Kategori
Ekonomi
( 40733 )DKI Membatasi Tenggat Waktu Sewa Rusun Selama 6 dan 10 Tahun
08 Feb 2025
Lama sewa rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal dibatasi 10 tahun bagi warga terprogram dan 6 tahun untuk umum. Pembatasan ini diambil karena tunggakan biaya sewa rusun mencapai Rp 95 miliar. Pemprov tengah menggodok kebijakan pembatasan melalui revisi Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Revisi dibarengi penagihan tunggakan dan sanksi berupa teguran hingga pengosongan secara paksa, terutama bagi penyewa umum. Pada saat yang sama, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta memeriksa kembali data penyewa rusun berdasarkan nama dan alamat agar tepat sasaran. Dinas juga mengkaji program yang tepat agar warga bisa mempunyai hunian milik dan pengelolaan rusun lebih optimal dalam bentuk badan layanan umum daerah (BLUD) atau oleh swasta di bidang perumahan.
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, tunggakan biaya sewa rusun oleh warga terprogram dan warga umum mencapai Rp 95 miliar per 31 Januari 2025. Angka ini berasal dari 7.615 unit rusun warga terprogram senilai Rp 54,9 miliar dan 9.416 unit umum sebesar Rp 40,5 miliar. Warga terprogram ialah yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum, korban bencana alam, penertiban ruang kota atau kondisi lain yang sejenis. Sementara warga umum merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai syarat sewa rusun. ”Setelah (peraturan gubernur) revisi disahkan, perlu so sialisasi terlebih dahulu kepada penyewa rusun. Dan pemberlakuan masa tinggal tentunya baru diterapkan setelah habis masa berlaku surat perjanjian sewa sebelumnya. Nanti, dalam perjanjian baru, akan tertuang batas waktu menghuni rusun sepanjang penyewa masih sesuai kriteria atau tidak melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran khusus,” tutur Meli, Jumat (7/2/2025).
Tunggakan terhitung sejak warga menyewa rusun sebelum tahun 2000. Namun, ada pengecualian selama pandemi Covid-19 karena biaya sewa Rp 0 atau gratis. Selama itu, ada sanksi bagi penunggak berdasarkan Pergub No 111/2014. Sayangnya sanksi denda, surat peringatan, pemutusan perjanjian sewa, dan pengosongan tidak efektif. ”Warga beralasan mereka direlokasi ke rusun.Akhirnya masyarakat umum juga ikut menunggak dengan alasan penghasilannya pas-pasan,” ujarnya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta akan mengecek lagi data registrasi sosial ekonomi penyewa rusun. Tujuannya, untuk mengetahui status penyewa, pekerjaan, dan penghasilannya agar penempatan unit sesuai ketentuan, yakni blok bagi warga terprogram dan tower untuk umum, serta penyewa tak lagi menunggak. Target utama dari pendataan ini ialah penyewa umum. Mereka akan diminta mencicil biaya sewa atau disanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Yoga)
Standarisasi Keselamatan di Jalan Tol Dinilai Mendesak
08 Feb 2025
Kecelakan yang melibatkan muatan lebih batas atau over loading (ODOL) di jalan tol terus berulang, untuk itu dibutuhkan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terkait standarisasi kendaraan dan keselamatan di jalan tol. Anggota Komisi V DPR RI, A. bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minuman kemasan di gerbang Tol Ciawi 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menewaskan delapan orang pada Selasa (4/2) lalu. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standarisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol. "Kita akan bicara di Panja, minimal standat jalan tol. Setelah itu, mungkin kita akan panggil BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PURP, dan Kementerian Perhubungan," kata Bakri. "Kira-kira dua atau tiga bulan lalu, kejadian serupa juga terjadi, katanya akibat rem blong. Kita juga akan melihat nanti kendaraan-kendaraan yang bisa lewat di jalan tol, karena tentu ada aturannya," imbuhnya. (Yetede)
Lima Tahun Berlalu, India Baru Pangkas Suku Bunga
08 Feb 2025
Reserve Bank of India (RBI) memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam hampir lima tahun terakhir pada Jumat (07/02/2025). Bank sentral India tersebut berupaya mendorong perekonomian yang lesu, dan turunnya laju inflasi menuju target 4%. Monetary Policy Committee (MPC) atau Komite Kebijakan Moneter, yang terdiri atas tiga anggota RBI dan tiga anggota eksternal, memangkas suku bunga repo (repo rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25% setelah bertahan selama sebelas pertemuan kebijakan berturut-turut. Keputusan tersebut sejalan dengan jajak pendapat Reuters, dimana lebih dari 70% ekonom memperkirakan penurunan seperempat poin, sekaligus menandai penurunan suku bunga acuan India pertama sejak 20 Mei 2020. Sementara keenam anggota MPC memilih menurunkan suku bunga dan mempertahankan sikap netral atas kebijakan moneter. Dalam catatan MPC, meskipun diperkirakan pulih, pertumbuhan ekonomi India masih jauh dari rendah daripada 8,2% yang dicapai di periode 2023-2024. Selain itu, dinamika inflasi telah membuka ruang untuk pelonggaran suku bunga. Demikian diungkapkan Gubernur RBI Sanjay Malhota. (Yetede)
