Penerapan teknologi digital di berbagai sektor dan industri telah mendorong terjadinya perubahan proses produksi dan proses bisnis, sehingga menjadi lebih efisien, lebih cepat dan juga lebih produktif. Di samping itu, kehadiran teknologi digital juga mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi-inovasi baru yang sangat menguntungkan bagi produsen barang dan jasa maupun konsumen. Dengan inovasi tersebut memungkinkan terciptanya proses produksi dan proses bisnis yang lebih baik, serta produk barang dan layanan jasa yang lebih menarik dan beragam. Tidaklah berlebihan apabila gelombang teknologi digital telah menghantam ke hampir semua sektor dan industri yang menopang kehidupan manusia. Sepertinya saat ini tidak ada hambatan maupun ancaman yang bisa menghalangi pertumbuhan maupun implementasi teknologi digital tersebut di berbagai bidang kehidupan manusia. Industri jasa keuangan termasuk salah satu industri yang dianggap sarat dengan teknologi terkini, sehingga kehadiran teknologi digital telah diadopsi di berbagai kegiatan industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya.

Infrastruktur Digital 

Salah satu kunci utama dari ekosistem digital di industri jasa keuangan adalah ketersediaan infrastruktur. Kebutuhan in frastruktur tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung. Infrastruktur utama di antara nya meliputi pengembangan platform aplikasi digital, software pendukung, dan aspek pe ngaman annya. Tanpa memiliki infra struktur utama tersebut rasanya sulit bagi pelaku usaha jasa keu angan dalam memberi kan la yanan jasa keuangan yang berbasis digital kepada konsumen. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran nasional, telah mengembangkanQR Code Indonesian Standard (QRIS) yang menyatukan seluruh model pembayaran di gital berbasis QR Code menjadi satu, yaitu QRIS. Dengan demikian sistem pembayaran yang berbasis digital dengan menggunakan QR Code menjadi lebih mudah, lebih cepat dan terjaga keamanannya.

(oleh - HR1)

Jakarta - Potensi ekonomi industri daur ulang mencapai Rp 10 triliun lebih per tahun, dengan potensi ekspor produk turunan daur ulang plastik sebesar US$ 141,9 juta. Kemenperin terus mendorong industri manufaktur melakukan transformasi ke arah pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkahnya melalui pelaksanaan konsep industri hijau, dengan prinsip menggunakan sumber daya yang efisien, dapat diguna ulang, ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memanfaatkan sampah sebagai energi alternatif.

Bisnis daur ulang telah lama dikenal di Indonesia. Berbagai macam sektor industri daur ulang seperti plastik, pelumas, kertas, tekstil dan logam, selama ini telah berkontribusi dalam upaya menciptakan proses circular economy serta turut membantu mengurangi sampah. Kemenperin terus mendorong implementasi sirkular ekonomi melalui penerapan Pedoman Tata Cara Produksi PET daur ulang untuk kemasan pangan. Selain itu, Kemenperin melakukan inisiatif untuk menerapkan regulasi tingkat komponen daur ulang pada barang jadi plastik untuk dimanfaatkan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah serta insentif pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri daur ulang plastik.

(Oleh - IDS)

Jakarta -  PT PP Presisi Tbk (PPRE) meraih kontrak baru jasa pertambangan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kontrak ini merupakan kontrak jasa pertambangan nikel yang pertama bagi perseroan. Kontrak baru ini diraih pada pengujung kuartal I-2021. Namun, perseroan tidak menyebutkan nilainya. Kontrak baru ini diharapkan memberikan tambahan pendapatan minimal sebesar RP 445 miliar bagi perseroan dalam tiga tahun. 

