Teknologi
( 1206 )Aturan Baru MSCI: Tantangan Baru Bursa RI
Pasar saham Indonesia tengah dihantam oleh gelombang sentimen negatif, salah satunya berasal dari keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang tidak memasukkan tiga saham Grup Barito—PT Barito Renewables Energy (BREN), PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), dan PT Petrosea (PTRO)—dalam tinjauan indeks Mei 2025. Keputusan ini menyusul kekhawatiran MSCI terkait rendahnya tingkat investabilitas saham tersebut akibat dominasi pengendali serta aktivitas pasar yang tidak wajar (unusual market activity/UMA).
Kriteria baru MSCI yang lebih ketat, termasuk pencoretan saham yang masuk papan pemantauan khusus (PPK), dikhawatirkan akan membuat investor asing menarik dananya. Hingga pertengahan April 2025, aliran dana asing keluar dari pasar saham domestik sudah mencapai Rp 35,86 triliun, sementara dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 13,5 triliun, turut menekan nilai tukar rupiah.
Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy, and Planning di Kiwoom Sekuritas, menilai bahwa kebijakan MSCI dapat menjadi sentimen negatif berkepanjangan bagi bursa Indonesia, bahkan berpotensi mengalihkan bobot saham dari Indonesia ke negara seperti China atau India. Hal ini akan menurunkan eksposur Indonesia di kancah pasar global dan mempersempit peluang masuknya dana asing.
Sementara itu, Daniel Agustinus, Direktur PT Kanaka Hita Solvera, memprediksi bahwa IHSG akan bergerak di kisaran 5.800–6.600 dalam jangka pendek, dan menyarankan investor untuk bersikap wait and see, sedangkan Audi mendorong pemilihan saham dengan fundamental yang kuat dan tata kelola yang transparan sebagai strategi adaptasi terhadap arah kebijakan MSCI.
Pembangunan Pusat Data Microsoft Ditunda
Microsoft berencana memperlambat atau menghentikan sementara beberapa pembangunan tahap awal proyek pusat data di sejumlah lokasi. Penundaan proyek itu mencakup proyek senilai 1 miliar USD di Licking County, Ohio, AS. NoelleWalsh, Presiden Operasi KomputasiAwan Microsoft, Rabu (9/4) mengatakan, perubahan umum terjadi pada industri yang berkembang pesat. Pembangunan pusat data adalah program multitahun dan padat modal untuk memastikan perusahaan memiliki infrastruktur memadai di lokasi yang tepat. ”Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan untuk cloud dan AI kami tumbuh lebih dari yang pernah kami perkirakan. Untuk memenuhi peluang ini, kami mulai melaksanakan proyek penskalaan infrastruktur terbesar dan paling ambisius dalam sejarah kami,” tutur Walsh lewat sebuah unggahan di pelantar LinkedIn.
Pada tahun fiskal ini, Microsoft akan tetap menghabiskan 80 miliar USD lebih untuk terus membangun infrastruktur pusat data. Microsoft tengah berinvestasi di sejumlah negara, termasuk Australia, sejak Oktober 2023 dan Afrika Selatan sejak Maret 2025. Adapun tahun fiskal Microsoft berakhir pada Juni 2025. Sebelumnya, Microsoft telah menghentikan tahap akhir proyek pusat data besar di Wisconsin untuk sementara, Desember lalu. Analis di TD Cowen juga melaporkan, awal tahun ini, Microsoft mengurangi beberapa perluasan pusat data internasional dan membatalkan sewa beberapa pusat data yang dioperasikan perusahaan lain di AS. Microsoft telah memiliki lebih dari 350 pusat data di 60 kawasan. Pusat data merupakan infrastruktur yang menjadi tulang punggung komputasi awan dan AI. (Yoga)
Perusahaan Software Lokal Berencana Untuk Pindah Kantor ke Singapura
Lemahnya Daya Beli Jadi Ancaman untuk ISAT
Sektor Teknologi Digital Terdampak Kebijakan Tarif Trump
12 Orang Meninggal Akibat Bentrokan di Puncak Jaya
Keterbatasan Spektrum Frekuensi untuk Mengembangkan Teknologi Jaringan 5G
Agentic AI Diprediksi Mengalami Perkembangan Signifikan
Mensos: Masyarakat Sebaiknya Jangan Bergantung pada Bansos
Pengaduan Properti Bermasalah
Dari tahun ke tahun, jumlah aduan
dan laporan masyarakat di sektor properti meningkat. Pengembang kerap kali
belum menuntaskan urusan perizinan. Sementara masyarakat masih mudah tergiur
janji palsu dan promosi yang ditawarkan. Berdasarkan data Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN), jumlah pengaduan terkait perumahan mencapai 404
laporan pada 2024, naik 28,6 % dari 314 laporan pada 2023. Data tersebut belum
termasuk aduan yang diterima lembaga lain sepanjang 2024. Dirjen Perumahan Kementerian
PUPR, menerima 61 surat aduan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima
49 aduan, diikuti 35 aduan lain ke Kementerian PAN RB).
”Dari sisi isu, masalah perumahan
di YLKI sering diadukan masyarakat. Jadi, masyarakat butuh kanal pengaduan.
Sejauh ini, kehadiran dari regulator belum terakselerasi,” ujar Ketua YLKI
Tulus Abadi dalam acara peresmian kanal pengaduan konsumen perumahan terpadu di
Jakarta, Rabu (26/3) sore. Banyak masyarakat menjadi korban karena tergiur
metode pemasaran pengembang. YLKI kerap mengingatkan agar publik lebih
berhati-hati dan mengecek ulang, apalagi terhadap penjualan bangunan yang belum
terbangun atau pre-project selling. ”Pre-project selling, regulasinya ada,
tetapi ketika pengembang menjual gambar tanpa prasyarat tertentu, risikonya
besar sekali bagi konsumen. Ironisnya, banyak konsumen yang tertarik dan
membayar secara cash keras. Ini dua hal yang jadi titik lemah,” tutur Tulus.
Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok
mengatakan, di sektor properti khususnya perumahan, ditemukan banyak penipuan,
mulai dari gambar hingga iklan yang bermasalah. ”Soal legalitas juga. Sering kali
sertifikat (properti) ini, kan, tumpang tindih. Banyak yang sudah menempati,
sudah (mendapat) sertifikat, malah digugat seperti di Bekasi. Itu harus clear,”
kata Mufti. Dalam konteks umum, pengaduan konsumen pada sektor perumahan
didominasi sedikitnya lima hal. Pertama, permasalahan wanprestasi sertifikat
yang belum jadi atau bangunan belum selesai, padahal pembayaran sudah lunas.
Kedua, bangunan tidak sesuai yang dijanjikan. Ketiga, legalitas bangunan dan
tanah masih belum jelas. Keempat, pengembalian dana (refund) rumit dan
berbelit-belit. Kelima, adanya kerusakan fisik bangunan. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









