Saat warga di Tanah Air pada Maretlalu kesulitan minyak goreng sehingga mengantre dalam operasi pasar, keluarga Jupriadi (32),warga pesisir di Kecamatan Segedong, Mempawah, Kalbar, justru tidak kesulitan. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng tidak berdampak kepada mereka. Jupriadi memiliki 800 kelapa di kebun belakang rumahnya, yang sebagian besar dijual. Sisanya, kelapa yang tidak layak jual, diolah menjadi minyak kelapa. Biasanya ada 25 kelapa yang diolah menjadi minyak, menghasilkan lima botol ukuran 460 mililiter untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya selama setengah bulan ”Saya sempat heran kenapa orang sampai antre minyak goreng,” ujar Hosniati (40), kakak Jupriadi. Tumsiroh (70), sang ibu, mengatakan, ia membuat minyak kelapa sudah sejak muda. Sebelum ada mesin pemarut kelapa, ia memarut kelapa secara manual.

Masyarakat di pedalaman Kalbar juga ada yang tidak terdampak gejolak kelangkaan minyak goreng sawit. Mereka memiliki potensi minyak nabati dari hutan adat. Di Hutan Adat Pikul, Dusun Melayang, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, terdapat tanaman tengkawang tungkul (Shorea stenoptera) yang diolah menjadi minyak tengkawang. Damianus Nadu (63), warga Dusun Melayang, menuturkan, di daerahnya tidak terjadi kehebohan kelangkaan minyak goreng. Jika minyak goreng tidak ada, ia menggunakan minyak tengkawang. Minyak kelapa juga bisa menjadi alternatif. Menurut Nadu, selain memiliki potensi minyak dari hutan adat, wilayah itu juga dekat perbatasan Malaysia. Di sekitar perbatasan terdapat minyak goreng dari Malaysia dengan harga murah, yaitu Rp 8.000 per kg.

Deman Huri, Direktur Lembaga Intan (Institut Riset dan Pengembangan Hasil Hutan), menuturkan, potensi sumber minyak nabati dari tumbuhan dan lemak hewani di Kalbar sangat besar, masyarakat sudah menggunakan minyak dari tumbuhan dan hewani sebelum ada minyak sawit. Lembaga Intan merupakan lembaga yang membantu masyarakat merekonstruksi ulang pengetahuan masyarakat adat yang lebih modern dalam mengelola buah tengkawang. Salah satu potensi minyak dari hutan adat adalah buah tengkawang. Secara tradisional sangat mudah masyarakat mengolah tengkawang menjadi minyak. Satu pohon tengkawang menghasilkan 500 kg buah tengkawang yang bisa menghasilkan 130 liter minyak tengkawang. Satu keluarga terkadang memiliki 10-30 pohon tengkawang. Belum lagi di hutan adat daerah tersebut terdapat ribuan pohon tengkawang.  (Yoga)

Pertamina menghadirkan produk green energy, Pertamina Renewable Diesel (Pertamina RD)  sebagai bahan bakar hijau Generator Set (Genset) bagi electric vehicle (EV)  yang digunakan para pembalap mobil dunia yang bertanding di ajang internasional Jakarta E-Prix 2022 di Jakarta, Sabtu 4 Juni 2022 mendatang. Pertamina RD merupakan produk terbaru dari bahan bakar nabati, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), telah diluncurkan dan disiapkan untuk mendukung Jakarta E-Prix 2021. Saat ini, kilang Pertamina telah mampu menghasilkan bahan bakar nabati HVO dan Bioavtur atau Sustainable Avation Fuel (SAF) merupakan salah satu langkah strategis Pertamina  dalam mendukung transisi energi hijau seperti HVO dan SAF mulai tumbuh di berbagai negara. Penggunaan Pertamina RD di ajang Jakarta E-Prix 2022 ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Suppy Pertamina International, Taufik Adityawarman, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution dan Direktur Dukungan Bisnis PT Jakarta Propertindo, Muhammad Taufiqurrohman di Jakarta (31/5). (Yetede)

