Sikap Kemenaker yang mengakui pengemudi transportasi daring sebagai pekerja atau karyawan tetap, bukan lagi sebagai mitra, mendapat tentangan dari perusahaan aplikasi on demand services. Mereka menganggap sikap pemerintah yang akan diikuti pembuatan peraturan sebagai dasar hukum itu berpotensi menyebabkan perusahaan platform gulung tikar. Alasannya, biaya operasional akan naik dan permintaan turun. Aplikasi on demand service merupakan aplikasi yang menyediakan layanan berdasarkan permintaan konsumen. Layanan ini dapat berupa penyediaan barang,jasa, atau produk digital.

Contoh aplikasi ini yaitu transportasi daring, pemesanan makanan, pengiriman paket, serta jasa belanja dan kebersihan. Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia Agung Yudha dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2), di Jakarta, mengatakan, industri aplikasi on demand services memberi akses bagi individu untuk memperoleh penghasilan alternatif dengan fleksibilitas tinggi. Pola hubungan kemitraan memberikan kebebasan kepada pengemudi untuk bekerja, termasuk menentukan jam kerja. Di beberapa negara yang telah menetapkan regulasi yang mengharuskan perubahan status mitra menjadi karyawan tetap malah menimbulkan efek negatif, baik kepada perusahaan platform maupun usaha turunannya.

Sebagai contoh, Inggris mengubah status mitra Uber menjadi pekerja serta memberi hak cuti dan upah minimum, yang berdampak pada pengurangan jumlah pengemudi hingga 85.000 orang. Contoh lain di Singapura yang telah menerapkan Undang-Undang Pekerja Platform mengharuskan kontribusi skema tabungan wajib bagi pengemudi transportasi daring dan pengantar makanan. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional dan menurunkan daya tarik kerja fleksibel sehingga sejumlah pengemudi transportasi daring beralih ke sektor informal lainnya. Kebijakan yang mewajibkan pengemudi berubah status dari mitra sebagai pekerja/karyawan tetap menyebabkan kenaikan biaya operasional yang pada akhirnya diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga layanan yang lebih tinggi. Agung meyakini situasi itu bakal membuat perusahaan platform kesulitan finansial dan harus menutup layanan. (Yoga)

Berbekal aset senilai hingga 91 miliar USD atau Rp 1.486 triliun, Maybank Islamic kini menjadi bank syariah terbesar keempat di dunia. Bank asal Malaysia ini menargetkan memperluas pasarnya, termasuk ke Indonesia yang memiliki pasar ratusan juta warga Muslim. ”Secara global, kami berada di peringkat keempat bank syariah terbesar. (Peringkat) ini naik,” ucap Dato’ Muzaffar Hisham, Group Chief Executive Officer Maybank Islamic, kepada harian Kompas (Kompas.id) dan dua jurnalis Indonesia lainnya, Kamis (20/2), di Malaysia. Pada awal 2024, Maybank Islamic menduduki peringkat kelima bank syariah terbesar di dunia dengan nilai aset 73 miliar USD (Rp 1.189,9 triliun). Anak usaha Maybank Group ini bahkan menjadi salah satu bank syariah terbesar Asia menurut Global Finance. Sampai 30 September 2024, posisi Maybank Islamic naik ke peringkat keempat dengan nilai asset 91 miliar USD atau Rp 1.486 triliun.

”Tiga bank syariah terbesar lainnya ada di Timur Tengah. Mereka sudah lebih dulu punya ekonomi yang lebih besar,” ujar Muzaffar. Menurut dia, sebagai salah satu institusi keuangan syariah terbesar di dunia, Maybank Islamic selalu mengedepankan prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba atau bunga lantaran dianggap bersifat eksploitatif serta menawarkan prinsip bagi hasil. Konsep ini dapat mendorong kemitraan secara berkeadilan dan bertanggung jawab. Ekonomi syariah juga memperkenalkan produk berupa zakat, infak, sedekah, serta wakaf, yang memiliki fungsi strategis dalam redistribusi kekayaan. Prinsip ini dapat mengurangi kesenjangan sosial. Meski mengusung syariah, pelanggan Maybank Islamic tidak hanya berasal dari warga Muslim. Bahkan, etnis lainnya, seperti China, juga menjadi nasabah bank. ”Ini karena produk dan layanan kami yang sesuai dengan kebutuhan nasabah,” ungkapnya. (Yoga)

PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) mencatatkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp1,9 triliun pada 2024, mengalami lonjakan 60% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp1,2 triliun. Bacelius Ruru, Direktur Utama APLN, mengungkapkan bahwa peningkatan ini didorong oleh penjualan aset strategis dan pembangunan proyek baru, seperti penjualan saham Central Park Mall, Neo Soho, dan tanah di Karawang. Langkah divestasi tersebut dianggap sebagai strategi untuk memperkuat fundamental perusahaan, bukan akibat kesulitan finansial.

Selama periode 2017–2024, APLN telah menjual tujuh aset besar, termasuk mal, hotel, dan tanah, dengan total nilai sekitar Rp14 triliun. Hasil penjualan sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek baru dan melunasi utang. Bacelius Ruru menegaskan bahwa meskipun aset dijual, strategi ini tidak berdampak signifikan pada penurunan nilai aset APLN, melainkan bertujuan menciptakan nilai lebih dengan mengalihkan dana untuk proyek-proyek baru seperti Podomoro Park di Bandung dan Parkland Podomoro di Karawang.

Bank Indonesia (BI) memberikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp 341 triliun pada 2025, termasuk tambahan insentif bagi sektor perumahan dari Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun. Insentif ini bertujuan mendorong pertumbuhan kredit dan penciptaan lapangan kerja. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus dikaji untuk mendukung sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, dan sektor hijau.

Rasio utang pemerintah Indonesia kembali meningkat pada 2024 mencapai 39,36% dari PDB, mendekati level awal pandemi Covid-19 pada 2020. Staf Ahli Menteri Keuangan Parjiono menegaskan pentingnya pengelolaan utang yang hati-hati dan prudent untuk menjaga stabilitas fiskal.

Donald Trump tengah menegosiasikan kesepakatan mineral dengan Ukraina, meminta 50% dari sumber daya penting seperti grafit, uranium, titanium, dan litium sebagai imbalan atas dukungan militer AS. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal ini, menganggapnya terlalu berpihak pada kepentingan AS dan tanpa jaminan keamanan bagi Ukraina.

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menghadapi tantangan berat akibat pemangkasan anggaran infrastruktur dan persaingan ketat di industri semen. Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan proyek IKN Nusantara turut menekan permintaan semen curah, yang berimbas pada prospek bisnis SMGR.

Sejumlah bank masih menghadapi tantangan dalam menangani kredit macet masa lalu, terutama di sektor konstruksi. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) menjadi contoh bank yang aktif melakukan pembersihan aset bermasalah.