Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku terah berhasil mengeksekusi realisasi investasi hampir Rp 100 T dalam kurun waktu kurang dari sebulan umur Kabinet Indonesia Maju. Nilai itu sebelumnya menjadi bagian dari komitmen investasi sekitar Rp 708 triliun yang tertahan direalisasikan karena sejumlah hambatan, terutama terkait masalah penyediaan lahan. Bahlil mengatakan periode kepemimpinannya akan lebih mengedepankan upaya-upaya untuk peningkatan kemudiahan berusahan dibandingkan promosi. Secara terpisah, Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo menyebutkan, investasi hampir Rp 100 triliun tersebut meliputi investasi patungan perusahan Malaysia-Indonesia untuk pembangunan pembangkit listrik (powerplant), investasi Lotte Chemical (Korea Selatan) untuk membangun pabrik baru petrokimia, dan investasi mobil listrik oleh Hyundai (Korea Selatan).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan kembali memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pasokan batu bara untuk pasar dalam negeri pada tahun depan. Kebijakan pasokan batu bara dalam negeri untuk kelistrikan tetap berlanjut di tahun depan. Saat ini tengah dikaji besaran DMO dan keberlanjutan harga patokan batu bara kelistrikan sebesar US$70 per ton yang akan berakhir pada tahun ini. Adapun besaran volume batu bara DMO di tahun depan masih tetap sama, yakni sebesar 25% dari jumlah produksi. Pembahasan keberlanjutan DMO ini, lanjutnya, akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait termasuk pihak PT PLN (Persero) dan produsen batu bara. Besaran prosentase DMO batu bara sebaiknya dilakukan penghitungan. Pasalnya, dari sisi pelaku usaha batu bara untuk memenuhi target 25% juga tidak mudah karena sebagian spesifikasi batubaranya mungkin tidak sesuai dengan spek di PLN. Dan harga sebaiknya mengikuti harga pasar atau dikembalikan kepada harga batu bara di market.

Sejak tahun lalu, eksodus pabrikan ke Jawa Tengah perlahan mulai mengalir. Tahun depan, eksodus tersebut diperkirakan kembali berlanjut, bahkan semakin masif. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) menyatakan 25 pabrikan industri alas kaki telah merelokasi ke Jawa Tengah. Adapun, salah satu pertimbangan relokasi tersebut adalah tidak adanya upah minimum sektoral (UMSK). Relokasi tersebut akan dilanjutkan dengan ekspansi hingga tiga kali dari kapasitas saat pindah. Pada tahun depan, potensi relokasi ke Jawa Tengah dari pabrikan di dalam dan luar negeri masih besar. Di sisi lain, migrasi pabrikan tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Jawa Tengah telah terjadi sejak 2015. Menurutnya, Jawa Tengah akan menggantikan posisi Jawa Barat sebagai sentra manufaktur TPT. Selain itu, dia menilai, akan ada penanaman modal dalam negeri dengan tujuan ekspansi kapasitas terpasang pada tahun depan di industri TPT. Pemerintah Jawa Tengah akan memberikan kemudahan bagi para calon investor dalam tiga hal, yakni insentif pajak, lahan industri, dan kemampuan sumber daya manusia (SDM).

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia terus menggenjot upaya digitalisasi di sektor konstruksi di dua sektor, yakni sumber daya manusia konstrukai dan rantai pasok material konstruksi. Inkindo telah melaunching I-Bridge dan KTA online internal Inkindo. Inkindo juga menggenjot digitalisasi Portal I-Bridge sehingga memungkinkan perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi dan merekrut tenaga ahli konstruksi yang telah terdaftar di sana. Selain itu, Inkindo dalam waktu dekat akan meluncurkan aplikasi DMI (Data Material Inkondo) yang akan memudahkan para anggota asosiasi itu menemukan rantai pasok material. Adapun lemahnya database rantai pasok material dan peralatan konstruksi masih menjadi kendala. Hal ini menyebabkan pemanfaatan material lokal sering terlewatkan karena sistem pendataan yang belum menyeluruh.

Setelah mengetes penggunaan campuran 30% biodiesel pada minyak solar (B30) pada kendaraan bermesin diesel, secara bertahap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menguji coba pendistribusiannya. Pemerintah ingin mengetahui kualitas bahan baku dan kesiapan jalur pendistribusian. Pemerintah pun menyiapkan tambahan unsur minyak nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) supaya badan usaha pencampur bisa segera mempersiapkan penyediaan B30. Acuan pemerintah adalah Keputusan Menteri ESDM 227 K/10/MEM/2019 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel 30% (B30) ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode 2019. Menteri ESDM sudah menandatanganinya pada 15 November 2019.

Percobaan pendistribusian akan berlangsung di delapan wilayah distribusi . Kedelapan wilayah mencakup terminal bahan bakar minyak (TBBM) Rewulu, TBBM Medan, TBBM Balikpapan, TBBM Plumpang, TBBM Kasim, TBBM Plaju, TBBM Panjang dan TBBM Boyolali. Uji coba distribusi melalui pipa, truk dan kapal mulai November hingga Desember 2019. Selama pendistribusian, pemerintah juga ingin mengetahui kadar kenaikan air yang ideal dalam bahan bakar biodiesel.  Kadar air yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi mesin kendaraan. Perubahan standar kadar air juga bisa menyebabkan produsen merombak mesin kendaraan. Efeknya, biaya produksi mereka meningkat.

Uji coba distribusi adalah bagian dari persiapan menuju implementasi B30 mulai awal tahun 2020. Tak sekadar mengubah konsumsi, pemerintah ingin tambahan penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar. Sebelumnya, berlaku penggunaan biodisel 20% (B20). Kementerian ESDM berharap bisa segera menghitung angka subsidi solar sejalan dengan penerapan B30 ke depan. "Dengan dilakukannya uji coba ini akan berkurang sekitar 10%," tutur Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM.

