Kondisi pasar saham tahun ini memang kurang oke. Bila dihitung sejak awal tahun hingga kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 1,25%. Alhasil, rencana beberapa korporasi besar melepas saham perdana tahun ini gagal terlaksana. Contoh, PT Lion Mentari Airlines (Lion Air), memutuskan menunda menggelar initial public offering (IPO) hingga tahun depan. Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala membenarkan, Lion Air menunda IPO tahun ini.

Sebab perusahaan ini harus mempersiapkan dengan baik rencana ini sembari melihat situasi pasar. Sebelumnya Lion Air dikabarkan akan menggelar IPO dengan target dana US$ 1 miliar atau Rp 14 triliun di bursa. Dana ini untuk mendanai pembelian pesawat. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II juga memutuskan menunda rencana IPO dua anak usahanya, yakni PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT IPC Terminal Petikemas di tahun ini. Elvyn G Masasya, Direktur Utama IPC menyebut, perusahaan ini tengah mengkaji ulang rencana IPO dua anak usahanya.

Selain tiga perusahaan itu, PT Softex Indonesia dan PT Uni-Charm Indonesia juga dikabarkan membatalkan IPO pada tahun ini. Padahal nilai IPO dua perusahaan ini dikabarkan bernilai di atas Rp 1 triliun. Mundurnya IPO Lion Air dan sejumlah perusahaan besar lain seakan mengesahkan bahwa saat ini menjadi tahunnya IPO emiten kecil menengah. Dari 46 IPO tahun ini, 22 di antaranya adalah IPO dengan emisi di bawah Rp 100 miliar. Hanya IPO GGRP yang menyentuh Rp 1 triliun. Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony menilai, kondisi pasar saham di tahun depan belum tentu baik untuk IPO besar. Banyak kasus di pasar modal yang membuat investor berhati-hati menaruh dana di pasar modal. Ini bisa mempengaruhi IPO.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyatakan dalam tiga tahun terakhir ada 300 perusahaan teknologi finansial yang terdaftar di OJK. Direktur Eksekutif Komunikasi dan Komunitas Aftech, Tasa Nugraza Barley, mengatakan ratusan perusahaan yang masuk dalam 18 kluster tersebut menjadi indikator pertumbuhan industri keuangan digital yang kian pesat. Dari 18 kluster yang ada saat ini, sebanyak 15 diantaranya muncul dalam dua tahun terakhir. Pada 2016 hanya ada tiga kluster utama, di antaranya pinjaman dan permodalan bersama, dengan jumlah 144 entitas dan sistem pembayaran sejumlah 81 entitas. Dalam 15 kluster baru, ada 61 entitas yang terdaftar di OJK dan bernaung pada direktorat khusus Inovasi Keuangan Digital.

Tasa mengatakan Aftech memiliki lembaga pengawasan. Untuk kluster bisnis pinjaman , kata dia, ada lembaga bernama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Adapun layanan keuangan syaeriah ditangani Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Pertumbuhan volume bisnis teknologi finansial pun kian tinggi. Berdasarkan data OJK, segmen P2P lending atau layanan pinjaman menyalurkan dana senilai Rp 60,41 triliun hingga kuartal III lalu. Angka ini melinjak 166,51 persen dibanding pada Desember 2018. Segmen layanan pembayaran pun penetrasinya semakin luas. Sebagai contoh, platform layanan pembayaran Dana sudah digunakan 30 juta konsumen. Jangkauan pasarnya bisa semakin meluas setelah bekerja sama dengan taksi Blue Bird. Begitu juga Gopay, slauran pembayaran digital milik Gojek serta OVO yang bermitra dengan Grab dan menjangkau 5 juta pelaku usaha.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan publik yang dinilai paling menutup diri soal informasi publik. Dari 109 BUMN yang dimonitor Komisi Informasi Pusat (KIP), hanya 10 perusahaan yang dinilai dengan kategori cukup informatif hingga informatif. Artinya lebih dari 90% tidak transparan.

