Pendidikan digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI), harus menjadi alat untuk inklusi di tengah keterbatasan sumber daya pendidikan di banyak tempat. Karena itu, kebijakan pendidikan semestinya memprioritaskan akses yang adil, berinvestasi dalam pelatihan guru, dan mendukung inovasi yang didorong secara lokal. Kepala Bagian Teknologi dan Akal Imitasi dalam Pendidikan UNESCO Shafika Isaacs, Rabu (2/4) mengatakan, melalui kolaborasi dan investasi yang berkelanjutan, pembelajaran digital dapat menjadi kekuatan untuk perubahan positif, terutama memastikan setiap pelajar, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk berkembang di era digital. ”Kita hanya dapat maju dengan bekerja sama, merangkul beragam cara untuk mengetahui, dan berdiri teguh dalam komitmen kita untuk mengurangi ketimpangan pendidikan,” kata Isaacs.

Dalam lingkungan yang menantang, teknologi digital diyakini dapat mendukung pendidikan berkualitas dan memberdayakan pelajar. Namun, tantangannya kini, untuk membuat pembelajaran digital dapat diakses oleh semua orang. Tantangan lainnya adalah memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah dan pendidik yang berupaya mengintegrasikan teknologi secara efektif dan inklusif dalam sistem pendidikan. Dirjen UNESCO, Audrey Azoulay saat peringatan Hari Internasional untuk Pembelajaran Digital pada 19 Maret mengatakan, teknologi digital semakin lazim di semua bidang kehidupan. Teknologi digital tidak hanya mengubah cara hidup, tetapi juga cara belajar. ”Teknologi ini sangat menjanjikan, mulai dari kemajuan dalam konektivitas, portabilitas, sumber daya pendidikan terbuka, hingga kecerdasan buatan menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk menjangkau pelajar yang terpinggirkan,” ucapnya.

Saat ini, 2,6 miliar orang atau 32 % populasi global masih kekurangan akses internet. Sebanyak 1,8 miliar orang di antaranya tinggal di daerah perdesaan. Di bidang pendidikan, 60 % dari SD, 50 % dari SMP dan 30 % dari SMA di seluruh dunia saat ini tidak terhubung dengan internet. Di Indonesia, minimnya akses pelatihan bagi guru didobrak lewat pelantar (platform) Merdeka Mengajar yang kemudian diubah menjadi Rumah Pendidikan pada tahun 2025. ”Transformasi digital merupakan keniscayaan, karena masyarakat sekarang hidup di era digital. Tidak mungkin kita hindari, tetapi juga era untuk kita sanggup adaptasi dan menggunakannya untuk kepentingan yang bermanfaat,” kata Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, beberapa waktu lalu. (Yoga)

Sejumlah korporasi global berinvestasi besar-besaran mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Tak sedikit investor skeptis apakah besarnya investasi pengembangan AI sepadan dengan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh pada saatnya nanti. Melansir The Economist, raksasa-raksasa global berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan AI. Mereka adalah Alphabet, Amazon, Apple, Meta, dan Microsoft. Pada 2024, kombinasi nilai investasi kelima korporasi itu mencapai 400 miliar USD untuk belanja modal. Mayoritas dialokasikan untuk pengadaan perangkat keras berkaitan dengan AI. Sisanya untuk penelitian dan pengembangan (R&D). AI selalu disebut-sebut sebagai teknologi yang dapat mengubah ekonomi global. Guna mengadopsinya agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas, perusahaan perlu membeli teknologi baru tersebut dan membentuknya sesuai kebutuhan.

Namun, konsekuensi yang ditimbulkan oleh investasi pada AI bagi perusahaan dalam jangka pendek, merujuk data Reuters, adalah penyusutan saham. ”(Minat) semua orang sangat rendah untuk berinvestasi ke (perusahaan) penggerak AI,” kata Head of European Equity Strategy di UBS Gerry Fowler, 26 Maret 2025. Apalagi, AI ternyata dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, seperti DeepSeek buatan China. Pada akhirnya, pasar kini mencari perusahaan yang dapat meraup untung dari AI. Para investor telah menyuntik lebih dari 2 triliun USD ke lima perusahaan tersebut selama setahun terakhir. Namun, hasil yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi itu masih jauh dari harapan. Microsoft, misalnya, para analis menilai, hanya mencetak 10 miliar USD dari penjualan kecerdasan buatan yang menciptakan produk baru atau generative (Gen) AI.  Ini menunjukkan, AI belum memberikan efek besar.

