Kompetisi yang ketat dalam bisnis pembayaran digital membuat Lippo Group rela melepaskan kepemilikan mayoritas di OVO demi menarik investor baru. Lippo Group telah menjual dua pertiga kepemilikan di dompet digital tersebut. Alasan penjualan kepemilikan saham di OVO karena pihaknya tidak kuat memasok dana atau ‘bakar uang’ dengan layanan gratis, diskon hingga ‘cash back’. Dalam membesarkan OVO, diperlukan mitra yang dapat melengkapi visi dan misi perusahaan dalam perkembangan financial technology bidang e-money. Dari pihak OVO tidak membenarkan bahwa adanya pelepasan saham yang dilakukan Lippo. Hanya saja, jika pemegang saham tidak melakukan penambahan porsi saham, maka otomatis sahamnya akan terdilusi. Saham Lippo Group kini telah terdilusi hingga kurang dari 10%.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo mecatat terjadi lonjakan jumlah barang impor sepanjang tahun lalu. Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan barang impor yang masuk selain lewat Batam, Kepulauan Riau, mencapai 57,9 juta paket pada 2019. Angka tersebut naik hampir tiga kali lipat dari capaian tahun sebelumnya yang tercatat 19,5 juta paket. Sementara itu, Apindo mencatat hanya ada 6,1 juta paket pada 2017.

Menurut Hariyadi, idealnya, pertumbuhan jumlah barang kiriman impor ini hanya 5 persen per tahun. Jadi, kata dia, jumlah ideal barang kiriman sepanjang 2019 seharusnya hanya 7,5-8 juta paket jika merujuk capaian pada 2017 dan 2018. Tapi, faktanya, jumlah paket barang kiriman mencapai 58 juta. Dengan begitu, kata dia, ada 50 juta paket yang berpotensi merugikan pengusaha atau perajin dalam negeri. Selama ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih menetapkan ambang batas pembebasan bea masuk atas barang kiriman sebesar US$ 75 per kiriman. Karena itu, potensi kerugian dari 50 juta paket yang tidak terkenan bea masuk sebesar US$ 3,75 miliar atau sekitar Rp 51,1 triliun. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 199/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Aturan itu mulai berlaku pada 30 Januari mendatang. Nantinya, batas nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya US$ 75 menjadi US$ 3 per kiriman. Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor diberlakukan normal. Pemerintah juga merasionalisasi tarif yang semula 27,5-37,5 persen menjadi 17,5 persen. Industri tekstil paling terkena dampak membanjirnya impor barang kiriman. Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ernovian G. Ismi, menuturkan industri pakaian jadi sampai sekarang belum mendapat perlindungan dari pemerintah, seperti bea masuk (safeguard) dan tidak adanya persetujuan impor. Padahal, dia mengatakanan industri pakaian jadi merupakan industri padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja.

Kinerja intermediasi perbankan masih belum mencapai performa terbaiknya. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2019 hanya sebesar 6,08 persen, melorot dari capaian 2018 yang tumbuh 12,8 persen.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menuturkan setelah agresif memangkas suku bunga acuan 7-days reverse repo rate hingga 100 basis point (bps) pada 2019, bank sentral kini berfokus mengakselerasi trasnmisi penurunan tersebut pada suku bunga kredit dan deposito perbankan. Hal ini diharapkan turut menjadi stimulus dalam mendongkrak permintaan kredit. Adapun kemarin Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5 persen. Perry optimistis permintaan pembiayaan akan kembali bangkit dan tahun ini pertumbuhan kredit dapat mencapai 10-12 persen. Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan membaik dan harga komoditas yang kembali merangkak naik disebut sebagai faktor pendukungnya. Sedangkan kinerja konsumsi yang stabil serta investasi yang diproyeksikan meningkat juga akan menopang pertumbuhan perekonomian 2020.

Sebaran virus corona di China sepertinya masih terus berlanjut ke banyak negara. Mulai dari Thailand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan hingga Amerika Serikat. Ini menjadi peringatan serius bagi kita. Bukan hal mustahil, virus ini akan masuk ke Indonesia. Langkah antisipasi harus segera dilakukan. Jika tidak, ini akan berdampak bagi ekonomi, khususnya sektor pariwisata.

