Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan empat program pendidikan dalam Program Hasil terbaik Cepat (PHTC) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat  (2/5/2025), saat Peringatan hari Pendidikan  Nasional (Hardiknas). Keempat program tersebut mencakup rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan bagi guru honorer, serta dukungan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1. Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi kebangkitan suatu bangsa dan Negara. "Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil," kata Presiden Prabowo. Adapun dalam peringatan Hardiknas ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratiknop, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya. Sebelumnya, Mendiknasmen Mu'ti mengatakan akan ada 10.440 satuan pendidikan yang akan mengikuti program revitalisasi sekolah. (Yetede)

Meningkatnya kompleksitas ancaman siber menempatkan semua jenis bisnis, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), dalam posisi rentan terhadap serangan digital. Studi Cisco mengungkap bahwa sepertiga UKM di Indonesia mengalami serangan siber dalam 12 bulan terakhir, menunjukkan bahwa ancaman ini tidak hanya menyasar korporasi besar tetapi juga bisnis skala kecil yang sering kekurangan sumber daya dan keahlian teknis.

Bareskrim Polri berhasil menangkap empat warga negara asing (WNA) asal China yang terlibat dalam operasional situs judi online h55.hiwin.care. Penangkapan ini dipimpin oleh Brigjen Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, yang menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai dari penangkapan tersangka berinisial DH di Bandung pada 13 Maret 2025. Pengembangan kasus kemudian mengarah pada tiga tersangka lainnya—AF, RJ, dan QR—yang ditangkap pada 30 April 2025.

Sektor informasi dan komunikasi (Infokom) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencatat pertumbuhan sebesar 7,57% sepanjang 2024. Pertumbuhan ini dipicu peningkatan aktivitas telekomunikasi, terutama, peningkatan  trafik data (komunikasi data), serta peningkatan transaksi elektronik. BPS melaporkan, meski terjadi pertumbuhan pada 2024, namun pertumbuhannya stagnan bahkan turun tipis sebesar 0,26% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan sebesar 7,59%. Walau melemah tipis dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan sektor TIK sepanjang 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%, turun 0.26% dibandingan tahun sebelumnnya  5,31%. Sementara itu, dibandingkan dengan sektor-sektor strategis lainnya, pertumbuhan TIK menempati peringkat kedua setelah tarnsportasi dan pergudangan yang menempati peringkat pertama, tumbuh 8,69%. Dengan pertumbuhannya tersebut, sektor TIK pun menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan nasional pada peringkat keempat dengan kontribusi sumber pertumbuhan 0,50% dari lima kontributor utama. (Yetede)

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

China telah membuat kapal induk. China telah pergi ke ruang angkasa. Mereka sudah menguasai teknologi kecerdasan buatan. Mimpi mereka masih panjang, membuat pulau dengan mudah dan melanjutkan eksplorasi ke ruang angkasa. Saat wartawan dari berbagai negara, mengunjungi Taiyuan Heavy Machinery Group Co Ltd (TZCO) di Kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, China, baru diketahui, sejarah panjang inovasi mereka yang bukan sulap dan bukan sihir. Pendiri mereka sejak awal paham untuk memajukan China dan juga tampil di dunia, yaitu salah satunya dengan membangun industri alat berat. TZCO didirikan pada 1950 sebagai industri alat berat paling awal di China dan berkembang hingga merupakan bagian dari 100 perusahaan pilot untuk mengembangkan korporasi modern pada 1995. Dalam perjalanan selanjutnya mereka merger dengan perusahaan lain, yaitu Yuci Hydraulic Group Co Ltd dan Shanxi Machinery Manufacturing Company.

Awalnya TZCO adalah produsen kerangka besi, pada 1961 TZCO berhasil membuat crane raksasa.   Capaian lain seperti membangun peluncur roket hingga berbagai alat berat. Pada 2023 mereka telah membuat ekskavator tanpa pengemudi. Pengemudi cukup berada di kantor, hingga ekskavator raksasa bekerja dengan teknologi pengendali jarak jauh berbasis transmisi data yang menggunakan teknologi 5G. TZCO terus membuka berbagai bisnis baru, termasuk bisnis alat berat pertambangan batubara. Mereka kembali melakukan konsolidasi internal sehingga perusahaan makin lincah menghadapi perkembangan zaman. TZCO telah mengekspor produk mereka ke 70 negara. Produk mereka bervariasi, mulai dari crane, komponen hidrolik, mesin-mesin pertambangan, hingga peralatan peluncur roket ke angkasa. Mereka juga sudah membuat mesin pembangkit yang ramah lingkungan.

TZCO juga membuat roda kereta cepat, pipa, dan mesin pembangkit listrik tenaga angin. Mereka telah bermimpi membangun alat-alat yang bisa digunakan untuk membangun pulau di tengah lautan secara cepat serta mengeksplorasi lebih lanjut ruang angkasa. Oleh karena itu, China tidak membuat permainan sulap untuk menjadi maju dan disegani dalam industri modern. Ada jejak kerja keras dan tekun sejak awal serta terus melakukan inovasi tanpa henti. Mereka memiliki sejarah yang kuat dalam menggunakan sains dan teknologi untuk memajukan bangsa. Sejarah mereka di setiap langkah tercatat sangat jelas. Apabila sekarang mereka mampu ke ruang angkasa, bukan karena langkah tiba-tiba. Pendahulu mereka telah meletakkan teknologi dasar yang kemudian berkembang hingga bisa membuat fasilitas peluncur roket ruang angkasa. Kemajuan ini lahir dari sejarah kerja keras, visi, dan warisan generasi sebelumnya. (Yoga)

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas  maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.  Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No 7 Tahun 2025 yang mendorong pelanggan seluler melakukan migrasi dari SIM Card fisik ke teknologi eSIM dinilai tidak efektif untuk mengamankan ruang digital Indonesia. Pasalnya, pangkal persoalan kebocoran data maupun keamanan ruang digital Indonesia, tidak terletak pada penggunaan SIM Card maupun eSIM, namun terletak pada sistem dan prosedur pendaftaran yang menggunakan NIK ataupun KTP untuk mendapatkan nomor seluler yang masih carut marut. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital mengatakan, klaim bahwa percepatan migrasi  ke eSIM untuk membersihkan ruang digital Indonesia  dan dapat membantu melawan kebocoran data dan penyalahgunaan identitas yang kian mengancam masyarakat pada saat ini patut dipertanyakan. "Karena pangkal masalah kebocoran data dan penyalahgunaan identitas di Indonesia pada saatnya adalah carut-marutnya tata kelola identitas kependudukan yang saat ini dijadikan credential data pribadi seseorang," tulis SAFEnet. (Yetede)

Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)