada pengembangan industri elektronik dalam negeri dan pengendalian harga barang elektronik dalam negeri. Untuk mengendalikan jumlah impor ada beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, yaitu melalui instrumen tarif dan non-tarif. Instrumen tarif bisa dilakukan dengan menaikan besaran tarif bea masuk, atau besaran pajak dalam rangka impor seperti PPN atau PPh Impor. Namun untuk melakukan langkah ini harus dengan kajian mendalam. Biasanya akan dibahas di tim tarif yang ada di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, serta melibatkan K/L terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Instrumen non tarif bisa dijalankan melalui pengaturan kebijakan larangan/pembatasan atau tata niaga impor. Misalnya, dengan mengenakan aturan Standar Nasional Indonesia atau perizinan impor lain. Tetapi pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan hal ini karena dengan menurunya supply produk maka konsekuensi harga akan naik maupun akan menyumbang inflasi secara agregat.