Banyak wisatawan mancanegara (wisman) dari China dan Hong Kong yang masuk Indonesia. Pun, sebaliknya, banyak warga kita yang juga acap lalu lalang ke China. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut, saat ini, efek virus corona memang terasa, khususnya ke sektor pariwisata. Jjumlah wisatawan China ke Indonesia cukup besar. Mereka umumnya pergi bersama ke beberapa daerah tertentu atau menyebar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Januari-November 2019, jumlah turis China ke Indonesia mencapai 1,919 juta orang. Adapun dari Hong Kong mencapai 48.200 pada periode sama. BPS juga mencatat, turis China termasuk turis besar di Indonesia, dengan terbesar kedua setelah Malaysia yang sebesar 2,835 orang, dari Januari-November 2019. Dengan jumlah turis China sebesar itu, Hariyadi cemas kunjungan turis asing akan mengalami penurunan tahun ini, apalagi China salah satu yang terbesar. Kian landai, "Jika virus ini masuk ke Indonesia," tandas dia.

Meski efek negatif virus corona ke Indonesia mulai tampak, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Guntur Sakti menilai, efek virus corona tak akan besar ke pariwisata Indonesia. Kata dia, turis China tetap bisa tetap datang ke Indonesia. Peringatan pemerintah, kata dia, justru ke warga Indonesia yang hendak pergi ke China. Tapi, Indonesia tak boleh kecolongan, dengan sebaran virus ini dari turis China yang datang ke Indonesia. Maka, kata Guntur, pemerintah sudah memasang alat pendeteksi suhu tubuh di 135 pintu masuk, baik itu di darat, laut, maupun udara. Pemerintah juga menyiapkan masker dan alat pelindung diri di seluruh pintu, terutama di 19 daerah yang jadi pintupenerbangan langsung dari China.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR), Kamis (23/1) mengumumkan rencana penerbitan SBN ritel perdana tahun ini. Kupon SBR009 dipatok sebesar 6,3%. Kupon tersebut memiliki spread 130 basis poin dibanding Bank Indonesia 7 day reverse repo rate (BI 7-day-RR) yang berada di 5%. Bila dibandingkan dengan kupon SBN ritel yang dirilis terakhir tahun lalu, imbal hasil minimal SBR009 memang lebih kecil. Sebagai perbandingan, Sukuk Tabungn (ST) seri ST-006 yang meluncur diakhir tahun lalu memberi kupon 6,75%. Sementara seri SBR008 waktu itu menawarkan kupon sebesar 7,2%.

Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia menilai kupon yang pemerintah tawarkan termasuk wajar bila dibandingkan dengan yield SBN dengan tenor sama. Namun tidak dipungkiri pula, di tengah tren penurunan suku bunga, spread kupon SBR009 jadi semakin tipis bila dibandingkan dengan instrumen investasi sejenis, seperti deposito. Berdasarkan data KONTAN, per Rabu (22/1), rata-rata bunga deposito bertenor satu tahun berada di 5,7%. Artinya, hanya ada spread 60 bps. Ramdhan optimistis penawaran SBR009 bisa menarik minat investor. Ia memprediksi penawaran masuk mencapai Rp 2 triliun."SBR009 yang dijamin pemerintah menjadi alternatif instrumen investasi yang lebih aman, di tengah belakangan ada kasus di pasar keuangan," kata Ramdhan, Kamis (23/1). Agustina Fitria Aryani, Financial Planner Head OneShildt Financial, juga meyakini SBR009 masih akan diminati. Pasalnya, instrumen ini memiliki fitur yang lebih menguntungkan daripada deposito.

Keunggulan SBR009 salah satunya adalah memiliki tingkat kupon minimal dan mengambang. Artinya, saat suku bunga turun, kupon SBR009 akan tetap berada di tingkat minimal, yaitu 6,3%. Sementara, saat suku bunga acuan naik, maka kupon SBR009 bisa ikut naik, dengan spread 130 bps. Ini berbeda dengan bunga deposito yang tidak langsung merespons kenaikan suku bunga. Selain itu, pajak SBN ritel hanya 15%, sementara deposito 20%. Ketetapan minimal pembelian SBR ritel yang lebih rendah dari deposito juga jadi daya tarik.