Sekitar sebulan menjelang tenggat penyelidikan perkara dugaan kartel minyak goreng. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mencari satu alat bukti tambahan untuk membawa kasus tersebut ke tahap pemeriksaan. Lembaga itu memulai proses pra-penyelidikan pada Januari 2022. Pada 30 Maret 2022, kasus itu naik ke tahap penyelidikan setelah otoritas mengantongi  satu alat bukti, KPPU mempunyai alat bukti 60 hari kerja hingga 5 Juli mendatang untuk melengkapi alat bukti. Direktur Investigasi KPPU, Gepprera Panggabean, mengatakan sampai saat ini lembaganya belum bisa menyimpulkan  perkara tersebut lantaran penyelidikan masih dilakukan. "Hasil akhir akan kami simpulkan. Tapi dari data, kami melihat ada perilaku  atau tindakan yang diduga sama di antara produsen, baik soal pasokan maupun harga," ujar dia kepada awak media, kemarin. (Yetede)

Pemerintah berancang-ancang membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar. Pasalnya, konsumsi BBM subsidi, terutama Pertalite, menanjak setelah harga Pertamax (BBM nonsubsidi) naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter. Pemerintah kini sedang menggodok aturan penyaluran BBM subsidi. Beleid ini akan merevisi sejumlah poin di Peraturan Presiden No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Aturan yang akan dibahas termasuk kriteria pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi. Untuk sementara ini, penerapan teknologi dalam penyaluran BBM bersubsidi direncanakan menggunakan aplikasi MyPertamina. Skemanya, pengguna yang ingin membeli BBM bersubsidi harus meregistrasi terlebih dulu di aplikasi MyPertamina.

Pekerjaan rumah menanti pemerintah setelah subsidi minyak goreng sawit curah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dicabut pada 31 Mei 2022. Salah satu pekerjaan itu adalah memastikan bahwa harga minyak goreng sawit curah tetap terkendali, kendati kini berlaku mekanisme pasar.Apalagi, Presiden Joko Widodo menargetkan bahwa harga minyak goreng sawit curah akan turun hingga menyentuh harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg dalam waktu 2 minggu dihitung sejak 23 Mei 2022.Kendati demikian, situasi sebaliknya justru dikemukakan Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan. Menurutnya, harga minyak goreng curah saat ini relatif tinggi. Dia justru tak yakin harga minyak goreng curah bakal sesuai dengan keinginan pemerintah. “Senormal-normalnya, harga minyak goreng di angka Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter asalkan distribusi merata dan stok melimpah.” Subsidi minyak goreng curah disetop berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 26/2022.

Pemerintah diminta untuk menyalurkan subsidi bahan bakar minyak, listrik, dan liquefied petroleum gas atau LPG langsung ke masyarakat yang berhak menerima. Mekanisme subsidi yang diterapkan selama ini dinilai tidak efektif dan rentan penyelewengan. Pemerintah kerap mengkhawatirkan bengkaknya anggaran subsidi energi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia dan tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Hal tersebut juga membuat pemerintah kembali membahas rencana penerapan subsidi tertutup untuk penyaluran BBM. Nantinya masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi harus memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa sejak 2010 pihaknya telah menyarankan agar penyaluran subsidi energi dilakukan langsung kepada masyarakat yang berhak. Mekanisme subsidi yang saat ini diterapkan pemerintah, kata dia, tidak sesuai dengan filosofinya karena yang berhak menerima manfaat subsidi terbesar adalah masyarakat yang tidak bisa membeli sepeda motor. Dia pun menilai bahwa naiknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM, listrik, serta LPG yang dianggarkan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 mengindikasikan belum akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan subsidi energi di dalam negeri. 

Untuk diketahui, pemerintah mengusulkan subsidi dan kompensasi BBM, listrik, serta LPG sebesar Rp520 triliun di tahun depan. Jumlah tersebut lebih tinggi dari yang diusulkan pemerintah dalam APBN perubahan 2022 sebesar Rp443,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penambahan anggaran subsidi energi dan kompensasi tersebut dilakukan sebagai akibat dari harga jual energi di dalam negeri yang tak sepenuhnya naik, meski harga energi global tengah melonjak. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menjelaskan bahwa pihaknya masih mengkaji secara komprehensif terkait dengan kriteria mobil yang akan masuk pada kategori kendaraan mewah guna memudahkan pelaksanaannya di tingkat operator nantinya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)  memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) curah akan tetap Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg meski progran program migor curah bersubsidi telah dicabut. Penyediaan migor curah tetap terjangkau untuk masyarakat tetap dianjurkan dengan skema domestic market obligation (DMO) sert domestic price obligation (DPO). "Sekarang itu pengorbanannya langsung pada perushaan industri. Jadi nanti harus ditentukan berapa harga CPO ditingkat pabrik minyak goreng atau yang disebut DPO. Demikian juga dengan harga, minyak gorengnya ditingkat distributor," jelas Direktur Jenderal Indstri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika.  Lebih lanjut Putu memaparkan, pada awal program diawal bulan Maret 2022, realisasi penyaluran migor curah  bersubsidi tercatat mencapai 64,586,26 ton atau 33,18% dari total kebutuhan  bulanan dalam negeri. (Yetede)                    

