Pelaksana Tugas (Pit) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman melepas ekspor komoditi perikanan dengan nilai mencapai Rp97 milliar di Balai Besar Karantina ikan, Pengendalitan Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Rabu (14/4) kemarin.

“Salah satu bentuk dukungan pemerintah, yakni dengan berupaya membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura dan pihak terkait lainnya, agar menghadirkan penerbangan langsung dari Makasar ke berbagai negara tujuan ekspor,” ujarnya.

Menurutnya perlu ditingkatkan kapasitas pengangkutan, mengingat negara-negara Asia lainnya seperti Arab Saudi, Hongkong, China hingga Malaysia mempunyai masyarakat yang menyukai seafood atau makanan hasil laut.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Ikan,Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Sitti Chadidjah mengatakan, Sulsel adalah satu provinsi dengan produksi perikanan yang sangat besar. Bahkan jadi hub komoditi ekspor perikanan untuk wilayah Indonesia timur.

JAKARTA — Pemerintah perlu memitigasi risiko meningkatnya sengketa pajak sejalan dengan adanya perubahan tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak badan pada lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 2020.

Sekadar informasi, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan 2020 adalah 30 April 2021. Salah satu lampiran dalam SPT tersebut adalah laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Adapun tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru adalah PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Risiko sengketa meningkat lantaran substansi yang ada di dalam ketiga PSAK tersebut berbeda dibandingkan dengan sebelumnya sehingga berisiko menimbulkan multitafsir.

“Untuk perusahaan yang wajib menerapkan 3 PSAK baru di laporan keuangan mereka, ketiga standar akuntansi tersebut berpotensi meningkatkan tax dispute (perselisihan pajak),” kata Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono kepada Bisnis, Rabu (14/4). Khusus untuk PSAK 71 yang mengatur instrumen keuangan, substansi yang bisa menyebabkan tax dispute berasal dari keharusan pengakuan keuntungan dan kerugian, yang belum terealisasi (unrealized gains/losses).

Prianto mengatakan, untuk contoh unrealized gains, ketika perusahaan mengakui unrealized gains, keuntungan tersebut merupakan penghasilan dari sisi akuntansi. Berdasarkan penafsiran tekstual atas pengertian penghasilan di Pasal 4 ayat (1) UU PPh, unrealized gains tersebut merupakan penghasilan dan menjadi objek PPh. Akan tetapi, berdasarkan pemahaman kontekstual sesuai rumusan penghasilan yang tidak pernah berubah sejak 1983 hingga kini, pengakuan penghasilan mengacu pada doktrin realisasi.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Hadirnya Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IA-CEPA dan Undang-Undang Cipta Kerja diyakini mampu memperluas akses pasar bagi produk makanan dan minuman yang diproduksi dalam negeri. Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini mengatakan Indonesia setidaknya memiliki 23 perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara atau negara-negara dalam suatu kawasan. Adapun, Australia memiliki total 33 perjanjian perdagangan bebas. “Ini merupakan modal jangka panjang yang perlu kita sentuh, terlebih di tengah pandemi dan perubahan iklim yang membuat perdagangan antara kedua negara menghadapi situasi yang tidak menentu,” kata Made, Rabu (14/4). Investasi di sektor industri makanan dan minuman, lanjut Made, bisa menikmati sejumlah insentif yang ditawarkan lewat UU Cipta Kerja, di antaranya lewat tax allowance dan investment allowance.

Adapun, nilai investasi Australia yang masuk ke Indonesia sepanjang 2020 mencapai US$348,5 juta dengan 1.562 proyek. Namun, investasi utama Australia masih berada pada sektor pertambangan, pariwisata, industri permesinan, jasa listrik, gas, dan air. Sementara itu, sektor pertanian atau pangan belum menjadi magnet utama. Pelaku usaha industri makanan dan minuman pun berharap investasi dari Australia untuk sektor makanan dan minuman bisa makin bertambah di bawah payung IA-CEPA. Masuknya modal asing, terutama dari negara yang juga memasok bahan baku, dinilai bisa memperbesar ekspor produk olahan makanan Indonesia pada masa mendatang.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyebutkan Australia masih menjadi pemasok bahan baku utama untuk industri makanan minuman. Sejumlah komoditas yang banyak dipasok Negeri Kanguru adalah gandum, biji-bijian, susu, dan daging sapi. Di sisi lain, pelaku usaha Indonesia juga bisa menjajaki peluang investasi di Australia dan memanfaatkan jaringan perdagangan negara tersebut untuk memperluas pasar. Adapun, data yang dihimpun Gapmmi memperlihatkan ekspor makanan olahan Indonesia ke Australia mengalami kenaikan pada 2020 dibandingkan dengan 2019, yakni dari US$236 juta menjadi US$264 juta. Di sisi lain, impor pangan olahan dari Australia juga naik drastis dari US$282 juta menjadi US$523 juta. Dengan demikian, neraca perdagangan pangan olahan dengan Australia masih defisit US$259 juta.