Perseroan juga tengah melakukan due diligence dan negosiasi untuk kontrak tambang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan fokus perseroan dalam tiga tahun mendatang pada pekerjaan jasa tambang nikel. Langkah ini diambil PP Presisi agar dapat mengoptimalkan occupancy dari alat berat yang dimiliki untuk pekerjaan konstruksi, juga peluang untuk mendapatkan marjin yang lebih baik dari jasa tambang nikel. Fokus jasa pertambangan ini diharapkan menjadikan lini bisnis jasa tambang menciptakan struktur keuangan perusahaan yang lebih baik.

(Oleh - IDS)

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, stok garam per tanggal 20 Maret 2021 masih mencapai 701.097 ton. Stok garam yang melimpah karena belum terserap pasar dan harganya yang anjlok hingga Rp 300-Rp 400 per kilogram (kg), di bawah rata-rata ongkos produksi, telah memukul semangat petambak garam untuk berproduksi.

Tahun 2021, impor garam direncanakan sebanyak 3,07 juta ton atau meningkat dibandingkan dengan kuota impor garam tahun lalu yang 2,9 juta ton. Alasan kenaikan impor antara lain karena kebutuhan bahan baku garam untuk industri terus meningkat dan hingga kini dinilai belum bisa dipenuhi oleh garam rakyat.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperkirakan produksi garam rakyat tahun ini mencapai 2,1 juta ton, sementara kebutuhan bahan baku industri mencapai 4,67 juta ton.

Presiden Joko Widodo meminta rantai pasok garam rakyat dibenahi secara besar-besaran dari hulu hingga hilir (Kompas, 6/10/2020). Amanat ini perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah tepat meningkatkan kuantitas dan kualitas serta daya saing produksi garam nasional.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menyatakan akan menyerap garam rakyat dengan kadar NaCl minimal 90 persen atau naik 13,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komitmen serupa disampaikan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi). Dari sekitar 743.000 ton kebutuhan bahan baku garam industri makanan dan minuman, Gapmmi berjanji menyerap garam rakyat sekitar 131.000 ton.

Para pelaku industri makanan minuman optimistis pertumbuhan sektoral bakal berlanjut tahun ini. Peningkatan permintaan konsumen menjelang Ramadhan dan Lebaran diharapkan mendongkrak penjualan dan kinerja industri.

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja industri makanan dan minuman dinilai membaik seiring dengan semakin pulihnya perekonomian nasional tahun ini. Peningkatan permintaan konsumen menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri diharapkan menopang pertumbuhan.

Ketika secara umum industri pengolahan terkontraksi 4,34 persen pada triwulan III-2020 dan 3,14 persen pada triwulan IV-2020, industri makanan minuman tumbuh positif 0,66 persen dan 1,66 persen secara tahunan pada triwulan III dan IV tahun lalu. Pada awal tahun ini, pertumbuhan itu diyakini bakal berlanjut.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, ketika dihubungi Jumat (2/4/2021), menyatakan, sektor makanan dan minuman berkinerja baik pada Januari 2021. Para pelaku sektor makanan dan minuman optimistis kondisi bisnis bakal semakin bagus. Optimisme itu antara lain dari permintaan dari peritel menjelang bulan puasa dan Lebaran tahun ini.

Adhi menambahkan, jika perekonomian Indonesia mampu tumbuh berkisar 5-6,1 persen tahun 2021, Gapmmi memperkirakan pertumbuhan industri makanan minuman akan berkisar 5-7 persen. ”(Kinerja sektor makanan minuman) Sampai Februari 2021 juga baik. Namun, di akhir Maret 2021 sedikit datar karena ada pelarangan mudik,” ujarnya.

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman dalam kemasan, periode Ramadhan dan Lebaran menjadi periode yang penting untuk menggenjot penjualan. Para pelaku optimistis pemulihan ekonomi nasional akan berlanjut tahun ini.

Optimisme itu muncul seiring dengan perbaikan penjualan pada Februari 2021. ”Untuk perusahaan yang bergerak di sektor makanan-minuman, ada waktu musiman penjualan naik menjelang Lebaran,” kata Direktur Utama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk Hardianto Atmadja saat berkunjung ke Kompas, Kamis (1/4/2021).