BI Memastikan Stabilitas Rupiah Terjaga Di Tengah Tekanan Global
08 Feb 2025
BI memastikan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah tekanan perekonomian global. Adapun nilai tukar rupiah menguat seiring respons positif investor pascadata cadangan devisa (cadev) Indonesia yang kembali naik. Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (07/02/2025), menguat hingga 58 poin atau 0,36 menjadi Rp 16.283 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.341 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI turut menguatkan ke level Rp16.325 per dolar AS dari sebelumnuya sebesar Rp16.330 per dolar AS. Sementara itu, BI mencatatkan cadev pada Januari 2025 mencapai US$ 155,7 miliar. "Rupiah juga mengalami tekanan, tetapi kami melihat stabilitasnya masih bisa terjaga. Saat ini arus modal mengarah ke AS, sehingga dolar menguat secara merata di hampir seluruh negara," kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya. Dia menjelaskan, stabilitas nilai tukar rupiah sejalan dengan kebijakan stabilitas BI serta didukung oleh aliran modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil intrusmen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. (Yetede)
Perbankan Mendorong Pembiayaan Berkelanjutan Tumbuh Subur
08 Feb 2025
Industri perbankan terus mendorong penyaluran pembiayaan berkelanjutan. Terlihat dari pembiayaan yang mengedepankan aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG) yang tumbuh sepanjang 2024. Seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memperkuat komitmennya terhadao prinsip keberlanjutan dengan mengedepankan aspek ESG. Sepanjang tahun 2024, porfolio berkelanjutan Bank Mandiri tercatat mencapai Rp293 triliun. Dari jumlah tersebut, portfolio hijau meningkat 15,2% secara year on year (yoy) mencapai Rp149 triliun, mencerminkan komitmen perseroan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Salah satunya lewat kontribusi pada sektor Energi baru Terbarukan (EBT), yang hingga akhir tahun 2024 telah mencapai Rp11,8 triliun naik 21% (yoy). Pembiayaan di sektor ini terus didorong melalui berbagai skema, termasuk Sustainability-Linked Loan dan Green Loan yang ditujukan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Bank Mandiri juga mengukuhkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung inovasi produk berbasis ESG yang semakin relevan dengan tren global. (Yetede)
Menyepi di Pura Taman Ayun Bali
08 Feb 2025
PURA Taman Ayun tak sepopuler Pura Uluwatu yang berada di atas tebing atau Pura Ulun Danu yang gambarnya terdapat di pecahan uang Rp 50 ribu. Tapi pura ini punya dua hal menarik yang membuat saya mendatanginya dalam perjalanan ke Bali, akhir Januari 2025. Pertama, pura ini terdaftar sebagai warisan dunia Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Kedua, sejarahnya yang berkaitan dengan salah satu kerajaan besar di Bali pada masa lalu. Pura Taman Ayun, yang berarti pura dengan taman yang indah, merupakan peninggalan Kerajaan Mengwi yang dibangun pada 1634 oleh raja pertamanya, I Gusti Ngurah Made Agung. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Mengwi menguasai hampir seluruh wilayah di Bali, termasuk Gianyar, Buleleng di utara, Jembrana di barat, bahkan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa. Kekuasaan Mengwi runtuh setelah diserang kerajaan-kerajaan lain di Bali pada akhir abad ke-19. Kerajaan itu menyisakan Pura Taman Ayun. Pura ini bukan sekadar tempat ibadah keluarga Kerajaan Mengwi, melainkan juga pusat irigasi dan pemersatu rakyatnya. Di sekeliling pura terdapat kolam yang airnya mengalir ke sawah-sawah secara merata dengan sistem irigasi tradisional Bali, subak. Subak inilah yang membuat Pura Taman Ayun terdaftar dalam warisan dunia UNESCO sejak 2012. Warisan dunia Bentang Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana meliputi Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Lanskap Subak dan Pura pada DAS Pakerisan, Caturangga Batukaru, dan Pura Taman Ayun itu sendiri. (Yetede)
Survei Atlas di Cile Menemukan Sebuah Asteroid Kecil yang Bergerak Menjauh dari Bumi
08 Feb 2025
PADA 27 Desember tahun lalu, para astronom yang menggunakan teleskop survei ATLAS di Cile menemukan sebuah asteroid kecil yang bergerak menjauh dari bumi. Pengamatan lanjutan mengungkapkan bahwa asteroid tersebut, 2024 YR4, berada di jalur yang mungkin mengarah pada tabrakan dengan planet kita pada 22 Desember 2032. Dengan kata lain, batuan angkasa yang baru ditemukan tersebut menimbulkan ancaman dampak yang signifikan terhadap planet kita. Kedengarannya seperti sesuatu dari film Hollywood yang buruk. Namun, pada kenyataannya, tidak perlu panik—ini hanyalah hari biasa dalam hidup di sebuah target pada galeri penembakan angkasa.
