;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Pemulihan Pasar Modal Masih Bayang-Bayang

28 Apr 2025
Pasar modal Indonesia pada kuartal II/2025 berada dalam kondisi paradoks antara harapan pemulihan dan tekanan realitas. Meskipun terdapat optimisme terhadap rebound IHSG dan langkah seleksi saham resilient seperti masuknya DSNG, SCMA, dan SIDO ke Indeks Bisnis-27, kinerja indeks yang sudah turun 6,59% sepanjang tahun mencerminkan lemahnya fundamental secara umum.

Para analis pasar menilai valuasi murah pasar tidak cukup menjadi katalis tanpa dukungan perbaikan fundamental ekonomi, sementara risiko tinggi tetap mengintai dari ketergantungan pada sektor perbankan dan konsumer. Komitmen dividen dan buyback dari bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI memang memberi sedikit sentimen positif, namun sektor keuangan sangat rentan terhadap tekanan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Harian ini juga menyoroti bahwa sektor konsumer pun tak lepas dari tantangan, seperti daya beli yang melemah dan tekanan inflasi. Oleh karena itu, strategi seperti dollar cost averaging (DCA) hanya akan efektif jika dibarengi evaluasi sektor dan disiplin portofolio, bukan sekadar bertahan dalam sektor lama.

Penegasan datang pada pentingnya reformasi struktural dan kejelasan kebijakan makro. Tanpa itu, seperti disampaikan dalam analisis artikel ini, optimisme pemulihan IHSG hanya akan menjadi fatamorgana, dan pasar akan terjebak dalam siklus reli palsu dan koreksi dalam. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu segera memperbaiki komunikasi serta memperkuat arah kebijakan fiskal dan politik agar kepercayaan investor bisa pulih.

Perundingan Tarif antara RI-AS Masuki Fase Negosiasi Teknis

26 Apr 2025

Delegasi Indonesia telah menandatangani kerangka kerja sama perundingan teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sebagai fase awal negosiasi terkait tambahan tarif bea masuk impor sebesar 32 % terhadap produk Indonesia, yang direncanakan mulai diberlakukan Gedung Putih pada Juli 2025. Pembahasan substansi teknis akan dilakukan antara delegasi Indonesia dan USTR dalam dua pekan ke depan, dengan target penyelesaian negosiasi 60 hari.

Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (25/4) waktu Jakarta. ”Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut, secara resmi proses negosiasi tingkat teknis antara  Indonesia dan AS untuk membahas isu tarif impor dimulai. Targetnya, dalam 60 hari, Indonesia dengan AS akan menyelesaikan pembahasan,” ujar Airlangga.

USTR merupakan lembaga yang ditunjuk Pemerintah AS sebagai juru runding untuk melanjutkan negosiasi atau pembahasan mengenai tarif dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Selain menggelar pertemuan intensif dengan USTR, delegasi Indonesia telah mengadakan pertemuan dan pembicaraan organisasi bilateral nonpemerintah United States-Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce). ”Indonesia aktif dalam negosiasi ini dengan tujuan solusi yang saling menguntungkan dan reformasi sistem perdagangan global,” kata Airlangga. (Yoga)


Arab Saudi Membeli Senjata 100 Miliar USD dari AS

26 Apr 2025

AS selangkah lagi menjual paket persenjataan senilai 100 miliar USD kepada Arab Saudi. AS juga menawarkan pengembangan teknologi nuklir dengan syarat pengakuan Arab Saudi terhadap Israel. Dalam laporan Reuters, Kamis (24/4) Presiden AS Donald Trump menjelang kunjungannya ke Arab Saudi, yang diagendakan awal Mei, menawarkan penjualan senjata ke negara kaya minyak tersebut, yang ditengarai demi menghentikan kerja sama Arab Saudi dengan China dan Rusia. Sebelumnya, dalam laporan Newsweek, Selasa (15/4), disebutkan, proses negosiasi kerja sama pembangunan reaktor nuklir AS di Arab Saudi dan dibukanya investasi Arab Saudi di AS untuk sektor nuklir tengah dibahas pejabat kedua negara.