Tahun ini KIP memonitor 355 badan publik yang melipu antara lain kementerian, lembaga negara, BUMN, perguruan tinggi, lembaga non struktural, pemerintah provinsi dan partai politik. Dari 355 badan publik itu hanya 34 yang informatif.  Di bawahnya 38 badan publik yang dinilai menuju informatif dan 53 badan publik lain cukup informatif. Selebihnya 41 badan publik dinilai kurang informatif dan 189 badan publik lainnya tidak informatif (93 nya merupakan BUMN). 

Pemerintah berencana menghibahkan 45 kapal ikan ilegal hasil sitaan. Harapanya hibah tidak salah saasaran lagi.

Pertumbuhan ekonomi diyakini berada dalam jalur positif dan mampu mencapai 5,1% pada tahun ini sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah di Tanah Air. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, jumlah penduduk menengah yaitu yang memiliki penghasilan antara US$3—US$ 8,4 per hari atau US$2,97—US$8,44 per hari semakin besar. Secara keseluruhan, saat ini adalah sekitar 61,5%. Penduduk middle income ini yang terlihat konsumsinya cukup besar terefleksi dari berbagai penjualan ritel yang terus meningkat. Jjumlah masyarakat kelas ini akan terus bertambah seiring dengan upaya pemerintah menguatkan daya beli. Konsumsi rumah tangga juga akan menjadi penopang yang didukung oleh terjaganya konsumsi masyarakat berpendapatan rendah dengan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah akan menerapkan tiga kebijakan untuk menjaga ekonomi di tengah ketidakpastian global. Yakni transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional, menjaga harga dan nilai tukar, dan meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan.

Mantan Kepala BKPM periode 2016-2019 Thomas Trikasih Lembong mengatakan, reformasi birokrasi harus terus dilakukan khususnya untuk mendorong birokrasi dan regulasi di daerah. Selama ini investor masih sering menghadapai kesulitan karena adanya perbedaan pandangan tentang regulasi. "Buat saya menjadi sangat penting untuk reformasi birokrasi. Jadi pola kerja di regulasi harus lebih efisien, seperti yang dikatakan presiden yaitu berorientasi kepada hasil, bukan prosedur," ucap Thomas dalam acara Indonesia Economic Forum di JW Mariot Hotel, Jakarta, Rabu (20/11). Ia mengatakan negara lain yang kemampuan ekonominya sama dengan Indonesia terus mendorong peningkatan investasi dengan cara melakukan ekspansi dan bermitra dengan internasional, promosi ekspor dan investasi ke mancanegara. menurutnya Indonesia harus lebih membuka diri.

Kuota wajib pasok pasar dalam negeri (DMO) batu bara pada 2020 diperkirakan mencapai 145 juta ton seiring dengan meningkatnya jumlah pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi. Kuota DMO itu guna menjamin pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pasalnya, dalam beberapa waktu ke depan proyek PLTU dalam kerangka program 35.000 MW segera beroperasi. Adapun kebutuhan batu bara PLTU bisa mencapai 200 juta ton per tahun. Sejumlah PLTU yang segera beroperasi secara komersial pada akhir tahun ini adalah PLTU Jawa 7 dan Jawa 8, massing-masing berkapasitas 1000 MW.

 Adapun berdasarkan data ESDM, realisasi produksi batu bara hingga 19 November telah mencapai 492,91 juta ton, atau telah mencapai 100,65% dari yang ditargetkan di awal. Sektor batu bara masih menarik dengan dibuktikan produksi baru bara yang selalu meningkat dari jatah yang diberikan oleh pemerintah. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menuturkan permintaan batu bara memang masih cukup kuat. Hal itu ditandai dengan pada 9 november lalu, APBI menandatangi sejumlah dokumen dengan importir batu bara di China.