”Perhatian khusus pada keamanan data, bias algoritma dan halusinasi memperlambat implementasi,” demikian tulis The Economist. Restoran makanan cepat saji, McDonald’s telah mencoba menggunakan AI untuk melayani pelanggan tanpa turun dari kendaraan (drive-through), tetapi mengalami kesalahan (error). Sistem itu justru menambah 222 USD untuk menu camilan ayam pada tagihan seorang konsumen. Dalam survei yang disebarkan pada lebih dari 100 analis Fidelity, 72 % responden memperkirakan AI belum akan berdampak pada keuntungan perusahaan pada 2025. Banyak dari mereka melihat dampaknya baru akan terasa lebih dari 5 tahun. ”Pasar akan kehilangan kesabaran dengan investasi tidak terbatas pada AI, kecuali teknologi itu mulai menunjukkan return pada investasi yang dikeluarkan,” ujar Lead Portfolio Manager di Lazard Asset Management, Steve Wreford. (Yoga)

Di saat situasi ekonomi sedang melemah dan banyak fenomena PHK massal, modus penipuan pekerjaan secara daring juga marak. Masyarakat diimbau agar selalu waspada terhadap modus ini. Pada periode Februari-Maret 2025, sejumlah 699 orang menjadi korban modus penipuan itu dan harus dipulangkan dari Myanmar ke Tanah Air. GC (33) ibu rumah tangga yang berdomisili di Tangerang, Banten, tiba-tiba mendapat pesan dari akun Linkedin dari profil pengguna yang terkesan profesional dan meyakinkan, menunjukkan dia sebagai headhunter (pemberi kerja) dari perusahaan di Singapura yang bergerak di bidang gim daring (i-gaming). Pesan itu menawarkan pekerjaan customer support dengan keterangan tambahan bersedia ditempatkan di Kamboja.

”Bulan Februari, pemilik akun tersebut masih mengirimi saya pesan lagi yang menawarkan pekerjaan customer support. Dengan keterangan, jika diterima pada lowongan itu, akan ditempatkan di Kamboja. Saya dan suami langsung curiga apakah ini terkait bisnis judi daring,” katanya, Kamis (27/3). Walaupun sudah memiliki pekerjaan paruh waktu, ibu satu anak ini tergiur dengan lowongan kerja yang ditawarkan itu. Gaji yang ditawarkan berkisar Rp 10 juta-Rp 16 juta per bulan. Jika bersedia direlokasi ke Kamboja, biaya penerbangan dan akomodasi pun akan ditanggung pemberi kerja. Namun, karena lowongan itu terasa mencurigakan, GC tidak menindaklanjutinya. Ia dihubungi lagi untuk kedua kalinya oleh akun pemberi kerja, tetapi kemudian ia memilih untuk mengabaikan.

Beberapa waktu terakhir iklan lowongan kerja banyak dijumpai di media sosial. Banyak lowongan kerja yang nyata dan legal, tetapi juga tidak sedikit yang merupakan kedok penipuan. Direktur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Brigjen (Pol) Nurul Azizah, di Bareskrim Polri, Jumat (21/3), menuturkan, modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui lowongan daring yang kemudian ditempatkan di perusahaan gim daring atau scam kian marak di masa PHK massal ini. Pada 2023 terdapat 1.061 laporan dan pada 2024 terdapat 843 laporan. Pada Februari-Maret ini, ada 699 warga Indonesia yang menjadi korban TPPO dan telah dipulangkan dari Myanmar melalui Thailand. Para pekerja migran itu dipekerjakan sebagai operator scammer atau perusahaan penipuan daring di Myanmar. (Yoga)

Fauzan (38) pengemudi ojek daring di Jaksel, tidak percaya dirinya tak memperoleh bonus hari raya atau BHR. Dari 22 hingga 24 Maret 2025 atau periode platform transportasi daring menjanjikan distribusi BHR, dia berkali-kali cek saldo dompet elektroniknya, namun, hasilnya nihil. Tidak ada penambahan saldo yang khusus terkait BHR. Hanya ada pemasukan dari mengantar penumpang. Fauzan mengaku tidak tahu alasan yang menyebabkan dirinya tak mendapatkan BHR. Dia selalu rajin bekerja dan tidak pernah melanggar kode etik platform. ”Saya sangat berharap bisa memperoleh BHR. Saat Presiden Prabowo mengumumkan pengemudi mendapat BHR sampai Rp 1 juta, saya senang sekali,” ucapnya. Fauzan jadi lebih giat bekerja. Bahkan, dia bekerja dari pagi hingga sore, hampir setiap hari. Sejak 24 Maret 2025 sampai sekarang, ia banyak mendapat pesanan jasa kirim bingkisan Lebaran.