Pemerintah berencana menerapkan skema subsidi tertutup untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji setelah membengkaknya realisasi belanja subsidi pada awal tahun ini. Langkah itu diambil untuk mengoptimalkan serapan alokasi tambahan subsidi energi yang sudah dinaikkan menjadi Rp 350 triliun pada rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kompas (19/5) menghitung nilai sampah makanan di Indonesia setara Rp 330 triliun per tahun. Masalah sampah pangan harus menjadi perhatian untuk dicari solusinya, dari hulu sampai hilir. Potensi sampah makanan berasal dari susut  pangan (food loss) dan limbah pangan (food waste). Susut pangan merujuk pada makanan atau bahan pangan yang terbuang sebelum diolah, sedangkan limbah pangan adalah sisa makanan yang (sebelumnya) layak konsumsi, tetapi (akhirnya) dibuang karena penyediaannya melebihi konsumsi atau makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa.

Mendalami masalah sampah makanan kategori susut pangan dapat ditelusuri dari rantai pasok bahan pangan. Biasanya rantai pasok pangan terdiri dari: petani, pengumpul, grosir, pengecer (toko), dan konsumen. Desa menempati ujung paling hulu dalam rantai pasok pangan. Sebagian besar komoditas pangan diproduksi atau dibudidayakan di desa sehingga susut pangan (sampah bahan pangan) menjadi tantangan utama yang harus dihadapi desa. Secara kuantitatif, sampah bahan pangan terjadi ketika pasokan melebihi permintaan. Ketika panen tiba dan pasokan berlebih, sementara di sisi lain, pasar tidak dapat menyerap seluruh hasil panen.

Kunci utama mengurangi sampah bahan pangan adalah tindakan pascapanen. Pengolahan dan penanganan setelah panen, penyimpanan (gudang, cold storage), pengemasan, dan distribusi yang baik dapat menjaga kualitas pangan dalam jangka waktu lebih lama. Penanganan pascapanen dapat mencegah atau memperlambat pembusukan komoditas pangan sehingga mengurangi sampah bahan pangan. Teknologi informasi juga dapat berperan dalam mengurangi sampah bahan pangan. Di Indonesia muncul beberapa aplikasi yang menghubungkan produsen pangan dengan konsumen secara langsung. Selain memperpendek rantai pasok bahan pangan, aplikasi tersebut juga mempermudah produsen menemukan peminat produknya dan dengan demikian mengurangi potensi sampah bahan pangan. (Yoga)

Pemerintah memberi pilihan kepada para perusahaan eksportir pelaksana program Subsidi Minyak Goreng Curah untuk mendapatkan izin ekspor atau pembayaran klaim dana subsidi. Opsi itu diberikan agar ekspor bisa segera direalisasikan sekaligus menyerap CPO dan produk turunannya yang menumpuk selama larangan ekspor berlaku. Perusahaan yang memilih izin ekspor diperbolehkan mengekspor CPO dan produk turunannya sebanyak tiga kali lipat dari kuota DMO. Sementara perusahaan yang memilih opsi klaim subsidi, mereka baru bisa ekspor mulai 1 Juni 2022 mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ketentuan itu ditetapkan menyusul dibukanya kembali ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO); refined, bleached, and deodorized (RBD) palm oil; RBD palm olein; dan used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah mulai 23 Mei 2022. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan kebijakan DMO atas empat komoditas itu. Pemerintah juga menghentikan program Subsidi Minyak Goreng Curah per 31 Mei 2022. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan (30/5) mengatakan, ada 75 perusahaan eksportir yang turut dalam program Subsidi Minyak Goreng Curah. Dari jumlah itu, hanya 65 perusahaan yang memenuhi persyaratan ekspor dan memilih mendapatkan izin ekspor ketimbang mengklaim subsidi minyak goreng curah ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (Yoga)