(Oleh - HR1)

MATARAM - Eks pasar Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur ditetapkan sebagai Kawasan Industri Hasil Tembakau untuk pengembangan industri hasil tembakau seperti rokok. Ditetapkannya Lombok Timur sebagai Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) melalui program unggulan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram I Putu Alit Ari Sudarsono menjelaskan dengan adanya kawasan KIHT di Lombok Timur pengolahan hasil tembakau di Nusa Tenggara Barat akan memberi manfaat bagi ekonomi NTB.

"Kami diberikan tugas untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pengembangan KIHT, yang sudah ditetapkan lokasinya di eks pasar Paok Motong, Lombok Timur. Melalui KIHT akan disediakan sarana prasarana yang memudahkan pengembangan hasil tembakau," jelas Alit kepada Bisnis, Rabu (14/4/2021)

(Oleh - HR1)

LONDON – Pasar mata uang digital cryptocurrency tumbuh sangat pesat pada 2021 dan sekarang kapitalisasinya sudah tembus US$ 2,0 triliun. Karena pasar yang baru muncul 12 tahun terakhir ini semakin menarik perhatian dari nama-nama besar di Wall Street. Bitcoin selaku mata uang kripto paling terkenal mencapai rekor tertinggi di atas US$ 62.000 pada Selasa (13/4). Sementara pasar cryptocurrency Coinbase bersiap untuk diluncurkan di Wall Street. Harga bitcoin mencapai US$ 62.377 atau naik 114% sejak awal tahun. Setelah mengalami penurunan pada 2018, nilai bitcoin kembali pulih dan telah mencetak rekor sejak akhir tahun lalu. Nilainya meroket dari sekitar US$ 12.000 pada Oktober menjadi lebih dari US$ 60.000 sebulan yang lalu. Kedatangan bursa kripto Coinbase di Nasdaq pada Rabu (14/4) adalah salah satu yang peristiwa yang paling diantisipasi di Wall Street tahun ini. Antusiasme untuk memecahkan rekor bitcoin sedang berkembang pesat, meskipun ada pertanyaan tentang keberlanjutan pasar tersebut.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan perjanjian kerja sama dengan China ENFI Engineering Corporation (ENFI) mengenai proyek peleburan tembaga yang akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berharap penandatanganan nota kesepahaman ini segera ditindaklanjuti untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan. “Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu selama proposal dari China ENFI yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia,” ujar Bahlil dalam siaran pers yang diterima, Selasa (13/4).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaaku turut mendukung kerja sama BKPM dengan China ENFI dalam proyek peleburan tembaga tersebut. Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri merupakan amanat dari Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tujuan agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi negara, menciptakan industri hulu baru sebagai pemasok bahan baku industri, menyediakan rantai pasok mineral, meningkatkan devisa, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Presiden China ENFI Liu Cheng menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk merealisasikan proyek ini. Kedepannya, ENFI berharap proyek dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai. “Setelah ini, kami akan sesegera mungkin menyelesaikan preliminary study agar proyek bisa cepat selesai. Kami juga akan merangkul Freeport dan MIND ID untuk bersama dalam proyek ini," ungkap Liu Cheng.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah target ekspor batu bara pada tahun ini sebesar 75 juta ton, menjadi 487,5 juta ton dan target produksi bertambah dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton. Namun, penambahan target produksi ini tak membuat alokasi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) meningkat. Peningkatan volume ekspor ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 66.K/HK.02/ MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021. “Menetapkan tambahan jumlah produksi batu bara tahun 2021 sebesar 75 juta ton untuk penjualan ke luar negeri,” demikian bunyi dari Keputusan Menteri yang dikutip pada Selasa (13/4).

Penambahan target produksi ini tak membuat alokasi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) meningkat. Seharusnya volume ditetapkan sebesar 25% dari produksi. Beleid ini menegaskan penambahan produksi ini tidak dikenakan kewajiban DMO 25%. Dengan begitu kuota kebutuhan dalam negeri tahun ini tidak mengalami peningkatan alias tetap sebesar 137,5 juta ton. Besaran 137,5 juta ton itu merupakan 25% dari 550 juta ton yang merupakan target produksi sebelum revisi. “Tambahan jumlah produksi batu bara sebesar 75.000.000 ton sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu B, tidak dikenakan kewajiban persentase penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri,” bunyi Kepmen tersebut

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia memproyeksikan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan pada Idulfitri tahun ini meningkat 40% dibandingkan dengan tahun lalu, dipicu larangan mudik Lebaran 2021.

Di sisi lain, pasokan properti tersebut masih menjadi magnet bagi pengembang, terutama di Jabodetabek yang siap menyongsong penambahan sedikitnya enam pusat belanja baru hingga akhir tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengatakan larangan mudik Lebaran 2021 berpeluang kuat mendongkrak kunjungan bagi pusat perbelanjaan di kota besar, khususnya DKI Jakarta.

Bila larangan mudik ditegakkan, masyarakat akan memilih berkunjung ke pusat perbelanjaan untuk mengisi liburan Idulfitri tahun ini. "Kalau ada larangan mudik pasti masyarakat pergi ke pusat perbelanjaan," ujarnya kepada Bisnis, Senin (12/4) malam.