Wakil Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, penerapan omnibus law berpotensi mampu menjaga stabilitas keuangan negara. "Sebetulnya kalau nanti efektif, maka Omnibus Law ini sangat mendukung stabilitas di sistem keuangan kita karena dana di keuangan menjadi besar dan dapat dipergunakan untuk melakukan berbagai pembangunan," kata dia, di Jakarta, Kamis (23/1). Menurut Eko, salah satu tujuan dari Omnibus Law adalah untuk membuka akses investasi, terutama dari Penanaman Modal Asing. yang pada akhirnya mejadi pendukung kestabilan pertumbuhan ekonomi. Eko mengatakan nantinya dana asing investor akan masuk ke Indonesia melalui Foreign Direct Investment (FDI), bukan portofolio. Hal yang harus dimitigasi adalah dengan menerapkan regulasi yang tepat utamanya terkait penggunaan sistem perbankan di Indonesia bukan melalui bank asing maupun sistem keuangan asing. "Kita semangat membuka pintu, tapi juga pastikan mereka masuk itu membangun ekonomi Indonesia bukan malah hasilnya di luar negeri. Itu harus ada grand design ke situ," lanjutnya.

Kementerian Keuangan tengah menggodok pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) menyusul permasalahan yang menimpa beberapa perusahaan asuransi tanah air belakangan ini. "Kami sekarang ini sedang menyusunnya, tentu melalui dan menggunakan rambu-rambu yang bertujuan untuk menciptakan kepercayaan terhadap lembaga asuransi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers KSSK, di Jakarta, Rabu (22/1). Pembentukan LPP itu kata dia sebagai amanat dari UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. LPP diharapkan mencegah bahaya atau risiko moral yang muncul akibat tata kelola yang tidak baik.

Dugaan korupsi ditubuh PT Asuransi Jiwasraya (persero) yang diperkirakan merugikan nasabah dan negara Rp 27 triliun mulai terbongkar. Kejaksaan Agung menahan lima tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut antara lain : mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya Harry Prasetyo, bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat.

BPK menemukan dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan Jiwasraya. Sejak 2006 laba yang dibukukan Jiwasraya adalah laba semu yang merupakan hasil rekayasa akuntansi (window dressing). Praktik itu diduga melibatkan jajaran direksi dan pihak luar perusahaan. Misal pada 2017 Jiwasraya membukukan laba Rp 2,4 trilun tetapi laba itu dianggap tidak wajar karena terdapat kecurangan pencadangan Rp 7,7 triliun pada laporan keuangan.

Survei Bank Indonesia pada 2018 menunjukan ada sekitar 1.800 lokasi usaha di Indonesia menggunakan platform pembayaran WeChat Pay. QR code WeChat Pay cukup banyak ditemui digerai oleh-oleh di Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara dan Bali. Namun transaksi elektronik WeChat pay dalam mata uang Yuan sehingga tidak diproses di Bank Indonesia dan Indonesia tidak mendapatkan devisa dari transaksi tersebut. Pada awal 2020, penggunaan WeChat Pay sudah legal di Indonesia melalui kerjasama dengan perbankan Indonesia. PT Bank Central Asia memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia per 1 Januari 2020.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan perlambatan pertumbuhan pendapatan masyarakat pada akhir 2019 telah menyebabkan pertumbuhan jumlah simpanan dengan saldo di bawah Rp 500 juta terkoreksi. Pertumbuhan simpanan di bawah Rp 500 juta hingga akhir 2019 sebesar 6,4 persen secara tahunan (year on year). Sedangkan pada 2018, jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp 500 juta tumbuh 9,06 persen (yoy).

Pertumbuhan simpanan masyarakat di bank atau “saving” selalu sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pada awal 2019, ujar Halim, pertumbuhan simpanan di kelas simpanan tersebut sebenarnya terakselerasi karena kebijakan kontra siklus dari pemerintah melalui realisasi belanja sosial. Di luar rentang saldo simpanan itu, LPS mencantat pertumbuhan jumlah rekening tertinggi terjadi pada kategori simpanan dengan Rp 1 miliar, yang tumbuh 8,3 persen. Untuk rekening simpanan di atas Rp 2 miliar juga hanya tumbuh 6,3 persen. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan regulasi pengawasan stabilitas sistem keuangan belum sempurna dan perlu ada perbaikan. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), yang menjadi landasan pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), hanya berfokus pada permasalahan bank sistemij. Karena itu, kata dia, pemerintah saat ini sedang menggodok penguatan sektor keuangan di dalam omnibus law. Dia mengatakan KSSK telah membentuk tim untuk merumuskan poin-poin yang dapat dituangkan ke dalam omnibus law sektor keuangan yang menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.