Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Koalisi Pers Kecam TVRI Sulteng Rumahkan Jurnalis, Soroti Efisiensi Anggaran

10 Feb 2025

Rumah Jurnalis, koalisi organisasi pers di Sulawesi Tengah, mengecam kebijakan TVRI Sulteng yang secara mendadak merumahkan sekitar 15 jurnalis, termasuk sejumlah penyiar. Keputusan ini disebut sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. “Iya benar,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen Wilayah Palu, Agung Sumandjaya saat dikonfirmasi Senin, 10 Februari 2025. Apa yang dialami rekan jurnalis di TVRI Sulteng menjadi keprihatinan bersama sejumlah organisasi pers dan media yang tergabung dalam Rumah Jurnalis. “Seharusnya, lembaga penyiaran publik yang notabenenya bekerja untuk kepentingan publik di bidang informasi, tidak seharusnya ikut menjadi sasaran efisiensi anggaran, apalagi anggaran yang dikhususkan untuk gaji para jurnalis,” katanya.

Efisiensi anggaran yang bertujuan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan jurnalis di lembaga penyiaran publik. Mereka khawatir bahwa anak-anak dari para jurnalis yang dirumahkan justru akan kesulitan memenuhi kebutuhan gizi akibat hilangnya penghasilan orang tua mereka. Kebijakan pemerintah pusat mencederai marwah kemerdekaan pers, di mana bagian dari tugas dan tanggungjawab jurnalis dalam mewujudkan Kebebasan Pers adalah mencari dan mengumpulkan informasi untuk disampaikan kepada publik. “Sementara para jurnalis di Sulteng tidak dapat bekerja melakukan tugasnya sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena telah dirumahkan,” tuturnya.

Dalam pernyataan sikapnya, koalisi ini mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran, khususnya bagi para jurnalis kontributor dan pegawai kontrak di lembaga penyiaran publik. Selain itu, mereka meminta lembaga penyiaran publik di daerah membuka ruang dialog demi keadilan serta pemenuhan hak-hak pekerja. Rumah Jurnalis juga menuntut agar hak-hak pekerja yang dirumahkan diselesaikan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan serta meminta agar efisiensi anggaran tidak diterapkan secara diskriminatif. Mereka juga mendorong DPR RI untuk lebih transparan dalam perencanaan kebijakan efisiensi agar tidak merugikan sektor vital seperti jurnalisme. (Yetede)

Ekonomi

Pemangkasan Anggaran Membuat Ekonomi Rawan Tergelincir

10 Feb 2025

Pemangkasan anggaran besar-besaran Rp306 triliun dinilai kelewatan dan kontraproduktif terhadap upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu diprediksi membuat pertumbuhan ekonomi tergelincir di bawah 5% dengan probabilitas sangat tinggi. Alasannya, realokasi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) ke program makan bergizi gratis (MBG) tidak memiliki efek besar ke ekonomi. Ini karena daya ungkit MBG ke ekonomi lebih rendah ketimbang program yang menyasar ke sektor manufaktur, pertanian, hingga infrastruktur. Pemerintah juga terkesan mengabaikan program prioritas lain demi menyukseskan MBG. Ini terlihat pada besarnya pemangkasan anggaran di beberapa K/L strategis. Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas Rp 81 triliun menjadi Rp29,5 triliun dari Rp 110,9 triliun. Ini akan memengaruhi pelaksanaan proyek bendungan, irigasi, hingga pembangunan, peningkatan, dan preservasi peningkatan jalan. Anggaran sektor transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipangkas menjadi Rp 17,9 triliun dari Rp31,5 triliun. Muncul kecemasan subsidi tranportasi diturunkan, yang bisa mengganggu konektivitas antardaerah. (Yetede)

Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Sedang Menurun

10 Feb 2025

Harian ini edisi tanggal 6 Februari 2025 mungkin diterima pembaca sebagai bacaan biasa saja. Namun ada satu reportase dan satu tajuk yang seyogyanya membangunkan kita semua dari mimpi indah bahwa Pemerintah akan mewujudkan PDB Indonesia mencapai 8% dalam beberapa tahun mendatang. Satu reportase melaporkan bahwa ekonomi Indonesia terus tergerus oleh penurunan produktivitas yang cukup signifikan. Disinyalir bahwa itu terjadi tertama karena menurunnya jumlah kelas menengah akibat melambatnya kinerja industri manufaktur. Dengan kata lain, deindustrialisasi sudah dan sedang terjadi, sementara daya asing sektor manufaktur Indonesia terus menurun.