Hingga akhir uji coba B30 Desember nanti, pemerintah memperkirakan bakal ada tambahan serapan 72.000 kiloliter (kl) biodiesel. Sementara untuk penerapan B20, pemerintah mengalokasikan sekitar 6,6 juta kl biodiesel tahun ini. Hingga September 2019, serapan dalam program B20 mencapai 4,49 juta kl. Sementara total alokasi biodiesel untuk tahun depan sebanyak 9,59 juta kl. Alokasi tersebut juga untuk menopang program B30.

Setelah memberi restu pendirian anak usaha bernama Jiwasraya Putra, OJK membuka peluang bagi manajemen Jiwasraya menjalankan aneka skenario penyelamatan. Peluang tersebut, termasuk mencari investor sebagai mitra strategis untuk memenuhi kebutuhan dana. Sumber Tempo di pemerintahan mengatakan salah satu calon mitra strategis yang vakan masuk ke Jiwasraya adalah perusahaan asuransi asal HongKong, FWD Life, FWD akan menyuntikkan modal ke Jiwasraya Putra, anak usaha yang dibentuk Jiwasraya bersama empat entitas penyuntik modal, yaitu PT Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, dan PT Telkomsel.

Selain FWD, ada calon investor lain. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini delapan pemodaL TENGAH MENJALANI TAHAP UJI TUNTAS (due diligence). Berdasarkan dokumen yang disampaikan manajemen Jiwasraya kepada DPR dalam rapat tertutup pada Kamis dua pekan lau, skema investor strategis diharapkan mampu menghasilkan dana hingga Rp 5 triliun untuk membantu likuiditas dan solvabilitas Jiwasraya. Meskipun begitu, dana tersebut tak bisa menutupi seluruh kebutuhan Jiwasraya yang mencapai Rp 32,89 triliun, termasuk untuk mencukupi ketentuan permodalan dari OJK.

Bukalapak menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke UKM yang menjadi mitra marketplace tersebut. Kesiapan itu dilatarbelakangi oleh perusahan selama setahun terakhir yang terbilang sukses bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyalurkan kredit ultra mikro (UMi). " Secara sistem, kami siap turut menyalurkan KUR, karena sebelumnya kami sudah menyalurkan UMi bagi usaha mikro," kata CEO Bukalapak Achmad Zaky usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (18/11)

Sektor logistik nasional diakui memang banyak menyimpan masalah inefisiensi. Pemerintah pun tak kalah militan untuk memperbaikinya, termasuk rencana membangun platform digital terintegrasi. Sebelum menggagas platform digital untuk logistik, pemerintah pernah memiliki rencana besar dalam mengembangkan sektor logistik. Rencana besar itu dirangkum dalam sebuah cetak biru bernama Sistem Logistik Nasional (Sislognas) pada 2012. Dari Sislognas ini, pemerintah akan membangun sebuah ekosistem logistik nasional alias national logistics ecosystem. Namun, ekosistem ini tidak pernah terimplementasi dengan baik karena pemerintah kesulitan menyatukan berbagai pemangku kepentingan ke dalam satu kesatuan wadah baik antarinstansi maupun kalangan swasta. Kondisi ini membuat rantai birokrasi logistik nasional cenderung menjadi berlapis-lapis dan inefisien. Ekosistem yang masih terpisah-pisah tersebut kini sudah dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah, katanya, sudah membentuk Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola Kemenko Perekonomian. Selain itu, ada Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) yang dipegang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Adapun, swasta sudah memiliki e-warehouse, e-shipping, e-tracking, dan berbagai layanan elektronik lainnya yang dikembangkan masing-masing.  Para pebisnis di sektor logistik menyambut baik rencana pembentukan ekosistem logistik nasional. Mereka memberi catatan agar ekosistem yang dibangun benar-benar mengakomodasi kebutuhan para pelaku logistik.

Ekspor industri mainan diproyeksi dapat menyentuh level US$500 juta pada akhir tahun ini, seiring dengan mulai berproduksinya pabrik baru dan penetrasi produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Sebagian investasi baru dari China sudah mulai berproduksi pada tahun ini. Selain itu, beberapa investor dari China dan Hong Kong sedang menjajaki kerja sama dengan pabrikan lokal. Indonesia merupakan salah satu dari tiga tujuan relokasi pabrikan mainan dari China setelah India dan Vietnam.

Perlambatan aliran investasi menuju sektor manufaktur perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, Indonesia mulai mengalami fase deindustrialisasi dimana kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus turun dari tahun ke tahun. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Indonesia ditantang untuk mampu meyakinkan investor menanamkan modalnya di daerah. Bila investor telah yakin berinvestasi, DPMPTSP setempat juga harus membantu pebisnis memperoleh kepastian hukum, misalnya dalam hal perizinan. Harus pula dipastikan bahwa investasi yang dilakukan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi negara.

Secara nominal sesungguhnya realisasi investasi di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini terutama terkait dengan investasi menuju sektor manufaktur yang langsung menghasilkan produk hilir. Namun investasi menuju sektor manufaktur yang mampu mengolah komoditas mentah menjadi produk setengah jadi masih kurang. Akibatnya, investasi yang masuk masih belum bisa menyelesaikan masalah defisit neraca dagang. Akhirnya, Indonesia tetap haus impor produk mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi.  pemerintah perlu menyiapkan insentif yang spesifik dan tepat sasaran guna meyakinkan investor, seperti halnya Vietnam dan Thailand yang memberikan insentif khusus bagi investor yang mau masuk ke sektor-sektor atau lokasi-lokasi yang tidak populer.