Jadi apa ceritanya? Apa yang kita ketahui tentang 2024 YR4? Dan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar bertabrakan dengan bumi? Saat bumi bergerak mengelilingi matahari, ia terus-menerus menjumpai debu dan puing-puing yang berasal dari kelahiran tata surya. Tata surya dipenuhi dengan puing-puing tersebut, dan meteor serta bola api yang terlihat setiap malam adalah bukti betapa tercemarnya lingkungan sekitar kita. Namun sebagian besar puing itu terlalu kecil untuk menimbulkan masalah bagi kehidupan di bumi. Jumlah puing-puing yang sangat kecil jauh lebih banyak daripada bongkahan yang lebih besar—sehingga dampak dari obyek yang dapat membahayakan kehidupan di permukaan bumi jauh lebih jarang terjadi.
Dampak paling terkenal terjadi sekitar 66 juta tahun silam. Sebuah batu raksasa dari luar angkasa, berdiameter setidaknya 10 kilometer, menghantam bumi—menyebabkan kepunahan massal yang memusnahkan sekitar 75 persen dari semua spesies di bumi. Untungnya, dampak sebesar itu merupakan peristiwa yang sangat langka. Perkiraan saat ini menunjukkan obyek seperti yang membunuh dinosaurus hanya menghantam bumi setiap 50 juta tahun atau lebih. Namun dampak yang lebih kecil lebih umum terjadi. Pada 30 Juni 1908, terjadi ledakan besar di bagian Siberia yang jarang penduduknya. Ketika penjelajah kemudian mencapai lokasi ledakan, mereka menemukan lokasi yang mencengangkan: hutan rata dengan tanah, dengan semua pohon tumbang ke arah yang sama. Saat mereka bergerak, arah pohon tumbang berubah—semuanya mengarah ke dalam menuju episentrum ledakan. (Yetede)
Dividen Besar, Investasi Di Bank Kian Menggoda
07 Feb 2025
Meskipun kinerja bank besar di bawah ekspektasi analis, bank-bank besar tetap berkomitmen membagikan dividen dengan rasio yang tinggi, bahkan mencapai lebih dari separuh laba bersih mereka.
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) berencana menaikkan rasio dividen hingga 60% dari laba bersih. Menurut Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, jika pembagian dividen mencapai 60% dari laba Rp 21,5 triliun, maka nilai dividen bisa mencapai Rp 12,9 triliun atau sekitar Rp 345,87 per saham. Namun, keputusan final masih menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tetap mempertahankan rasio dividen 60% sesuai arahan pemerintah sebagai pemegang saham utama. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyebut bahwa dengan rasio ini, Bank Mandiri kemungkinan akan membagikan dividen Rp 33,47 triliun, yang setara dengan Rp 358,61 per saham.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sudah membagikan dividen interim di 2024, tetapi dividen final belum diumumkan. Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menegaskan bahwa BCA berusaha meningkatkan dividen setiap tahun, dengan rasio dividen tahun ini diperkirakan mencapai 68,5%.
Menurut CEO Edvisor, Praska Putrantyo, jika melihat rata-rata yield dividen dua tahun terakhir, Bank Mandiri memiliki yield tertinggi di antara bank KBMI 4, mencapai 7,5%. Ia juga menilai bahwa berdasarkan valuasi, saham BBNI masih tergolong murah dibandingkan dengan PER BRI (10,34x), Bank Mandiri (9,11x), dan BNI (7,64x).