Bersamaan dengan itu, beberapa negara tetangga yang memiliki competitive advantage terus melesat meninggalkan Indonesia dalam hal menarik Foreign Direct Investment atau FDI di sektor-sektor di mana adahulu Indonesia memiliki sayang saing yang kuat seperti tekstil dan pakaian jadi serta alas kaki. Demikian pula dengan FDI, negara-negara tetangga kita mampu mengundang investasi asing yang memainkan peran kunci dalam pertumbuhan masa depan. Seperti sektor-sektor jasa, digital dan AI, kesehatan, dan industri hijau. Seolah menjawab kekhawatiran publik bahwa perekonomian Indonesia "tidak baik-baik saja" di tahun 2024, Menteri Keuangan menyatakan bahwa belanja sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. (Yetede)

Ekonomi

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sebagai Tersangka Korupsi

10 Feb 2025

Penetapan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai tersangka korupsi terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran besar yang dilakukan pemerintah. Meski secara teknis tidak banyak mengganggu pelaksanaan efisiensi, kasus tersebut bisa turut menggerus citra Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada Jumat (7/2/2025) malam. Isa langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2008-2018. Penetapan Isa Rachmatarwata sebagai tersangka bersangkutan dengan keputusan yang ia buat ketika masih menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada periode 2006-2012.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro memastikan pihaknya akan segera mencari pengganti Isa. Terlebih, saat ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sedang mengemban pekerjaan besar untuk memantau dan mengeksekusi pelaksanaan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Namun, siapa sosok tersebut, untuk saat ini ia belum bisa memastikan. ”Belum ada untuk sekarang. Nanti ditunggu saja, ya, segera akan kami sampaikan. Pada intinya kami di Kemenkeu menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Deni singkat. Kredibilitas Kemenkeu Menurut peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra, Gulfino Guevarrato, yang dihubungi pada Sabtu (8/2/2025), kasus itu mengindikasikan bahwa DJA yang notabene adalah ”jantung” pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini dipimpin sosok yang tidak berintegritas. ”Sangat mungkin ini bisa memicu resistensi dari K/L lain karena di saat K/L-K/L diharuskan memotong anggaran untuk efisiensi, pemimpin direktorat yang mengurusi efisiensi justru terlibat korupsi meski kasusnya tidak berkaitan dengan jabatan sebagai Dirjen Anggaran,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Dampak Efisiensi Anggaran

08 Feb 2025

Efisiensi anggaran tak perlu memicu kekhawatiran dampak pada pertumbuhan ekonomi selama efisiensi diiringi realokasi ke belanja yang benar-benar prioritas dan produktif. Pasca-terbitnya Inpres No 1/2025, kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah mulai mengetatkan ikat pinggang. Efisiensi anggaran ditargetkan menciptakan ruang fiskal Rp 306,69 triliun di APBN 2025, yang bisa dipakai untuk belanja yang lebih prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat. Sejumlah sektor dipastikan terdampak. Banyak program mungkin harus ditangguhkan dan di-scale back, termasuk sejumlah proyek infrastruktur yang sudah berjalan atau dalam perencanaan. Bahkan, tunjangan kinerja dosen dan gaji ke-13 ASN/PNS mungkin juga terpengaruh. Terlihat sejumlah K/L dan pemda masih kerepotan menyiasati kebijakan ini. Beberapa K/L memastikan, efisiensi tak akan mengganggu program K/L-nya. Namun, sejumlah lembaga mengeluhkan akan kesulitan menjalankan fungsi lembaganya dengan pemangkasan anggaran drastis yang ada.

Layanan publik yang dibutuhkan masyarakat bawah juga terancam oleh pemangkasan anggaran. Tantangan terberat kita adalah bagaimana efisiensi bisa berjalan, tanpa berdampak negatif pada kinerja makroekonomi, pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, stabilitas sosial, dan kesejahteraan. Kita terutama harus mewaspadai sektor-sektor yang memiliki multiplier effect luas dan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Komitmen pemerintah untuk tetap fokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi jadi penting. Untuk itu, efisiensi harus terarah, selektif, dan anggaran yang dihemat direalokasi ke sektor-sektor yang paling berdampak besar pada ekonomi. Selain itu, ada belanja yang tak boleh dikorbankan. Termasuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta anggaran perlindungan sosial dan bantuan untuk kelompok rentan yang bisa berdampak pada daya beli.