Sejumlah industri yang mendapat pesanan senjata dan perlengkapan pendukung di antaranya Lockheed Martin yang memasok pesawat angkut C–130 varian terbaru, termasuk rudal, dan radar. Seorang sumber mengatakan, pemasok lainnya adalah Perusahaan RTX (dulu Raytheon Technologies), Boeing Co, Northrop Grumman Corp, dan General Atomics. Tiga orang sumber yang dikutip Kantor Berita Reuters mengatakan, para eksekutif perusahaan senjata tersebut juga dikatakan ikut dalam delegasi Trump saat mengunjungi Arab Saudi. Sebagian dari kesepakatan tersebut diketahui merupakan kelanjutan dari proyek yang sudah berjalan, menurut dua orang sumber. (Yoga)


Dividen Rp 7,8 Triliun dibagikan United Tractors

26 Apr 2025

PT United Tractors Tbk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa di Jakarta, Jumat (25/4). Dividen tunai total sebesar Rp 7,8 triliun diputuskan dibagikan kepada para pemegang saham. Selain itu, UT juga mengangkat mantan Menteri ESDM, Ignasius Jonan sebagai komisaris independen. Dalam konferensi pers, UT mengumumkan dividen Rp 7,8 triliun untuk tahun buku 2024. Tercakup di dalamnya dividen interim sebesar Rp 2,4 triliun yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2024. Sisanya Rp 5,4 triliun akan dibagikan kepada pemegang saham pada 28 Mei 2025. Sementara itu, pada susunan direksi, RUPST memutuskan mengangkat kembali Frans Kesuma sebagai Presdir UT.  

Sementara yang menjabat sebagai direktur perseroan ialah Loudy Irwanto Ellias, Iwan Hadiantoro, Idot Supriadi, Widjaja Kartika, Vilihati Surya, Ari Sutrisno, dan Hendra Hutahean. Pada dewan komisaris, RUPST mengangkat kembali Djony Bunarto Tjondro sebagai Presiden Komisaris serta Rudy sebagai Wakil Presiden Komisaris. Sebagai komisaris ialah Djoko Pranoto Santoso, Gita Tiffani Boer, Benjamin Herrenden Birks, Paulus Bambang Widjanarko (independen), Bruce Malcolm Cox (independen), dan Ignasius Jonan (independen). ”Sebagai catatan, pada rapat (RUPST) tadi pagi, Bapak Ignasius Jonan berhalangan hadir karena ditugaskan Presiden RI untuk mewakili Pemerintah RI dalam acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan,” kata Sekretaris Perusahaan UT, Sara K Loebis. (Yoga)


Industri Pelayanan yang Terus Beradaptasi

26 Apr 2025

Industri pelayanan (hospitality) merupakan sektor yang terus mengalami perubahan. Dinamika global yang kerap berubah, bahkan tak terduga, mendorong pelaku industri untuk bersikap adaptif. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Iklim industri pelayanan dinilai telah bangkit pada 2024, mendekati level sebelum pandemi Covid-19. Barometer yang jadi acuan, antara lain, tingkat keterisian, tingkat harian, dan keuntungan. Hal ini menandai akhir masa pemulihan sekaligus awal dari era pertumbuhan dan inovasi. Menurut laporan EHL Hospitality Business School, pertumbuhan pasar pelayanan secara global mencapai 4,9 triliun US pada 2024. Kontribusi industri tersebut mencapai 11,1 triliun USD atau 10 % produk domestik bruto dunia.

Pergerakan pelaku perjalanan, termasuk wisatawan pun meningkat. Pada Januari-September 2024 tercatat 1,1 miliar pelaku perjalanan bepergian secara global, naik 11 % dari 2023. Kunci transformasi ini adalah tumbuhnya segmen pelaku perjalanan baru. Generasi Alfa, generasi selanjutnya yang serba digital, mulai memengaruhi preferensi pelaku perjalanan keluarga. ”Masa depan dan tujuan yang lebih tinggi dari pelayanan berfokus pada orang atau people-centric, menekankan pada peran penting dari koneksi sosial dan interaksi manusia,” ujar Assistant Professor of Marketing di EHL Meng-Mei, Maggie Chen, Jumat (25/4). Seiring teknologi yang terus berkembang, sistem manajemen talenta akal imitasi (AI) berevolusi dengan mempekerjakan orang-orang pada peran yang sesuai dengan keahliannya secara lebih efisien.

