Lingkungan Hidup
( 5816 )Pembatasan BBM Subsidi Berpotensi Menambah Inflasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggodok kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Jika tidak ada halangan, aturan ini akan dirilis pada 1 Oktober 2024. Artinya mulai awal Oktober nanti, tidak semua masyarakat bisa membeli Pertallite maupun Biosolar. Kelak, hanya konsumen yang berhak saja yang dapat menggunakan BBM subsidi tersebut. Pembatasan BBM subsidi tersebut berpeluang mengerek inflasi lebih tinggi lagi. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi inflasi bisa berada di kisaran 2,5% hingga 3,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy) apabila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan. Yusuf bilang, dampak yang dirasakan terhadap inflasi hampir mirip jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Permintaan produk BBM akan relatif tetap sama, asumsinya produk tersebut relatif terbatas pada harga yang dinikmati sebelumnya," tutur Yusuf kepada KONTAN, Senin (16/9).
Yusuf mencatat, kontribusi BBM terhadap pembentukan inflasi secara umum berada di 1%-2% terhadap total komoditas yang dihitung dari pembentukan inflasi secara keseluruhan. Angka ini relatif besar, terutama dibandingkan dengan beberapa sub komoditas lain.
Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto menilai, pembatasan BBM subsidi menjadi dilema. Sejatinya kebijakan ini baik untuk kesehatan fiskal dan memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Masyarakat mampu juga perlu didorong memakai BBM beroktan tinggi, sehingga lingkungan lebih terjaga.
Eko menilai, apabila pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan, maka kondisi daya beli masyarakat yang sedang menurun akan semakin tergerus.
MedcoEnergi Ditunjuk Pemerintah untuk Mengelola Blok Migas Amanah yang Terletak di Sumsel
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi resmi ditunjuk pemerintah untuk mengelola blok minyak dan gas (migas) Amanah yang terletak di Sumatera Selatan (Sumsel). Pengelola blok migas ini diyakini berpotensi meningkatkan pendapatan MedcoEnergi melalui tambahan produksi, terutama mengingat pentingnya kontribusi sektor energi dalam kinerja keuangan perusahaan. Tak terkecuali, pergerakan sahamnya di lantai bursa, di tengah sentimen fluktuasi harga minyak global. MedcoEnergi melalui entitas baru dengan komposisi PT Medco Energi Linggau (Operator) sebesar 40%, PT Sele Raya sebesar 30%, dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited sebesar 30%, akan menjadi kontraktor untuk mengelola blok dengan luas wilayah kerja 1.753,15 kilometer persegi yang memiliki potensi cadangan minyak dan gas ini.
Blok Amanah ini juga berdekatan dengan blok migas Medco E&P lainnya yang telah berproduksi, sehingga dapat bersinergi. Sementara jenis kontrak blok ini adalah production sharing contract dengan mekanisme pengembalian biaya operasi. "Prospek Emiten Medco sebagai pengelola Blok Amanah di Sumatera Selatan dapat menjadi katalis positif bagi kinerja kedepannya. Pengelolaan blok migas baru ini berpotensi meningkatkan pendapatan Medco melalui tambahan produksi, terutama mengingat pentingnya kontribusi sektor energi dalam kinerja keuangan perusahaan," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Investor Daily (Yetede)
Indonesia Memproduski Sampah Plastik Tertinggi Ketiga di Dunia
KAMI menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi titik-titik polusi plastik terbesar di lebih dari 50 ribu kota, kota besar, dan daerah perdesaan di seluruh dunia. Model global baru kami yang dipublikasikan dalam jurnal Nature edisi 4 September 2024 mengungkap gambaran paling rinci tentang polusi plastik yang pernah terjadi dengan konsentrasi lingkungan tertinggi di India, terutama karena sebagian besar sampah tidak dikumpulkan. Plastik ditemukan di mana-mana—dari palung laut dalam hingga puncak gunung tertinggi—tapi pengamatan ini hanya mengungkap sebagian kecil dari gambaran polusi plastik secara keseluruhan. Tantangan yang lebih besar adalah mencari tahu di mana dan bagaimana plastik ini mencapai lingkungan sehingga polusi dapat dicegah sejak awal.
Ini bukan tugas mudah. Aspek yang paling menantang untuk diukur adalah emisi—makroplastik atau apa pun yang berukuran lebih besar dari 5 milimeter—yang keluar atau dilepaskan dari sistem dan aktivitas material. Ini termasuk sampah yang tertiup dari tempat sampah atau jatuh dari truk pengangkut sampah ditambah sampah yang dibuang oleh orang-orang, baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Kami menemukan bahwa membuang sampah sembarangan merupakan sumber emisi terbesar di negara maju yang sistem penanganan sampah sangat terkontrol. Sebaliknya, di negara berkembang, limbah yang tidak diangkut merupakan sumber utama.
Dengan menggunakan kecerdasan buatan, model komputer baru kami menunjukkan bagaimana sampah plastik berpindah dari sistem yang terkendali ke lingkungan yang menjadi sangat sulit untuk ditangkap kembali dan ditampung. Kami harus mencari tahu bagaimana plastik lolos dari sistem yang terkendali dan menemukan, dari 52 juta ton sampah (setara dengan berat 8,7 juta gajah abu-abu Afrika) yang masuk ke lingkungan setiap tahun, sampah yang tidak dikumpulkan merupakan sumber terbesar. Itu sekitar 68 persen berat dari semua polusi atau 36 juta ton setiap tahun. Jadi anggapan yang salah bahwa polusi plastik disebabkan oleh perilaku tidak bertanggung jawab manusia. Alasan utamanya adalah 1,2 miliar orang tidak memiliki tempat pembuangan sampah padat sama sekali. Sebaliknya, mereka harus membakar, mengubur, atau menyebarkannya di darat atau di air. (Yetede)
Saham Energi Unjuk Gigi: Tren Kenaikan Berlanjut?
Meskipun harga saham di sektor energi Indonesia sudah mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun, masih ada potensi bagi investor untuk mengoleksi saham-saham ini. Pada 12 September, indeks IDX Sector Energy menunjukkan pemulihan setelah sempat lesu, berkontribusi pada kenaikan IHSG yang menyentuh rekor baru. Menurut Martha Christina, Head of Investment Information di Mirae Asset Sekuritas, pemangkasan suku bunga oleh The Fed dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan komoditas.
Namun, prospek sektor energi juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi China yang masih melemah. Rizkia Darmawan, analis dari Mirae, memperkirakan permintaan batu bara dari China akan meningkat pada 2024, tetapi mungkin menurun pada 2025. Maximilianus Nico Demus, Associate Director di Pilarmas Investindo Sekuritas, menambahkan bahwa penurunan suku bunga dapat meningkatkan permintaan komoditas, tetapi situasi global dan keseimbangan supply-demand harus tetap diperhatikan.
Kedepannya, sektor energi, terutama saham seperti ADRO, PTBA, dan ITMG, tetap diharapkan memberikan peluang yang menjanjikan bagi investor, meskipun tantangan dari pasar global dan kondisi ekonomi tetap harus diwaspadai.
Prioritas Impor Sapi Perah untuk Penuhi Gizi Nasional
Kementerian Pertanian mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa 36 perusahaan dan koperasi telah berkomitmen untuk mendatangkan sapi tersebut demi mendukung program minum susu gratis. Pemerintah telah menyiapkan 1,5 juta hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan, dan siap membantu perizinan bagi investor.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan bahwa perusahaan asal Qatar, Baladna, siap mensuplai kebutuhan susu nasional. Namun, Sudaryono mengakui bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran Rp21,49 triliun untuk 2025, yang masih lebih kecil dari usulan mereka. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi mendukung inisiatif ini untuk menstabilkan suplai susu segar, meskipun ia meminta pemerintah mempertimbangkan masalah pemeliharaan dan limbah dari sapi.
Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa mengkritik rencana tersebut, menyoroti tantangan besar dalam menyediakan pakan untuk sapi perah, terutama di musim kemarau. Ia juga menekankan bahwa peternakan rakyat sering mengalami kerugian, sehingga perlu solusi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Cadangan Energi: Pasokan Stabil hingga 2035
Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 96/2024 memastikan stabilitas ketersediaan energi hingga 2035 melalui Cadangan Penyangga Energi (CPE). Jenis energi yang diatur mencakup bensin, LPG, dan minyak bumi, dengan target cadangan masing-masing sebesar 9,64 juta barel untuk bensin, 525.780 metrik ton untuk LPG, dan 10,17 juta barel untuk minyak bumi.
Namun, sebagian besar cadangan ini akan dipenuhi oleh impor karena produksi domestik sudah sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa impor diperlukan karena produksi dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan CPE. DEN memproyeksikan anggaran sebesar Rp70 triliun untuk memenuhi kebutuhan cadangan ini hingga 2035, yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.