Efisiensi juga menjadi momentum pembenahan birokrasi, mewujudkan tata kelola anggaran dan pemerintahan yang lebih baik dan sehat, sehingga ”lemak-lemak” yang tak perlu dan menjadi kanker bagi ekonomi selama ini bisa dihilangkan agar ekonomi bisa berlari lebih kencang. Artinya, pengetatan ikat pinggang sifatnya bukan hanya langkah darurat dan setelah itu kembali business as usual berfoya-foya dengan anggaran. Pemangkasan anggaran mungkin langkah pahit tetapi harus ditempuh, terutama dengan beban fiskal berat saat ini, baik akibat kebutuhan pembiayaan birokrasi dan pembangunan yang terus membengkak, dengan postur kabinet tambun, berbagai program unggulan baru pemerintah, maupun beban belanja utang warisan. Ditambah lagi, batalnya kenaikan PPN. Meningkatkan efektivitas belanja, mencegah kebocoran, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru adalah langkah krusial. Maraknya kasus korupsi, menunjukkan praktik bancakan anggaran oleh oknum birokrat, legislatif, dan calo anggaran, masih terjadi. Sinyalemen Soemitro Djojohadikoesoemo tentang angka kebocoran 30 persen APBN mungkin terlalu underestimate. (Yoga)

Ekonomi

Dirjen Anggaran Kemenkeu Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Jiwasraya

08 Feb 2025

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Saat menjabat Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Isa disebut memberikan izin kepada PT Asuransi Jiwasraya untuk mengeluarkan produk JS Saving Plan yang berujung pada kerugian keuangan. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kompleks Kejagung, Jumat (7/2/2025) malam, mengatakan, penyidik mengembangkan perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018 dengan memeriksa seorang saksi.

”Malam hari ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR (Isa), yang saat itu menjabat Kepala Biro Asuransi pada Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006-2012,” kata Qohar. Beri persetujuan Dalam kasus tersebut, Isa diduga telah memberikan persetujuan kepada direksi PT Asuransi Jiwasraya yang bermaksud untuk menerbitkan produk bernama JS Saving Plan. Produk tersebut dibuat untuk mengatasi kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya yang sedang dalam kesulitan berupa ketimpangan antara aset dan kewajiban perusahaan senilai Rp 5,7 triliun. Produk JS Saving Plan tersebut ditawarkan dengan bunga tinggi, yakni 9-13 persen. Sementara bunga perbankan saat itu 7,5-8,7 persen atau di atas rata-rata bunga perbankan.

Dari beberapa kali pertemuan antara direksi PT Asuransi Jiwasraya dan Isa, akhirnya Isa menyetujui diterbitkannya produk JS Saving Plan tersebut berdasarkan dua surat yang dikeluarkan pada 2009. ”Padahal tersangka tahu kondisi riil PT Asuransi Jiwasraya saat itu dalam keadaan insolvensi,” kata Qohar. Dalam perjalanannya, produk asuransi tersebut tidak berjalan mulus. Bunga dan benefit yang tinggi telah membebani keuangan perusahaan, sementara hasil investasi tidak sebanding. Tidak hanya itu, saham dan reksa dana hasil dari penjualan produk JS Saving Plan tidak dikelola dengan benar dan terjadi beberapa transaksi yang tidak wajar. Akibatnya, nilai portofolio aset reksadana dan sahamnya pun turun. Dalam kasus itu, kerugian keuangan negara pe riode 2008-2018 berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp 16,8 triliun. (Yoga)

Ekonomi

Tata Tertib DPR Dapat Diuji Materi

08 Feb 2025

Mantan Hakim Konstitusi Aswanto menilai, peraturan Tata Tertib DPR terbaru yang memberi kewenangan kepada para wakil rakyat untuk mengevaluasi pejabat negara yang mereka pilih tidak bisa dibiarkan. Ketentuan tersebut sangat berbahaya dan akan mengakibatkan kemunduran hukum dan demokrasi di Tanah Air. Terkait hal itu, Jumat (7/2/2025), Aswanto menuturkan, ketentuan yang ada di Tata Tertib (Tatib) DPR tersebut bisa dimintakan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Sebab, kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang (UU) ada di MA. Hal senada disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Adian Napitupulu. Ia mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan perubahan Tatib DPR tersebut untuk melakukan uji materi. ”Kita punya mekanisme, kamu tidak setuju, ketika berten- tangan sama konstitusi atau undang-undang, kamu JR (judicial review atau uji materi). Kita mau semua masyarakat bisa mengikuti mekanisme tersebut sehingga ketidaksetujuan itu disalurkan lewat mekanisme konstitusional,” kata Adian.

Namun, pengajar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, berpendapat, pengujian Tatib DPR ke MA bukan jalan ideal. Meski pengujian peraturan di bawah UU menjadi kewenangan MA, ada persoalan norma yang bermasalah secara konstitusional. ”Substansi yang ada di dalamnya (Tatib DPR) tidak hanya bertentangan dengan UU, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi. Kalau pengujiannya hanya merujuk pada UU, bisa saja aspek inkonstitusionalitasnya tidak akan sejauh itu untuk dinilai,” ujar Titi. Apalagi, ada pengalaman beberapa pengujian ketentuan di bawah UU yang dilakukan MA, kata Titi, menimbulkan masalah. Ia mencontohkan pengujian syarat usia calon kepala daerah yang oleh MA dinyatakan dihitung sejak pasangan calon tersebut dilantik. Persoalan tersebut menjadi sorotan sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam pengujian UU Pilkada bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. ”Apalagi ini isunya konstitusionalitas normanya, yang kalau sekadar diuji di level UU, bisa mendistorsi persoalan fun- damental yang kita hadapi,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Pemain Energi Terbarukan Berburu Investasi

08 Feb 2025

Pemerintah menargetkan peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), yang mulai digenjot pada 2030. Sembilan jenis energi dalam sektor EBT yang menjadi prioritas adalah surya, hidro, angin, biomassa, panas bumi, biogas, bahan bakar nabati, nuklir, dan EBT lainnya.