Meski demikian, masa depan industri pelayanan mengutamakan fleksibilitas, inklusivitas, dan kesejahteraan karyawannya. Sektor yang terus berkembang dari waktu ke waktu tak lepas dari AI yang meningkatkan efisiensi operasional dengan sentuhan manusia guna memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu. Perbaikan yang terprediksi memastikan operasional berjalan mulus, serta mengurangi durasi pengerjaan. ”Teknologi memungkinkan hyper-personalization yang meningkatkan pengalaman tamu dengan lebih bermakna. Kemajuan AI dan machine learning membantu perusahaan-perusahaan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan tingkat akurasi yang tinggi,” kata Associate Professor of Empirical Finance di EHL Philippe Masset. (Yoga)


Atasi Macet Jakarta dengan Jalan Berbayar, Kawasan Emisi, dan Zonasi Parkir

26 Apr 2025

Diperlukan terobosan kebijakan yang mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta serta meminimalkan masalah polusi udara. BPS mencatat, hingga akhir 2024, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 12.057.335 unit, naik 360.561 unit dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini berbanding terbalik dengan penggunaan transportasi umum yang masih rendah, yakni 10 %. Target penggunaan transportasi publik mencapai 55 % pada 2045. Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Gonggomtua Sitanggang menyarankan penerapan kebijakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

”Kebijakan MKLL adalah strategi jangka menengah hingga panjang yang dapat mengatasi kemacetan dan polusi udara yang disebabkan oleh sektor transportasi. Kebijakan ini memerlukan perencanaan yang matang dan penerapan secara bertahap,” ujar Gonggomtua dalam diskusi ”Jakarta Urban Mobility Festival 2025” di Pasaraya Blok M, Jaksel, Kamis (24/4). MKLL mencakup penerapan kawasan rendah emisi (KRE), manajemen parkir, dan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi publik. ITDP mendorong penerapan KRE dimulai dari pusat kota, yang memiliki konsentrasi emisi kendaraan paling tinggi. Dalam skema ini, kendaraan dengan emisi tinggi akan dibatasi aksesnya, dan hanya kendaraan yang memenuhi standar Euro 4 untuk roda empat serta Euro 3 untuk roda dua yang diperbolehkan masuk. Selain dampak lingkungan, KRE juga diproyeksikan memberi manfaat ekonomi Rp 37,9 miliar melalui penurunan angka kematian akibat penyakit pernapasan. (Yoga)


Diwajibkannya ASN Jakarta Memakai Angkutan Umum

26 Apr 2025

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu yang dimulai pada Mei 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kebiasaan penggunaan transportasi publik, meminimalkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan mengurangi kemacetan di Jakarta. DPRD DKI Jakarta meminta agar ada sistem pelaporan yang jelas untuk memastikan kepatuhan ASN Pemprov DKI Jakarta. Sistem ini diharapkan memudahkan pegawai untuk melaporkan aktivitas penggunaan transportasi umum mereka setiap Rabu.

Sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, sanksi administratif yang tegas juga diperlukan bagi ASN yang melanggar aturan ini. ”Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses untuk ASN melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya, melalui aplikasi atau formulir tertentu,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Jumat (25/4). Menurut Mujiyono, setiap instansi di Pemprov DKI Jakarta harus mengawasi kebijakan ini dengan cermat untuk memastikan ASN benar-benar mematuhi kewajiban menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

”Setiap instansi dapat melakukan pengawasan acak, misalnya dengan memantau area parkir kantor atau jalur transportasi umum, untuk memastikan ASN mematuhi kewajiban ini,” katanya. DPRD DKI Jakarta juga mengusulkan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan penyedia transportasi umum untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Penyedia transportasi dapat memberikan tanda bukti penggunaan layanan, sepertitiket atau bukti elektronik, untuk memverifikasi bahwa ASN telah menggunakan transportasi publik. (Yoga)


Konsolidasi Perdagangan Jadi Andalan Ekspor

26 Apr 2025
Tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal positif usai pertemuan perdana dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif resiprokal Trump. Meski demikian, Airlangga menekankan pentingnya konsolidasi antar pemangku kepentingan di dalam negeri guna mengantisipasi dampak negatif dari pelemahan ekonomi global dan tekanan perdagangan internasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa kebijakan tarif AS telah mengubah tatanan perdagangan dunia dan Indonesia harus bersiap menghadapi ketidakpastian tersebut dengan strategi fiskal yang adaptif. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menambahkan bahwa Indonesia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada hasil negosiasi, melainkan perlu segera menciptakan rencana cadangan dan mempercepat reformasi iklim usaha untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Sementara itu, Direktur Indef Eisha M. Rachbini menilai bahwa perdagangan intra-Asean merupakan peluang yang menjanjikan dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko juga menekankan pentingnya penyelesaian perjanjian dagang IEU-CEPA agar industri alas kaki nasional dapat menembus pasar Eropa, mengingat terbatasnya negara tujuan ekspor saat ini.

Hasil awal negosiasi tarif dengan AS cukup menjanjikan, pemerintah dan dunia usaha Indonesia tetap harus memperkuat koordinasi domestik, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan daya saing untuk menghadapi risiko jangka panjang dari perang dagang global.

Penerimaan Pajak Diburu di Tengah Ekonomi Stagnan

26 Apr 2025
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025 berdasarkan UU APBN 2025, namun realisasi hingga Februari menunjukkan capaian baru Rp187,8 triliun, menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tantangan serius dalam mencapai target ambisius tersebut, terutama karena stagnasi ekonomi dan lemahnya konsumsi rumah tangga serta ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang bernilai tambah rendah.

Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan, menjadi tokoh sentral dalam kebijakan fiskal ini, dengan data Kemenkeu menunjukkan penurunan tajam pada penerimaan PPh Badan akibat harga komoditas global yang melemah. Selain itu, struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi sektor informal—sebagaimana disoroti oleh Bank Dunia dan BPS—membuat tax ratio Indonesia tetap rendah, yakni sekitar 10%.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan, antara lain dengan mendorong hilirisasi industri, mempercepat formalisasi sektor informal melalui digitalisasi sistem perpajakan, dan memperkuat daya beli masyarakat agar optimalisasi penerimaan PPN dapat tercapai. Namun, keberhasilan tersebut tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi erat dengan dunia usaha dan masyarakat untuk memperluas basis pajak dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Proyeksi Ekonomi RI Dipangkas Bank Dunia

26 Apr 2025
Bank Dunia dan IMF sama-sama memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%. Penurunan ini dipicu oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas yang melemahkan daya saing ekspor dan mengurangi kepercayaan investor.

Dalam laporan Macro Poverty Outlook, Bank Dunia juga menyoroti bahwa konsumsi swasta tetap akan menjadi penopang pertumbuhan, meskipun terbatas oleh kurangnya penciptaan lapangan kerja berkualitas. Namun, stimulus fiskal dan reformasi struktural yang dirancang pemerintah, termasuk pembentukan lembaga investasi seperti Danantara, diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan dan mengurangi tingkat kemiskinan hingga 11,5% pada 2027.

Pierre-Olivier Gourinchas, Direktur Departemen Riset IMF, menegaskan bahwa ketegangan perdagangan global—terutama akibat tarif resiprokal yang diimplementasikan Presiden Trump—akan menghambat laju perdagangan internasional, yang diperkirakan turun drastis dari 3,8% menjadi 1,7% tahun ini. Kondisi ini mendorong perusahaan menunda investasi dan lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, sehingga berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia.