Defisit neraca dagang sektor minyak dan gas masih mengancam perekonomian Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan current account defisit (CAD) Indonesia semakin melebar. PT Pertamina menyatakan akan menempuh sejumlah strategi untuk membantu mengurangi defisit neraca migas.

Vice President Corporate Comunication PT Pertamina, mengatakan pihaknya sudah berusaha untuk mengoptimalkan penyerapan minyak mentah dalam negeri dari Kontraktor Sama (KKKS) domestik. Sebenarnya Pertamina bisa memanfaatkan kilang mereka untuk menyerap dan mengolah hasil produksi minyak mentah dari kontraktor migas. Pertamina juga telah menyalurkan bahan bakar dengan implementasi biodesel 20% atau B20. Namun, untuk mengurangi defisit neraca migas tidak cukup sampai di situ. Kendati Impor migas Indonesia periode Januari-September 2019 turun menjadi US$ 15,86 Miliar, ekspor migasnya hanya mencapai US$ 9,42 Miliar. Inilah yang menyebabkan neraca migas Indonesia masih tetap defisit sebesar US$ 6,44 Miliar. Atas dasar itu, Pertamina akan menggeber sejumlah program untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dimasa mendatang. Salah satunya melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) yang merupakan pengembangan dan modernisasi kilang-kilang Pertamina yang sudah ada. Adapun kilang yang dimaksud meliputi Refinery Unit (RU) V Balikpapan, RU IV Cilacap, RU VI Balongan, dan RU II Dumai. Sedangkan program lainnya adalah Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang minyak dan petrokimia baru di Bontang Tuban.

Keberadaan proyek tersebut disebutkan oleh Vice President Corporate Comunication PT Pertamina, lantaran Pertamina masih memiliki keterbatasan memenuhi kebutuhan energi didalam negeri. Saat ini keempat proyek RDMP dan dua proyek GRR dalam proses pembangunan. Selain itu mordenisasi dan penambahan kilang minyak dapat meningkatkan kemampuan pengolahan minyak mentah pertamina dari Sweet Crude menjadi sour crude dengan kandungan sulfur 2%. Bukan hanya itu, disebutkan juga proyek RDMP dan GRR juga dapat meningkatkan yield of valueable menjadi 95% dari sebelumnya 75% sekaligus menghasilkan BBM dengan kualitas Euro V dan menghasilkan produk petrokimia berkisar 6.600 kiloton per annum. Hal ini dapat mengurangi impor minyak dan produk petrokimia secara signifikan.  Dalam jangka panjang diharapkan, kehadiran dua megaproyek tersebut akan membuat Indonesia bertransformasi dari importir menjadi eksportir minyak sekaligus mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Catatan Kontan, untuk menggenjot produksi migas, Pertamina menambah investasi di sektor hulu migas sebesar US$ 300 Juta. Dengan begitu, total investasi hulu Pertamina sepanjang tahun 2019 sebesar US$ 2,9 Miliar.

Produksi minyak dan gas pada kuartal III 2019 mengalami sejumlah gangguan. Menurut Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto, salah satu gangguan tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Beberapa proses produksi di lapangan harus diberhentikan mempertimbangkan aspek keselamatan. Dwi mengatakan pemberhentian operasi di area Chevron Indonesia berlangsung selama sekitar satu bulan. Dia memperkirakan pada November produksi dapat kembali berlangsung lantaran sudah memasuki musim hujan.

Hambatan lain ialah kebocoran pengeboran sumur YYA-1 di Blok Offshore North West Java milik Pertamina Hulu Energi. Dwi mengatakan produksi gas juga terhambat lantaran anjloknya harga gas. Produksi di kilang LNG Bontang Tangguh dan Donggi Senoro terpaksa dikurangi untuk menghindari kerugian. Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas, Arief Setiawan Handoko, menyatakan penyerapan LNG terus turun hingga mencapai US$ 4 per juta metrik British thermal unit (MMBTU) pada kuartal III. Menurut dia, produksi kilang Bontang untuk ekspor mencapai 52,2 standar kargo sepanjang periode itu, turun dari kuartal sebelumnya yang mencapai 57,2 standar kargo. Deputi Perencanaan SKK Migas menyatakan untuk mencapai target lifting digunakan strategi pengurasan stok minyak yang belum terangkat hingga 1 juta barel tahun ini. Sejauh ini 500 ribu stok berhasil diangkat. Penambahan produksi juga akan mengandalkan beberapa proyek yang ditargetkan beroperasi pada akhir tahun ini.

Kayu-kayu ilegal dari kawasan hutan negara di Kabupaten Muaro Jambi berulang kali lolos menuju industri pengolahan kayu. Kayu olahan ilegal itu bahkan terindikasi juga diekspor ke Singapura. 

Fakta tersebut terungkap dari penyidikan kasus pembalakan liar pemegang konsensi HPH PT PBP sekaligus pemilik industri pengolahan kayu PT TNI di Muaro Jambi. 

Penyebab kebakaran hutan di Gunung Bawakeraeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan masih diselidiki. Ada berbagai dugaan dari gesekan kayu kering, kelalaian pendaki gunung, hingga pembukaan lahan oleh masyarakat. 

Sebagian area yang terbakar ialah hutan lindung berisi tanaman pinus, ekaliptus, akasia dan kopi. Data sementara ada 228 hektar lahan terbakar. 