Langkah ini menjadi peluang investasi besar bagi perusahaan sektor EBT, termasuk PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) dan PT Hero Global Investment Tbk (HGII). Nicko Yosafat, Head of Investor Relations ARKO, menyebut perusahaan telah menyiapkan capex Rp 200 miliar untuk membiayai pembangunan dua proyek PLTA Kukusan 2 di Lampung dan PLTA Tomoni di Sulawesi Selatan, dengan target operasi masing-masing pada 2025 dan 2026. Nicko menekankan bahwa potensi bisnis EBT masih sangat besar, mengingat tingkat utilisasi EBT di Indonesia baru 0,34%.

Sementara itu, Robin Sunyoto, Direktur Utama HGII, mengatakan bahwa perusahaannya mengalokasikan capex Rp 300 miliar untuk mengembangkan proyek PLTA 25 MW dan PLTM 10 MW di Sumatra Utara. Robin menilai bahwa target peningkatan bauran EBT dalam RPP KEN cukup ambisius, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun dan target net zero emission (NZE) 2060. Selain fokus pada hidro, HGII juga akan mengeksplorasi potensi biogas, biomassa, dan energi surya.

Peningkatan bauran EBT dalam RPP KEN diharapkan mendorong transisi energi yang lebih cepat dan menarik lebih banyak investasi ke sektor hijau, seiring meningkatnya urgensi menghadapi perubahan iklim.

Ekonomi

Peluang Bisnis Baru dari Jasa Maklon

08 Feb 2025

PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Januari 2025, menjadi emiten ketujuh yang IPO tahun ini. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa maklon herbal, kosmetik, dan minuman fungsional ini menawarkan 170 juta saham dengan harga IPO Rp 350 per saham, berpotensi meraup dana hingga Rp 59,5 miliar.

Is Heriyanto, Direktur Utama OBAT, optimistis bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam bisnis produk herbal dan suplemen, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. OBAT menargetkan pertumbuhan laba bersih hingga 20% pada 2025, dengan strategi distribusi modern, ekspansi ke apotek premium, dan optimalisasi penjualan daring.

Selain strategi internal, OBAT juga memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, yang diprediksi akan meningkatkan permintaan terhadap produk unggulannya seperti susu spirulina dan neoalgae spirulina.

Sejak IPO, harga saham OBAT telah menguat 68,57%, dengan harga terakhir Rp 590 per saham pada 7 Februari 2025. Lonjakan ini bahkan membuat BEI memantau transaksi saham OBAT karena masuk dalam kategori Unusual Market Activity (UMA).

Ekonomi

Sulitnya Industri Komputasi Awan Berkembang

08 Feb 2025

Meskipun industri kecerdasan buatan (AI) terus berkembang pesat, infrastruktur pendukung masih kurang memadai, terutama di sektor pusat data (data center) dan pasokan cip serta listrik.

Andy Jassy, CEO Amazon.com Inc, memperingatkan bahwa bisnis komputasi awan mereka berpotensi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur. Ia mengungkapkan bahwa penundaan pemenuhan perangkat keras dan pasokan listrik menjadi faktor utama yang menghambat ekspansi bisnis Amazon Web Services (AWS).

Microsoft Corp juga menghadapi kendala serupa. Amy Hood, CFO Microsoft, menyatakan bahwa pendapatan bisnis cloud perusahaan di kuartal dua tahun fiskal 2025 mencapai US$ 40,9 miliar, tetapi masih di bawah ekspektasi analis (US$ 41,1 miliar). Selain itu, pendapatan dari Intelligent Cloud, termasuk Azure, juga lebih rendah dari proyeksi analis akibat terbatasnya jumlah data center untuk memenuhi permintaan layanan berbasis AI.

Amazon telah mengalokasikan US$ 26,3 miliar sebagai belanja modal (capex) di akhir 2024, sebagian besar digunakan untuk proyek AI di AWS. Jassy menegaskan bahwa investasi ini sesuai dengan rencana pengeluaran tahun 2025.

Namun, perusahaan teknologi tetap optimistis dengan masa depan AI. Amazon berencana berinvestasi sebesar US$ 100 miliar untuk membangun pusat data dan produksi cip AI, sementara Microsoft menyiapkan dana investasi US$ 80 miliar untuk pengembangan AI mereka.