Saat Idulfitri tahun lalu, Alphonsus mencatat tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan hanya naik sekitar 20% dibandingkan dengan hari biasa pada tahun yang sama. Rendahnya kenaikan okupansi di pusat perbelanjaan itu terjadi akibat pandemi Covid-19.

Untuk memacu penjualan di tengah kondisi daya beli yang masih belum pulih, pusat perbelanjaan akan gencar melakukan berbagai promosi. Selain itu, perpanjangan jam operasional pusat belanja sebagaimana diatur dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro kini lebih baik, karena fasilitas dapat beroperasi sampai pukul 21.00 WIB dan kapasitas restoran untuk melayani makan di tempat dikembalikan menjadi 50%.

Puncak kedatangan pengunjung ke mal pada malam hari diperkirakan pukul 19.00—20.00 dan siang hari pukul 12.00—14.00. Dengan perpanjangan jam operasional sampai pukul 21.00 pusat belanja diharapkan dapat menikmati kembali peak hour kunjungan.

Dengan kebijakan PPKM berbasis mikro diperkirakan juga dapat mengembalikan tingkat kunjungan kembali ke level 30%—40% yang sebelumnya sempat merosot menjadi 20%—30%.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Regulasi terbaru Menteri Perindustrian mengenai jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri gula di dalam negeri dinilai diskriminatif dan bisa berdampak negatif bagi kelangsungan pabrik gula lama.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional membuka jalan bagi pabrik gula berbasis tebu yang memproduksi gula kristal putih (GKP) konsumsi untuk mengimpor bahan baku jika pasokan tebu dari dalam negeri tidak memadai.

Namun, rekomendasi impor hanya bisa diberikan kepada perusahaan industri gula berbasis tebu dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan setelah 25 Mei 2010 dalam rangka investasi baru atau perluasan usaha. Artinya, perusahaan dengan izin usaha lama atau sebelum ketentuan waktu tersebut belum tentu bisa melakukan aktivitas importasi.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Aris Toharisman mengatakan regulasi ini bisa memicu bertambahnya impor gula mentah, sekaligus menegaskan bahwa pabrik gula hasil investasi baru tidak melakukan pengembangan lahan tebu. Dia menilai aturan baru ini hanya akan memperbesar ketergantungan pabrik gula terhadap bahan baku impor.

Adapun, pemerintah memang memberi fasilitas pengadaan bahan baku impor bagi pabrik gula baru yang belum memiliki pasokan tebu produksi lokal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permenperin No. 10/2017, fasilitas impor diberikan selama 5 tahun bagi pabrik gula di Pulau Jawa dan 7 tahun untuk pabrik gula di luar Pulau Jawa.

Besaran impor bakal dikurangi secara bertahap sampai dengan berakhirnya jangka waktu, seiring dengan bertambahnya pasokan bahan baku tebu dari dalam negeri yang diperoleh lewat perluasan lahan maupun kemitraan dengan petani.

“Faktanya, sejak mereka berdiri di bawah payung Permenperin ini ternyata tidak berdampak pada produksi gula nasional. Insentif impor gula mentah yang diberikan pemerintah tidak diikuti dengan pengembangan lahan,” kata Aris saat dihubungi, Selasa (13/4).

Aris menyebutkan pula bahwa ketiadaan verifikasi pengembangan lahan ini justru berdampak pada menyusutnya lahan tebu di Jawa Timur. Dari yang mulanya lebih dari 225.000 hektare (ha) menjadi hanya 175.000 ha. Masa giling pabrik pun berkurang drastis dari yang idealnya 150 hari menjadi 94 hari.

(Oleh - HR1)

Jakarta, CNN Indonesia -- Harga minyak mentah global menguat pada akhir perdagangan Selasa (13/4), ditopang oleh lonjakan impor oleh China. Namun, kenaikan tersebut tertahan oleh penangguhan penggunaan vaksin covid-19 produksi Johnson & Johnson oleh pemerintah AS.

Melansir Antara, Rabu (14/4), harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni bertambah 39 sen atau 0,6 persen menjadi US$63,67 per barel. Sedangkan, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei terangkat 48 sen atau 0,8 persen menjadi US$60,18 per barel.

Ekspor China tumbuh pesat pada Maret sehingga mendorong pemulihan ekonomi negara tersebut. Ini ditopang oleh peningkatan permintaan global di tengah kemajuan vaksinasi covid-19.

Oleh sebab itu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak tahun ini sebesar 70 ribu barel per hari (bph) atau 6,6 persen menjadi 5,95 juta bph.

Namun, penguatan minyak tersebut tertahan oleh sejumlah isu pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di sejumlah negara. Program vaksinasi covid-19 di Eropa dinilai cenderung lambat.

Di sisi lain, gerakan Houthi yang merupakan pendukung Iran berbasis di Yaman mengatakan bahwa mereka telah menembakkan 17 drone dan dua rudal balistik di Arab Saudi, termasuk fasilitas kilang Saudi Aramco di Jubail dan Jeddah. Sementara itu, Teheran mengatakan ledakan di situs nuklir utamanya pada pekan lalu adalah tindakan sabotase oleh musuh bebuyutan Israel dan bersumpah akan membalas dendam.