Sinergi hulu—hilir industri, penyelesaian konflik lahan, hingga penindakan kasus serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan menjadi tantangan utama yang menanti regulator di sektor kehutanan. Selama ini pertumbuhan sisi hulu—hilir industri kehutanan relatif kurang berimbang, lantaran sejumlah faktor. Pertama, rendahnya harga kayu akibat distorsi harga kayu dosmetik dan internasional karena larangan ekspor kayu bulat dan kayu gergajian, serta pembatasan dimensi kayu olahan moulding yang boleh diekspor. Kedua, adanya konflik tenurial atau lahan. Ketiga, kendala akses pendanaan untuk investasi kehutanan. Keempat, belum optimalnya pemanfaataan areal izin usaha yang masih terkonsentrasi di hasil hutan kayu.
Adanya karhutla juga membuktikan pemerintah belum serius dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan, gambut, dan lahan. Pemerintah sejatinya wajib melawan semua bentuk pengrusakan hutan dan memberi sanksi kepada semua perusahaan pembakar hutan, dan memastikan hukum ditegakkan kepada mereka yang bersalah. Ketegasan terhadap pelaku pengrusakan hutan bisa dimulai dengan membuka data pemilik izin konsesi dan petanya, agar semua warga negara dapat melakukan pengawasan bersama. Selain itu, adanya komitmen iklim Indonesia adalah jangkar berbagai kebijakan korektif terkait perlindungan hutan dan lahan gambut, yang bertumpu pada moratorium hutan, moratorium sawit, restorasi gambut dan perhutanan sosial.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mempublikasikan daftar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mencegah aksi mafia tanah yang berkedok PPAT palsu. Langkah itu dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti adanya temuan tertangkapnya mafia tanah di Jakarta. Modus yang digunakan dalam aksi tersebut bisa terbilang sangat rapi, karena menggunakan PPAT palsu lengkap dengan papan nama PPAT yang palsu juga. Kementerian itu telah melakukan langkah-langkah pemberantasan mafia tanah, baik upaya pencegahan maupun penindakan. Pertama, akan dilakukan penguatan regulasi, alas-alas hak lama akan dibatasi masa berlakunya. Kedua, melalui sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia melalui Program Prioritas Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode Januari—September 2019 mencapai 857.756 hektare (ha). berdasarkan citra satelit landsat, kebakaran di lahan gambut hingga September 2019 sebesar 227.304 ha, sementara di lahan mineral sebesar 630.451 ha. Dalam rangka penegakkan hukum, 79 konsesi disegel karena lahannya terbakar, yakni 59 konsesi sawit, 1 konsesi tebu, 15 konsesi HTI, 3 konsesi hutan alam, 1 konsesi restorasi ekosistem. Saat ini 79 konsesi itu dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Direktorat Penegakkan Hukum KLHK.

Tim BNPB ke Merauke untuk meninjau lahan yang terbakar dan memberi sosialisasi kepada warga terkait meningkatnya titik api. Sejauh ini terdapat 100 titik api di Merauke (distrik Animha, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Malind, Merauke, Naukenjerai, Okaba, Sota, Tabonji, Tanah Miring, Tubang dan Waan) dan Asmat (distrik Joerat dan Siret).

Di Kalimantan Selatan, 37 perorangan dan 2 korporasi dibawa ke ranah hukum. Dari 39 kasus itu, 12 kasus sudah tahap I, 1 kasus tahap P-19, 2 kasus tahap P-21, serta 1 kasus sudah tahap II. Semuanya dari kasus perorangan. Untuk kasus korporasi penanganan masih dilakukan di Polda. Dua korporasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banjar. Luas lahan 2 korporasi yang terbakar sekitar 1.000 hektar.

Konsumsi panjang Januari-Agustus 2019 mencapai 11,7 juta ton atau melonjak 44% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Lonjakan konsumsi terutama dipengaruhi oleh perluasan pemakaian minyak sawit untuk biodiesel. 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat produksi minyak kelapa sawit Indonesia selama Januari sd Agustus 2019 mencapai 34, 7 juta ton (naik 14% pada periode yang sama di tahun 2018). Sekitar 11, 7 juta ton diserap konsumsi domestik dan 22,7 juta ton diekspor. Sementara volume ekspor selama kurun itu naik 3,8%. Kenaikan ekspor minyak kelapa sawit diduga terkait perang dagang AS dan China yang membuat kedelai AS tidak bisa masuk ke China.

Sementara itu, ekspor ke India cenderung turun dari 412.100 ton pada Juli 2019 menjadi 291.320 ton pada Agustus 2019. Tingginya bea masuk 44% untuk minyak sawit dan 54% untuk produk turunanya dinilai menjadi pemicu.

OPEC tampaknya harus mati-matian menjaga kestabilan harga minyak dunia pada 2020 untuk memangkas produksi lebih dalam dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukannya dalam setahun terakhir ini. IEA,EIA, dan OPEC melihat adanya pertumbuhan persediaan minyak global pada paruh pertama tahun depan dan memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak untuk sisa tahun ini hingga 2020. Bahkan, untuk pertama kalinya, ketiga agensi tersebut serempak melihat penggunaan minyak global pada 2019 hanya tumbuh kurang dari 1 juta barel per hari dibandingkan dengan jumlah permintaan tahun lalu.

Neil Atkinson, kepala divisi industri minyak dan pasar IEA, mengatakan bahwa OPEC akan menghadapi tantangan serius jika ingin menstabilkan harga minyak tahun depan seiring dengan pasokan minyak dari AS yang terus tumbuh di tengah perlambatan permintaan minyak yang berlanjut. Apalagi, Neil juga melihat terdapat gelombang pertumbuhan pasokan baru selain AS yaitu dari Brasil dan Laut Utara. Akibatnya, akan sulit bagi OPEC dan sekutunya yang telah memangkas produksi tahun ini untuk mencegah surplus dan menaikkan harga pada 2020.