Sedang Ahmad (40) pengemudi ojek online (ojol) atau ojek daring asal Serpong, Tangsel, Banten, mendapat BHR senilai Rp 850.000. Dia mengetahui bahwa tidak semua mitra pengemudi ojek daring mendapatkan BHR. Dia meyakini, itu bagian dari jatah rezeki yang masih bisa ia terima. Ahmad mengklaim selalu menjaga performa sebagai mitra pengemudi dan mengikuti kode etik yang diharuskan platform. Selama setahun terakhir, Ahmad yang sudah memiliki dua anak ini selalu mulai bekerja pada pukul 10.00 WIB dan pulang pukul 22.00 WIB atau 23.00 WIB. Setiap hari, Ahmad memperoleh penghasilan antara Rp 100.000 dan Rp 200.000. Pada Ramadhan 2025, dia merasakan sedikit peningkatan. Meski nominal penghasilan sehari-hari selama Ramadhan ditambah BHR tidak terlalu besar, dia tetap bersyukur.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, mengatakan, pemberian BHR di Grab mengacu pada imbauan Presiden, 10 Maret 2025 di Istana Negara, Jakarta. Intinya, BHR diberikan atas dasar keaktifan kerja mitra pengemudi. Penyaluran BHR dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan Grab. ”Kami mempertimbangkan berbagai faktor. Selain keaktifan mitra pengemudi, kami mencermati pula kemampuan finansial perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025) malam. Untuk Mitra Jawara Teladan paling aktif sejauh ini, menurut dia, telah memperoleh nominal BHR tertinggi, yaitu Rp 1,6 juta untuk mitra pengemudi roda empat dan Rp 850.000 untuk mitra pengemudi roda dua. (Yoga)

Penanganan tuberkulosis (TBC) program prioritas hasil terbaik cepat atau quick win di bidang kesehatan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ditargetkan 90 % kasus bisa ditemukan pada 2025 dan 95 % dari kasus tersebut mendapat pengobatan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi demi mencapai akselerasi penanganan TBC di Indonesia. Pelibatan multisektor, termasuk pemda, komunitas, dan masyarakat, diperkuat. ”TBC masuk program cek kesehatan gratis dan program khusus quick win tuberkulosis. Jadi, TBC jadi super-superprioritas pemerintahan saat ini,” ucap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, dalam temu media Hari TBC Sedunia, di Jakarta, Senin (24/3).

Target lainnya, yakni 90 % kasus TBC sensitive obat, tuntas diobati, 80 % kasus TBC resisten obat, tuntas diobati, dan 100.000 orang dengan TBC laten mendapat terapi pencegahan TBC (TPT). Target yang ditetapkan itu tak mudah. Sebab, capaian yang dilaporkan pada 2024 belum optimal. Pada 2024, kasus TBC yang ditemukan masih 81 % dari total estimasi 1.092.000 kasus, namun yang diobati mencapai 90 % dari kasus yang ditemukan. Angka keberhasilan pengobatan 84 % untuk TBC sensitif obat dan 58 % untuk TBC resisten obat. Capaian yang rendah ditemukan pada pemberian TPT yang baru 19,2 %. Di Indonesia, hanya Provinsi Banten yang mencapai target dengan 67 % pemberian TPT pada kontak serumah dengan kasus TBC.

Menurut Ina, sejumlah inovasi disiapkan dalam mengakselerasi program TBC 2025, terutama terkait penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, serta promosi kesehatan dan keterlibatan multisektor. Untuk temuan kasus, penapisan dan penemuan aktif akan dilakukan dengan sinar-X. Penapisan ini akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis yang saat ini berjalan. Diagnosis TBC akan diperkuat dengan mesin TCM (tes cepat molekuler), PCR (polymerase chain reaction), dan sinar-X. Dari 2.400 mesin TCM yang ada akan ditambah 330 mesin tahun ini. Penggunaan mesin sinar-X portabel akan diperluas di puskesmas. ”Penambahan manfaat mesin PCR diharapkan menambah akses pemeriksaan TBC,” kata Ina. (Yoga)

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)

Belum usai kasus pemerasan yang dilakukan oknum ormas yang meminta THR kepada pengusaha, kini aparat penegak hukum dan pegawai pasar turut ”minta jatah” ke warga. Kondisi ini sungguh menyesakkan di tengah kesulitan warga menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pekan lalu, jajaran Polres Metro Bekasi Kota mengungkap adanya ormas GMBI yang memeras pengusaha di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jabar. Kini, sang penegak hokum pun berbuat demikian. Di platform media sosial X @NalarPolitik, beredar secarik surat berkop Polsek Metro Menteng Jakpus yang ditujukan kepada pimpinan Hotel Mega Pro, Menteng, Jakpus. Surat tersebut berisi permohonan pemberian partisipasi Lebaran untuk anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan.

Dalam surat tersebut juga dirinci empat nama anggota Bhabinkamtibmas yang perlu diberi THR, tiga diantaranya adalah anggota kepolisian dan satu orang staf. Kapolsek Menteng, Komisaris Rezha Rahandhi membenarkan surat tersebut. Setelah verifikasi lapangan, surat itu tak teregistrasi di Polsek Menteng. Surat itu dibuat oleh Bhabinkamtibmas Pegangsaan, Aipda Anwar tanpa sepengetahuan atasannya. ”Surat itu dibuat tanpa diketahui dan diverifikasi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat selaku atasan langsung,” kata Rezha. Penyidik Propam Polres Metro Jakpus telah memeriksa empat orang yang tercantum dalam surat tersebut, mulai dari pembuat surat hingga Kepala Unit Binmas Polsek Menteng dan penerima surat.

Atas ulahnya, Aipda Anwar sudah ditahan dalam penempatan khusus selama 20 hari untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik. Anggota Kompolnas, Choirul Anam, menyayangkan peristiwa ini. Anam meminta supaya polisi tersebut ditindak, bahkan diberi hukuman tegas. ”Polisi tidak boleh melakukan permintaan dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun, termasuk meminta THR,” ujarnya. Apa yang dilakukan Aipda Anwar telah mencoreng citra Polri yang sedang gencar menindak kasus pemerasan oleh ormas atau instansi lain. (Yoga)

Satgas Pangan Polri telah menetapkan 13 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita. Kemendag juga telah memberi sanksi administratif kepada 106 pelaku usaha yang melanggar tata niaga Minyakita. Namun, kendati tindakan hukum dan administratif telah dilakukan, hargaMinyakita masih tetap tinggi. Karenanya, pengawasan peredaran Minyakita perlu diperketat, pasokannya juga perlu ditingkatkan guna mengantisipasi potensi penurunan jumlah Minyakita di pasar akibat penarikan Minyakita tak sesuai takaran. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Djoko Prihadi, Senin (24/3) mengatakan, polisi bersama kementerian / lembaga terkait mengawasi perdagangan Minyakita selama Ramadhan-Lebaran 2025, dan mendapatkan informasi dan temuan terkait penyalahgunaan Minyakita. Pelakunya adalah industri minyak goreng ilegal. Modusnya juga beragam, mulai dari pemalsuan merek Minyakita, penggunaan lisensi Minyakita industri minyak goreng resmi, dan mengurangi isi atau volume Minyakita.

”Terkait kasus Minyakita tak sesuai takaran, kami telah menetapkan 13 tersangka. Upaya penegakan hukum itu merupakan hasil tindak lanjut dari sembilan informasitentang Minyakita tak sesuai takaran yang kemudian kami kembangkan menjadi 15 kasus,” kata Djoko dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. Satgas Pangan Polri mencatat, per 24 Maret 2025, Bareskrim Polri telah menangani 2 kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita dengan satu tersangka, Polda Jabar 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Banten 1 kasus dengan 2 tersangka. Polda Gorontalo menangani 2 kasus dengan 4 tersangka, Polda Jatim 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Metro Jaya 3 kasus dengan 2 tersangka. (Yoga)