Impor Minyak Meningkat, Subsidi BBM Terdorong Naik
Di tengah rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tren volume impor migas Indonesia terus menanjak. Alhasil, membesarnya kebutuhan minyak maupun gas ketimbang produksi nasional menyebabkan Indonesia tetap menyandang status net importer migas. Konsekuensinya, defisit migas kian membesar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor minyak mentah dan hasil minyak Indonesia pada tahun 2018 masing-masing mencapai 16,93 juta ton dan 26,74 juta ton. Volume impor ini sempat turun di tahun 2019 dan 2020, namun secara konsisten naik pada 2021 hingga 2023. Tahun lalu, volume impor komoditas ini masing-masing sebesar 17,84 juta ton dan 27,37 juta ton. Sementara itu, nilai impor minyak mentah dan hasil minyak mengalami fluktuasi. Namun di 2019, masing-masing nilainya mencapai US$ 9,16 miliar dan US$ 20,71 miliar. Sedangkan di 2023 nilainya lebih tinggi, yakni US$ 11,14 miliar untuk impor minyak mentah dan US$ 24,69 miliar untuk impor hasil minyak. Artinya, tak sedikit devisa Indonesia yang terbang ke luar negeri lantaran hal tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum lama ini mengungkapkan sebesar Rp 450 triliun per tahun devisa negara dihabiskan untuk impor migas, terutama untuk kebutuhan
liquefied petroleum gas
(LPG).
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, salah satu faktor impor migas yang terus meningkat lantaran produksi minyak didalam negeri semakin menurun. Konsekuensinya, peningkatan impor ini akan membuat subsidi membengkak. "Yang berbahaya, subsidi pasti akan membengkak," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (12/9).
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan, penurunan
lifting
minyak lantaran tidak adanya investasi baru di sektor hulu, ditambah usia sumur minyak di dalam negeri semakin tua. Sementara itu, konsumsi terus melejit.
Wijayanto mendesak pemerintah perlu melakukan upaya penghematan, terutama di sektor transportasi yang saat ini mengonsumsi sekitar 62,5% minyak bumi di Indonesia, dan 97% di antaranya dikonsumsi kendaraan pribadi.
Menggantikan Susu Sapi dengan Susu Ikan
Penggunaan susu ikan sebagai alternatif dari susu sapi yang diberikan dalam program makan siang bergizi pemerintahan Prabowo-Gibran mencuat baru-baru ini. Susu ikan ini bisa digunakan untuk mengatasi persoalan terbatasnya produksi susu sapi di Indonesia. Mengutip dari rilis yang diterbitkan KKP pada 24 Agustus 2023, susu ikan merupakan produk inovasi yang menggabungkan manfaat protein ikan dengan diversifikasi produk olahan dari ikan. Produk tersebut diproses dengan bahan baku ikan yang kemudian diolah dengan teknologi modern, hingga menghasilkan hidrolisat protein ikan sebagai bahan baku susu ikan. Susu ikan diklaim mengandung asam lemak EPA (eicosapentaenoic acid), DHA (docosahexaenoic acid), dan omega 3 yang tinggi.
Selain itu, susu ini juga diklaim bebas alergen dan mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu, ikan yang digunakan pun diproses dari ikan dalam negeri. Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB University yang juga Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (Aipgi) Hardinsyah, Rabu (11/9), menuturkan, berdasar definisi BPOM, susu ialah cairan dari ambing (kelenjar dalam payudara yang mengeluarkan air susu) sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lain. Jadi, produk yang diolah dari kedelai atau almond bukan susu. ”Jadi, susu ikan lebih tepat disebut sari ikan atau susu ikan analog,” kata Hardinsyah.
Terkait kandungan sari ikan, Hardinsyah menilai, zat gizi makro yang terkandung mungkin bisa menggantikan zat gizi makro yang terdapat pada susu sapi. Namun, kandungan gizi mikro di dalamnya bisa berbeda. Keberlanjutan produk sari ikan juga masih dipertanyakan. Sebab, membutuhkan banyak ikan untuk menghasilkan jumlah sari ikan yang diperlukan. Hal ini perlu mempertimbangkan proses pengemasan dan penjaminan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. ”Jangan karena banyak ikan yang digunakan nantinya akan berdampak pada harga jual ikan di pasaran. Jika harga ikan mahal, itu akan membuat daya beli di masyarakat turun sehingga konsumsi ikan juga turun di masyarakat,” ujarnya. (Yoga)
Daya Ekpor Mulai Melemah
Semakin Terjepitnya Kelas Menengah
Antrean kendaraan bermotor roda dua yang hendak mengisi bahan bakar minyak subsidi pertalite terlihat di SPBU di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Hari Selasa (10/9/2024). Pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menurut rencana diterapkan pada tanggal 1 Oktober 2024 dinilai berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah dan membuat kehidupan mereka terjepit, karena akan kesulitan membeli BBM bersubsidi tersebut, sedang BBM non subsidi sangat mahal. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