Sementara itu, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, menilai BBRI sebagai yang paling menarik, karena memiliki payout ratio tinggi. Ia memperkirakan potensi yield bisa mencapai 10%, mengingat pada 2023 BBRI membagikan 80% laba sebagai dividen.
Meskipun kinerja bank besar lebih rendah dari perkiraan analis, kebijakan dividen tetap menarik bagi investor. BBNI, BMRI, BBCA, dan BBRI mempertahankan rasio pembagian dividen yang tinggi, dengan potensi yield yang menggiurkan, menjadikan saham perbankan tetap diminati di pasar modal.
Menjaga Stabilitas Harga Ayam di Pasar
07 Feb 2025
Prospek kinerja PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) diperkirakan membaik berkat stabilisasi harga unggas dan potensi meningkatnya permintaan ayam. Analis Maybank Sekuritas, Jocelyn Santoso, menilai bahwa intervensi pemerintah dalam pengaturan pasokan unggas hidup melalui kuota impor grand parent stock yang lebih rendah serta pemusnahan unggas parent stock secara sukarela akan membantu menstabilkan harga unggas.
Selain itu, JPFA telah menerapkan teknologi kandang tertutup, yang meningkatkan kenyamanan ternak dan menekan tingkat kematian ayam dari 10% menjadi kurang dari 1%, menurut Jocelyn. Penggunaan pengering jagung juga memungkinkan perusahaan memperoleh bahan baku dengan harga lebih murah, yang berkontribusi terhadap peningkatan margin keuntungan. Dengan faktor-faktor ini, Maybank Sekuritas memproyeksi laba JPFA mencapai Rp 3,6 triliun pada 2025, lebih tinggi dari Rp 3,02 triliun pada 2024.
Sementara itu, Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano, memperkirakan kelebihan pasokan ayam menurun menjadi 14% pada 2025, dibandingkan 22% pada 2024. Namun, ia juga memperingatkan bahwa margin pakan akan tertekan akibat potensi kenaikan harga jagung dan bungkil kedelai karena curah hujan yang tinggi. Meski begitu, bisnis komersial dan peternakan ayam pembibit diharapkan tetap memberikan margin yang lebih tinggi bagi JPFA.
Dari sisi kebijakan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi akan berdampak positif pada sektor unggas. Analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas Saragih, menilai bahwa program MBG, penurunan biaya bahan baku, dan peningkatan daya beli masyarakat akan menguntungkan JPFA. Dengan bertambahnya jumlah dapur umum MBG menjadi 937 unit, permintaan ayam sebagai sumber protein juga diprediksi meningkat.
Dari perspektif investasi, Andreas menyarankan beli saham JPFA dengan target harga Rp 2.400 per saham, sementara Victor menargetkan Rp 2.800 per saham, dan Jocelyn merekomendasikan Rp 2.300 per saham.
JPFA berpotensi mencetak kinerja lebih baik di 2025 berkat stabilisasi harga unggas, intervensi pemerintah, efisiensi operasional, serta dukungan dari program MBG. Meskipun tantangan seperti potensi kenaikan harga bahan baku masih ada, JPFA tetap menjadi pilihan menarik bagi investor dengan proyeksi laba yang meningkat dan rekomendasi beli dari para analis.
Prabowo Didorong untuk Rombak Kabinet
07 Feb 2025
Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mencuat meskipun baru memasuki 100 hari kerja. Prabowo menegaskan bahwa ia akan menindak para pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Ia menyebut telah memberikan waktu dan peringatan kepada para menteri dan pejabat negara, serta akan menyingkirkan mereka yang tidak mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, reshuffle kabinet diperlukan karena beberapa menteri justru merusak reputasi pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, misalnya, dinilai kurang aktif dibandingkan wakilnya, Immanuel Ebenezer. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga masuk dalam daftar evaluasi karena dianggap gagal dalam tata kelola elpiji subsidi 3 kg. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi sorotan terkait kasus pagar laut. Namun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid masih dipertahankan karena dinilai responsif dalam menangani isu tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai beberapa menteri patut dicopot, seperti Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahkan, ia menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dinilai kurang efektif dalam menangani polemik PPN 12% dan sistem Coretax.
Baik Dedi maupun Bhima sepakat bahwa reshuffle kabinet diperlukan agar program kerja Prabowo bisa berjalan dengan lebih efektif dan membawa pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