Hardianto didampingi Corporate Planning and Development Director Paulus Tedjosutikno, Marketing Director Ferry Haryanto, dan Head of Corporate Communication Dian Astriana. Kunjungan diterima Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra.

Garudafood melantai di Bursa Efek Indonesia mulai Oktober 2018 dengan kode emiten GOOD. Produk utama Garudafood menggunakan merek Garuda, Gery, Chocolatos, Clevo, Leo, Prochiz, dan Top Chiz yang dipasarkan di dalam dan luar negeri. Bisnis internasional Garudafood fokus ke kawasan ASEAN, China, dan India, meskipun produk perusahaan diekspor ke lebih dari 26 negara.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Tiga perusahaan teknologi rintisan (startup) konglomerasi berstatus unicorn dan decacorn siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham pada semester II-2021. Ketiga perusahaan itu memiliki total valuasi US$ 21,5 miliar sekitar Rp 11,7 triliun. Otoritas bursa belum menginformasikan secara terbuka nama-nama calon emiten tersebut. Namun, pasar menduga ketiga startup itu adalah Traveloka, Bukalapak, dan hasil merger Gojek-Tokopedia. Perusahaan-perusahaan startup ini kemungkinan mencatatkan saham di dalam dan luar negeri (dual listing).

Masuknya unicorn dan decacorn ke bursa saham domestik berpotensi mendongkrak market cap saham emiten di BEI dan menarik lebih banyak investor, termasuk investor asing. Masuknya perusahaan-perusahaan startup itu juga bakal lebih menggairahkan perdagangan saham di bursa dalam negeri. Perihal apakah para startup konglomerasi teknologi itu akan dual listing atau single listing di BEI. Valuasi perusahaan-perusahaan konvensional, umumnya menggunakan pendekatan price to book value (PBV) atau price to earning ratio (PER). Adapun pada perusahaan startup, valuasi bisa mencakup price to revenue.

(Oleh - IDS)

Pemerintah daerah Papua sebentar lagi mendapatkan jatah 10% saham PT Freeport Indonesia. Pemda melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Papua Divestasi Mandiri akan menggenggam saham Freeport. Dari porsi itu, Pemkab Mimika akan menguasai 70% dan Pemprov Papua 30%.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Papua Derek Hegemur mengungkapkan, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika telah melakukan pertemuan rutin untuk membahas pengalihan jatah 10% saham Freeport.

Saat ini, 10% saham untuk Pemda Papua secara tidak langsung akan ditampung dalam PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM). IPMM merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Inalum dan BUMD Papua.

Nilai transaksi dari proses peralihan 10% saham Freeport oleh PT Papua Divestasi Mandiri diperkirakan mencapai USS 818 juta.

Investor bisa terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur melalui Indonesia Investment Authority. Ekosistem baru ini akan menggairahkan investasi di Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS — Dunia usaha optimistis peluang investor domestik menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur semakin terbuka. Keyakinan ini muncul seiring kehadiran Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi milik Pemerintah Indonesia.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) digawangi lima orang anggota dewan direktur dan lima orang anggota dewan pengawas.

Ketua Komisi Tetap Kebijakan Strategis Infrastruktur Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Mohammed Ali Berawi mengatakan, INA akan menghadirkan babak baru bagi ekosistem investasi di Tanah Air. ”Kehadiran INA membuka peluang keterlibatan investor dalam negeri untuk proyek-proyek infrastruktur dengan fleksibilitas dalam berinvestasi, baik dalam bentuk dana atau aset, selama sesuai dengan standar investasi internasional,” ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (31/3/2021).

Selain membuka peluang, INA juga memiliki sejumlah tantangan untuk meminimalisasi risiko kebocoran dan penyalahgunaan dana. Untuk itu, menurut Ali, pemerintah perlu membangun sistem pertanggungjawaban yang transparan dan hati-hati untuk INA.

Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, mengatakan, kehadiran INA dapat memacu pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis akibat pandemi Covid-19. Akselerasi percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi  dapat didorong melalui investasi dari berbagai pihak dan lembaga yang kelak akan dikelola INA.

”Untuk itu, INA perlu menerapkan tata kelola secara baik dalam rangka mencegah potensi yang dapat menghambat proses pemulihan maupun merugikan negara,” ujarnya.

ADB menyetujui pinjaman senilai 450 juta dollar AS bagi Indonesia untuk membantu PT Bio Farma (Persero) memperoleh dan menyalurkan vaksin Covid-19. ADB juga akan membantu meningkatkan manajemen logistik vaksin.

JAKARTA, KOMPAS — Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 450 juta dollar AS bagi Indonesia. Pinjaman akan digunakan untuk membantu PT Bio Farma (Persero) memperoleh dan menyalurkan vaksin Covid-19.

Responsive Covid-19 Vaccines for Recovery (Recover) akan mendanai pembelian sekitar 65 juta dosis vaksin Covid-19 itu. Recover merupakan kelanjutan dari serangkaian bantuan ADB pada Indonesia untuk mengatasi tantangan pandemi.

Pogram tersebut juga didukung Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine Access Facility/APVAX) senilai 9 miliar dollar AS. APVAX yang diluncurkan pada Desember 2020 ini bertujuan mendukung ketersediaan vaksin secara cepat dan adil bagi negara-negara berkembang anggota ADB.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Rabu (31/3/2021), mengatakan, program ini akan membantu vaksinasi jutaan warga yang rentan, baik secara sosial maupun ekonomi, dan memiliki risiko tertular yang tinggi serta bagi para pelayan masyarakat yang menyediakan layanan penting.

ADB mencatat, Pemerintah Indonesia menargetkan memvaksin 181,5 juta orang. Jumlah ini merupakah salah satu kegiatan vaksinasi terbesar di dunia. Sebelumnya, ADB telah menyediakan hibah Asia Pacific Disaster Response Fund senilai 3 juta dollar AS yang disetujui pada April 2020. Dana ini digunakan Kementerian Kesehatan RI untuk menyalurkan peralatan dan pasokan medis penting.

Selain itu, ADB juga memberikan pinjaman Program Covid-19 Active Response and Expenditure (Cares) senilai 1,5 miliar dollar AS sebagai dukungan anggaran bantuan kesehatan masyarakat, sosial, dan ekonomi yang mendesak. Program Cares ini dibiayai bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Japan International Cooperation Agency, kerja sama pembangunan Jerman melalui KfW, dan Asian Infrastructure Investment Bank.

Sektor perbankan masih menjadi penyetor pajak penghasilan (PPh) badan usaha terbesar di jajaran perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Tercatat hingga 30 Maret 2021 ada 105 emiten yang sudah mempublikasikan laporan keuangan 2020. Sedangkan 614 emiten belum mengumumkan.

Dari emiten yang sudah mempublikasikan laporan keuangan, KONTAN mencatat, dari 20 emiten dengan setoran PPh badan terbesar selama 2020, tiga besar pembayar pajak terbesar berasal dari sektor perbankan. Mereka adalah yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk serta PT Bank Mandiri.

Sejak tahun lalu, tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22%, turun dari ketentuan di tahun sebelumnyang mencapai 25%. Bahkan tarif untuk emiten yang melepas saham ke publik lebih dari 40% diberikan diskon tambahan hingga 3%, sehingga PPh Badan yang dibayar hanya 19%.

Sebagai gambaran, penerimaan pajak sepanjang tahun lalu mencapai Rp 1.069,98 triliun. Nilai ini turun 19,71% dari tahun sebelumnya dan setara 89,25% di APBN 2020 yakni Rp 1.198,82 triliun.

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2021 senilai Rp 1.229,6 triliun. Hingga Februari 2021 pajak yang terkumpul baru Rp 146,13 triliun atau minus 4,84% yoy.