Hunian berkonsep resor atau vila masih menjadi andalan bagi pengembang untuk menjadi daya tarik proyeknya bagi konsumen, di antaranya Sinar Mas Land melalui proyek di BSD Serpong dan Taqwaland di Cipanas Jawa Barat. Pengembang properti Sinar Mas Land menawarkan Klaster Imajihaus sebanyak 155 uni di Greenwich BSD City. Hunian rumah 4 lantai yang mengusung konsep Truly Home Resort itu memiliki desain minimalis, stylish, cozy, modern, dan fungsional. majihaus, dibanderol mulai dari harga Rp1,4 miliar hingga Rp1,6 miliar per unit. Hunian tersebut memiliki beberapa tipe di antaranya luasan 77/65 m2 dan 77/55 m2.

Adapun PT Taqwaland Development tengah mengebut pemasaran dua proyek properti besutannya yang berlokasi di Cipanas, Jawa Barat yaitu yaitu Cipanas Green View dan Cipanas Hydroponic Hills. Harga yang ditawarkan untuk vila Cipanas Green View tersebut di bawah Rp200 juta per unitnya. Hingga menjelang akhir 2019, dia mengungkapkan total unit yang berhasil dipasarkan mencapai 200 unit dari total 500 unit yang dipasarkan. Untuk kavling hidroponik harga yang ditawarkan berkisar Rp50 juta—60 juta. Dari total 350 kavling yang dipasarkan dia menyatakan 200 kavling di antaranya telah terjual.

Di tengah tekanan yang dihadapi negara maju, otoritas moneter negara berkembang memiliki peluang pelonggaran yang lebih lanjut untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Bahkan, negara berkembang atau emerging market berpeluang menjadi penopang ekonomi global yang kini menghadapi ancaman resesi akibat perang dagang Amerika Serikat (AS)—China dan lesunya manufaktur. International monetary Fund (IMF) juga memandang emerging market sebagai pendorong utama ekonomi global. Pelonggaran kebijakan moneter akan memberikan dorongan bagi ekonomi berkembang, dan juga berdampak positif bagi negara maju. Langkah ini akan membantu ekonomi dunia di tengah ekspansi terlemahnya dalam satu dekade terakhir. Prospek cerah pada ekonomi berkembang disampaikan oleh ekonom Morgan Stanley. Mereka memperkirakan pasar emerging market akan tumbuh 4,4% pada tahun depan. Pertumbuhan ekonomi berada pada laju paling lambat dalam hampir tiga dekade terakhir. Sementara itu, indeks harga produsen telah merosot sejak 2016. Meski demikian, investor dan ekonom kini sudah lebih nyaman dengan pasar negara berkembang, mengingat amunisi moneter mereka yang relatif lebih kuat untuk mencegah penurunan. Suku bunga riil, atau suku bunga acuan bank sentral dikurangi inflasi konsumen, juga relatif sehat di pasar negara berkembang, dibandingkan dengan hasil riil negatif di negara-negara maju.

Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bakal menuntaskan pemenuhan pembiayaan sebesar US$ 7,4 miliar atau berkisar Rp 104 triliun hingga akhir tahun ini. Direktur Utama PINA, Ekoputro Adijayanto, optimistis bisa melampaui target yang semula dipatok sebesar US$ 6 miliar.

Hingga tahun lalu, PINA sudah memboyong investasi US$ 3,3 miliar untuk belasan proyek domestik. Dibentuk sejak 2017, PINA menjadi salah satu skema alternatif pemerintah untuk memangkas beban anggaran infrastruktur. Peran swasta, baik dalam kemitraan maupun investasi murni, diperkuat untuk mendanai infrastruktur periode 2020-2024 yang nilainya mencapai Rp 6.000 triliun. Berbeda dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, skema PINA tak didukung jaminan pemerintah. Dalam daftar proyek PINA hingga Agustus 2019, proyek yang ditangani adalah proyek komersial PT Pindad bernilai Rp 1,7 triliun.